Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIsu separatisme di Papua merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI . Gerakan separatis di Papua mendapat dukungan dari sejumlah negara diantaranya adalah Vanuatu. Tesis ini menjelaskan tentang strategi dan pencapaian diplomasi publik Indonesia di Vanuatu berkenaan dengan isu Papua. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead dan Smewing 2002 dengan metode penelitian kualitatif dan menerapkan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik yang dijalankan Indonesia telah sampai pada tahap ke tiga yakni pelibatan masyarakat Vanuatu dalam aktivitas Indonesia. Namun, diplomasi publik Indonesia belum sampai pada tahapan ke empat sehingga belum mampu mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua. Vanuatu tetap mendukung gerakan separatis Papua. Penelitian ini mengungkap kendala utama yang menyebabkan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu belum mencapai tahapan ke empat yaitu adanya faktor Melanesian Renaissance yang mempengaruhi konstitusi Vanuatu. Selain itu, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu masih didominasi oleh aktor negara atau kurang melibatkan aktor non-negara sehingga strategi diplomasi publik yang dijalankan belum memberikan hasil optimal. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada studi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi publik sebagai bagian penting dari ilmu Hubungan Internasional. Kata kunci:Gerakan Separatis Papua; Indonesia; Vanuatu; Diplomasi Publik; Melanesian Renaissance.

---

ABSTRACT Separatism in Papua is one of the major issues faced by Indonesia government since it threatens the unity of the country. Papua separatist movement has been supported by several countries including Vanuatu. This thesis explains the strategy and achievement of Indonesian public diplomacy in Vanuatu which has not been able to resolve the support of the country towards Papua separatist movement. The research uses theory of public diplomacy by Leonard, Stead and Smewing 2002 and applies qualitative research method as well as literature study as the data collection technique. The findings of this research show that Indonesian public diplomacy in Vanuatu has achieved the third hierarchy of public diplomacy which is enganging the people of Vanuatu with Indonesians. However, the country has not yet achieved the fourth level of public diplomacy, thus has yet been able to shape Vanuatu political stance on the issue of Papua. Vanuatu yet staunchly supports Papua separatist movement. This research then reveals the main factor for Indonesia inability to achieve the fourth stage of public diplomacy which is the strong influence of Melanesian Renaissance in Vanuatu constitution. In addition, the conduct of Indonesian public diplomacy in Vanuatu has been dominated by state actor and less involve the role of non state actors, hence the strategies of public diplomacy conducted have produced nonoptimal result. It is hoped that this research will contribute to the study of Indonesian foreign policy as well as public diplomacy as one of the main subjects in International Relations studies. Key words Papua Separatist Movement Indonesia Vanuatu Public Diplomacy Melanesian Renaissance."

"ABSTRAKMenjadi tantangan berat bagi Indonesia ketika Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) tidak diakui oleh Vanuatu sebagai bagian dari NKRI karena dianggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dengan penjajahan atas wilayah Papua dan ras Melanesia Papua. Vanuatu secara gencar mengangkat isu Papua Merdeka ke dalam agenda global pada setiap pertemuan tahunan UNGA (United Nation General Assembly). Kebijakan Vanuatu ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Tulisan ini menjelaskan tentang ancaman terhadap kedaulatan Indonesia terkait isu Papua dan membahas opsi-opsi ebijakan yang dapat diambil pemerintah Indonesia unrtuk menangkal ancaman ini."

"Aktivitas gerakan separatis Papua terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui aksi yang dilakukan di dunia internasiona. Tulisan ini bagian dari riset yang dilakukan tahun 2014. Dengan pengumpulan data di Jakarta dan Papua, Melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli dan para pemangku kepentingan yang beragam..."

"ABSTRAKNama:Erni Eriza SiburianNPM :1506780172Program Studi:Ilmu HukumJudul:Peran Sport Diplomacy Sebagai Strategi Public Diplomacy dalam Menjaga Kedaulatan Negara: Studi Kasus Upaya Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan atas Papua.Melanesian Spearhead Group MSG merupakan salah satu organisasi internasional yang intens mengangkat isu Papua merdeka. Dengan memanfaatkan melanesian brotherhood yang dikampanyekan negara-negara anggota MSG, kelompok ini terus berusaha menggandeng negara-negara Pasifik Selatan anggota MSG untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Papua.Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan atas Papua. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan diplomasi olahraga sport diplomacy melalui kerjasama bidang olahraga dengan negara-negara anggota MSG.Melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, penulis mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan bagimana peran sport diplomacy sebagai strategi public diplomasi dalam menjaga kedaulatan negara: studi kasus upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Papua. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sport diplomacy merupakan alat diplomasi yang penting dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara serta dapat menciptakan pencitraan yang baik suatu negara dimana olahraga dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan kebersamaan dan mendekatkan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda tanpa dikaitkan dengan ras, warna kulit, agama, atau karakteristik yang berbeda satu sama lain.Kata kunci: diplomasi; diplomasi olahraga sport diplomacy ; kedaulatan negara; public diplomacy.

---

ABSTRACTName Erni Eriza SiburianStudent Number 1506780172Program Magister of LawTitle The Role of Sports Diplomacy as A Public Diplomacy Strategy in Maintaining State Sovereignty A Case Study of Indonesia 39 s Efforts in Maintaining Sovereignty over Papua.Melanesian Spearhead Group MSG is one of the most intense international organizations to raise the issue of independent Papua. By exploiting Melanesian brotherhood campaigned by MSG member countries, this group continues to work with South Pacific member countries of MSG to participate in fighting for Papuan independence.Various efforts are made by Indonesia to maintain sovereignty over Papua. One of the efforts taken by the Government of Indonesia is to conduct sports diplomacy through sports cooperation with MSG member countries.Through descriptive research with normative juridical approach, the authors examine the rules legal principles relating to how the role of sports diplomacy as a public diplomacy strategy in maintaining the sovereignty of the state a case study of Indonesia 39 s efforts in maintaining sovereignty over Papua. Based on this, the researchers concluded that sports diplomacy is an important and effective diplomacy tool in maintaining the sovereignty of the state and can create good image of a country where sports can be used as a tool to show togetherness and bring people closer from different background without being associated with differences in race, skin color, religion, or characteristics. "

"Diplomasi publik dan komunitas transnasional yang berhubungan langsung dengan publik internasional tidak bisa dipisahkan. Posisi komunitas transnasional sebagai aktor non-negara sering tidak dianggap dalam sistem negara dan internasional. Penelitian ini membahas kontribusi aktor non-negara dalam diplomasi publik Turki di Indonesia melalui komunitas transnasional Nurcu, pengikut Badiuzzaman Said Nursi. Nurcu di Indonesia diwakili oleh Yayasan Nur Semesta dari kelompok Okuyucular dan Hayrat Foundation dari kelompok Yazicilar. Keberadaan dan aktivitas kedua kelompok dianalisis menggunakan teori transnasionalisme. Sedangkan teori diplomasi publik digunakan untuk menunjukkan pengaruh keduanya di kalangan publik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukang dengan menggunakan observasi, wawancara, dan snowball sampling. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas dua kelompok ini bukan hanya dalam bidang dakwah, namun juga transformasi nilai melalui budaya, akademik, dan sosial. Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, publik Indonesia tertarik dengan Risalah Nur dan Said Nursi berdasarkan faktor branding Turki yang disematkan, faktor tradisi, faktor akademis dan faktor teologis.

---

Public diplomacy and the transnational community that deals directly with the international public could not be separated. The role of the transnational community as a non-state actor is often not considered by the state and the international system. This study discusses the contribution of non-state actors in Turkish public diplomacy in Indonesia through the transnational community Nurcu, followers of Badiuzzaman Said Nursi. The Nur Semesta Foundation represented Nurcu in Indonesia from the Reader group (Okuyucular) and the Hayrat Foundation from the Writer group (Yazıcılar). The existence and activities of the two groups were analyzed using the theory of transnationalism, whereas their influences toward Indonesian public are analyzed using public diplomacy theory.

This type of research is a case study with a qualitative approach. So the data collection of this research use observations, interviews, and snowball sampling. Finally, this research concludes that the activities of these two groups are not merely in the field of da'wah, but also the transformation of values through cultural, academic, and social aspects. Based on field studies conducted in Jakarta and surrounding areas, the Indonesian public is interested in the Risale-i Nur and Said Nursi based on embedded Turkish branding factors, academic factors, and theological factors."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai proses internasionalisasi pada konflik separatisme di Papua dari tahun 1969 sampai dengan 2014. Berbeda dengan pemberontakan determinasi diri maupun separatis lain yang terjadi di Indonesia sebelumnya, konflik Papua terfragmentasi dan tidak ada satu organisasi yang secara resmi menjadi representasi bagi seluruh masyarakat Papua. Selain itu, konflik separatisme Papua juga masih terus terjadi sampai saat ini, berbeda dengan konflik-konflik separatisme lain yang ada di Indonesia yang sudah diresolusikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses internasionalisasi terjadi pada konflik separatisme Papua, dengan harapan untuk mencari tahu apakah faktor atau aspek dalam internasionalisasi konflik tersebut memiliki potensi untuk dapat berpengaruh pada perdamaian konflik separatis Papua. Berdasarkan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa kajian literatur ini, ditemukan bahwa bentuk internasionalisasi yang terjadi pada konflik Papua berupa persiapan konflik dengan motif protektif. Bentuk intervensi persiapan konflik dilakukan oleh negara-negara Pasifik yang memiliki latar belakang ras Melanesia umumnya berupa politik terbatas dan politik tangible, seperti menyampaikan pertimbangan humaniter dan memberi dukungan moral, mengangkat isu ke forum internasional, mobilisasi dukungan diplomatis, menyediakan suaka, dan mengakui tujuan pihak yang berkonflik. Dua bentuk internasionalisasi konflik lainnya, yaitu intervensi kemanusiaan dan resolusi konflik, masih kurang dibahas dalam kajian-kajian terdahulu dan pada kenyataannya memang belum banyak terjadi pada konflik separatis Papua.

---

ABSTRACTThis paper examines the occurrence of internationalization in Papuan separatist conflict from 1969 until 2014. This conflict is distinct from both the previous self determination or separatist insurgencies in Indonesia, in which Papuan separatist movements are fragmented and an official entity that represents Papuan community as a whole does not exist. Additionally, the separatist conflict in Papua is still existent to date ndash ndash whereas other separatist conflicts in Indonesia have been resolved. This paper aims to understand how internationalization process occur in Papuan separatist conflict, with hope to identify which factor or aspect of conflict internationalization has the potential to put an end to this conflict peacefully. Based on this qualitative research with literature review as its data collecting method, it was found that the kind of internationalization that occurred in Papuan separatist conflict was conflict waging with protective motive. The interventions, which were done by Pacific countries that have Melanesian racial background, are mostly categorized as limited politics and tangible politics. That includes voicing humanitarian concerns, giving moral supports, raising the issue at hand to international fora, mobilizing diplomatic supports, providing asylum, and recognizing the goals of conflicting parties. Two out of three forms of conflict internationalization, humanitarian intervention and conflict resolution, are still understudied by the time this research is composed and in fact the two forms have yet happened within Papuan fragmented separatist conflict."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelarasan bingkai pada gerakan separatisme media sosial dengan melakukan studi pada #FreeWestPapua di Twitter. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis jaringan media sosial dan analisis pembingkaian untuk big data menggunakan topic model pada 27.126 kata yang digunakan untuk melakukan pembingkaian serta melakukan uji signifikansi terhadap keselarasan bingkai pada jaringan #FreeWestPapua. Hasil pelitian ini mengungkapkan bahwa keempat jenis strategi penyelarasan bingkai Snow ditemukan pada jaringan #FreeWestPapua di Twitter. Keempat strategi penyelarasan pembingkaian yang ditemukan pada jaringan tersebut ada;ah strategi penyelarasan bingkai dengan cara menjembatani antar bingkat, strategi frame amplification, frame extention dan frame transformation. Sementara berdasarkan analisis korelasi keselarasan bingkai tersebut menunjukkan signifikansi negatifyang menunjukkan keberadaan bingkai diagnostik.

---

This study aims to determine the frame alignment strategy separatism movement on social media by conducting a study on #FreeWestPapua on Twitter. The research was conducted using social media network analysis methods and framing analysis for big data using a topic model of 27,126 words used for framing and testing the significance of frame alignment on the #FreeWestPapua network. The results of this study found that all four types of Snow frame alignment strategies are found on the #FreeWestPapua network on Twitter. They are frame bridging, frame amplification, frame extention and frame transformation. Meanwhile, based on the correlation analysis, the alignment of the frame shows a negative significance which indicates the existence of a diagnostic frame."

"Tesis ini membahas kegagalan diplomasi Indonesia mencegah internasionalisasi Papua di Inggrisperiode 2008 & 2013. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif eksplanatif. Sedangkan hasil penelitiannya menyimpulkan diplomasi pemerintah Indonesia lewat kebijakannya terkesan tidak serius untuk menangani isu Papua. Kemudian peran dan pengaruh dari Operasi Papua Merdeka (OPM) semakin meningkat dalam menggalang dukungan di kancah internasional. Olehnya itu, perlu adanya pemetaan kembali masalah Papua secara baik dan pelibatan aktor-aktor lain dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia

---

This Thesis discusses the failure of Indonesian diplomacy to prevent internationalization of Papua in the UK from 2008 and 2013. The method used is qualitative explanative. While the research results conclude diplomacy Indonesia government through its policy does not seem serious to deal with the issue of Papua. Then the role and influence of Operations Free Papua (OPM) is increasing in garnering support in the international arena. By him, the needs for mapping back problems as well Papua and the involvement of others actors in the implementation of Indonesia`s diplomacyInternationalization Papua, Indonesia`s Diplomacy, Operation of Free Papua (OPM)."

"Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan gerakan pemuda Papua, sebagai bagian dari proses sosial yang terjadi di masyarakat papua. gerakan pemuda Papua tersebut difokusikan pada gerakan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan politik. dengan menggunakan perspektif konflik, peneliti menemukan bahwa gerakan pemuda Papua lahir sebagai reaksi dari relasi struktur dan kultur yang belum mampu membawa perubahan bagi masyarakat Papua. dalam melakukan gerakan, para pemuda membangun interaksi dan wacana serta negosiasi sebagai bagian dari proses sosial sehingga perubahan-perubahan pada tingkat individu, keluarga, komunitas, masyarakat dan kebijakan dapat terjadi di Papua. Berbagai perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat ketahanan nasional Indonesia, namun tidak juga terlepas dari melemahnya ketahanan nasional Indonesia, karena adanya berbagai ragam perjuangan yang dilakukan oleh pemuda Papua dalam bidangnya masing-masing seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan politik.

---

This research aims to describe the Papuan youth movement as a part of the social process happening to the Papuans. The Papuan youth movement focuses on education, economy, socio cultural and politics. From the perspective of conflict, the author of this research found that the Papuan youth movement was born as a reaction of structural and cultural structures which have not given any change to Papuan. In their movement, the youth have been trying to interact, discourse, and negotiate as the parts of social process so that the changes on individuals, families, communities, societies and policies may occur in Papua. Such changes are the integral part of the efforts to strengthen Indonesian national resilience, but they cannot be separated from the weakening of Indonesian national defense, for various kinds of struggles of Papuans in their respective fields such as education, economy, socio cultural, and politics."

"ABSTRACTRezim kontrol narkoba yang berfokus pada hardline policies telah dinilai tidak efektif dalam mewujudkan dunia yang bebas dari narkoba. Setelah 40 silam berlangsungnya the global war on drugs, berbagai negara di seluruh dunia dan kelompok-kelompok civil society telah mulai beralih pada pendekatan alternatif terhadap isu transnational drug trafficking yakni penerapan kebijakan-kebijakan harm reduction. Tetapi di saat norma transnasional telah bergeser menuju harm reduction, Indonesia mencetuskan wacana Perang Narkoba Indonesia pada tahun 2015. Penelitian ini berusaha untuk menelaah wacana tersebut untuk memahami mengapa Pemerintah Indonesia dapat memutuskan untuk mencetuskan perang tersebut dan membentuk diplomasi publik anti-narkoba yang semakin meningkatkan penerapan hardline policies. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat ketidaksetaraan partisipasi dalam public sphere dimana narasi isu narkoba berkembang di Indonesia. Kondisi tidak ideal dalam ruang tersebut menjadi alasan mengapa narasi yang terbentuk adalah narasi perang terhadap narkoba di Indonesia.

---

ABSTRACTA drug control regime that focuses on hardline policies have been deemed ineffective in creating a drug free world. After 40 years of the global war on drugs, many countries worldwide and civil society groups have started to shift their goals to an alternative approach towards tackling transnational drug trafficking, which is implementation of harm reduction policies. Although, as the transnational norm shifts towards harm reduction, Indonesia divides to begin the discourse of Perang Narkoba Indonesia which means Indonesias War on Drugs ndash on the year 2015. This research aims to analyze this discourse to understand why the Indonesian Government decided to start this war and creating an anti drugs public diplomacy that further advances upon the practice of hardline policies. This research finds that there is inequality of participation within the public sphere where the narration regarding the issue of drugs develops. This unideal condition causes the narration of war against drugs to develop in Indonesia. "