Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis interaksi antar aktor dalam diplomasi energi China di Indonesia dengan menggunakan aktor negara dan aktor non-negara yang didasarkan pada kebijakan energi nasional masing-masing negara. Dalam tulisan ini, penulis menganalisis aktor negara dan aktor non-negara yang terlibat, peran aktor tersebut serta interaksi yang terbentuk di dalam kegiatan diplomasi, khususnya diplomasi energi China di Indonesia dalam usaha untuk mendapatkan sumber daya energi fosil. Aktor negara diwakilkan oleh pejabat-pejabat pemerintah, sedangkan aktor non-negara diwakilkan oleh perusahaan-perusahaan energi milik negara atau State Owned Enterprises SOEs China dan Indonesia. Penulis menguraikan dan menjelaskan interaksi yang dilakukan oleh para aktor tersebut berdasarkan tiga bentuk interaksi diplomasi menurut teori Stopford dan Susan Strange, yaitu diplomasi antara negara-negara, diplomasi antara negara-perusahaan, dan diplomasi antara perusahaan-perusahaan. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa ketiga bentuk interaksi diplomasi antara aktor negara dan aktor non-negara memiliki hubungan satu sama lain. Keterkaitan interaksi yang terbentuk di setiap bentuk diplomasi tersebut memperlihatkan hubungan politik dan ekonomi yang mempengaruhi efektivitas perjanjian energi antar negara.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the interaction between actors in China rsquo s energy diplomacy in Indonesia by using state actor and non state actors based on their national energy policy. In this paper, the author analyzes the involvement of the state actors and non state actors, their role, as well as the interactions that are formed in the diplomatic activities, especially Chinese energy diplomacy in Indonesia in an effort to obtain energy fossil resources. State actors are represented by government officials, while non state actors are represented by Chinese and Indonesian State Owned Enterprises SOEs in energy sector. The author describes and explains the interactions of actors based on three forms of interaction by Susan Strange rsquo s theory of diplomacy. First is diplomacy between countries or state state diplomacy, second is diplomacy between the firm and state or state firm diplomacy, and third is diplomacy between companies or firm firm diplomacy. Qualitative method is applied in this research, by taking data through literature studies. The study found that the three forms of interaction in diplomacy between state actors and non state actors are related to each other. The connection of interactions in each diplomacy shows the political and economic relations that affect the effectiveness of energy rsquo s agreements between countries. "

"Keinginan untuk meningkatkan perekonomian kawasan menjadi dasar kuat bagi negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama perdagangan regional dengan partner dagang yang potensial dalam perekonomian dunia. Digagasnya ACFTA dengan China merupakan institusionalisasi dari keinginan tersebut sebagai bentuk regionalisme ekonomi, di mana kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya menjadi elemen yang penting dalam pembentukan ACFTA. Indonesia, sebagai negara ASEAN yang terlibat di dalamnya melihat bahwa keberadaan ACFTA mendatangkan peluang dan keuntungan yang besar terlepas dari defisit yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis mengapa Indonesia mempertahankan dan terlibat lebih jauh dalam ACFTA sejak tahun 2002 hingga 2012 mengingat defisit yang dialami dan tingginya tekanan domestik untuk melakukan renegosiasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kerjasama regional, negara dapat memperoleh manfaat yang signifikan baik secara eksternal maupun internal. Walaupun mengalami defisit perdagangan, Indonesia dalam hal ini mendapatkan insentif dari keterlibatannya di ACFTA karena memutuskan untuk tidak terlibat sama sekali justru akan mendatangkan kerugian yang berupa ketertinggalan pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara-negara lain yang terlibat di dalamnya.

---

The desire to grow the regional economy became the main reason for ASEAN states to create regional trade agreement with a potential trading partner in the world economy. The establishment of ACFTA, between ASEAN and China was an institutionalization of that desire as a step striving for economy regionalism, in which the interest of the states involved, being an important element in ACFTA. Indonesia as one of ASEAN states who took part in the agreement, seeing the existence of ACFTA could provide the opportunity and potential gain, though the deficit occured in Indonesia. This research is purposed to analyze why Indonesia decided to stay and expand its involvement in ACFTA since 2002 to 2012 through various agreement, remembering the deficit and the domestic pressure to do the renegotiation. The result of the research shows that through regional agreement with potential partner, states could achieve the benefits, both externally and internally. Despite the deficit, Indonesia still gained incentive from its involvement in ACFTA, as Indonesia believed that being left in regional trade agreement would only cause no gain and greater loss in economic growth than the other parties involved."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efisiensi, modal, dan risiko bank. Variabel efisiensi diukur menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, modal diukur menggunakan rasio modal terhadap asset tertimbang menurut risiko, sedangkan risiko diukur menggunakan deviasi standar ROA. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan sampel data tahunan 84 bank umum konvensional di Indonesia pada tahun 2002 sampai tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dipengaruhi oleh modal bank, di mana tingkat modal yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi bank. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat risiko bank dipengaruhi oleh tingkat efisiensi, di mana semakin tidak efisien, risiko bank meningkat.

---

This research is aimed to analyze the relationship between efficiency, capital, and bank's risk. Efficiency is measured by operational cost to operational income ratio, capital is measured by capital to risk-weighted-assets, then risk is measured by standard deviation of ROA. Hypothesis-testing used panel data regression with sample 84 conventional banks in Indonesia over the period 2002-2012. The results of this research show that efficiency is affected by bank?s capital, where higher capital increase bank's efficiency. This research also show bank?s risk is affected by bank?s efficiency, where the less bank?s efficiency increase bank's risk."

"[Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi antar aktor dalam pembangunan ekowisata di Indonesia sebagai bagian dari Agenda Pembangunan Global. Pembangunan ekowisata di Indonesia menjadi signifikan untuk mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, masing-masing aktor memiliki kepentingan dan mempengaruhi proses pembangunan ekowisata yang belum sepenuhnya berjalan efektif. Berdasarkan analisis Teori Environment and Development dan Complex Interdependence, penelitian ini menemukan bahwa interaksi antar aktor bersifat kompleks, dan cukup rentan terjadinya konflik. Terdapat tiga pola interaksi yang terbentuk, yaitu kooperatif, dependen, dan bersifat konflik;This research aims to analyze interaction between actors in Indonesian ecotourism development as part of global development agenda. Ecotourism development in Indonesia becomes significant to improve economy, social, and environment development related to sustainable development. However, each actor has their own interest which influences ecotourism development process that has not effectively applied. Based on Environment & Development Theory and Complex Interdependence Theory, this research finds that interaction between actors is complex because each actor has their own interests and susceptible of conflict. Interaction between actors is divided into cooperation, dependence, and conflict, This research aims to analyze interaction between actors in Indonesian ecotourism development as part of global development agenda. Ecotourism development in Indonesia becomes significant to improve economy, social, and environment development related to sustainable development. However, each actor has their own interest which influences ecotourism development process that has not effectively applied. Based on Environment & Development Theory and Complex Interdependence Theory, this research finds that interaction between actors is complex because each actor has their own interests and susceptible of conflict. Interaction between actors is divided into cooperation, dependence, and conflict]"

"Penelitian ini berupaya menganalisa kebijakan keamanan energi Cina yang berusaha dicapai oleh negara tersebut melalui diplomasi energi yang dilakukannya di Afrika. Dalam tulisan ini, penulis ingin menganalisa kebijakan energi Cina serta faktor-faktor yang mendorong Cina untuk menjatuhkan pilihannya pada Afrika untuk mencapai keamanan energinya. Penulis juga ingin menganalisa bagaimana Cina menjalankan diplomasi energi di Afrika melalui bantuan asing, FDI, serta perdagangan dengan negara-negara di Afrika. Respon internasional terkait dengan keberadaan Cina di Afrika juga akan dianalisa dalam tulisan ini. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Cina menggunakan bantuan asing, FDI, serta perdagangan dalam upayanya untuk melakukan diplomasi energi di Afrika. Kerjasama antara state dan firm meningkatkan bargaining position Cina dalam melakukan diplomasi energi di Afrika.

---

This research analyzes China`s energy security policy that is achieved through energy diplomacy in Africa. In this thesis, the writer will elaborate China`s energy policy and the factors that motivate China to choose Africa in attaining its energy security. The writer would like to analyze China`s energy diplomacy through foreign aid, FDI, and trade with African countries. International responses reated to China`s activities in Africa will also be discussed further. Qualitative method is applied in this research. Literature study is used in obtaining the data. The result of this study shows that China uses foreign aid, FDI, as well as trade in carrying out its energy diplomacy. State and firm cooperate to improve the bargaining position of China, in carrying out energy diplomacy in Africa."

"Penelitian ini meneliti pengaruh asset redeployability terhadap tingkat utang perusahaan publik dengan proksi leverage. Penelitian dilakukan terhadap 168 perusahaan non keuangan dan non utilitas di Indonesia periode 2002-2012. Dengan menggunakan data panel didapatkan hasil bahwa asset redeployability yaitu net PPE dan receivable memiliki pengaruh yang signifikan terhadap leverage, sedangkan Inventories tidak. Long term asset lebih cocok dengan long term debt dan short term asset lebih cocok dengan short term debt. Dan juga penelitian ini menemukan bahwa pengaruh asset redeployability terhadap leverage akan bervariasi untuk setiap ukuran dan sektor industri.

---

This research examines the impact of asset redeployability on leverage. 168 firms are observed within period of 2002-2012. By using panel, this research finds that asset redeployability, that are net PPE and receivable significantly affect leverage while Inventories are not. Long term asset are more suitable with long term debt and short term asset are more suitable with short term debt. And the study also found that the impact of asset redeployability on leverage varies for every size and industry sector."

"Penelitian ini meneliti pengaruh persediaan perusahaan terhadap trade credit perusahaan dengan proksi account receivable dan account payable. Observasi dilakukan terhadap 100 perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2002-2012. Data yang digunakan merupakan data panel yang bersumber dari Datastream, Eikon dan laporan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan model estimasi First Difference Generalized Method of Moment (GMM), didapatkan hasil bahwa persediaan perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap trade credit. Ditemukan pula bahwa pada kasus di Indonesia trade credit berperan sebagai komplemen dari sumber pendanaan bank.

---

This research examines the impact of inventory on trade credit. 100 manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange are observed within period of 2002-2012. By using panel data of firm gathered from Datastream, Eikon and financial report and using First Difference Generalized Method of Moment (GMM) estimation model, research finds that inventory has a negative impact on trade credit. It also discovers that empirical evidence in Indonesia shows that trade credit is complement to financing from bank."

"Kondisi tata kelola pemerintahan yang diwarnai praktik spoil system mendorong pemerintah untuk mempercepat pembenahan di bidang manajemen aparatur sipil negara melalui agenda reformasi birokrasi. Adapun pendekatan meritokratik diadopsi oleh lembaga sektor publik sebagai sistem yang menekankan prinsip kesetaraan dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem merit sebagai strategi pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan sistem merit tidak terlepas dari berbagai permasalahan dikelola oleh empat aktor kelembagaan meliputi Kementerian PANRB, LAN, BKN dan KASN. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses interaksi aktor dalam jaringan pada implementasi kebijakan sistem merit berdasarkan perspektif Governance Network yang dikembangkan oleh Klijn & Koppenjan (2016). Peneliti menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktor dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan sistem merit. Namun, intensitas koordinasi dan sinergitas antar aktor perlu dibenahi untuk memaksimalkan kemampuan aktor dalam jaringan. Pembuatan bisnis proses untuk menunjang tugas dan fungsi aktor dalam jaringan menjadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya duplikasi kewenangan antar lembaga. Hal ini menjadikan strategi penguatan sistem merit dibutuhkan oleh aktor kelembagaan dalam jaringan tata kelola kebijakan sistem merit.

---

Governance conditions tinged by spoil system practices encourage the government to accelerate improvement in the field of management of the state civil apparatus through bureaucratic reform agenda. The meritocratic approach was adopted by public sector institutions as a system that emphasizes the principle of equality in the recruitment process of the state civil apparatus. This led the government to issue a merit system policy as the government's strategy to support the management of the state civil apparatus in Indonesia. In its implementation, the implementation of merit system policy is inseparable from various problems in the field managed by four institutional actors including the Ministry of PANRB, LAN, BKN, and KASN. This research aims to analyze the interaction process of actors in the network on the implementation of merit system policies based on the perspective of the governance network developed by Klijn & Koppenjan (2016). Researchers use the post-positivist paradigm with data collection techniques conducted through in-depth interviews and literature studies. The research findings show that actors in the merit system policy governance network have adequate institutional ability and capacity to support the implementation of merit system policies. However, the intensity of coordination and synergy between actors needs to be improved to maximize the ability of actors in the network. The business creation process to support the duties and functions of actors in the network becomes very necessary to anticipate the duplication of authority between institutions. This makes the strategy of strengthening the merit system needed by institutional actors in the governance network of merit system policy."

"Pertumbuhan ekonomi China yang yang mengalami perkembangan pesat dengan GDP ke-2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, mendorong China untuk ikut serta dalam melakukan pembiayaan berbagai proyek infrastuktur di negara-negara berkembang. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya lembaga-lembaga keuangan oleh China sebagai solusi keterbatasan pendanaan pembangunan infrastuktur yang dialami negara berkembang. Ekspansi industri kereta cepat China pada tingkat global erat kaitannya dengan kebrhasilan transfer teknologi yang dilakukan. Hingga saat ini, kereta cepat merupakan salah satu inti utama China untuk mendukung inisasi jalur sutera modern. Hal itu dilakukan dengan membangun keterhubungan/konektivitas China diseluruh kawasan. Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak tercantum dalam RPJMN 2014-2019 namun proyek kereta api cepat Indonesia-China menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dalam konteks politik internasional, pembangunan kereta cepat di Indonesia oleh China merupakan proyek percontohan bagi komunitas ASEAN untuk menunjukan keberhasilan teknologi kereta cepat China. Proyek ini dilakukan dengan skema B to B tanpa menggunakan APBN. Mengingat hampir di seluruh dunia pembangunan kereta cepat tidak bersifat profitable, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektifitas pembangunan proyek kereta api cepat Indonesia-China terhadap aspek sosial-ekonomi Indonesia dalam konteks ketahanan nasional. Melalui pendekatan scenario planning, penelitian ini mencoba menelaah Apakah Diplomasi Infrastruktur kereta api cepat oleh China mendistribusikan pembangunan yang positif bagi Indonesia.

---

China's economic growth which is experiencing rapid development with the second largest GDP in the world after the United States, prompted China to participate in financing various infrastructure projects in developing countries. This was marked by the establishment of financial institutions by China as a solution to the limited funding of infrastructure development experienced by developing countries. The expansion of the Chinese high-speed railroad industry at a global level is closely related to the success of technology transfer. Until now, the fast train has been one of China's main core to support the initiation of modern silk lines. This was done by building China connectivity throughout the region. Indonesia under the leadership of President Joko Widodo has a focus on infrastructure development to improve connectivity and economic growth. Although it is not listed in the 2014-2019 RPJMN, the Indonesia-China fast train project is one of the national strategic projects. In the context of international politics, the construction of fast trains in Indonesia by China is a pilot project for the ASEAN community to demonstrate the success of China's fast train technology. This project is carried out with the B to B scheme without using the APBN. Considering that almost all of the world of fast train development is not profitable, this research aims to see the effectiveness of the Indonesia-China fast train development project on the socio-economic aspects of Indonesia in the context of national resilience. Through a scenario planning approach, this research tries to examine whether diplomacy of the fast railroad infrastructure by China distributes positive development for Indonesia."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai proses kolaborasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang tergabung dalam tim 21 pada perumusan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bejiharjo. Dalam menjelaskan proses kolaborasi yang terjadi, penelitian kualitatif ini menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash untuk dapat melihat proses lahirnya BUMDes di Desa Bejiharjo. Penelitian ini juga akan menggunakan kerangka metode analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn untuk melihat proses pembentukan suatu kebijakan secara umum. Pembentukan BUMDes ini berangkat pada permasalahan pengelolaan potensi desa yang kurang baik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kolaborasi yang terjadi membentuk adanya interaksi antar aktor yang terlibat. Pada interaksi yang terjadi ini ditemukan juga bahwa pemerintah Desa Bejiharjo merupakan pihak yang memiliki kekuasaan paling besar atau dapat dikatakan berada pada hierarki paling tinggi. Proses kolaborasi ini diawali dengan melakukan pemilahan mengenai hal apa saja yang akan diselesaikan. Proses tersebut kemudian berlanjut dengan melakukan berbagai strategi, seperti negosiasi, mobilisasi, dan kerja sama. Strategi-strategi tersebut pada akhirnya menciptakan adanya pola interaksi yang berbeda-beda antar satu aktor dengan aktor lainnya. Perbedaan pandangan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang tiap aktor tersebut kemudian dapat dilebur dengan kekuatan pemerintah Desa Bejiharjo sebagai pihak yang sentral sebelum akhirnya kebijakan BUMDes di Desa Bejiharjo resmi ditetapkan. Penetapan Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes merupakan tahapan akhir pada rangkaian proses kolaborasi yang dilakukan oleh tim 21. Peraturan tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi BUMDes untuk dapat melakukan pengelolaan dan pemerataan terhadap berbagai potensi desa yang ada di Desa Bejiharjo.

---

This thesis explains the collaborative process conducted by actors who are members of team 21 in the formulation of policies for establish village-owned enterprises (BUMDes) in Bejiharjo village. In explaining the collaborative process, this qualitative research applies the collaborative governance theory stated by Ansell and Gash to be able to see the process of the formation of BUMDes in Bejiharjo Village. This research will also use the framework of the public policy analysis method proposed by William Dunn to see the process of forming a policy in general. The establishment of BUMDes based on the problem of managing village potentials that are not good. In this study, it was found that the collaboration created an interaction between the actors involved. In this interaction, it was also found that the village government of Bejiharjo was the group that had the most power or could be said to be in the highest hierarchy. The collaborative process begins with sorting out what will be resolved. The process then continues with various strategies, such as negotiation, mobilization, and cooperation. These strategies create different patterns of interaction between one actor and another. In the end, differences of opinion caused by the diverse backgrounds of each actor can be merged with the power of Bejiharjo Village government as the ruling group before finally the BUMDes policy in Bejiharjo Village is officially established. Determination of Bejiharjo Village Regulation Number 6 of 2016 about the establishment of BUMDes is the final stage in the collaboration process carried out by team 21. The regulation is the basis for BUMDes to be able to manage and distribute the various potential in Bejiharjo Village."