Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil danmakmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yangdilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yangdibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Tujuan dari kepailitan adalah melindungi kreditur konkuren, tetapi pada kenyataannya tidak seperti apa yang menjadi tujuan dari kepailitan tersebut. Apakah kemudian hakhak yang dimiliki oleh para Konsumen dapat terpenuhi seluruhnya atau tidak. Hal ini menjadikan konsumen atau kreditor konkuren dirugikan. Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum NormatifKualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa (i) kepentingan konsumen belum cukup diatur dalam UU Kepailitan, UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen khususnya pada perusahaan yang mengalami pailit; (ii) hak-hak yang diatur didalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen masih sulituntuk dipenuhi seluruhnya ataupun sebagian; dan (iii) Pembaharuan aturan tentang Perlindungan Konsumen maupun Kepailitan juga akan berdampak banyak terhadap perekonomian Indonesia kedepannya, khususnya pada kasus perusahaan yang mengalami pailit.

---

ABSTRACTThe development of national law in order to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is directed at the realization of a national legal system which is done by the formation of new law, especially the legal products needed to support the development of the national economy. The purpose of bankruptcy is to protect the unsecured creditor, but in reality unlike what is the purpose of the bankruptcy. Then the rights possessed by the Consumers can be fulfilled entirely or not. This makes the consumer or the unsecured creditor disadvantaged. In examining these problems, the authors used the method of normative-qualitative legal research using legislative and historical approaches. Based on these studies, the authors acknowledge that (i) consumer interest has not been adequately regulated in the Bankruptcy Law, Aviation Law and Consumer Protection Act especially in companies that have experienced bankruptcy; (ii) the rights set forth in Article 4 of the Consumer Protection Law are still difficult to fulfill in whole or in part; and (iii) Renewal of the rules on Consumer Protection and Bankruptcy will also have a major impact on the Indonesian economy in the future, especially in the case of companies experiencing bankruptcy."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai status layanan purna jual pasca terjadinya kepailitan terhadap pelaku usaha yang menyediakannya, dengan studi kasus pailitnya PT. Kymco Lippo Motor Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan seperti apakah kepailitan dapat mengakibatkan hilangnya kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan layanan purna jual, dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam hal pelaku usaha dinyatakan pailit dan tidak dapat menyediakan layanan purna jual. Diharapkan dengan adanya skripsi ini membuat para konsumen mengetahui posisi mereka jika merasa dirugikan dengan adanya kasus kepailitan pada pelaku usaha di kemudian hari.

---

ABSTRACTThis thesis tells about the condition of after-sales service after the company that provides it fall on bankruptcy, specifically in PT. Kymco Lippo Motor Indonesia bankruptcy case study. This thesis is also aiming to answer questions left behind. For instance, does bankruptcy leads to deletion of company's responsibility to provides aftaer-sales service. Moreover, it gives explanation about what types of appeal that can be used by consumer if the company's fall on bankruptcy and can not provide after-sales service. Hopefully this thesis can make all consumer know their position if they feel aggrieved with the bankruptcy on the company in the future."

"Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan tempat tinggal, membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan tempat tinggal dengan membelinya dari pelaku usaha perusahaan pembangunan perumahan (developer). Untuk membuat suatu perumahan, dibutuhkan dana yang sangat besar, hal ini memaksa para developer untuk meminjam dana kredit fasilitas untuk pembangunan perumahan kepada kreditor yang pada umumnya adalah lembaga keuangan bank. Pada umumnya pula, developer menjaminkan sertifikat dari bangunan yang sedang dibangunnya sebagai jaminan dari pinjaman. Hal ini lah yang terkadang tidak diinformasikan dengan terbuka kepada para calon konsumen. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkait pengembang (developer) yang dinyatakan pailit.Tesis ini membahas hak-hak konsumen yang telah melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait unit/bangunan yang menjadi boedoel pailit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hak-hak konsumen pemegang akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait objek bangunan yang menjadi boedoel pailit.

---

In accordance with the growth of the needs of residences, that makes people would prefer buying it from developer. To build residences, developer needs a major funding, it forces developer to borrow some money from financial institutions such as Bank. Bank will lend money with some requirements as if collateral. Mostly, developer gives building certificates as a collateral and this matter is not informed well to consumer.

This Thesis is discussing about legal protection towards consuments as the holder of the deed of the sales and purchase agreement in connection with the bankruptcy of such developer. This Thesis is discussing about consumer rights, which have paid partly, or entirely his obligations according to Sales and Purchase Agreement and dispute resolution related to the building that has been become the object of bankruptcy. This Thesis is using normative research method with the secondary data as a main source. This Thesis objectives are giving information regarding consumer rights and dispute resolution which can be done with consumer."

"Pertumbuhan populasi yang semakin meningkat di Indonesia menyebabkan meningkatnya permintaan akan perumahan sebagai tempat tinggal maupun sebagai aset. Meskipun telah terdapat regulasi mengenai perlindungan konsumen, dalam hal ini pembeli kepemilikan rumah, kasus kepailitan perusahaan pengembang seperti PT Nusuno Karya menunjukkan tantangan dalam melindungi hak-hak pembeli terhadap kegagalan perusahaan pengembang. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keabsahan rumah yang dibeli sebagai calon objek kepailitan dalam kasus kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli kepemilikan rumah atas kerugian yang timbul akibat kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

---

The increasing population growth in Indonesia increases demand for housing as a place to live and as an asset. Even though there are regulations regarding protection for consumers, in this case residential ownership buyer, the bankruptcy case of development companies such as PT Nusuno Karya shows the challenges in protecting buyer’s rights against the failure of development companies. This thesis aims to identify the validity of the buyer's house as a bankruptcy candidate for the bankruptcy of the developer company based on applicable legal regulations and to analyze the legal protection for residential ownership buyer for losses arising from the bankruptcy of the developer company based on applicable legal regulations.

"

"Penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren dalam kasus kepailitan dari debitur (pelaku pembangunan rumah susun), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selama ini banyak ditemukan penjualan rumah susun yang belum dibangun namun tetap dilakukan perbuatan hukum pengikatan jual beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan sengketa ketika terjadi kepailitan dari pelaku pembangunan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dijadikan dasar pembelian rumah susun yang belum dibangun, dan perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren dalam konteks kepailitan debitur (pelaku pembangunan). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan didukung oleh wawancara dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa akta PPJB dapat dijadikan dasar untuk peralihan hak atas tanah apabila harga yang sudah disepakati bersama telah dibayar lunas dan objeknya sudah dikuasai oleh pembeli. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren sangat lemah karena tidak ada ketentuan yang dengan tegas mengatur tentang itu. Selama ini di dalam pengaturan tentang pembayaran pengembalian kepada kreditur, besaran yang diterima oleh kreditur konkuren adalah sisa dari hasil pembayaran kepada kreditur lainnya, dalam hal ini adalah kreditur separatis dan kreditur preferens. Dengan demikian apabila hasil penjualan dari boedel pailit debitur sudah habis, maka kreditur konkuren tidak mendapatkan apapun, meski ia sudah membayar lunas.

---

This research describes protection law for apartment costumers as concurrent creditors in bankruptcy cases from debtors (apartment developers), as stated in the Decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number 32/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. All this time, many apartment sales have not been built, but it is done a legal act that binds sale and purchase in the Sale and Purchase Agreement (SPA). In the end, it creates a dispute when the apartment developer is bankrupt. Therefore, the problem described in this study is regarding the deed of the Sale and Purchase Agreement (SPA). That agreement is the basis for purchasing apartments that have not been built and protection law for consumers of apartment units as concurrent creditors in the context of debtor bankruptcy (apartment developer). This normative juridical research uses secondary data through literature study supported by interviews and then analyzed qualitatively. From the analysis results, it can be stated that the SPA deed can be used as the basis for transferring land rights if the mutually agreed price has been fully paid and the buyer has controlled the object. The protection law for apartment consumer units or concurrent creditors is fragile because there are no regulated provisions. In the repayment plan to creditors, the amount received by concurrent creditors is the rest of the proceeds payments to other creditors, in this case, the separatist creditors and preferred creditors. Therefore, if the proceeds from the sale of the debtor's bankrupt bank are exhausted, the concurrent creditor does not get anything, even though he has fully paid the debt."

"Tesis ini membahas mengenai kajian perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan serta menganalisis implementasi perlindungan hukum hak-hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Pokok permasalahan tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu stakeholder/pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi kepailitan atas perusahaan tempat mereka bekerja, nasib Pekerja sering kali terabaikan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para Pekerja selaku stakeholder perseroan, harus memenuhi berbagai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Pekerja dalam hal kepailitan adalah sebagai Kreditur Preferen, dimana hak-haknya didahulukan. Perlindungan hak Pekerja dalam kepailitan terdapat dalam Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan. Namun demikian, kedudukan Pekerja sebagai Kreditur Preferen dalam hal kepailitan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak Kreditor Separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut; Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam halhal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya. Artinya bahwa hak istimewa dari Pekerja adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta Debitor Pailit yang belum dijaminkan. Diharapkan di masa yang akan datang, para pembuat undang-undang menerapkan kewajiban agar pemberi kerja (dalam hal ini adalah Perusahaan) untuk menyediakan suatu asuransi yang dapat melindungi hak-hak Pekerja dalam hal terjadinya kepailitan Perusahaan. Hal ini diperlukan mengingat adanya kemungkinan seluruh aset Perusahaan dijaminkan kepada Kreditur Separatis, dimana dalam hal demikian maka tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembayaran hak-hak Pekerja.

---

This thesis describes the study of legal protection of employee's rights in bankruptcy as stipulated under the Labor Law and Bankruptcy Law as well as to analyze the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (In Bankruptcy)). Main issues of this thesis are the legal protection of employee's rights in bankruptcy based on Labor Law and Bankruptcy Law and the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (in Bankruptcy)). The thesis used juridical norms approach as research method and also qualitative data analysis as the analysis method. Employees are part of a company as well as also one of the stakeholders in a company. However, in the event of bankruptcy of its company, the status of employees is often overlooked. Legal protection employees? rights in the company's bankruptcy is to protect the rights and interests of the employees as stakeholders of the company, which shall meet various provisions under the prevailing regulations. The position of workers in the event of bankruptcy is a Preferred Creditor, who has the right to receive preferential treatment among other creditors. Protection of employees? rights in bankruptcy are regulated under Article 95 paragraph (4) Labor Law jo. Article 39 paragraph (2) Bankruptcy Law. However, the position of employees as Preferred Creditor in the event of bankruptcy cannot be interpreted as a higher rank than the right of Secured Creditor. Since Article 1134 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code has strongly stated as follows; lien and mortgages are higher than the privilege, with the exception of the circumstances in which the law expressly stipulates otherwise. This means that the privileges of the employees is to obtain payment from the assets of Bankrupt Debtor which have not been secured. It is expected that in the future, the legislators to implement the obligations of the employer (in this case is the Company) to provide an insurance to protect the rights of employees in the event of bankruptcy of the Company. It is necessary since there will always a possibility that the entire assets of the Company were pledged to Secured Creditor, in such case there will be no asset which can be used to carry out the payment of employees? rights."

"Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hak-hak konsumen dapat tercover, namun walaupun demikian masih ada saja penyimpangan dari pelaku usaha untuk tetap mencari keuntungan dari ketidakwaspadaan konsumen.Dalam kasus Asuransi Prudential yang dijatuhi putusan pailit dimana putusan pailit tersebut sudah dapat dilaksanakan walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi apabila putusan pailit menimpa suatu perusahaan maka apapun kebijakan yang diambil oleh para kurator terhadap harta pailit dan apabila sudah berpindah kepada pihak lain harus dihormati dan dilaksanakan namun sayangnya yang terjadi dengan Prudential tidaklah demikian dimana tindakan kurator tersebut ditentang oleh berbagai pihak bahkan dari pemerintah sendiri, sehinga putusan pailit tersebut tidak terlaksanakan sebagai mestinya ini terbukti dengan adanya keputusan Hakim Pengawas yang menyatakan bahwa Prudential tetap bisa beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan yang tidak pailit yang pada akhirnya putusan pailit tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dari penelitian terhadap kasus tersebut diperoleh hasil bahwa, Prudential belum memberikan perlindungan yang semestinya diperoleh konsumen sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUPK.Berdasarkan uraian diatas penulisan ini mengkaji bagaimana perlindungan yang diterapkan terhadap konsumen dalam hal klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian yang tertera dalam polis pada perusahaan asuransi pada umumnya dan Prudential pada khususnya baik perusahan dalam keadaan beroperasi maupun dalam keadaan pailit.Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu pendekatan yuridis normatif melalui deskriptip analitis adapun tehnik pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang dianggap mengetahui dan berperan serta terhadap kasus/permasalahan yang dikaji. Ketentuan perlindungan terhadap hak-hak konsumen konsumen diatur dalam pasal 18 UUPK yang menyatakan klausule baku yang ada dalam perjanjian tidak diperkenakan melanggar hak-hak konsumen,sedangkan apabila terjadi kepailitan, walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap namun sudah dapat dilaksanakan hal ini sesuai dengan pasal 12 UUK."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan.Perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan adalah penting mengingatsemakin meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap jasapenerbangan. Hal tersebut terlihat juga dari semakin berkembangnya industripenerbangan di Indonesia, sehingga memberikan suatu kesempatan, tantangan,dan persaingan yang baru bagi setiap perusahaan penerbangan. Sejumlahpermasalahan terjadi dalam penyelenggaraan jasa penerbangan seperti kecelakaan,keterlambatan dan pembatalan penerbangan, kehilangan bagasi, hingga pelayananyang kurang memuaskan yang tentunya sangat merugikan konsumen. Oleh karenaitu diperlukan perlindungan yang optimal terhadap konsumen jasa penerbangan.Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan melakukan kajianterhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yangterkait dengan perlindungan konsumen, baik yang terdapat dalam buku teks danjurnal ilmiah, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitianini. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai pelaksanaan perlindunganbagi konsumen sebagai pengguna jasa penerbangan. Tanggung jawab pelakuusaha penyedia jasa penerbangan dalam terjadi kerugian. Selain itu, disajikan pulaanalisis terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan penerbangandalam rangka penegakkan perlindungan bagi konsumen jasa penerbangan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the protection of consumer aviation services. Aviationservices consumer protection is important to remember the increasing needs anddemands of society for aviation services . It is seen also from the increasingdevelopment of the aviation industry in Indonesia , to provide an opportunity , achallenge , and new competition for each airline . A number of problems occur inaviation services such as accidents , delays and flight cancellations , lost luggage,to the service of the poor are of course very detrimental to consumers . Thus itneeds optimal protection against aviation consumer services . This research usednormative juridical type by doing research on legal documents in the form oflegislation related to consumer protection , both of which are found in textbooksand scientific journals , as well as an injunction that is relevant to the object of thisstudy . This study specifically addresses the implementation of consumerprotection as consumers of aviation . Actors responsibility aviation serviceproviders in case of loss. In addition, the analysis also served on the SupremeCourt Verdict on the cancellation of flights in the framework of the rule ofconsumer protection for airline services ."

"Perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi Kreditur atau perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur adalah melalui lembaga actio pauliana. Actio Pauliana dilakukan oleh kreditur untuk melindungi budel pailit dari perbuatan debitur yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya atau dilarang sebelum putusan pailit diucapkan. Mengingat pentingnya penerapan actio pauliana sebagai instrument perlindungan bagi para kreditur maka, berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang dibahas, yakni: 1) Bagaimanakah sistem pembuktian terhadap suatu tindakan debitur dapat dinyatakan memenuhi syarat-syarat berlakunya actio pauliana 2). Bagaiamana perlindungan hukum terhadap kreditur maupun pihak ketiga terkait lembaga actio pauliana? 3). Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan actio pauliana dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur?Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research.Berdasarkan penelitian hukum dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sistem pembuktian dalam actio pauliana adalah sistem pembuktian terbalik dimana dalam hal ini membebankan pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur yaitu debitur pailit apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam waktu sebelum putusan pailit diucapkan. Sebaliknya, jika kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator dengan membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut merugikan harta pailit. (2) Perlindungan hukum terhadap kreditur maupun pihak ketiga terkait lembaga actio pauliana yaitu kreditur mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada pengadilan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur dan bagi pihak ketiga memberikannya hak untuk tampil sebagai Kreditur konkuren untuk mendapatkan hak-haknya. (3) Kelemahan-kelemahan actio pauliana dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketidakjelasan pengadilan mana yang berwenang memutus perkara actio pauliana, pembuktiannya yang tidak sederhana, tidak adanya tolak ukur itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, legal standing kurator yang lemah, dan kemungkinan pengalihan aset ke pihak lain sehingga mempersulit kurator dalam melakukan pembuktian.

---

The protection provided by law for creditors or debtor actions that can harm creditors is through the Pauliana Action Agency. Actio Pauliana is carried out by the creditor to protect the bankrupt bankrupt from the actions of the debtor that are not required to be carried out or prohibited before the bankruptcy decision is pronounced. Given the importance of implementing actio pauliana as an instrument of protection for creditors, based on the background of this study, three (3) issues were discussed, namely: 1) How can the system of proof for an act of a debtor be declared to fulfill the requirements for the validity of actio pauliana 2). How is the legal protection for creditors and third parties related to the actio pauliana institution? 3). What are Actio Pauliana's weaknesses in providing legal protection to creditors?The research method used in this research is using a normative juridical method which is descriptive analytical in that it is a legal research of literature which is carried out by examining legal materials, legal principles and legal regulations that are related to the subject matter. Data collection techniques were carried out by means of library research and field research.Based on legal research, it can be concluded as follows: (1) The evidentiary system in actio pauliana is a reversed evidentiary system which in this case imposes a burden of proof on the legal actions of the debtor, namely the bankrupt debtor if the debtor's legal actions were carried out before the bankruptcy decision was pronounced. Conversely, if the curator considers that the legal action is detrimental to the interests of creditors or bankrupt assets, then it is the curator who is obliged to prove by proving that the legal action is not obligatory to be carried out by them and the legal action is detrimental to the bankrupt assets. (2) Legal protection for creditors and third parties related to the actio pauliana institution, namely the creditor has the right to submit an cancellation to the court of legal actions carried out by the debtor before being declared bankrupt which results in losses for the creditor and for third parties gives him the right to appear as a concurrent creditor for get their rights. (3) Actio pauliana's weaknesses in providing legal protection to creditors is unclear which court has the authority to decide on the actio pauliana case, the evidence is not simple, there is no good faith benchmark in Law Number 37 of 2004, weak legal standing of curators, and the possibility of transferring assets to other parties, making it difficult for the curator to prove."