Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAbstrak Sebelum suatu proyek publik, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, salah satu evaluasi tersebut yaitu Value for Money VfM . Faktanya pembangunan infrastruktur publik sektor olahraga menarik untuk dikembangkan sebagai proyek KPBU, sebagimana yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hasil penelitian dari analisis Value for Money VfM proyek pembangunan Stadion Taman BMW didapatkan nilai VfM yang paling optimal yaitu pada skema KPBU dengan skenario Masa Konsesi 17 Tahun dengan discount rate 14.50 , IRR =14,89 nilai VfM sebesar 880 Milyard dengan Payback Period tahun ke-15. Penghematan didapatkan pemerintah sebesar 23,84 dibandingkan hasil perhitungan PSC APBD . Kata Kunci: Pemerintah, KPBU, VfM, Stadion BMW Jakarta

---

ABSTRACTAbstract Prior to a public project, whether from government or from private initiatives, it was decided to be carried out under a KPBU scheme, basically an evaluation must be performed, one of which is Value for Money VfM . In fact, the development of public infrastructure in the sports sector is interesting to be developed as a KPBU project, as it is currently being developed by DKI Jakarta government. The result of the research of Value for Money VfM analysis of BMW Park Stadium construction project got the most optimal VfM value that is on KPBU scheme with 17 years Concession Period with discount rate 14.50 , IRR 14,89 VfM value of Rp. 880 Billions with Payback Period of 15th year. Government savings of 23.84 compared to the calculation of PSC APBD . Keywords Government, KPBU, VfM, BMW 39 s sporting infrastructure "

"ABSTRAKPembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga di Indonesia saat ini dilakukan melalui penunjukan langsung kepada BUMN migas dengan pembiayaan dari anggaran APBN tanpa melalui uji Value for Money VfM dan analisa risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui risiko-risiko beserta dampaknya terhadap kinerja biaya Life Cycle Cost LCC proyek serta untuk mengetahui besaran nilai VfM pada pembiayaan proyek infrastruktur antara skema pembiayaan 100 APBN PSC dengan skema KPBU melalui uji Value for Money kuantitatif pada contoh studi kasus proyek jargas kota di Prabumulih Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proyek tersebut memiliki 3 tiga faktor risiko dominan terhadap kinerja biaya LCC proyek serta skema KPBU merupakan skema pembiayaan yang dapat menghasilkan nilai penghematan sebesar 21 terhadap LCC proyek apabila dibandingkan dengan PSC 100 APBN.

---

ABSTRACTCity gas network infrastructure for households in Indonesia is currently developed through direct appointment to state owned oil and gas company with financing from state budget APBN without going through Value for Money VfM test risk analysis. This research conducted to obtain risks and impact of project life cycle cost LCC performance and to obtain the VfM between 100 state fund PSC financing scheme and Public Private Partnership PPP scheme through quantitative value for money test with a case study of the city gas network project in Prabumulih South Sumatra. The results show that the project has 3 three dominant risk factors againts the project LCC performance and the PPP scheme can generate saving of LCC cost of 21 when compared to PSC 100 state fund .Keywords City gas network for households Project financing scheme Value for Money."

"ABSTRAKPrior to a process of public infrastructure from both the Government and the private sector, it was decided to be carried out under a PPP scheme, at a time when an evaluation of Value for Money VfM was required. VfM by Moralos and Amekudzi 2008 as the optimum combination of all lifetime cost and quality costs to meet user demand. According to Pangeran 2010 , in a few circumstances where VfM has been calculated using conventional methods rather than projects, only financially. By using this method, it can not benefit optimally from. Referring to the case of the election of modalities to infrastructure projects in Indonesia, the modalities of the Trans Sumatera toll road project have been decided by the Government to be implemented by a SOE. From the VfM test for Palembang Indralaya Toll Road shows the modalities that produce the optimal value for money is the appointment of a BUMN that is equal to 46 . Thus, the Government 39;s decision is considered to appropriately appoint a BUMN to carry out the construction of the Palembang-indralaya trans-Sumatra toll road.

---

ABSTRACTSebelum suatu proyek infrastruktur publik baik yang berasal dari Pemerintah APBN APBD maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, yaitu Value for Money VfM analysis. VfM didefinisikan oleh Moralos dan Amekudzi 2008 sebagai kombinasi optimum dari seluruh biaya pada siklus hidup dan kualitas bertujuan untuk pemenuhan permintaan pengguna. Menurut Pangeran 2010 , pada sedikit kasus dimana VfM telah diperhitungkan menggunakan metode konvensional yaitu belum memperhitungkan risiko proyek, dan hanya memperhatikan dari sisi finansial saja. Pengujian dengan metode konvensional tersebut, dapat berdampak tidak optimalnya manfaat dari pengadaan proyek publik. Mengacu pada kasus pemilihan skema modalitas terhadap proyek infrastruktur di Indonesia, skema modalitas proyek jalan tol Trans Sumatera telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Perpres 100 tahun 2014 untuk dilaksanakan oleh suatu BUMN. Dari uji VfM untuk Jalan Tol Palembang Indralaya menunjukkan modalitas yang menghasilkan value for money yang optimal adalah dengan penunjukan suatu BUMN yaitu sebesar 46 . Sehingga, keputusan Pemerintah dinilai sudah tepat menunjuk suatu BUMN untuk melaksanakan pembangunan jalan tol trans sumatera ruas Palembang indralaya"

"Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle).

---

Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.

"

"Pada realisasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera terdapat kenaikan dari tahun ke tahun, laporan menyebutkan pada tahun 2019 pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera adalah 169 miliar rupiah/km sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 203 miliar rupiah/km. Proyek jalan tol dengan skema penugasan mempunyai sifat yang kompleks dan juga bersifat dinamis. Namun di Indonesia penelitian mengenai risiko pembangunan jalan tol, risiko masih dijadikan suatu yang terpisah, Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis risiko menjadi satu sistem yang mempengaruhi kinerja biaya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sebanyak 38 faktor risiko telah diidentifikasi. Melalui diagram sebab-akibat, tergambar bahwa beberapa faktor risiko terdampak dan penyebab untuk dibuat langkah korektif dan preventifnya. Dengan menggunakan model berbasis dinamika sistem dan pendekatan Rough Fuzzy DEMATEL, penelitian ini dapat mengeksplorasi hubungan antar faktor risiko dan mengidentifikasi pola yang signifikan dalam dinamika proyek. Studi kasus pada proyek jalan tol Indrapura-Kisaran menunjukkan potensi cost overrun sekitar 17-20%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model dinamika sistem dengan pendekatan Rough Fuzzy DEMATEL memiliki potensi sebagai dasar dan alat yang efektif untuk proyek infrastruktur serupa di masa depan. Penerapan kebijakan khusus pada lima risiko dapat mengurangi risiko hingga 43-46%, menegaskan pentingnya pengelolaan risiko dan perencanaan yang matang dalam proyek infrastruktur skala besar.

---

In the realization of the construction of the Trans-Sumatra Toll Road, there has been an increase from year to year. Reports indicate that in 2019, the financing of the Trans-Sumatra Toll Road project was 169 billion rupiahs per kilometer, while in 2022, it rose to 203 billion rupiahs per kilometer. The toll road project with an assignment scheme possesses complexity and dynamic characteristics. However, in Indonesia, research on the risks of toll road development still tends to be treated separately. The research aims to identify and analyze risks as a unified system influencing the cost performance of the Trans-Sumatra Toll Road construction. A total of 38 risk factors have been identified. Through a cause-and-effect diagram, it becomes evident which risk factors are affected and the root causes, allowing for the formulation of corrective and preventive measures. By employing a dynamic system-based model and the Rough Fuzzy DEMATEL approach, this research explores the relationships among risk factors and identifies significant patterns in the project's dynamics. A case study on the Indrapura-Kisaran toll road project reveals a potential cost overrun of approximately 17-20%. The study concludes that the dynamic system model with the Rough Fuzzy DEMATEL approach has the potential to serve as a foundation and effective tool for similar infrastructure projects in the future. The implementation of specific policies addressing the top five risks can reduce the overall risk by 43-46%, emphasizing the importance of effective risk management and thorough planning in large-scale infrastructure projects."

"ABSTRAKProyek Pengembangan Pelabuhan Belawan telah dibiayai secara syariah dan masih menjadi milik IDB. Saat proyek tersebut telah selesai dibangun, maka Pemerintah Indonesia wajib mengembalikan pembiayaan proyek dengan cara yang sama yaitu syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah skema Sukuk Negara dapat diimplementasikan sebagai pengembalian pembiayaan pembangunan proyek Pelabuhan Belawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa skema Sukuk Negara dapat diimplementasikan sebagai instrumen pengembalian dengan memperhatikan beberapa hal yaitu perkembangan proyek eksisting, kendala yang dapat mempengaruhi dan syarat yang diperlukan dalam pengembalian pembiayaan proyek pengembangan Pelabuhan Belawan.

---

ABSTRACTThe Belawan Port Development Project has been funded by sharia and still belongs to IDB. Currently the project has been completed, the Government of Indonesia is obliged to return the project financing in the same way that sharia. This study aims to determine whether the scheme Sukuk Negara can be implemented as a return of Belawan Port project development financing. The method used is descriptive qualitative method. The survey results revealed that the scheme Sukuk Negara can be implemented as an instrument of return financing regard to a several things: the existing projects, constraints and requirements that may affect the return financing required in Belawan port development project."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan olehpemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukanpembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT)Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRTJakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan InternationalCooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA).Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjamandikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarangmelakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajibanuntuk melakukan pinjaman luar negeri. Rumusan masalah yang dibahas dalamtesis ini adalah bagaimana kerangka hukum pinjaman luar negeri danpengembaliannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta, danmelihat apakah pembentukan dan penugasan PT MRT Jakarta sebagai badanusaha milik daerah penyedia MRT telah sesuai ketentuan perundang-undangandan tepat. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif sehinggadiperoleh data-data yang bersifat deskriptif analitis. Peraturan perundangundanganpinjaman luar negeri di Indonesia masih perlu dilengkapi denganpedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Undang-undangBUMD mutlak diperlukan, sehingga tata cara penugasan terhadap BUMDmenjadi jelas.

---

ABSTRACTThis thesis is discusses on infrastructure financing scheme that conducted bycentral government of Republic of Indonesia together with ProvincialGovernment of DKI Jakarta in providing transportation infrastructure of MassRapid Transit (MRT) Jakarta. The source of fund in provision of transportationinfrastructure of MRT Jakarta is foreign loan from Japan InternationalCooperation Agency (JICA), in the form of Official Development Assistance(ODA). The government, which responsible to the MRT Jakarta, is ProvincialGovernment of DKI Jakarta. The loan scheme for financing is using on-lendingscheme due to prohibition for ministry/agency/regional government/state ownedenterprise to conduct engagement in whatsoever form, in which the engagementcan raise obligation for government to make foreign loan (direct lending). Theissues are how the legal framework of foreign loan and the repayment of it as thealternative of infrastructure financing of MRT Jakarta, and to assess theestablishment and assignment of PT MRT Jakarta as regional owned enterprisewith the applicability of current laws and regulations. This thesis is prepared bythe method of normative legal writing to produce descriptive analytical data. Lawsand regulations on foreign loan by government required technical guidelinesissued by related ministries. Law on regional owned enterprise is absolutelyrequired, so then the procedure of assignment to regional owned enterprise will beclearer."

"Kompleksitas permasalahan lingkungan perkotaan yang terjadi di Jakarta seperti banjir, kemacetan lalulintas, pengelolaan limbah cair, dan kelangkaan air bersih yang terjadi pada akhir-akhir ini, menjadi perhatian serius pemerintah dalam menemukan jalan pemecahan. Alternatif solusi yang bersifat parsial dan dengan pendekatan sektoral yang selama ini diimplementasikan selalu gagal dan tidak berjalan dengan efektif. Selain menghabiskan biaya yang mahal, keterbatasan lahan merupakan kendala utama dalam realisasinya. Multi Purpose Deep Tunnel System (MPDT) merupakan solusi terintegrasi yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahn diatas, dan tidak membutuhkan pembebasan lahan. Realisasi proyek ini membutuhkan dana yang sangat besar yang tentunya tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Sehingga peranan dari private sector sangat diperlukan dalam rangka terealisasinya pembiayaan proyek infrastruktur multifungsi pertama di Indonesia. Namun, studi kelayakan finansial sebagai salah satu komponen dari proses feasibility study belum dilaksanakan sehingga tidak ada media yang mampu meyakinkan investor tentang kelayakan proyek ini. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk melakukan kajian studi kelayakan finansial sehingga didapatkan skema pendanaan yang optimal buat investor maupun pemerintah. Dengan kajian terhadap studi kelayakan investasi yang menggunakan pendekatan finansial maka besar nilai IRR yang diperlukan dari proyek dapat digambarkan melalui analisa cash flow yang menampilkan suatu skema yang lebih optimal bagi penentuan alternatif usulan skema investasi yang memberikan manfaat tertinggi dan terbaik (high and best use).

---

Urban complexity problems in Jakarta concerning environment such as flood, traffic congestion, liquid waste management, and scarecity of fresh water, has requared serious attention for government to find best solution. There have been partial alternative and sectoral solution which so far failed to work effectively. Beside the need for large some of fund, limited area has been the main constraint of their realisation. Multi Purpose Deep Tunnel System (MPDT) is an integrated solution capable to solve the above problem, which not requare land acquisition.

This realisation of this project will needs a large funding that can't be the responsibility of the government alone. Private sector participation for funding the realization of this multifunction infrastructure project in Indonesia will be of great demand. An investigation of the financial feasibility is importan aspect to be carry out in order to provide the information to attract investor participation in the project. Therefore, this graduate thesis is aim to provide the needed condusive, and optimal financing schemes for thus effective investment and goverment participation in the future. The analisys alternative of financial scheme provided the range of high indictive IRR value needed for succesfull project implementation resulting high and best benefit for both investor and goverment in the future."

"Kondisi dalam proyek konstruksi sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat ketidakpastian. Umumnya ketidakpastian biasa terjadi pada tahapan awal proyek. Pemahaman mengenai ruang lingkup yang kurang, pengalaman si pembuat jadwal yang kurang, serta estimasi biaya yang tidak tepat semakin menyebabkan ketidakpastian semakin besar. Membuat jadwal yang realistis sesuai dengan pelaksanaan adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dicapai. Walaupun perencanaan dan estimasi yang matang sudah dilakukan, terkadang pada proyek yang tipikal juga mengalami overrun pada perkiraan biayanya. Resiko dan ketidakpastian dalam penjadwalan suatu proyek akan berhubungan dengan biaya, mutu dan waktu pada tahapan pelaksanaan proyek. Langkah awal yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian adalah dengan memberikan perhatian pada penjadwalan, dengan mengukur ketidakpastian tersebut. Teknik dan metode dalam mengelola resiko secara lebih efektif dapat membantu untuk mengatasi tantangan terhadap ketidakpastian yang mengancam kesuksesan proyek. Monte Carlo merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko/peluang dan mengevaluasi kemungkinan. Metode ini adalah yang paling sering digunakan dalam melakukan analisa resiko kuantitatif. Prosedur Simulasi Monte Carlo adalah derivasi dari realisasi atau hasil keluaran sintetik dari durasi aktivitas yang relevan. Setelah realisasi ini dihasilkan, teknik penjadwalan standar dapat digunakan. Simulasi Monte Carlo pada biaya dan waktu diproyek Kantor Walikota Jakarta Barat mengambil nilai level of confidence 70 %. Validasi yang dilakukan terhadap biaya waktu realisasi proyek keseluruhan menunjukan hasil yang baik, dimana perbedaan biaya realisasi dengan simulasi adalah 8,86 % dan untuk waktunya 7 %. Aktivitas pekerjaan yang paling berpengaruh terhadap proyek secara keseluruhan adalah pekerjaan pasang besi balok dan pelat lantai pada zona 2 dilantai 12 dengan nilai SSI 39 %.

---

Project construction condition was very influenced by level of uncertainty. Generally, the uncertainty commonly happened at the initial phase of the project. Less understanding about the scope definition, less experience of the scheduler and also imprecise cost estimate cause ever greater uncertainty. Realistic scheduling as according to project execution was very difficult to be reached. Although the estimation and planning have been done maturely, evenly sometimes for typical project had overrun from estimate costs.

Risk and uncertainty in project scheduling related to cost, quality and time when project executed. Early step in facing uncertainties were giving attention at scheduling, with measuring the uncertainties. Technique and method in risk management effectively can assist to overcome challenges through uncertainty that threatening project successfulness. Monte Carlo represent statistical methods used to identify risk/chance and evaluate possibilities. This method commonly used for quantitative risk analysis.

Monte Carlo simulation procedure were derivated from realization or synthetic output from dates of relevant activities. After this outcome yielded, standard scheduling technique can be used. Monte Carlo simulation method for cost and time of Wwest Jakarta Mayor Office Project taken value level of confidence 70 %. Validating through cost and time to entirely prohect realization shows good result, where the differences of real cost with simulation was 8,86 % and for time 7 %. Project activity that most have an effect to entire project was iron installation for beam floor plate zone 2 at twelve floor with SSI value 39 %."