Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku loyalitas pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih pemula dapat didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia WNI yang sudah berusia 17 tahun; atau WNI yang berusia kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah/sudah pernah menikah. Di dalam Teori Perilaku Memilih ada faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional yang dapat mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya. Begitu pula pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan sosialnya, citra psikologis kandidat, atau pertimbangan rasional dari berbagai media informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 400 responden dengan tingkat kepercayaan 95 dan Margin of Error MoE 5. Selain itu, pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling hingga diperoleh 10 kelurahan terpilih dari 5 kecamatan di 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa faktor yang paling banyak mempengaruhi loyalitas pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 ialah orientasi isu yang merupakan turunan dari faktor-faktor psikologis. Hal ini disebabkan pemilih pemula lebih banyak memilih kandidat karena menyukai program-program yang ditawarkan. Dari segi implikasi teoritisnya, studi ini memberikan hasil berbeda dari penelitian mengenai pemilih pemula di Jakarta oleh Budi Jatnika 2004. Ada perubahan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pemula di DKI Jakarta, yaitu dari faktor sosiologis menjadi faktor psikologis. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan situasi politik, dimana pada tahun 2004 kompetisi antar partai politik berlangsung ketat, sementara di tahun 2017 kompetisi yang terjadi tidak hanya antar partai, tetapi juga mengandalkan program dan figur kandidat.

---

This thesis discusses the factors that influence first voter's loyalty in Jakarta Regional Election 2017. Based on Law Number 7 Year 2017 about General Election, first voters can be defined as Indonesian citizen WNI aged minimum 17 years or an Indonesian citizen who is less than 17 years old but married already married. The Voting Behavior Theory there are sociological, psychological, and rational choices that may influence the first voters. Similarly, first voters in Jakarta Regional Election 2017 who also got influence from their social environment, individual psychological, or rational considerations of various media information.

This research uses quantitative method and data collection is done by using questionnaire. The sample size in this study was 400 respondents, with 95 confidence level, and 5 Margin of Error MoE. In addition, sampling is done by stratified random sampling method to obtain 10 selected urban villages kelurahan, from 5 districts kecamatan, in 5 administratitive cities of Jakarta Province.

The result of this study is the most influence factor on first voter's behavior is issue orientation, which is derived from psychological factors. Because, first voters choose the candidates based on their programs. The theoretical implication is this study gives different results from previous study by Budi Jatmika 2004. There is a change of factors influencing first voter's behavior in Jakarta, from sociological factors into psychological factors. This is also related to the difference political situation, where in 2004 the competition between political parties was tight, while in 2017 the competition was not only between parties, but also rely on candidate programs and their figures. "

"Tesis ini membahas tentang rendahnya angka partisipasi masyarakat Kota Batam pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Semula tindakan Golput merupakan respon terhadap dominasi kekuasaan pemerintah Orde Baru, kemudian setelah masa reformasi melalui Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab VIII pasal 56 ayat 1 yang diundangkan sejak tanggal 15 Oktober tahun 2004 maka telah ditetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dipilih secara langsung yang semestinya memberi dampak kebebasan bagi masyarakat untuk memilih secara terbuka siapa yang akan memimpin hingga ditingkat daerah. Fenomena yang terjadi di Pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 lalu hanya diisi oleh dua pasang kandidat petahana (incumbent) yang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur pada periode sebelumnya namun ternyata meski kedua kandidat merupakan aktor politik lama justru menurunkan semangat partisipasi masyarakat untuk memberikan suara. Oleh sebab itu melalui pendekatan faktor psikologis dan faktor pendekatan pilihan rasional dengan memasukkan tiga dimensi utama yaitu orientasi isu, orientasi kandidat, dan media informasi yang melibatkan sebanyak 400 responden. Penelitian ini menemukan rendahnya kehadiran pemilih di Kota Batam disebabkan dari faktor isu yang merupakan turunan dari faktor psikologis dan diikuti dengan rendahnya minat pemilih terhadap kandidat yang tersedia. Secara implikasi teoritis, penelitian ini pula menyumbangkan temuan bahwa ketika pemilih tidak memiliki pengetahuan terhadap isu yang akan diselesaikan, ini yang pula memberikan kontribusi kepada semakin menurunnya rasa simpati masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.

---

The purpose of this study is to examine the factors behind the large number of absentees among voters in regional elections (Pilkada) in Kepulauan Riau Province, Indonesia. Since 2005, people have their right to vote for their own local leader that was previously selected by the parliament to become a candidate. However, this democratic reform was not accompanied by voters enthusiasm to cast their vote.

In 2015, the Election Education Network for the People found that there were still more than 50% voters who did not use their rights to elect their governor candidate in Batam. Lower voter turnout was affected by Golput (Golongan Putih) or non-voting which was driven by various reasons, but the most popular causes were protests against misconducts in the implementation of elections, lost of expectation to and trust in candidates, and lost of trust in the political system. For this paper, we conducted a quantitative survey to 400 respondents of those who did not cast their vote during the gubernatorial election of Kepulauan Riau Province in 2015.

This paper examines non-voting behavior using psychological and rational choice approaches, particularly on three main variables that may have provided the motive behind the non-voting behavior of the eligible voters, i.e. candidate orientation, issue orientation, and media orientation. It argues that despite the fact that the voters know the two candidates running for governor office as both were incumbents (governor and vice-governor were both run for the governor office), the voters chose to not to cast their votes for several reasons; i.e. the lack of accessible information about the vision of the candidates, and the lack of clarity of programs offered by the candidates."

"[ABSTRAKPenelitian ini ingin mencari tahu faktor apa yang membuat seorang pemilihmemutuskan untuk memilih satu kandidat dan tidak memilih kandidat lainnya.Penelitian ini membahas pengaruh faktor sosiologis (agama, suku, jenis kelamin,keluarga dan peer group), faktor psikososial (orientasi isu, orientasi kandidat,identifikasi partai politik), pilihan rasional (prospectives voting, retrospectivesvoting) dan vote buying terhadap preferensi pemilih. Penelitian ini juga membahasfaktor yang dominan di antara faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhipreferensi pemilih. Dengan melakukan metode kuantitatif laboratoryexperimental, penelitian ini menemukan bahwa ada empat faktor dominan yangsangat mempengaruhi preferensi pemilih, yaitu: orientasi isu, orientasi kandidat,agama dan vote buying. Sehingga, dapat diinterpretasikan bahwa pemilih lebihrasional namun terjebak dalam pragmatisme politik yang muncul sebagai dampakdari kekecewaan dan rasa frustasi terhadap kinerja para elit politik.

---

ABSTRACTThis study examines why voters voted the way they did: what factors make avoter decides to choose one candidate over the others. This study analyzes theinfluence of sociological factors (religion, ethnicity, gender, family and peergroup), psychosocial factors (issues orientation, candidates orientation, partyidentification), rational preferences factors (prospectives voting, retrospectivesvoting) and vote buying on voter preference. The study also determines the mostdominant factor among these factors in influencing voter preference. Usingquantitative laboratory experimental method, results show that there are fourdominant factors that influence voter preference: issue orientation, candidateorientation, religion and vote buying. Thus, it can be interpretated that voters aremore rational, but they are currently being trapped in a political pragmatismresulted from desperation and frustration toward political leaders’ performance, This study examines why voters voted the way they did: what factors make avoter decides to choose one candidate over the others. This study analyzes theinfluence of sociological factors (religion, ethnicity, gender, family and peergroup), psychosocial factors (issues orientation, candidates orientation, partyidentification), rational preferences factors (prospectives voting, retrospectivesvoting) and vote buying on voter preference. The study also determines the mostdominant factor among these factors in influencing voter preference. Usingquantitative laboratory experimental method, results show that there are fourdominant factors that influence voter preference: issue orientation, candidateorientation, religion and vote buying. Thus, it can be interpretated that voters aremore rational, but they are currently being trapped in a political pragmatismresulted from desperation and frustration toward political leaders’ performance]"

"Pemilihan umum merupakan instrumen utama pada negara demokrasi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam politik. Pada negara di kawasan Asia Timur seperti Republik Korea, Ajaran Konfusianisme berperan signifikan dalam membentuk kehidupan sosial dan politik masyarakat. Hal ini diperlihatkan melalui munculnya regionalisme sebagai budaya politik yang memengaruhi pilihan pemilih pada pemilihan umum. Regionalisme memiliki pengaruh signifikan pada hasil perolehan suara, terutama pada pemilihan presiden yang pertama kali dilakukan secara demokratis pada tahun 1978. Selain regionalisme, beberapa literatur menunjukkan bahwa performa kandidat juga memengaruhi pilihan pemilih melalui evaluasi pemilih pada kualitas kandidat. Hal ini tidak lepas dari terungkapnya skandal korupsi Park Geun Hye, presiden dari partai konservatif yang dipilih pada pemilihan presiden tahun 2012, pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor-faktor yang memengaruhi pilihan pemilih pada pemilihan presiden Republik Korea tahun 2017 melalui metode kualitatif dengan instrumen studi literatur. Analisis dilakukan dengan teori The Model of Voting Choice oleh Byung-o Min (2004). Penelitian ini menunjukan bahwa pilihan pemilih pada pemilihan presiden tahun 2017 signifikan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu regionalisme yang dipengaruhi oleh Ajaran Konfusianisme dan performa kandidat yang saling berhubungan. Terjadi pula vote switchingdari pendukung kandidat partai konservatif ke kandidat partai lainnya sebagai akibat dari terungkapnya skandal korupsi Park Geun Hye."

"Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan wadah bagi para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk mengukur kompetensi dan kelayakannya sebagai orang nomor 1 dan 2 di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendapatkan perhatian, dukungan, dan kepercayaan warga DKI Jakarta, para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur melakukan hal yang disebut tindak tutur performatif dalam menyampaikan gagasan dan programnya ketika beradu pendapat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis dan maksud tindak tutur performatif yang digunakan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Data penelitian ini adalah seluruh tuturan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada segmen empat, lima, dan enam dalam debat perdana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tindak tutur performatif dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan jenis asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi dengan maksud memosisikan penutur dalam kebenaran, memengaruhi mitra tutur untuk melakukan sesuatu, menunjukkan komitmen penutur pada masa mendatang, mengutarakan sikap perasaan penutur, dan mengetahui penyebutan suatu hal.

---

Jakarta Gubernatorial Election debate 2017 was a stage for governors candidates and vice governors candidates to show their competence and expediency as the number 1 and 2 in DKI Jakarta. To get interest, support, and trust from DKI Jakartas citizens, the candidates did acts in deliver their ideas and programs. This acts are called performative utterance. The purpose of the research is to identify kind and meaning of the performative utterance that the candidates used. The research data are the candidates utterance from segment four, five, and six of first Jakarta Gubernatorial Election debate. The research output are performative utterance in Jakarta Gubernatorial Election debate 2017, with kind assertive, directive, commisive, expressive, and declarative, with meaning to place the speaker as the truth, to influence audience to do something, to show speakers commitment in the future, to explain speakers sentiments attitude, and to know matters mentioning."

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) dengan Anies R Baswedan-Sandiaga Uno pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis penulis membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara kontrak politik buruh dan kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintas federasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program kontrak politik yang telah disepakati apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung. Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif oleh kelompok buruh dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Penelitian ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia tidak terjadi di studi kasus ini, sedangkan distribusi politik secara programatik efektif dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan reformasi elektoral di Indonesia.

---

The purpose of this research is to analyze how the pattern of electoral engagement and the realization of programmatic politics carried out by the Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) and Anies R Baswedan-Sandiaga Uno during and after the Jakarta Gubernatorial Election in 2017. The author’s analysis reveals that the existence of a policy broker, parallel programs and political contract between labor and candidate as well as systemic collaboration and consolidation across federations/unions were all supporting factors for the occurrence of political contracts between KBJ and pairs of candidate. Candidates promised the realization of political contract programs if elected, while KBJ was willing to become an autonomous political machine for candidates during the gubernatorial election in Jakarta. After the candidates were elected, the realization of the political contract is distributed collaboratively by the Unions-Regional Government of DKI Jakarta. Political distribution is not only directed to the workers which supported candidates, but also those who did not support candidates as well as other groups outside the worker groups. This research argues that political contract that is tantamount with particularistic exchanges between candidates-voters in Indonesian contemporary politics do not occur in this case study while programmatic political distribution carried out by KBJ was effective in the midst of cross-federation political fragmentation and electoral reform in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini berupaya menggambarkan faktor-faktor yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa PKS berkontribusi terhadap kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan memanfaatkan modal sosial jaringan sosial , modal ekonomi biaya politik , serta isu politik identitas. Secara konkret, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan sosial yang sudah dibangun hingga di tingkat akar rumput, baik jaringan internal maupun eksternal. PKS juga berperan dalam membiayai dana kampanye kandidat dengan berbagai macam pendanaan. Selain itu, PKS melalui kemampuannya menerapkan strategi riding the wave dalam momentum Aksi Bela Islam 411 dan 212 berhasil menarik lebih banyak pemilih Muslim. Penemuan dari penelitian ini adalah, ketiga faktor tersebut dominan dalam mempengaruhi kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

---

ABSTRACT

This research describes the factors of PKS in the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017. Using qualitative method, this research shows that PKS has contribute towards the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno by utilitizing social capital social network , financial economic political cost , and the issue of political identity. Concretely, this is done by utilitizing social networks that has been built until grassroots level, both internal and external. PKS also plays a role in financing the candidate rsquo s campaign with various funding. Furthermore, PKS using riding the wave strategy in the momentum of Aksi Bela Islam red 411 dan 212 mdash success to attract Muslim voters more. The finding of this research is, these three factors dominant in affect the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017. "

"Tesis ini bertujuan menjelaskan kecenderungan isi debat dan fungsional debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 putaran pertama. Putaran pertama ini terdiri dari 3 seri debat yang dilakukan masing-masing pada tanggal 13 Januari untuk seri yang pertama, kemudian seri kedua 27 Januari dan terakhir pada tanggal 10 Februari 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif-deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsional dalam wacana kampanye politik Functional Theory of Political Campaign Discourse yang dikembangkan oleh seorang professor ilmu kmunikasi dari Amerika, William L. Benoit. Hasil penelitian ini akan menunjukkan kecenderungan masing-masing kandidat apakah lebih fokus dalam fungsi acclaim, attack atau malah defense. Teori ini juga akan menunjukkan kecenderungan topik yang digunakan oleh masing-masing kandidat apakah lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan policy atau berkaitan dengan karakter character .Kata Kunci: Analisis Isi; Komunikasi Politik; debat; functional theory; Benoit

---

This thesis aims to explain the tendency of functional and debate content on DKI Gubernatorial Election 2017. There are 3 series of debate on the first round. The first debate was on January 13th, the second on 27th and last was on February 10th 2017. This is quantitative descriptive research. The theory used in this research is the functional theory of political campaign discourse developed by a professor of communication science from America, William l. Benoit. The results of this study will show the tendency of each candidate whether more focused in the function acclaim, attack or even defense. This theory will also indicate the tendency of the topics used by each candidate whether to prioritize matters relating to the policy or related to the character.Keywords Content Analysis Political Communication Debate Functional Theory Benoit"

"ABSTRACTSkripsi ini menganalisis preferensi Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sebagai calon petahana terhadap kelompok seniman di Jakarta. Pada tahun 2014, Basuki mengesahkan kebijakan Pergub No. 109 tahun 2014 tentang Pembentukan Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Selain itu, Basuki menerapkan beberapa kebijakan lain di bidang seni. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan seniman di Jakarta. Aksi resistensi dilakukan oleh kelompok seniman pada tahun 2015, namun usaha tersebut gagal karena kebijakan tetap terlaksana. Langkah lain yang diambil kelompok seniman adalah mediasi yang hingga pergantian kepemimpinan belum menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kelompok seniman. Kebijakan pada masa kepemimpinan Basuki nampaknya tidak mempengaruhi preferensi seniman dalam memilihnya. Penulis memiliki argumen bahwa preferensi seniman didasari kepada karakter yang dimiliki Basuki selama masa kepemimpinannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Trust in Politician oleh Natalia Pohorila. Faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah nilai instrumental kerena merupakan hasil pengamatan dari evaluasi kerja petahana.

---

ABSTRACTThis thesis analyse Basuki Tjahaja Purnama preference of Jakarta Gubernatorial Election in 2017 as an incumbent candidate of Jakarta artist group. In 2014, Basuki legalized Pergub No. 109 tahun 2014 that had been decision to derivative of Governor Policy in 2014 about local owned business entities. In other hand, Basuki had been implementing a several art policy. That policies had impact for artist in Jakarta. Resistant act of artist was emerged by a demonstration that held in Taman Ismail Marzuki in 2015. Although, demonstration was failed, artist had been trying their best attempt to cancel the policy. Other way that artist do is mediation with local governor. Until Basuki was demotion, this policy has been getting solve. Artist want that local governor accommodate artist will. Basuki rsquo s policy was not giving influence of Jakarta Artist to vote Basuki. In this thesis, writer use a Trust in Politician theori in factor instrumental values by Natalia Pohorila. This factor is result of incumbent office evaluation."