Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konversi hutan lindung semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pembangunan nasional yang memanfaatkan lahan hutan untuk kebutuhan energi listrik dari sumber energi yang terbarukan. Kondisi hutan lindung yang memiliki kemiringan lereng 45O dan fungsi hidrologisnya merupakan potensi PLTA yang menjanjikan sehingga banyak pengembang melakukan pembangunan PLTA pada kawasan hutan. Penelitian ini dilakukan pada rencana pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju di Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis Konservasi Nasional akan tetapi pada kenyataan dilapangan tutupan lahan pada hutan lindung Kabupaten Mamuju telah beralih fungsi sebagai kebun dan pemukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik fisik, dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten mamuju, mengidentifikasi alih fungsi hutan lindung Kabupaten mamuju, dan menentukan strategi pengendalian alih fungsi hutan lindung Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis skoring dan analisis spasial dengan ArcGIS 10.1 dan Analitycal Hierarchi Proses. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik fisik berupa jenis vegetasi pada wilayah penelitian termasuk hutan sekunder campuran dengan kemiringan lereng di dominasi oleh katagori curam dan jenis tanah didominasi jenis tanah Podsolik, dan intensitas hujan termasuk dalam katagori sangat rendah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan hutan lindung Kabupaten Mamuju sebanyak 91 adalah petani. Identifikasi alih fungsi hutan lindung dengan skor 150 dengan luasan 190 Ha telah dikatagorikan sebagai kawasan non-lindung. Strategi pengendalian alih fungsi hutan lindung berdasarkan judgment dari para responden adalah dengan hutan kemayarakatan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menganalisis kebijakan terkait dengan konversi hutan lindung berbasis partisipasi masyarakat.

---

Conversion of protected forests increasing in line with the growth of national development that utilizes forest land for electricity demand from renewable energy sources. The condition of protected forest that has slope of 45O and its hydrological function is a promising hydropower potential so that many developers undertake hydropower development in forest area. This research was conducted on the construction of PLTA Tumbuan Mamuju in Mamuju District. Mamuju Regency is one of the districts in Indonesia that functions as a National Conservation Strategic Area but in fact the field of land cover in protected forest of Mamuju Regency has changed function as garden and settlement.

The purpose of this research is to know the physical characteristic, and socio economic condition of mamuju Regency, to identify the transfer function of protected forest of mamuju regency, and to determine the strategy of controlling the transfer of protected forest function of Mamuju Regency. The method used is by using scoring analysis and spatial analysis with ArcGIS 10.1 and Analitycal Hierarchi Process.

The result is physical characteristic in the form of vegetation type in research area including mixed secondary forest with slope dominated by steep category and soil type dominated Podsolic soil type, and rain intensity is included in very low category. The socioeconomic condition of the community in protected forest area of Mamuju Regency is 91 is farmers. The identification of the protected forest conversion with a score of 150 with an area of 190 Ha has been categorized as a non protected forest area. The strategy control of protected forest conversion based on the judgment of the respondents is with the social forestry. This research is expected to contribute in analyzing policies related to the protection forests conversion based on community participation."

"Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology yang mengacu kepada dual imperatives dari McKay dan Marshall ( 2001) yaitu research interest dan problem solving interest untuk melakukan penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Institusi yang memegang peranan penting dalam governansi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo adalah Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Adapun pihak lain yang terkait erat dengan pengelolaan hutan lindung adalah pemerintah daerah, masyarakat desa hutan, serta stake holder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh perambahan serta perusakan hutan lindung yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan berkurangnya fungsi hutan lindung. Implementasi kebijakan serta koordinasi dalam rangka pengelolaan hutan lindung juga menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penataan ulang governansi, implementasi kebijakan, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan lindung.Hasil kajian menunjukkan bahwa penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan melalui perubahan yang systematically desirable dan culturally feasible di mana partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan konsensus dapat diadopsi sebagai prinsip-prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Implementasi kebijakan menyangkut hutan lindung dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung. Komunikasi dan interaksi yang intensif antar institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

---

This study is an application of action research based on the Soft Systems Methodology which refers to the concept dual imperatives, as put forwarded by McKay and Marshall (2001) ? research interest and problem solving interest ? in dealing with restructuring governance for protected forests. According to the Government Regulation No. 72 of 2010, Perum Perhutani is a government institution that should play a crucial important role in the governance of protected forest in the Wonosobo Regency. Other parties having close relations to the governance of protected forests are local governments, villagers living next to the forests, as well as those stakeholders such as non-governmental organizations (NGOS).In practice, the governance of protected forest management does face a lot of problems. These problems are partly caused by encroachment and destruction of protected forests which then lead to deforestation and also reduced functions of the protected forests. In addition to this, policy implementation and coordination within the context of protected forest management also face various problems. Therefore, the main purpose of this research is to investigate governance restructure, policy implementation, as well as the implementation of effective coordination in the management of protected forests.The results show that governance restructure for the protected forest management can be done through systematically desirable and culturally feasible changes in which participation, efficiency and effectiveness, fairness and equality, transparency, accountability, and consensus can be adopted as principles of good governance in the management of protected forests in the Wonosobo Regency, in particular. Maximum efforts associated with protected forest oriented policy implementation can be made by enhancing the nearby villagers?s understanding of the functions of protected forests. At the same time, intensive communication and interaction among related institutions are also essential in order to improve the effectiveness of coordination in the management of protected forests in the Wonosobo Regency."

"Disertasi ini membahas biaya kompensasi kegiatan pertambangan di hutan lindung dalam rangka mencari biaya kompensasi optimal karena hilangngnya fungsi ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain ekploratory dan pengembangan. Pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan batubara membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Diperlukan adanya biaya kompensasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi atas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diterapkannya biaya kompensasi terhadap perusahaan pertambangan batubara atas kerusakan ekosistem. Penggunaan biaya kompensasi, prioritas diberikan kepada masyarakat sekitar tambang dan pemulihan (restorasi) ekosistem.

---

This dissertation discusses the compensation cost for mining activity in protected forest for the purpose of seeking the optimal compensation cost due to the loss of the ecosystem function. It is a quantitative research with an exploratory and development design. The utilization of protected forest for coal mining activity will have a consequence on the continuity of its ecosystem function, whose primary function is to protect the life support system. Therefore, it is necessary to have a compensation cost scheme that takes into account the social, economy and ecological aspects of the utilization of protected forest for mining activity.

This research recommends that coal-mining company should be obliged to disburse some compensation cost for the damage they caused to the ecosystem. The community around the mines and the efforts for restoring the ecosystem shall be given the priority to receive the fund collected."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang mengambil studi kasus alih fungsi lahan hutan kawasan lindung menjadi villa di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pada Tahun 2012. Dalam melakukan analisis, peniliti menggunakan teori konflik sumber daya alam yang dikemukakan oleh Abiodun Alao. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh empat faktor yaitu karena berkurangnya kuantitas dan kualitas hutan di kawasan lindung, buruknya pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam oleh pemerintah, proses ekstraksi sumber daya alam yang membahayakan lingkungan dan adanya perbedaan kepentingan setiap aktor dalam memanfaatkan sumber daya alam.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the conflict in natural resource management taking the case study over the conversion of protected forest land into villa in Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor in 2012. In conducting the analysis, researcher use the theory which is the conflict of natural resources proposed by Abiodun Alao. This thesis uses qualitative methods based on primary and secondary data. The research finding is that conflicts are caused by four factors, diminished quantity and quality of forest in protected area, a poor management and control of natural resources by the government, process extraction of natural resources, and the interest of the actors in utilizing natural resources. "

"Pendapatan rata-rata masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga masih belum ideal. Kondisi ini di duga menjadi pemicu masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga untuk memanfaatkan lahan di dalam Hutan Desa yang berada pada kawasan hutan. Oleh karena itu, perlu diketahui pengaruh pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga dari luar dari dalam Hutan Desa pada lahan kelola masyarakat sebagai salah satu indikator kelestarian kawasan hutan lindung. Pendekatan kuantatif digunakan dalam riset ini dipergunakan untuk menganalisis data hasil lapangan dan data sekunder sebagai data pembanding. Hasil riset menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang lebih besar dari luar Hutan Desa Pattaneteang sebesar Rp. 14.060.500/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa sebesar Rp. 3.338.000/KK/tahun. Pendapatan masyarakat Hutan Desa Campaga lebih besar dari luar Hutan Desa sebesar Rp. 14.567.000/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa Campaga sebesar Rp. 7.682.750/KK/tahun. Pendapatan tersebut berpengaruh pada lahan kelola masyarakat sebagai indikator kondisi kelestarian kawasan hutan lindung di kedua desa.

---

Average income of Pattaneteang and Campaga rural community aren rsquo t ideal. This condition is resulting land utilization of rural forest in preserved forest area to increase their income and threats the forest sustainability in both rural community. Therefore, it is necessary to note the influence from both rural community income either from inside nor outside the rural forest on community management land as one of the indicators of to preserved forest sustainability. The quantitative approach used in this research is used to analyze field and secondary data as comparative data. From the research it is know, the biggest Pattaneteang income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.060.500 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 3.338.000 Family Year. For the Campaga income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.567.000 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 7.682.750 Family Year. This income affects the community management land as an indicator of the condition of preservation of protected forest areas in both of the rural.Keyword rural community income, rural forest, income from outside rural forest, income from inside rural forest, and sustainability of preserved forest area."

"ABSTRAKPelaksanaan program rehabilitasi hutan di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Program ini dapat berhasil apabila didukung oleh peran serta masyarakat dan strategi komunikasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat; 3) menyusun desain strategi komunikasi; 4) menyusun rencana pelaksanaan strategi komunikasi; 5) memonitor dan mengevaluasi strategi komunikasi. Penelitian dilakukan di Kampung Padajaya Desa Purwabakti dan Kampung Babakan Pamatang Desa Purasari, Bogor. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di kedua lokasi penelitian mengalami degradasi lahan dan krisis air. Sayangnya, tingkat pemahaman dan kesadaran lingkungan masyarakat di kedua desa masih rendah. Desain strategi komunikasi yang disusun berupa program kampanye dengan pendekatan pendidikan lingkungan. Rencana pelaksanaan program berorientasi pada taktik pelaksanaan tahapan program, susunan pesan, media, komunikator, rencana anggaran, dan pembagian tugas yang berorientasi pada peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan rehabilitasi hutan. Monitoring dan evaluasi program komunikasi dilakukan dengan cara observasi lapangan dan check list, dan kuesioner.

---

ABSTRACTThe implementation of forest rehabilitation program is still not showing a maximum results. Forest rehabilitation program could be done with a great support of participation of local community and an effective communication strategy. This research aims to 1) analyze the environmental and society condition; 2) design communication strategy; 3) create an action plan; 4) monitor and evaluate the communication strategy. This research was conducted in Kampung Padajaya Desa Purwabakti and Kampung Babakan Pamatang Desa Purasari, Bogor and it used both qualitative and quantitative methods. Research results: 1) Forest corridor area has been degraded to a great extent and it is facing a water insufficiency problem; 2) The campaign program with environmental education approaches has been proven as the most effective communication strategy; 3) The main focus of the action plan was on tactics such as program stages, lessons, media, sources, budget plan, and tasks division which aimed to increase the participation of local people in forest rehabilitation program; 4) Monitoring was conducted by field observation and check list, while the evaluation program still has to take place, which will be done by both field observation and check list, as well as using a questionnaire."

"[Penelitian ini bermaksud untuk mengaitkan gagasan kedaulatan lingkungan hidup dengan konsepsi penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini berfokus pada materi konstitusi yang mengatur mengenai hak menguasai negara dan hak atas lingkungan hidup, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai materi undang-undang yang mengatur mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya kehutanan. Penelitian ini ingin melihat pergeseran penguasaan negara atas hutan, yakni dengan melihat pergeserannya dalam peraturan hukum yang mengatur mengenai kehutanan. Penelitian ini menjelaskan mengenai anatomi peraturan kehutanan dengan menggunakan perspektif hak menguasai negara. Terhadap konsepsi hak menguasai negara itu sendiri, Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi undang-undang dibidang perekonomian dan sumber daya alam, termasuk UU Kehutanan. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi melalui putusan atas uji materi atas penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini tidak hanya melihat dari penguasaan hutan dalam aspek ekonomi tetapi juga aspek kelestarian hutan. Untuk itu, penelitian ini membuat narasi dari peraturan pelaksana UU Kehutanan mengenai pemanfaatan hutan, yang mengatur tiga komoditas kehutanan, yakni kayu melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan, serta komoditas kehutanan yang dimainkan oleh kepentingan global yaitu melakukan mekanisme perdagangan karbon.;The purpose of this research is trying to linking ecocracy and state control of forest. This research focus on constitutional contain about state control and environmental rights, those constitutional contain obligate to applied to the sectoral acts about natural resources, particularly on this research is the state control of forest. This research is begin with shifting of the state control of forest concepts in the positive law about forest. This research explain those shifting concept with the anatomy of regulation with the state control perspective. To the state control concept itself, Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review of economic acts and natural resources acts, including forest act. Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review about state control of forest. This research not noly seen the problem of state control of forest from economic aspects, but also with the preservation aspects. For those reason, this research is making narration about forest regulations, which are about Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) for mininng, and forest comodity with global interest which is carbon offset.;The purpose of this research is trying to linking ecocracy and state control of forest. This research focus on constitutional contain about state control and environmental rights, those constitutional contain obligate to applied to the sectoral acts about natural resources, particularly on this research is the state control of forest. This research is begin with shifting of the state control of forest concepts in the positive law about forest. This research explain those shifting concept with the anatomy of regulation with the state control perspective. To the state control concept itself, Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review of economic acts and natural resources acts, including forest act. Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review about state control of forest. This research not noly seen the problem of state control of forest from economic aspects, but also with the preservation aspects. For those reason, this research is making narration about forest regulations, which are about Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) for mininng, and forest comodity with global interest which is carbon offset., The purpose of this research is trying to linking ecocracy and state control of forest. This research focus on constitutional contain about state control and environmental rights, those constitutional contain obligate to applied to the sectoral acts about natural resources, particularly on this research is the state control of forest. This research is begin with shifting of the state control of forest concepts in the positive law about forest. This research explain those shifting concept with the anatomy of regulation with the state control perspective. To the state control concept itself, Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review of economic acts and natural resources acts, including forest act. Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review about state control of forest. This research not noly seen the problem of state control of forest from economic aspects, but also with the preservation aspects. For those reason, this research is making narration about forest regulations, which are about Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) for mininng, and forest comodity with global interest which is carbon offset.]"

"ABSTRAKKebakaran hutan adalah pemasalahan lingkungan yang muncul hampir setiap tahun di Indonesia termasuk di TNGC. Kebakaran hutan dapat berdampak negatif pada ekologi, perubahan komposisi dan struktur ekosistem hutan, serta dapat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Permasalahan dalam kajian ini adalah kegiatan pengendalian kebakaran hutan di TNGC telah melibatkan masyarakat peduli api, tetapi hasilnya belum maksimal yang ditandai masih seringnya terjadi kebakaran hutan di kawasan TNGC. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi partisipasi MPA, menganalisis hubungan antara partisipasi dengan keberlanjutan manfaat taman nasional, merumuskan model dan strategi peningkatan partisipasi MPA dalam pengendalian kebakaran hutan. Metode yang digunakan adalah mix-method yang dilakukan melalui analisis regresi liner dan SWOT analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor motivasi, kemampuan, dan kesempatan secara signifikan mempengaruhi partisipasi masyarakat peduli api. Oleh karena itu, model peningkatan partisipasi MPA dapat dibangun melalui ketiga variabel tersebut. Keberlanjutan taman nasional memiliki hubungan yang cukup kuat, signifikan dan searah dengan partisipasi dengan nilai korelasi 0,331. Rumusan peningkatan partisipasi masyarakat peduli api dalam pengendalian kebakaran hutan dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai berada pada kuadran I Diagram Kartesius. Strategi prioritas yang dilaksanakan adalah aggressive strategy.

---

ABSTRACTForest fires are environmental problems that appear almost every year in Indonesia, including in TNGC. Forest fires can have a negative impact on ecology, changes in the composition and structure of forest ecosystems, and may disrupt the economic activities of the people. The problem in this study is that forest fire control activities in TNGC have involved the community to care about fire, but the results have not been maximally marked by the frequent occurrence of forest fires in the TNGC area. The purpose of this thesis is to analyze the factors that influence the participation of the fire caring community, analyze the relationship between participation with the sustainability of the park 39 s benefits, formulate models and strategies to increase the participation of fire fighting public in fire control. The method used is mix method done through linear regression analysis and SWOT analysis. Conclusion of the study, motivation, ability, and opportunity significantly influence the participation of the public concerning fire. Therefore, the MPA participation enhancement model can be built through these three variables. The sustainability of the park has a strong, significant and unidirectional relationship with participation with a correlation value of 0.331. The formulation of the increased participation of the public concerning fire in forest fire control from the SWOT analysis shows that the condition of the management of Gunung Ciremai National Park is in the first quadrant of Cartesian Diagram. The priority strategy implemented is aggressive strategy."