Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konversi hutan lindung semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pembangunan nasional yang memanfaatkan lahan hutan untuk kebutuhan energi listrik dari sumber energi yang terbarukan. Kondisi hutan lindung yang memiliki kemiringan lereng 45O dan fungsi hidrologisnya merupakan potensi PLTA yang menjanjikan sehingga banyak pengembang melakukan pembangunan PLTA pada kawasan hutan. Penelitian ini dilakukan pada rencana pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju di Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis Konservasi Nasional akan tetapi pada kenyataan dilapangan tutupan lahan pada hutan lindung Kabupaten Mamuju telah beralih fungsi sebagai kebun dan pemukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik fisik, dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten mamuju, mengidentifikasi alih fungsi hutan lindung Kabupaten mamuju, dan menentukan strategi pengendalian alih fungsi hutan lindung Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis skoring dan analisis spasial dengan ArcGIS 10.1 dan Analitycal Hierarchi Proses. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik fisik berupa jenis vegetasi pada wilayah penelitian termasuk hutan sekunder campuran dengan kemiringan lereng di dominasi oleh katagori curam dan jenis tanah didominasi jenis tanah Podsolik, dan intensitas hujan termasuk dalam katagori sangat rendah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan hutan lindung Kabupaten Mamuju sebanyak 91 adalah petani. Identifikasi alih fungsi hutan lindung dengan skor 150 dengan luasan 190 Ha telah dikatagorikan sebagai kawasan non-lindung. Strategi pengendalian alih fungsi hutan lindung berdasarkan judgment dari para responden adalah dengan hutan kemayarakatan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menganalisis kebijakan terkait dengan konversi hutan lindung berbasis partisipasi masyarakat.

---

Conversion of protected forests increasing in line with the growth of national development that utilizes forest land for electricity demand from renewable energy sources. The condition of protected forest that has slope of 45O and its hydrological function is a promising hydropower potential so that many developers undertake hydropower development in forest area. This research was conducted on the construction of PLTA Tumbuan Mamuju in Mamuju District. Mamuju Regency is one of the districts in Indonesia that functions as a National Conservation Strategic Area but in fact the field of land cover in protected forest of Mamuju Regency has changed function as garden and settlement.

The purpose of this research is to know the physical characteristic, and socio economic condition of mamuju Regency, to identify the transfer function of protected forest of mamuju regency, and to determine the strategy of controlling the transfer of protected forest function of Mamuju Regency. The method used is by using scoring analysis and spatial analysis with ArcGIS 10.1 and Analitycal Hierarchi Process.

The result is physical characteristic in the form of vegetation type in research area including mixed secondary forest with slope dominated by steep category and soil type dominated Podsolic soil type, and rain intensity is included in very low category. The socioeconomic condition of the community in protected forest area of Mamuju Regency is 91 is farmers. The identification of the protected forest conversion with a score of 150 with an area of 190 Ha has been categorized as a non protected forest area. The strategy control of protected forest conversion based on the judgment of the respondents is with the social forestry. This research is expected to contribute in analyzing policies related to the protection forests conversion based on community participation."

"Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology yang mengacu kepada dual imperatives dari McKay dan Marshall ( 2001) yaitu research interest dan problem solving interest untuk melakukan penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Institusi yang memegang peranan penting dalam governansi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo adalah Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Adapun pihak lain yang terkait erat dengan pengelolaan hutan lindung adalah pemerintah daerah, masyarakat desa hutan, serta stake holder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh perambahan serta perusakan hutan lindung yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan berkurangnya fungsi hutan lindung. Implementasi kebijakan serta koordinasi dalam rangka pengelolaan hutan lindung juga menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penataan ulang governansi, implementasi kebijakan, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan lindung.Hasil kajian menunjukkan bahwa penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan melalui perubahan yang systematically desirable dan culturally feasible di mana partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan konsensus dapat diadopsi sebagai prinsip-prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Implementasi kebijakan menyangkut hutan lindung dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung. Komunikasi dan interaksi yang intensif antar institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

---

This study is an application of action research based on the Soft Systems Methodology which refers to the concept dual imperatives, as put forwarded by McKay and Marshall (2001) ? research interest and problem solving interest ? in dealing with restructuring governance for protected forests. According to the Government Regulation No. 72 of 2010, Perum Perhutani is a government institution that should play a crucial important role in the governance of protected forest in the Wonosobo Regency. Other parties having close relations to the governance of protected forests are local governments, villagers living next to the forests, as well as those stakeholders such as non-governmental organizations (NGOS).In practice, the governance of protected forest management does face a lot of problems. These problems are partly caused by encroachment and destruction of protected forests which then lead to deforestation and also reduced functions of the protected forests. In addition to this, policy implementation and coordination within the context of protected forest management also face various problems. Therefore, the main purpose of this research is to investigate governance restructure, policy implementation, as well as the implementation of effective coordination in the management of protected forests.The results show that governance restructure for the protected forest management can be done through systematically desirable and culturally feasible changes in which participation, efficiency and effectiveness, fairness and equality, transparency, accountability, and consensus can be adopted as principles of good governance in the management of protected forests in the Wonosobo Regency, in particular. Maximum efforts associated with protected forest oriented policy implementation can be made by enhancing the nearby villagers?s understanding of the functions of protected forests. At the same time, intensive communication and interaction among related institutions are also essential in order to improve the effectiveness of coordination in the management of protected forests in the Wonosobo Regency."

"Disertasi ini membahas biaya kompensasi kegiatan pertambangan di hutan lindung dalam rangka mencari biaya kompensasi optimal karena hilangngnya fungsi ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain ekploratory dan pengembangan. Pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan batubara membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Diperlukan adanya biaya kompensasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi atas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diterapkannya biaya kompensasi terhadap perusahaan pertambangan batubara atas kerusakan ekosistem. Penggunaan biaya kompensasi, prioritas diberikan kepada masyarakat sekitar tambang dan pemulihan (restorasi) ekosistem.

---

This dissertation discusses the compensation cost for mining activity in protected forest for the purpose of seeking the optimal compensation cost due to the loss of the ecosystem function. It is a quantitative research with an exploratory and development design. The utilization of protected forest for coal mining activity will have a consequence on the continuity of its ecosystem function, whose primary function is to protect the life support system. Therefore, it is necessary to have a compensation cost scheme that takes into account the social, economy and ecological aspects of the utilization of protected forest for mining activity.

This research recommends that coal-mining company should be obliged to disburse some compensation cost for the damage they caused to the ecosystem. The community around the mines and the efforts for restoring the ecosystem shall be given the priority to receive the fund collected."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang mengambil studi kasus alih fungsi lahan hutan kawasan lindung menjadi villa di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pada Tahun 2012. Dalam melakukan analisis, peniliti menggunakan teori konflik sumber daya alam yang dikemukakan oleh Abiodun Alao. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh empat faktor yaitu karena berkurangnya kuantitas dan kualitas hutan di kawasan lindung, buruknya pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam oleh pemerintah, proses ekstraksi sumber daya alam yang membahayakan lingkungan dan adanya perbedaan kepentingan setiap aktor dalam memanfaatkan sumber daya alam.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the conflict in natural resource management taking the case study over the conversion of protected forest land into villa in Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor in 2012. In conducting the analysis, researcher use the theory which is the conflict of natural resources proposed by Abiodun Alao. This thesis uses qualitative methods based on primary and secondary data. The research finding is that conflicts are caused by four factors, diminished quantity and quality of forest in protected area, a poor management and control of natural resources by the government, process extraction of natural resources, and the interest of the actors in utilizing natural resources. "

"Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak potensi energi baru terbarukan. Salah satu energi baru terbarukan yang potensial di Indonesia adalah energi tenaga air. Potensi energi tenaga air di Indonesia diperkirakan mencapai 75MW. Dengan potensi tenaga air yang besar banyak pengembang ingin menginvestasikan modalnya untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Dibalik potensi tenaga air yang besar, di Indonesia pun memiliki risiko yang beragam salah satunya bencana geologi. Bencana geologi perlu diperhitungkan dan dinilai dalam sebuah perencanaan investasi. Dalam proses analisa investasi untuk menangulangi risiko perlu ditambahkan dana cadangan. Biaya kontingensi adalah biaya yang ditambahkan pada suatu perkiraan nilai investasi untuk menghadapi ketidakpastian atau risiko. Hasil analisis risiko menunjukan risiko bencana geologi akibat pergerakan tanah dan berdampak pada kerusakan struktural bangunan mempunyai tingkat pengaruh sebesar 61.9% terhadap biaya penangulangannya dan membutuhkan biaya kontingensi sebesar 12% dari nilai investasinya. Studi kasus yang dilakukan peneliti menunjukan dampak bencana geologi pada pembangkit listrik tenaga air menurunkan nilai NPV sebesar 20% dari nilai rencana dan menurunkan nilai IRR sebesar 0.3% berdasarkan analisa finansial.

---

Indonesia as an archipelagic country has a lot of renewable energy potential. One of the potential renewable energies in Indonesia is hydropower. The hydropower potential in Indonesia is estimated at 75MW. With great potential, many developers want to invest their capital to build hydropower plants. Behind the large hydropower potential, Indonesia also has various risks, one of which is geohazard. Geohazard need to be taken into account and assessed in an investment plan. In the process of investment analysis to overcome risks, it is necessary to add reserve funds. Contingency costs are costs added to an investment to deal with uncertainty or risk. The results of the risk analysis show that the risk of geological disasters due to soil movement and the impact on structural damage to buildings has an influence level of 61.9% on the cost of handling and requires a contingency cost of 12% of the investment value. A case study conducted by researchers shows that the impact of geological disasters on hydropower plants reduces the NPV value by 20% from the planned value and decreases the IRR value by 0.3% based on financial analysis. "

"Pendapatan rata-rata masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga masih belum ideal. Kondisi ini di duga menjadi pemicu masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga untuk memanfaatkan lahan di dalam Hutan Desa yang berada pada kawasan hutan. Oleh karena itu, perlu diketahui pengaruh pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga dari luar dari dalam Hutan Desa pada lahan kelola masyarakat sebagai salah satu indikator kelestarian kawasan hutan lindung. Pendekatan kuantatif digunakan dalam riset ini dipergunakan untuk menganalisis data hasil lapangan dan data sekunder sebagai data pembanding. Hasil riset menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang lebih besar dari luar Hutan Desa Pattaneteang sebesar Rp. 14.060.500/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa sebesar Rp. 3.338.000/KK/tahun. Pendapatan masyarakat Hutan Desa Campaga lebih besar dari luar Hutan Desa sebesar Rp. 14.567.000/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa Campaga sebesar Rp. 7.682.750/KK/tahun. Pendapatan tersebut berpengaruh pada lahan kelola masyarakat sebagai indikator kondisi kelestarian kawasan hutan lindung di kedua desa.

---

Average income of Pattaneteang and Campaga rural community aren rsquo t ideal. This condition is resulting land utilization of rural forest in preserved forest area to increase their income and threats the forest sustainability in both rural community. Therefore, it is necessary to note the influence from both rural community income either from inside nor outside the rural forest on community management land as one of the indicators of to preserved forest sustainability. The quantitative approach used in this research is used to analyze field and secondary data as comparative data. From the research it is know, the biggest Pattaneteang income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.060.500 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 3.338.000 Family Year. For the Campaga income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.567.000 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 7.682.750 Family Year. This income affects the community management land as an indicator of the condition of preservation of protected forest areas in both of the rural.Keyword rural community income, rural forest, income from outside rural forest, income from inside rural forest, and sustainability of preserved forest area."

"ABSTRAKPelaksanaan program rehabilitasi hutan di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Program ini dapat berhasil apabila didukung oleh peran serta masyarakat dan strategi komunikasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat; 3) menyusun desain strategi komunikasi; 4) menyusun rencana pelaksanaan strategi komunikasi; 5) memonitor dan mengevaluasi strategi komunikasi. Penelitian dilakukan di Kampung Padajaya Desa Purwabakti dan Kampung Babakan Pamatang Desa Purasari, Bogor. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di kedua lokasi penelitian mengalami degradasi lahan dan krisis air. Sayangnya, tingkat pemahaman dan kesadaran lingkungan masyarakat di kedua desa masih rendah. Desain strategi komunikasi yang disusun berupa program kampanye dengan pendekatan pendidikan lingkungan. Rencana pelaksanaan program berorientasi pada taktik pelaksanaan tahapan program, susunan pesan, media, komunikator, rencana anggaran, dan pembagian tugas yang berorientasi pada peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan rehabilitasi hutan. Monitoring dan evaluasi program komunikasi dilakukan dengan cara observasi lapangan dan check list, dan kuesioner.

---

ABSTRACTThe implementation of forest rehabilitation program is still not showing a maximum results. Forest rehabilitation program could be done with a great support of participation of local community and an effective communication strategy. This research aims to 1) analyze the environmental and society condition; 2) design communication strategy; 3) create an action plan; 4) monitor and evaluate the communication strategy. This research was conducted in Kampung Padajaya Desa Purwabakti and Kampung Babakan Pamatang Desa Purasari, Bogor and it used both qualitative and quantitative methods. Research results: 1) Forest corridor area has been degraded to a great extent and it is facing a water insufficiency problem; 2) The campaign program with environmental education approaches has been proven as the most effective communication strategy; 3) The main focus of the action plan was on tactics such as program stages, lessons, media, sources, budget plan, and tasks division which aimed to increase the participation of local people in forest rehabilitation program; 4) Monitoring was conducted by field observation and check list, while the evaluation program still has to take place, which will be done by both field observation and check list, as well as using a questionnaire."

"Kabupaten Solok Selatan mempunyai luas 357.533 Ha. Yang sebagian besar merupakan kawasan hutan seluas 235.734 ha (65,9 %), selain berfungsi sebagai kawasan lindung juga diperuntukan bagi hutan nagari dan atau hutan masyarakat. Aspek-aspek yang menjadi sorotan adalah telah terjadi kehilangan hutan di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 6,37 persen atau setara dengan 21 ribu hektar. Pada tahun 1994 luas hutan di Solok Selatan tercatat 146 ribu hektar atau sekitar 43 persen, pada tahun 2002 terjadi penurunan menjadi 125 ribu hektar atau tinggal 36 persen dari total wilayah Solok Selatan. Penurunan tutupan hutan di Kabupaten Solok Selatan ini disebabkan karena perubahan fungsi kawasan menjadi perkebunan sawit. Tutupan hutan di Solok Selatan diperkirakan akan terus berkurang disebabkan karena di wilayah ini juga terdapat perusahaan yang memegang izin HPH.Dari data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, serta observasi ditemukan bahwa benar adanya masyarakat tidak mengetahui batas kawasan hutan sehingga menyebabkan masyarakat menyerobot hutan lindung. Penyebab masyarakat merambah hutan dikarenakan kurangnya lahan budidaya. Di Kabupaten Solok Selatan jumlah lahan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat hanya sebesar 30 % sisanya 70 % merupakan kawasan hutan lindung.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penulis mengapresiasi upaya Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam upaya melestarikan hutan melalui program-program nya. Diharapkan program-program pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan dapat menyentuh langsung masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung.

---

Southern Solok district extends 357.533 Ha. Most of that region is 235.734 Ha forest area (65,9%), as a protected area is also designed for nagari forest or community forest village.The main aspects of forest loss has occuned 6,37% or 21 Ha. In 1994 Southern Solok forest are was 146.000 Ha or 43% and in the year of 2002 has been a declined to 125.000 Ha or about 36 % from the total range of Southern Solok. The reduction of the forest in Southern Solok is the changes of function from forest in to oil palm forest cover in southern solok is continue to decrease because in this region there is a company that holds the concession license.The data collected through interview and observations,discovered that people do not know the forest boundaries that causing people grab the protected forest.In southern solok amount of land cultivated by the people only by 30 % and 70 % remaining is a protected forest area.The results of the study concluded that the outher appreciate the efforts of a local government or Dinas Kehutanan dan Perkebunan to preserve the forest through the programs.the programs are expected to coaching,mentoring and supervision as it has been drafted by Dinas Kehutanan dan Perkebunan may directly touch the people that living close in protected forest"