Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lingkungan strategis di era kontemporer telah berubah dan berpengaruh terhadap dinamika keamanan dalam sistem internasional. Perang dilakukan tidak hanya mengandalkan penggunaan kekuatan konvensional, tetapi kombinasi dengan instrumen non konvensional. Strategi hybrid warfare merupakan strategi yang diterapkan Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan dengan mengkombinasikan kekuatan konvensional dan non konvensional. Penerapan strategi hybrid warfare tersebut mengakibatkan persepsi ancaman bagi Estonia sebagai salah satu negara bekas Soviet yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa Estonia memiliki persepsi ancaman terhadap penerapan strategi hybrid warfare Rusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor historis hubungan Estonia-Rusia, pengalaman ancaman di masa lalu, dan intensi Rusia dalam memproyeksikan ancaman hybrid merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi ancaman Estonia. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Estonia meningkatkan komitmen pertahanan kolektif NATO, meningkatkan kekuatan pertahanan, dan mengeluarkan kebijakan pertahanan siber serta disinformasi.

---

The strategic environment in the contemporary era has changed and influenced the dynamics of security in the international system. War carried out does not only rely on the use of conventional forces, but also combines with non conventional instruments. Hybrid warfare strategy is a strategy applied by Russia to increase its influence in the region by combining the strength of conventional and non conventional instruments. The adoption of the hybrid warfare strategy poses a threat perception for Estonia as one of the former Soviet countries with high levels of vulnerability. This raises the question of why Estonia has a perception of Threat to the application of hybrid warfare strategy. This research is a qualitative research with case study method. The results show that the historical factors of Estonian Russian relation, previous experiences of threat, and Russian intentions in projecting hybrid threat were factors that influence Estonia rsquo s threat perception. To anticipate the threat, Estonia increased NATO 39 s collective defense commitment, increased defense force, and issued cyber defense policies and disinformation."

"Peperangan di era modern menunjukkan karakteristik yang mengabur dan bercampur, baik dalam hal keterlibatan aktor dan/atau instrumen yang digunakan, membuat kita berkutat dalam zona abu-abu antara perang dan damai. Hal inilah yang tergambar dalam konsep perang hibrida dalam ilmu Hubungan Internasional. Konsep ini mengakomodasi unsur kapabilitas konvensional, formasi dan taktik tak reguler, teroris, dan aksi kriminal. Diperkenalkan pada tahun 2007 oleh mantan perwira Amerika Serikat, Frank Hoffman, konsep ini mendapatkan momentum puncaknya mulai tahun 2014. Kala itu, dunia internasional diramaikan oleh manuver politik Rusia dalam Krisis Ukraina. Sejak saat itu, konsep ini semakin sering dibahas secara akademis dan biasanya menyebutkan aksi Rusia sebagai contoh kasus utama. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa konsep perang hibrida ala Barat ini dianggap kurang tepat untuk menjelaskan aksi Rusia yang demikian. Maka dari itu, muncullah konsep Gibridnaya Voyna atau perang non-linear ala Rusia, yaitu sebuah doktrin perang yang diilhami dari Jenderal Rusia bernama Valery Gerasimov (Doktrin Gerasimov). Kehadiran konsep perang hibrida dalam dua perspektif berbeda ini pun mendominasi perdebatan akademis arus utama. Sejak kemunculannya hingga sekarang, konsep perang hibrida ini terus diperdebatkan esensinya. Maka dari itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk meninjau bagaimana perdebatan literatur akan konsep tersebut berkembang. Tulisan ini meninjau 60 literatur terakreditasi internasional mengenai konsep perang hibrida. Menggunakan metode taksonomi, literatur-literatur tersebut terbagi ke dalam tiga kategori tematis, yaitu: (1) tinjauan konsep perang hibrida, berdasarkan sudut pandang Barat dan Rusia; (2) aktor-aktor yang terlibat dalam perang hibrida; dan (3) relasi perang hibrida dengan terma peperangan lainnya. Dari tinjauan pustaka yang dilakukan, tulisan ini lalu berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, serta kesenjangan literatur yang ada dalam perdebatan konsep tersebut. Selanjutnya, tulisan ini turut menampilkan sejumlah tren dalam perkembangan literatur konsep perang hibrida yang ada, seperti tren yang didasarkan pada: (1) latar belakang historis; (2) persebaran tema yang diangkat; (3) sudut pandang aktor; dan (4) posisi akademis. Dari identifikasi demikian, diketahui bahwa tinjauan konsep perang hibrida menjadi tema mayoritas dalam perdebatan literatur, dengan realisme sebagai paradigma yang paling dominan digunakan oleh para cendekiawan. Terakhir, tulisan ini menghadirkan beberapa rekomendasi bagi berbagai pihak ke depannya dalam konteks hadirnya konsep perang hibrida, baik dalam segi akademis, empiris, maupun praktis.

---

War in the modern era shows blurred and blended characteristics, be it in terms of actors involvement and/or the instruments used, leaving us struggling in the grey zone between war and peace. This is what is reflected in the concept of hybrid warfare in International Relations. This concept accommodates the elements of conventional capabilities, irregular formation and tactics, terrorist, and criminal acts. Introduced in 2007 by former United States officer Frank Hoffman, this concept gained its peak momentum starting in 2014. At that time, the international world was enlivened by Russian political maneuver in the Ukraine Crisis. Since then, the concept has increasingly been discussed academically and usually cites Russian action as a prime case example. However, other opinions state that the Western concept of hybrid warfare is considered unsuitable to explain such Russian action. Therefore, the concept of Gibridnaya Voyna or Russian's non-linear warfare emerged, which is a war doctrine inspired by the Russian General named Valery Gerasimov (Gerasimov Doctrine). The presence of hybrid warfare concept in these two different perspectives dominated the mainstream academic debate ever since. Since its emergence until now, the very essence of hybrid warfare concept continues to be debated. Therefore, this paper aims to review how the literature debate about the concept has developed.

This paper reviews 60 internationally accredited literature on hybrid warfare concept. Using taxonomic methods, the literature is divided into three thematic categories, namely: (1) review of hybrid warfare concept, based on Western and Russian perspectives; (2) actors involved in hybrid warfare; and (3) the relation of hybrid warfare concept to other war terms. From the literature review conducted, this paper then seeks to unveil the conventional wisdoms, debates, and gaps found in the literature debate over the concept. Furthermore, this paper also shows a number of trends in the development of the existing literature of hybrid warfare concept, such as trends based on: (1) historical background; (2) distribution of themes raised; (3) actor's perspective; and (4) academic position. From this identification, it is known that the review of hybrid warfare concept is the majority theme found in the literature, with realism being the most dominant paradigm used by scholars. Finally, this paper presents several recommendations for various parties in the context of the hybrid warfare concept's existence, be it in academic, empirical, or practical sense."

"Pembahasan dalam skripsi ini didasarkan pada tiga pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah konsep tanggung jawab organisasi internasional di dalam hukum internasional?; (2) Bagaimanakah peran organisasi internasional dalam sistem keamanan kolektif (collective security system) Perserikatan Bangsa Bangsa?; (3) Bagaimanakah tanggung jawab negara anggota dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) atas pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Operation Unified Protector di Libya pada tahun 2011?. Konsep tanggung jawab organisasi internasional merupakan konsep yang sedang berkembang dalam hukum internasional, yang diperlihatkan dengan adanya usaha dari International Law Commission dalam pembentukan Drafts Articles on the Responsibility of International Organization. Tanggung jawab organisasi internasional juga dapat dilihat memiliki kesamaan dengan tanggung jawab negara yang didasarkan kepada kemampuan suatu entitas sebagai subyek hukum yang memiliki personalitas hukum internasional. Sistem keamanan kolektif Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan sistem yang dibentuk oleh negara negara anggota dalam upaya penjagaan keamanan dan perdamaian dunia. Dalam sistem tersebut dibentuk adanya kewenangan bagi negara untuk melaksanakan sanksi terhadap negara lain yang merusak keamanan dan perdamaian dunia. Dua konsep tanggung jawab organisasi internasional dan sistem keamanan kolektif merupakan konsep yang sejajar berjalan secara berdampingan, namun dapat memiliki sisi temu dalam suatu pelaksanaan sistem keamanan kolektif oleh suatu organisasi internasional. NATO dalam Operation Unified Protector merupakan salah satu contoh upaya pelaksanaan sistem keamanan kolektif oleh organisasi internasional yang pula memperlihatkan adanya tanggung jawab organisasi internasional. Dalam operasi tersebut terlihat adanya international wrongful act yang terjadi akibat adanya (1) pelanggaran kewajiban internasional dan (2) dapatnya tindakan tersebut diatribusikan kepada NATO. Maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab organisasi internasional dapat terlihat dengan adanya international wrongful act yang dilakukan oleh organisasi internasional dengan dipenuhi unsur-unsur: (1) pelanggaran kewajiban internasional dan (2) atribusi tindakan kepada organisasi internasional. Dalam Operation Unified Protector, international wrongful act dari NATO dapat dilihat dengan (1) dilanggarnya kewajiban hukum humaniter internasional dan hukum laut internasional dan (2) dapat diatribusikannya tindakan tersebut kepada NATO sebagai pemegang effective command and control.

---

The point of discussion of this undergraduate thesis starts from the three basic questions, which are: (1) how is the concept of responsibility of international organization in international law? (2) how is the role of international organization in United Nations collective security system? (3) how is the responsibility of North Atlantic Treaty Organization (NATO) upon its wrongful acts on the Operation Unified Protector in Libya on 2011?

The concept of responsibility of international organization is a progressive development of international law, which is shown by the development of International Law Commission Drafts Articles on the Responsibility of International Organization. Responsibility of International Organization is similar to the responsibility of states which derives from the ability of such entities as subject of international law and possessed legal personality in international law. United Nations collective security system is such a system made by the member states in order to preserve the world?s peace and security. In the collective security system there is a right of member states to take such measures upon other member states which endanger the peace and security.

The two concept, responsibility of international and collective security system are two parallel concept in which they collide when the operation of collective security measures carried by international organization. Operation Unified Protector by NATO in Libya on 2011 is one example of collective security measures carried by such international organization and there also an issue of responsibility of international organization. Where in the operations there is international wrongful act shown by (1) the breach of international obligation and (2) attribution of the acts to NATO.

In conclusions, responsibility of international organization is related to the international wrongful act carried by the organization itself. Such international wrongful act happened in the fulfillment of (1) the breach of international obligation and (2) attribution of conducts to the international organization. In the Operation Unified Protector, international wrongful act of NATO was shown by (1) the breach of international obligations, which are: humanitarian law and obligations under the law of the sea and (2) the attribution of conduct to NATO which possessed the effective command and control of the operation."

"Tesis ini merupakan kajian mengenai pengaruh perluasan NATO hingga mendekati Rusia dan negara-negara sekitarnya dimana sesungguhnya Rusia sendiri dari seluruh aspek masih rapuh akibat runtuhnya Uni Soviet. Rusia juga masih memiliki kepentingan di wilayah negara-negara sekitarnya yang dikenal dengan terminologi "near abroad".Perluasan keanggotaan NATO menciptakan garis demarkasi baru yang mendekati Rusia. Rusia berupaya tidak membiarkan negara-negara satelitnya untuk menjadi anggota NATO. Rusia masih memiliki kepentingan di wiiayah Eurasia, terutama di Ukraina, sehingga Rusia merasa terancam terhadap perluasan NATO. Selain masalah perluasan NATO. Rusia juga menghadapi masalah ancaman para pejuang di wilayah Kaukasus Selatan dan gerakan fundamentalis islam di Asia Tengah.Dalam membahas permasalahah dimana sebagai sumber rujukan untuk penelitian penulis menggunakan sumber-sumber primer sebagai sumber utama penelitian dan sumber sekunder sebagai pelengkap data. Penulis menggunakan teori Security Complex dari Barry Buzan untuk menjelaskan ancaman keamanan, dimana di tesis ini keadaan Rusia yang masih Iemah setelah Uni Soviet runtuh dan harus menghadapi perluasan NATO yang mencapai perbatasan di wilayah negara-negara sekitarnya bekas pecahan Uni Soviet.Dari penulisan ini tergambar perubahan posisi NATO dan Rusia yang selalu berhadap-hadapan dari tahun 1949-1989 telah mengalami transformasi. NATO yang dulu dibentuk untuk menghadapi agresi Uni Soviet, kini mengkonsolidasikan Eropa untuk memerangi ancaman terorisme yang merupakan ancaman global dan ancaman dalam bentuk lainnya sesuai dengan hasil KTT Praha dan Rusia sendiri telah membuka diri dengan bekerjasama dengan NATO di berbagai forum kesepakatan, meski tetap menganggap perluasan NATO sudah mulai merapat ke wilayah perbatasan Rusia."

"ABSTRAKArtikel ini menjelaskan penerapan strategi Perang Hibrida oleh Rusia terhadap Ukraina pada periode 2014-2018. Agresi Rusia terhadap Ukraina dimulai sejak tahun 2014 dilihat sebagai bentuk peperangan modern nonkonvensional, yang diidentifikasi sebagai Perang Hibrida. Bentuk dari peperangan ini dianalisis sebagai jenis baru konfrontasi global dan krisis keamanan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan bagaimanakah Rusia menerapkanstrategi Perang Hibrida terhadap Ukraina sebagai upaya untuk meraih tujuan politiknya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kasus milik Robert Yin dan konsep Perang Hibrida dari Hoffman, Cullen serta Kjennerud. Penelitian ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 sampai 2018 Rusia melakukan agresi dan serangan terhadap Ukraina di berbagai bidang, yaitu politik, militer, ekonomi, informasi dan sosial masyarakat. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan pidato, pernyataan dan wawancara resmi Presiden Ukraina Petro Poroshenko periode 2014-2018 yang memuat agresi dan serangan Rusia terhadap Ukraina.

---

ABSTRACTThis article explains the implementation of Russian Hybrid War strategy against Ukraine in 2014-2018. Russian aggressions against Ukraine since the beginning of 2014 are viewed as a form of a modern and un-conventional warfare, which identified as Hybrid War. The form of this warfare was analyzed as a new type of global confrontation and security crisis. Therefore, it raises a question how Russia implements its Hybrid War strategy against Ukraine as an attempt to achieve its political goals. This research uses case study method of Robert Yin and performed by using the Hybrid War concepts of Hoffman, Cullen and Kjennerud. This research shows that throughout 2014 to 2018 Russia carried out aggressions and attacks on Ukraine in various fields, which are politic,military, economy, information and socio-community. The data used in this study are speeches, statements and official interview of Ukrainian President Petro Poroshenko in 2014-2018 which mentioned the Russian aggressions and attacks on Ukraine."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi ancaman hybrid warfaredi Indonesia melalui studi kasus Papua di Media Sosial. Penulis menggunakanteori hybrid warfare,teori hate speech, teori propaganda, teori media sosial danteori disinformasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagaimembantu menjelaskan fenomena propaganda dan disinformasi pada kasusgerakan pembebasan Papua. Penulis berusaha menganalisa potensi ancamanhybrid warfare yang dilakukan oleh oknum pembebasan Papua melalui mediasosial. Perkembangan media sosial di Indonesia dan dunia internasional sangatpesat dengan dipengaruhi oleh internet. Media sosial pada saat ini dapatmempengaruhi penyebaran dan model propaganda serta disinformasi yangdigunakan sebagai instrumen hybrid warfare. Propaganda dan disinformasi yangdigunakan sebagai upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui media sosial.Perubahan interaksi dan penggunaan disinformasi dan hate speech pada mediasosial menunjukkan bahwa OPM melakukan penggalangan untuk merubahpersepsi masyarakat Indonesia maupun internasional. Propaganda dandisinformasi mengenai kasus Papua semakin meningkat dan menggunakanalogaritma dari media sosial untuk mencapai tujuan mereka. Penulis menemukanbeberapa bukti bahwa media massa dan media sosial organisasi tersebutmedapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut dapatmenigkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia

---

This study aims to analyze the potential threat of hybrid warfare in

Indonesia through a Papua case study on social media. The author uses hybrid

warfare theory, hate speech theory, propaganda theory, social media theory and

disinformation theory. The author uses qualitative methods and case studies to

help explain the phenomenon of propaganda and disinformation in the case of the

Papuan liberation movement. The author tries to analyze the potential threat of

hybrid warfare carried out by elements of Papuan liberation through social media.

The development of social media in Indonesia and internationally is very fast,

influenced by the internet. Social media at this time can influenced the spread and

model of propaganda and disinformation used as a hybrid warfare instrument.

Propaganda and disinformation used as an effort by the Free Papua Movement

(OPM) through social media. Changes in interaction and the use of disinformation

and hate speech on social media showed that OPM is mobilizing to change

perceptions of the Indonesian and international community. Propaganda and

disinformation regarding the Papua case is increasing and using algorithms from

social media to achieve their goals. The author found some evidence that the mass

media and social media of these organizations received support from various

circles. This support can increase the potential threat to Indonesia's national

security"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai sejarah hubungan Perancis dengan North Atlantic TreatyOrganization (NATO) sebagai salah satu negara pendiri aliansi pertahanan tersebut hingga memutuskan untuk keluar dari keanggotaan NATO. Namun, kontribusi besar yang tidak sejalan dengan peran strategis yang dimiliki oleh Perancis tanpa bentuk keanggotaan penuh dalam NATO dan perkembangan situasi politik dan keamanan global yang semakin kompleks membuat negara tersebut mengubah kebijakan luar negeri dan pertahanannya tersebut. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungannya dengan Uni Eropa tetapi juga dengan Amerika Serikat sebagai salah satu negara anggota NATO yang berpengaruh. Untuk itu, penelitian ini hendak menganalisis mengenai pengaruh politik dalam negeri Perancis, posisi Perancis dalam Uni Eropa, perkembangan hubungan luar negeri Perancis dengan Amerika Serikat dan situasi politik dan keamanan di kawasan Eropa dan dunia internasional terhadap keputusan Perancis untuk kembali bergabung menjadi anggota penuh aliansi pertahanan trans-atlantik tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the historical relation between France and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) where the country is one of the founder of the security alliance until she decided to withdraw from the full membership of NATO. France’s decision started to shift towards a rapprochement with NATO. The country realizes that the current international political and security situation is becoming very complex and unpredictable to be faced and handled on its own. In addition to that, the contribution of the country on funding and military personals is one of the largest among the rest of the member countries although France is still outside NATO’s full membership. The change in France’s foreign and security policy doesn’t only affect the country’s relation with the European Union but also with the United States of America as one of the most eminent member country in NATO. In regards to that, this thesis tries to analyze some situations which lead to France’s policy shifting to reengage as a full member of NATO. France’s domestic political affairs, the country’s role and influence in European Union, the development of France’s bilateral relation with the United States of America and the dynamics of global and regional political and security environment are some of the factors which lead to the country’s policy."