Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini berangkat dari fenomena peningkatan jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Adanya peningkatan jumlah ABH tersebut juga terlihat melalui maraknya pemberitaan atas ABH di berbagai media di Indonesia, yang justru menstigmatisasi kelompok ABH. Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian metode campuran, dengan metode kualitatif sebagai metode primer dan metode kuantitatif sebagai metode sekunder. Metode kuantitatif digunakan di awal penelitian sebagai pengantar yang menggambarkan stigmatisasi media atas ABH melalui analisis isi terhadap 5 media online dan 2 stasiun televisi. Ada pun metode kualitatif digunakansebagai metode utama untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak dari stigmatisasi media atas ABH terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi ABH. Strategi penelitian yang dipakai dalam metode kualitatif adalah dengan studi kasus terhadap ABH dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Bengkulu Tahun 2016, yang dibedah dengan menggunakan konsep felt dan enacted stigma dari Scambler dan Hopkins (1986). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media belum menjalani perannya sebagai lembaga masyarakat yang memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi anak dengan stigmatisasi yang masih dilakukannya terhadap ABH. Dampak dari stigmatisasi media atas ABH tersebut, berdasarkan hasil penelitian, merugikan kepentingan terbaik bagi ABH di masa depan.

---

ABSTRACTThis thesis based on the phenomenon of increasing the number of Children in Conflict with Law (ABH) in Indonesia. The increase in the number of ABH is also seen through the rise of news on ABH in various media in Indonesia, which actually stigmatize the ABH group. This thesis uses a mixed method research approach, with qualitative method as primary method and quantitative method as secondary method. Quantitative methods were used at the beginning of the study as an introduction, describing media stigmatization of ABH through content analysis of 5 online media and 2 television stations. There are also qualitative methods used as the main method to answer research questions about the impact of media stigmatization on ABH on the rehabilitation andreintegration process of ABH. The research strategy used in qualitative methods is with case studies of ABH in the case of rape and killing in Bengkulu 2016, which was explained using the felt and enacted stigma concepts of Scambler and Hopkins (1986). The results show that the media has not yet fulfilled its role as a community institution that fulfills the rights and provides protection for children with the stigmatization that they still do against ABH. The impact of media stigmatization on ABH, on the basis of research results, harms the best interests of ABH in the future."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti peran orang tua/wali dalam proses rehabilitasi sosial ABH, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat orang tua/wali untuk berperan dalam proses rehabilitasi sosial ABH di PSMP Handayani. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua/wali terlibat dalam ke-tujuh tahapan rehabilitasi sosial ABH di PSMP Handayani, dan menjalankan perannya sebagai mediator, advokat, fasilitator, motivator, evaluator, dan juga edukator.

---

ABSTRACT

This research examines the role of parents/guardians on the process of social rehabilitation for Children in Conflict with the Law, and also supporting and restricting factors of parental roles on the process of social rehablitation of Children in Conflict with the Law at PSMP Handayani. This descriptive research uses qualitative approach. Data collection methods used for this research are observation, in-depth interview, and literature study. The research shows parents/guardians are involved in the seven steps of social rehabilitation of Children in Conflict with the Law at PSMP Handayani. They carry the role as mediator, advocate, facilitator, motivator, evaluator, and also educator."

"Tesis ini membahas tentang Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh petugas dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan berupa rehabilitasi sosial, pendampingan dan melakukan upaya untuk memperjuangkan restorative justice dalam penyelesaian kasus hukum. Penanganan tersebut secara umum bertujuan untuk mendapatkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan secara spesifik untuk menghilangkan trauma serta stigma negatif yang ada di masyarakat.

---

This thesis discussed about handling of children in conflict with the law in Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. This research is qualitative descriptive design. Research results shown that the treatment is done are social rehabilitation, assistance and efforts to fight for restorative justice in the solution of legal cases. The treatment generally aims to get behavior change towards the better and specially to eliminate the trauma and negative stigma in society."

"Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak, anak berkonflik dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan kesempatan untuk dibina oleh orang tua dan tidak perlu menjalankan pidana di lembaga pembinaan khusus anak. Berdasarkan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif ABH berhak mendapatkan diversi dan perlakuan khusus. Perwujudan dari hak tersebut adalah adanya laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas, yang akan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan atau pidana bagi ABH. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor legal dan esktralegal terhadap rekomendasi (Litmas)berupa tindakan dan pidana, pada kasus ABH di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed method) secara sekuensial. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data rekomendasi Litmas dari Balai Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta periode 2018-2022 yang berjumlah 250 laporan Litmas. Mengunakan teknik koding dan regresi logistik pada faktor legal dan ekstralegal, masih didapati rekomendasi Litmas Bapas berupa pemidanaan, yakni anak direkomendasikan menjalani pidana di LPKA, atau dijatuhi pidana bersyarat /PiB. Rekomendasi tindakan berupa pengembalian anak untuk dididik oleh orang tua (AKOT) yang sejalan dengan prinsip restorative justice pada kenyataannya diberikan dalam jumlah yang lebih kecil, demikian juga dengan tindakan tindakan penempatanan di LPKS. Secara garis besar, faktor hukum atau legal seperti jenis pelanggaran dan riwayat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ABH merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap rekomendasi Litmas dibandingkan dengan faktor ekstralegal seperti usia dan struktur keluarga dari ABH. Rekomendasi tindakan maupun pidana yang bersifat penempatan di dalam lembaga sama-sama merugikan anak karena anak harus dipisahkan dari keluarga, sehingga berpotensi mengilangkan hak-hak serta kesejahteraanya. Kedepannya perlu dilakukan penelitian terkait reliabilitas instrument penelitian kemasyarakatan, faktor legal dan ekstralegal dari sisi Pembimbing Kemasyarakatan.

---

Based on the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Convention on the Rights of the Child, children who are in conflict with the law (ABH) have the right to have the opportunity to be fostered by their parents and do not need to carry out punishment in special child development institutions. Based on the principles of restorative justice, ABH is entitled to diversion and special treatment. The embodiment of this right is the existence of a social assessments report compiled by the probation officer in Probation and Parole Office (Bapas), which will be used as a judge's consideration in determining the course of action or punishment for ABH. This thesis aims to analyze the influence of legal and extralegal factors on social assessments’ recommendations in the form of action and sentences, in ABH cases in Jakarta. This study used a sequential mixed approach. In this study, the authors analyzed data on social assessments’ recommendations from Bapas in the DKI Jakarta area in the period of 2018-2022, totaling 250 Litmas reports. Using coding techniques and logistic regression on legal and extralegal factors, there is social assessments recommendation is in the form of punishment, namely that children are recommended to serve a sentence in LPKA, or a conditional sentence/PiB. Recommendations for action in the form of returning children to be educated by parents (AKOT) which are in line with the principles of restorative justice are in fact given in smaller quantities, as well as actions for placement in LPKS. In general, law or legal factors such as the type of violation and history of law violations committed by ABH are factors that have a significant influence on social assessments’ recommendations compared to extralegal factors such as age and family structure of ABH. Recommendations for actions and sentences that are placed in institutions are both detrimental to children because children must be separated from their families, thus it triggers the potential of children’s rights and welfare violation. Going forwards, it is necessary to carry out research related to the reliability of social research instruments, legal and extralegal factors from the side of Probation Officer."

"ABSTRAKAnak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjaminkelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan disadari olehmasyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankanposisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hakyang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak(Convention on the Rights of the Child) yang telah di Ratifikasi melaluiKeputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention onthe Rights of the Child (Konvensi Hak Anak). Bertitik tolak dari masalahkepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversiyang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsepdiversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukumagar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkanstigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan peran Jaksa dalam menerapkankonsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikajipermasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukanoleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia danpenerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yangberkonflik dengan hukum dalam RUU SPP Anak serta faktor-faktor yang menjadihambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik denganhukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridisnormatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan caramelakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalahanalisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapunhasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini dengan instrumennasional yang ada mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, tidak ada satuaturan pun yang memberi wewenang kepada Jaksa untuk menerapkan konsepdiversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, wewenang diversi olehJaksa bisa terlaksana apabila telah disahkan dan diberlakukan Rancangan UndangundangSistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam Rancangan Undang-undangSistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat hambatan-hambatan yang akantidak memaksimalkan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaituPemahaman Terhadap Pengertian Diversi itu sendiri serta Kesiapan dari pihakyang terkait dalam pelaksanaan Diversi sehingga tujuan dari diversi dapatterwujud dengan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.

---

AbstractChildren as young generation has strategic role that guarantees the sustainabilityof the existence of the nation in the future and knows exist by the internationalcommunity with the appearance of a convention which is emphasizing theposition of a child as human beings who should get the protection of their rights .It is marked by convention of children 's rights (publication of the convention onthe rights of the child) which has the ratification through the decision of thepresident number 36 1990 about the ratification of the convention on the rights ofthe child (the children 's rights) . Dotted refuse from a problem child interest anddeveloped the concept of restorative justice and diversion concept that need to beconsidered in handling cases of children, diversion is an alternative concept ofhandling children in conflict with the law so that children does not go through thejudicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role ofthe prosecutor in applying the concept of diversion against children conflict withthe law can be assessed on how the application of diversion concept conducted bya prosecutor against children in conflict with the law in indonesia and theapplication of diversion concept is carried out by a prosecutor against childrenconflict with the law in the draft law criminal justice system of the child and thefactors which become an barriers by the prosecutor in the settlement of children inconflict with the law matters by applying diversion. This research using researchjudicial normative supported by field research conducted by way of doing aninterview with an informer , analysis of data used is data qualitative analysis bythe method of primary and secondary. As for research result obtained conclusionthat until recently with an instrument of the national conflict with the law , no onerule anything that gives authority to the prosecutor to apply a draft diversi againstchildren conflict with the law, diversion authorized by the Attorney could work ifthey have been ratified and implemented the Draft Law Children Criminal JusticeSystem. However, in the draft law criminal justice system of the child, there areconstraints that would not maximize the handling of children who are dealing withthe law is understanding of the law against diversion itself and readiness of therelated parties n the implementation of diversion so that the purpose of diversioncan be realized by prioritizing the interests and welfare of children."

"Peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang anak, namun tidak semua anak beruntung untuk hidup dengan kondisi orang tua yang lengkap. Beberapa anak harus hidup terpisah dengan orang tuanya, lebih spesifiknya yaitu mengalami pemisahan dengan ibu yang berhadapan dengan hukum. Tidak hadirnya sosok ibu sebagai pengasuh utama pada anak ditemukan berdampak terhadap keberfungsian sosial pada anak. Kajian literatur ini mengkaji tiga penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, 2019, dan 2021 sebagai acuan utama dalam menganalasis dampak pemenjaraan ibu pada anak. Peneliti menggunakan indikator keberfungsian sosial dan konsep child safeguarding and promoting welfare dalam melakukan kajian pada temuan dari ketiga penelitian acuan utama. Berdasarkan hasil kajian kritis yang dilakukan, ditemukan bahwa mayoritas anak dengan ibu berstatus narapidana mengalami permasalahan pemenuhan kesejahteraan emosional, akademis, serta dalam berperilaku dan mengelola emosi. Kajian mengenai anak yang memiliki ibu berstatus narapidana ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan dalam pembahasan mengenai perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak.

---

The role of parents is very important in children's growth and development, but not all children are lucky to live with complete parental conditions. Some children have to live separately from their parents, more specifically, experiencing separation from mothers who face the law. The absence of a mother figure as the primary caregiver in children was found to have an impact on social functioning in children. This literature review examines three studies conducted in 2018, 2019, and 2021 as the main reference in analyzing the impact of maternal imprisonment on children. Researchers used indicators of social functioning and the concept of child safeguarding and promoting welfare in conducting a study on the findings of the three main reference studies. Based on the results of critical studies conducted, it was found that the majority of children with mothers who are prisoners experience problems fulfilling emotional well-being, academics, as well as in behaving and managing emotions. The study of children who have mothers with inmate status is expected to be an additional reference in discussions about protecting and improving child welfare."

"Polisi sebagai lembaga pertama dalam menangani anak yang melanggar hukum memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan diversi. Kebersediaan polisi memberikan diversi dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap diversi. Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa polisi memiliki persepsi yang beragam terhadap diversi. Berdasarkan data diversi pada Polresta Pekanbaru menunjukan angka yang kecil dibandingkan dengan wilayah lain di Riau. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh persepsi petugas polisi khususnya di Polresta Pekanbaru dalam pengambilan keputusan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teori persepsi oleh Allport (1957) yang mengatakan bahwa ada tiga aspek dalam terbentuknya persepsi yaitu kognitif, afektif dan konatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan terhadap 45 Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru. Penelitian ini menguji hipotesis utama yaitu persepsi petugas kepolisian dan faktor usia, jenis kelamin, serta pendidikan anak mempengaruhi pengambilan keputusan diversi oleh polisi. Hasil penelitian menggunakan analisa regresi linier berganda menunjukan adanya pengaruh persepsi petugas kepolisian terhadap keputusan diversi (0,000 < 0,05) dan jenis pelanggaran terbukti memperkuat pengaruh persepsi terhadap keputusan diversi. Namun, hasil juga menemukan bahwa faktor usia, jenis kelamin dan pendidikan anak tidak mempengaruhi keputusan diversi (0,098 > 0,05). Kesimpulannya persepsi petugas kepolisian mempengaruhi keputusan diversi sejalan dengan teori Allport bahwa persepsi polisi dalam menentukan diversi pada anak dipengaruhi oleh kognitif, afektif dan juga konatifnya, meskipun demikian ternyata faktor usia, jenis kelamin, dan pendidikan anak tidak mempengaruhi oleh diversi. Hal ini terjadi karena polisi cenderung menganut gaya legalistik dan bersikap tidak percaya terhadap orang diluar institusi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan yaitu diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan bagi pihak Polresta Pekanbaru yang bergantung pada kriteria individu polisinya yang memfokuskan pada aspek pembentukan persepsi.

---

The police, as the first institution to handle children who violate the law, have the authority to make diversion decisions. The police's willingness to provide diversion is influenced by their perception of diversion. Previous research suggests that police have varying perceptions of diversion. Based on data on diversion at the Pekanbaru Police Station, the number is small compared to other regions in Riau. Thus, this study aims to see the influence of perceptions of police officers, especially at the Pekanbaru Police Station, in making diversion decisions for children in conflict with the law. This study uses the theory of perception by Allport (1957) which says that there are three aspects in the formation of perception, namely cognitive, affective and conative. This research uses a quantitative approach with a survey method conducted on 45 members of the Criminal Investigation Unit in Pekanbaru Police. This study tested the main hypothesis, namely the perception of police officers and the factors of age, gender, and education of children affecting diversion decision making by the police. The results of the study using multiple linear regression analysis showed the influence of police officers' perceptions on diversion decisions (0.000 <0.05) and the type of offense proved to strengthen the influence of perceptions on diversion decisions. However, the results also found that the factors of age, gender and education of children did not affect diversion decisions (0.098 > 0.05). In conclusion, the perception of police officers affecting diversion decisions is in line with Allport's theory that police perceptions in determining diversion in children are influenced by cognitive, affective and conative factors, however, it turns out that the age, gender, and education of children do not affect diversion. This happens because the police tend to adhere to a legalistic style and are distrustful of people outside the institution. Therefore, the recommendation is that there is a need for training and education for the Pekanbaru Police that depends on the individual criteria of the police that focuses on aspects of perception formation."

"Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Sosial melibatkan pekerja sosial PKSA untuk berperan dalam penanganan ABH yang berada di lingkungan keluarga pasca reintegrasi sosial. Dengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan peran pekerja sosial terhadap ABH di lingkungan keluarga pasca reintegrasi sosial. Adapun peran tersebut antara lain melakukan verifikasi, membantu pembukaan dan pencairan rekening tabungan, pemenuhan kebutuhan, pendampingan, penguatan keluarga dan laporan. Hambatan dalam pelaksanaannya antara lain lemahnya kualitas SDM, kurangnya pengawasan pihak PSMP Handayani, lokasi tempat tinggal ABH yang jauh, dan ketentuan/ kondisi dalam PKSA yang dirasa kurang efektif bagi pekerja sosial PKSA.

---

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani involving social workers to role in handling of children in conflict with the law (ABH). With a qualitative approach, this thesis describes the role of social workers within the ABH in the family after social reintegration. The roles include verification, making of savings, meet the needs, strengthening family, and reports. Barriers to implementation include lack quality of social worker, lack monitoring from PSMP Handayani, residence location of ABH far, and terms/ conditions in Child Welfare Program (PKSA) were deemed less effective for social workers."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana media massa membingkai LGBT sehingga menimbulkan stigma di berbagai institusi masyarakat Jepang. Stigma yang ada membuat berbagai institusi melakukan kontrol terhadap LGBT agar tatanan sosial tetap terjaga. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan menjelaskan kaitan dari cara media massa menyajikan isu LGBT dengan stigma yang timbul di masyarakat serta reaksi berbagai institusi masyarakat Jepang dalam mengontrol LGBT. Konsep kontrol sosial, framing, dan stigma digunakan sebagai dasar untuk menganalisa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dari berbagai situs kementerian Jepang, artikel koran Jepang dan internasional, jurnal internasional serta situs video. Dari data-data yang didapat dan dianalisa, disimpulkan bahwa media massa Jepang menonjolkan aspek hiburan dan menghilangkan unsur lain dalam menayangkan LGBT. Media juga tidak menayangkan bahwa LGBT bisa memasuki berbagai institusi di masyarakat. Ini menimbulkan stigma terhadap LGBT dan membuat berbagai institusi menerapkan kontrol bagi LGBT. Pemerintah pun memberikan kontrol berupa undang-undang agar LGBT Jepang tidak bisa bergerak bebas. Ini dilakukan supaya tatanan sosial di masyarakat tetap terjaga.

---

This thesis discuss on how mass media depict LGBT so that stigma on LGBT appear in different institutions in Japanese society. The stigma makes those institutions control LGBT in order to maintain social order. The researchs purpose is to explain the connection between the ways mass media depict LGBT with the stigma about them in Japanese society. This research also explains about the reactions of institutions within society to control LGBT. The concepts used to analyze are social control theory, framing theory, and stigma theory. This thesis uses qualitative method and literature study from Japanese ministries websites, Japanese and international news article, international journal, and video website. From the data that has been gathered and analyzed, it can be concluded that Japanese mass media highlights the entertainment aspect of LGBT and eliminate other aspects. They also dont inform that LGBT can be found inside different institutions in the society. This makes stigma on LGBT appear and makes those institutions control LGBT. The government also controls them by applying laws so Japanese LGBT cant act as free as they want. This is done to maintain social order within Japanese society."

"ABSTRAKOrang tua sebagai family caregiver utama memegang peranan penting dalam tumbuh kembang serta anak dengan epilepsi (ADE). Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara affiliate stigma, caregiver burden, dan dampak keduanya pada kualitas hidup. Sebanyak 48 orang tua yang merupakan caregiver primer dengan usia minimal 25 tahun dan memiliki ADE yang berusia maksimal 16 tahun diminta untuk berpartisipasi pada penelitian korelasional dengan mengisi kuesioner daring maupun luring. Affiliate stigma diukur menggunakan Affiliate Stigma Scale, caregiver burden diukur menggunakan Zarit Burden Interview (ZBI), dan kualitas hidup family caregiver ADE diukur menggunakan WHOQOL-BREF yang dikembangkan oleh WHO. Berdasarkan analisis korelasi menggunakan Pearson Product Moment didapatkan hasil korelasi yang

signifikan dan negatif antara affiliate stigma dan kualitas hidup (r (48) = -0,393, p < 0,01), caregiver burden dan kualitas hidup (r (48) = -0,516, p < 0,01). Selain itu, affiliate stigma

dan caregiver burden juga memiliki hubungan positif yang signifikan (r (48) = 0,657, p < 0,01). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin besar skor affiliate stigma dan caregiver burden, semakin rendah skor kualitas hidup family caregiver ADE. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang melihat hubungan antara ketiganya pada populasi caregiver. Temuan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk rancangan intervensi pada family caregiver epilepsi untuk meminimalisir affiliate stigma dan caregiver burden yang dialami.

---

ABSTRACT

Parents usually act as a primary caregiver and have an important role in children with epilepsy (CWE) development. This study aims to analyse the relationship between affiliate stigma, caregiver burden, and both effects on quality of life. A total of 48 parent whom a primary caregiver of CWE aged at least 25-year old with CWE aged at least 16- year old were asked to participate in this correlational study and fill the online or offline questionnaires. Affiliate Stigma was measured by Affiliate Stigma Scale, whereas caregiver burden and quality of life was measured by Zarit Burden Interview (ZBI) and WHOQOL-BREF, respectively. Using Pearson Product Moment, the result shows significant and negative relationships between affiliate stigma and quality of life (r (48) = -0,393, p < 0,01), caregiver burden and quality of life (r (48) = -0,516, p<0,01). The analyses also shows that affiliate stigma and caregiver burden have a significant and positive relationship too (r (48) = 0,657, p < 0,01). In conclusion, the high score of affiliate stigma and caregiver burden indicates the lower score of quality of life in family caregiver CWE. This study shows a similar results with another similar study on caregiver. This finding may be useful in designing a intervention on family caregiver CWE to minimalize the felt affiliate stigma and caregiver burden."