Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi strategi humas pemerintah dan menganalisis peran humas dalam meningkatkan reputasi organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Teori yang digunakan adalah teori peran kehumasan, teori perencanaan strategis kehumasan dan teori reputasi organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatoris dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan perencanaan strategis kehumasan. Namun demikian implementasi belum dilakukan secara optimal, yaitu belum melakukan riset awal yang menganalisis tentang situasi, organisasi dan publiknya yang merupakan dasar dari perencanaan. Selain itu, humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum menjalankan perannya sebagai communication manager yang bertindak sebagai konseptor program kehumasan.

---

ABSTRACT This thesis evaluates the implementation of strategic planning in government public relations and analyzed the role of public relations to enhance its organization rsquo s reputation at the Ministry of Public Works and Housing. Theories that were applied are strategic planning of public relations theory, role of public relations, and reputation of organization. This research is descriptive qualitative. The data were collected by means of in depth interview, participative observation and document review. The results show that the Ministry of Public Works and Housing rsquo s public relations has performed strategic planning for their public communication. However, it has not done formative research to analyze its situation, organization, and public, which is the base for the overall planning. In addition, it has not run the role as communication manager that masterminds its public relations program."

"Penelitian ini mengangkat fenomena Kampanye Informasi publik di Indonesia.Pemerintahan Jokowi-JK mengusung Revolusi Mental sebagai gerakan perubahan pola pikir seluruh elemen bangsa.Seluruh lembaga pemerintah diinstruksikan mendukung gerakan ini dengan ruang Lingkup pelaksanaan disesuaikan dengan kontribusi lembaga pemerintah dalam sasaran Nawacita pemerintah.Dalam mengajak masyarakat, pemerintah melakukan Kampanye informasi publik Revolusi Mental dengan dukungan pengelolaan komunikasi publik/GPR.Kemendikbud salah satu lembaga pemerintah yang berkontribusi dibidang pembangunan kepribadian dalam kampanye informasi publik Revolusi Mental.Peneliti membatasi studi penelitian pada kasus yang dilaksanakan diHumas Kemendikbud, khususnya dalam perencanaan proses tersebut, peneliti menggunakan Model Proses Pembuatan Strategi dari Hart, disempurnakan oleh Moss dan Warnaby.Metode penelitian Kualitatif digunakan dengan pendekatan interpretif untuk menggali pengalaman Narasumber dan desain deskriptif menggambarkan secara detail tahapan dalam proses pembutan strategi. Melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa peran anggota organisasi dalam proses pembuatan strategi dapat mengalami perubahan peran. Faktor perubahan struktur organisasi, belum adanya peraturan pendukung serta latar belakang Narasumber menjadi faktor belum optimalnya pelaksanaan model ini diHumas Pemrintah dalam memelaksanakan kampanye informasi publik dalam konteks GPR di Indonesia.

---

The research based onthe phenomenon of public information campaign in Indonesia. Jokowi-JK carries Revolusi Mental as a movement to change nation's mindset from all elements by instruct all government agencies to support this movement. The state agencies scope of implementation is targeted in government's vision in Nawacita. In public outreach, the government made public information campaign Revolusi Mental Revolution is supported byGPR. Kemendikbud one of the state agencies contributes Revolusi Mental public information campaigns to development personality.

Researcher narrowed the case study in Kemendikbud Public Relations, especially in planning the strategy process. Researcher use Model-Making Process Strategy of Hart, enhanced by Moss and Warnaby.

Qualitative research methods used by the interpretive approach to explore the experience of informants and Descriptive describes in detail the stages in the process strategy making. Through interviews and observation, it is known that members of the organization's role in the strategymaking process can change roles. Organizational structure changing, lack of regulatory support and background informant are some of the factor that this model has not beenimplemented optimally by state agencies Public Relations in implementing GPR context in public information campaign."

"Studi ini mencoba menjelaskan mengapa organisasi kehumasan pemerintah belum dapat berfungsi secara optimal untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap pemerintah. Bahkan, organisasi kehumasan pemerintah masih lekat dengan aktivitas kehumasan yang ‘itu-itu saja’, seperti juru foto, penyusun kliping, juru ketik berita dan pembuat stiker. Teori strukturasi digunakan peneliti untuk memberi gambaran secara mendalam bahwa pengulangan tindakan yang dilakukan oleh para agen di dalam organisasi berdasarkan struktur yang berlaku dapat melanggengkan struktur organisasi humas seperti yang terlihat saat ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat multilevel strukturasi di dalam organisasi kehumasan dan para agen cenderung menggunakan aliran komunikasi organisasi tertutup ketika berinteraksi.

---

This study attempts to explain why the government public relations organizations have not been able to function optimally to increase public support and expectation on government performance. Moreover, government public relations organizations constantly ascribe to their routine activities such as a photographer, a journalist, typist, clip-based person and a sticker maker. Structuration theory is used in this research to provide a thick description that repetition of actions based on the existing structures implemented by agents inside the organization, will perpetuate organizational structure as it appears today. This study showed that there is multilevel structuration in government public relations and agents tend to communicate in a closed network when interacting to one another."

"Tesis ini meneliti peran hubungan masyarakat dalam meningkatkan reputasi organisasi dengan studi kasus pada bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara. Teori yang digunakan adalah teori peran, teori peran kehumasan, teori empat model of kehumasan, teori perencanaan strategis kehumasan, dan teori reputasi organisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris.Hasil penelitian memperlihatkan humas Kementerian Sekretariat Negara menjalankan peran communication technician, media relations, dan communication and liaison yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya dengan model dua arah asimetris dalam rangka memperkuat reputasi organisasi.

---

This thesis studies about the role of public relations in order to enhance its organization’s reputation, case study on public relations division of Secretariat of State Ministry. Theories that were applied are role theory, role of public relations, four models of public relations, strategic planning of public relations, and reputation of organization. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of in-depth interview and participative observation.

The results show that the Secretariat of State Ministry's public relations performs communication technician role, media relations role, communication and liaison role, and implement them into PR strategic planning under two way asymmetrical model of public relations in order to enhance its organization’s reputation."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"Terdapat sentimen love-hate relationship pada hubungan Humas dan jurnalis. Untuk itu penelitian ini dilakukan pada Humas Kementerian PUPR dengan jurnalis yang meliput pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas hubungan Humas dengan jurnalis yang dilihat dengan lensa Relationship Management Theory atau yang juga dikenal sebagai Organization-Public Relationship yang memiliki empat dimensi pengukuran yakni control mutuality, trust, commitment dan satisfaction. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan Humas dan jurnalis menilai kualitas hubungan di antara keduanya positif. Hubungan yang terjalin adalah hubungan pertukaran di mana keduanya saling bertukar manfaat, jurnalis mendapatkan informasi dan Humas mendapat publikasi. Meskipun Humas Kementerian PUPR dinilai memiliki skill yang baik, tetapi mereka belum sepenuhnya paham budaya kerja jurnalis terutama terkait deadline dan kurang sensitif terhadap topik yang sedang viral. Penelitian ini juga menyarankan untuk menambahkan dimensi audit pada penilaian kualitas hubungan antara organisasi dengan publiknya.

---

There is a love-hate relationship sentiment between Public Relations (PR) and journalists. Therefore, this research is conducted within the Public Relations of the Ministry of Public Works and Housing with journalists covering the infrastructure development projects undertaken by the Ministry. The objective of this study is to examine the quality of the relationship between PR and journalists through the lens of the Relationship Management Theory, also known as Organization-Public Relationship, which encompasses four measurement dimensions: control mutuality, trust, commitment, and satisfaction. The research employs a qualitative approach using a case study method. The findings reveal a positive assessment of the relationship quality between PR and journalists. The established relationship is characterized by an exchange relationship, where both parties mutually benefit; journalists gain information, and PR receives publicity. Despite the acknowledged proficiency of the Ministry of Public Works and Housing's PR team, there is a partial understanding of the journalistic work culture, particularly concerning deadlines and the sensitivity of currently trending topics. Additionally, the study recommends incorporating an audit dimension in assessing the quality of the relationship between an organization and its public."

"Penelitian inimerupakan penelitian yang mencoba menjelaskan peran suatu bagian dalam sebuah organisasi,dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini mengkaji peranan Hubungan Masyarakat (humas) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan mengacu pada pelaksanaan Undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik danbagaimana humas kementerian tersebut menerapkan beberapa hal yang diwajibkan dalam undang-undang demi tercapainya suatu konsep good governance.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode studi kasus yang menjadikan HumasKementerian PU sebagai objek penelitian. Pada pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara terhadap beberapa pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan strategis pada kinerja humas. Disamping itu peneliti menggunakan teori multi sistem dari Grunig sebagai alat analisis kinerja suatu kelompok atau organisasi.Penelitian ini menemukan bahwa Humas Kementerian PU adalah tipe organisasi Sinkronis (synchronic) yang lebih mengutamakan respon masyarakat dari kebijakan yang sudah ditentukan. Disamping itu Humas Kementerian PU saat ini memiliki perilaku organisasi yang dikategorikan sebagai routine habit yang menjalankan program hanya sebatas rutinitas tanpa melakukan pencarian informasi yang lengkap. Sedangkan dari sisi anggota organisasi sebagian besar anggota Humas Kementerian PU saat ini bertipe routine habit yang bersifat pasif dan lebih bersifat menunggu arahan yang diberikandari atasan dibandingkan melakukan inisiatif tertentu.

---

This research conducted to explain how part of organization playing its role to reach out the organization?s aim. It trying to inspect the role of the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) in applying the Act, which is UU no. 25 year 2009 about public services, and how they implemented compulsory Act in order to achieve good governance concept.

This research is a qualitative case study method and the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) is the research object. Data collected by interviewing several official that have authorities in strategic decision-making in the public relations performances. Besides that, researcher using the Grunig?s theory of multi-system as organization?s analysis tools.

This research discover that they are a synchronic type organization, which means they accentuate responses from civilians about the policy that have been made before. At the same time, they have a fashion (so called ?routine-habit?) in running policy without digging any further complete information on how people responses. Meanwhile, this ?routine-habit? is also become a manner among organization?s member, lack of initiative and passively waiting for duty call."

"Penelitian ini menjelaskan proses adaptasi strukturasi humas pemerintah di Indonesia dalam penerapan humas digital. Teori yang digunakan adalah Adaptive Structuration Theory AST untuk menjelaskan proses produksi dan reproduksi struktur sosial baru dalam penerapan humas digital di organisasi birokrasi. Penelitian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para agen humas pemerintah menerima secara positif penerapan humas digital sebagai tuntutan tugas dan lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan melibatkan struktur sosial lain yang mempunyai dimensi: tugas, lingkungan organisasi, gaya kepemimpinan, pengetahuan dan pengalaman, kepercayaan terhadap kemampuan agen lainnya, kesenjangan generasi dan outputs. Para agen mengapropriasi struktur humas digital secara unfaithfull karena keterbatasan seperti anggaran yang kurang, terbatasnya jam kerja, infrastruktur yang tidak memadai, dan kualitas serta kuantitas SDM yang kurang. Sehingga agen melakukan penyesuaian agar penerapan humas digital dapat berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi agen menghasilkan struktur sosial baru yang diproduksi dan direproduksi menjadi pedoman para agen dalam melakukan tindakan. Struktur baru tersebut yaitu 1 pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan humas digital, 2 pengunggahan konten dalam humas digital dilakukan secara kondisional sesuai penugasan peliputan, 3 penggunaan perangkat digital milik para agen dan direktorat lain yang memiliki anggaran lebih besar, 4 menjemput bola ke direktorat terkait dalam hal penyediaan konten publikasi, dan 5 para agen senantiasa belajar sendiri dengan memperhatikan cara kerja pihak ketiga dalam pengelolaan konten yang menarik.

---

The focus of this study is about structuration adaptation of government public relations in Indonesia in digital public relations implementation. This study is interpretive paradigm, qualitative, case study methode, and uses Adaptative Structuration Theory AST to describe the process of production and reproduction of new social structure in digital public relations implementation. The result showed that Government Public Relations GPR accepted the implementation of digital public relations positively as a task and environment demands. Agent rsquo s adaptation involved other social structures that have dimensions task, organizational environment, style of leadership, knowledge and experience, perception of other rsquo s knowledge, agreement of appropriation, gap generation, and the outputs. The government public relations reflected the structure of digital public relations with unfaithfull appropriation because many limitations from the institution such as less budget, limited working hours, inadequate infrastructure, lack of quality and quantity of human resources. So that they adjusted rules, resources and other social structures to make digital PR works as it should. That interaction forms new social structure that produced and reproduced as agents rsquo s guidence to make actions. The new social structures are 1 third party engagement in digital public relations implemenation, 2 upload digital contents conditionally, 3 use agents rsquo s private digital devices and other divisions that have bigger financial support, 4 contact other divions directly to support publication contents, and 5 agents always learning by observing the digital content management by that third party."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah probity audit diperlukan dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan apakah probity audit yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Dilakukan analisis terhadap sepuluh paket yang telah dilakukan probity audit selama tahun 2011-2014 dan sepuluh paket yang tidak dilakukan probity audit dalam periode yang sama. Dilakukan juga analisis terhadap pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hasil dari penelitian ini adalah probity audit diperlukan dan probity audit terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. Probity audit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012

---

The aim of this research is to analyze whether probity audit urgently needed within procurement process at Ministry of Public Works and Housing and investigate the implementation towards its effectiveness. By using qualitative method, analysis was carried out as based on ten probity audit work during the 2011 and 2014 as well as ten packages without probity audit which were taken in the same period. This research also analyze the implementation of the probity audit which has been conducted at that period. The results indicates that probity audit is urgently needed by Ministry of Public Works and Public Housing as quality assurance to prevent fraud and minimalize risks on procurement process. Secondly, the result concludes that the probity audit were not well executed as mandated by Perka BPKP Number: PER-362/K/D4/2012."

"Humas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga reputasi kinerja sebuah organisasi. Pentingnya peran humas ini sangat dibutuhkan pada lembaga negara, khususnya lembaga legislatif Indonesia (DPR RI) yang saat ini banyak dilanda pemberitaan negatif. Peneliti ingin melihat bagaimana peran humas DPR RI dalam menjaga reputasi kinerja anggota DPR RI dan hambatanhambatan apa saja yang dihadapi humas dalam melakukan peran ini. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan strategi studi kasus dan menggunakan teknik analisa tematik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa humas DPR RI telah melakukan berbagai strategi komunikasi dalam menjaga reputasi kinerja anggota DPR, diantaranya penerbitan Majalah & Bulletin Parlementaria, blocking rubric, TV Parlemen, Website DPR, Konferensi Pers, dan Parlemen Remaja. Hambatan-hambatan yang dihadapi humas diantaranya tidak adanya komunikasi antara humas dan anggota DPR, struktur dan birokrasi humas yang jauh dari strategis, dan media relations yang rendah."