Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kapasitas penerimaan PPh Non Migas antar provinsi di Indonesia. Penerimaan PPh Non Migas memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak Indonesia, sehingga dalam perencanaan penetapan target yang didistribusikan kepada unit vertikal Ditjen Pajak perlu mempertimbangkan kapasitas pajak antar daerah dalam wilayah kerjanya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas PPh Non Migas diantaranya adalah basis pajak, dimana dalam penelitian ini faktor yang digunakan adalah Konsumsi per Kapita, jumlah rasio pembayaran PPh Final UMKM, jumlah peningkatan dokter, jumlah tenaga ahli, tingkat keterbukaan perdagangan dan nilai pencapaian KPP antar provinsi di Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap kapasitas pajak digunakan analisis statistik regresi dengan data panel, Variabel yang secara individu mempengaruhi nilai kapasitas adalah Konsumsi per kapita, Dokter, tingkat keterbukaan perdagangan dan nilai pencapaian KPP, Sedangkan variabel yang tidak signifikan pengaruhnya adalah UMKM dan Tenaga ahli.

---

The focus of study is Income Tax Capacity of Non oil and Gas sector of Indonesia based on regional rsquo s data. Income Tax of Non oil and Gas having a significant contribution in Indonesia tax revenues, so in planning the target determination that is distributed to DGT vertical unit need to consider tax capacity between regionals in the operational area. There are several factors that affect the capacity of non oil from including tax base, where in this research factors which make as variable free is Consumption per capita, the ratio payment value of SMES, the number of doctor, the number of experts, trade openess and value of small tax office and amongst inter province. To know influence variable free in tax capacity used statistical analysis regression, variables individually affect the capacity is consumption per capita, the number of doctor, trade openness and value of small tax office, while variables insignificant impact is the payment value of SMES and the number of experts."

"Perkembangan perekonomian di indonesia menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, seperti antara wilayah KBI dengan KTI maupun di dalam wilayah KTI sendiri. Peranan investasi pada pertumbuhan ekonomi sangat besar. Investasi (akumulasi modal) sering kali terkonsentrasi pada daerah yang lebih maju, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendasari keputusan pemilik modal. Penelitian ini bertujuan melihat ketimpangan pendapatan di wilayah KTI dan pengaruh investasi dan faktor-faktor lainnya terhadap ketimpangan antar daerah di wilayah KTI selama periode tahun 2005-2012. Penelitian ini menggunakan analisis indeks entropi theil untuk melihat ketimpangan di wilayah KTI dan analisis regresi data panel terhadap 12 provinsi di KTI untuk melihat pengaruh dari investasi dan faktor-faktor lainnya terhadap ketimpangan di wilayah KTI. Hasil temuan dari penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan di wilayah KTI selama periode tahun 2005-2012 lebih besar diakibatkan oleh ketimpangan di dalam provinsi yaitu 48,43% dibandingkan ketimpangan antara provinsi sebesar 24,31%. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif, sedangkan ekspor, tenaga kerja terdidik dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap disparitas di wilayah KTI.

---

Economic developments in Indonesia indicates an imbalance of economic development between regions, such as between a western region and an eastern region, and also within an eastern region. Investment have a significant impact on economic growth. Investments (capital accumulation) are often concentrated in developed regions, because it is influenced by several factors that underlie decisions of Investors.

This study has examined an income inequality in an Eastern Indonesia and an impcat of investment and other factors to inequality between region in Eastern Indonesia during the period 2005-2012. This study has used a Theil entropy index to evaluate inequality in Eastern Indonesia and panel data regression analysis of a 12 provinces in Eastern Indonesia in order to find impact of investments and other factors on a regional inequality in Eastern Indonesia.

The findings of this study indicates that an inequality in Eastern Indonesia during the period 2005-2012 that an inequality within provinces is about 48.43% and is larger than an inequality between provinces that is about 36.51 %. An regression analysis indicates that a local goverment income and a special allocation fund have a significant negative effect, while exports, educated workforces and a number of population have a significant positive effect on an inequality in Eastern Indonesia."

"Hutan tropis Indonesia mempunyai peran sangat penting dalam ekosistem bumi dan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Selain itu, potensi ekonomi hutan tropis sangat besar. Hutan-hutan di Indonesia telah berkontribusi bagi pendapatan negara, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia, sejak tahun 1980 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Dana Jaminan Reboisasi yang kemudian berubah menjadi Dana Reboisasi DR. Permasalahan yang terjadi ialah tujuan pemerintah menjadikan DR sebagai rehabilitasi dan reboisasi justru tidak terjadi, bahkan iklim investasi kehutanan di Indonesia justru cenderung menurun. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pendukung serta penghambat kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Dana Reboisasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mewawancarai narasumber ahli dari stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung optimalisasi Dana Reboisasiadalah adanya perbaikan sistem informasi dan teknologi sistem pembayaranDana Reboisasi dengan diterapkannya SIMPONI pada tahun 2016, selain itualokasi dana dibuat lebih fleksibel agar dana reboisasi lebih terserap. Sementarafaktor yang menghambat adalah pengenaan tarif Dana Reboisasi dalam matauang dollar, adanya dualisme sistem pembayaran, dan kebijakan yang ada saatini tidak membangun industri kehutanan di Indonesia. Selain perlunya adanyakejelasan tujuan pemerintah dalam Dana Reboisasi apakah bertujuan kepadakelestarian lingkungan atau justru menjadi sumber penerimaan seperti yang saatini terjadi.

---

Indonesia's tropical forests have a very important role in the earth's ecosystem and are often referred to as the lungs of the world. In addition, the economic potential of tropical forests is enormous. Forests in Indonesia have contributedto state revenues, namely Non Tax Revenues. To maintain the preservation of Indonesia's forests, since 1980 the government has issued a Reforestation Guarantee Fund policy, which later changed into Reforestation Fund DR. The problem that occurred was the government 39s goal to become DR as rehabilitation and reforestation did not happen, even the forest investment climate in Indonesia actually tended to decrease. Based on these problems, this study aims to provide an overview of the supporting factors as well as inhibiting the Non Tax Revenue policy on the Reforestation Fund in Indonesia. Using qualitative research methods, researchers interviewed expert sources from relevant stake holders.

The result of research indicates that the support factor of Reforestation Fund optimization is the improvement of information system and technology of Reforestation Fund payment system with the implementation of SIMPONI in 2016, besides the fund allocation is made more flexible to reforestation fund more absorbed. While the inhibiting factor is the imposition of the Reforestation Fund in dollar terms, the dualism of the payment system and the current policies do not build the forest industry in Indonesia. In addition to the need for clarity of the government's objectives in the Reforestation Fundwhether it is towards environmental sustainability or it becomes a source of acceptance as it currently happens."

"Berbagai faktor dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam memastikan keakuratan dan kebenaran penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas (dan lebih jauh lagi keakuratan dan kebenaran dari porsi bagi hasil yang diterima pemerintah dari operasi Kontrak Produksi Sharing (KPS) di Indonesia). Faktor-faktor tersebut antara lain adalah proses pengadministrasian yang terpisah antara penerimaan dalam bentuk pajak dan penerimaan bukan pajak dari sektor migas di Indonesia dan tidak adanya koordinasi di antara institusi-institusi pemerintah yang terlibat dalam pengadministrasian dan pengumpulan penerimaan-penerimaan negara dari sektor migas ini. Kondisi ini diperparah dengan tidak terlibatnya Kementerian Keuangan dalam proses penandatanganan kontrak-kontrak KPS di Indonesia. Ketidakterlibatan Kemenkeu dalam penandatanganan kontrak telah menyebabkan timbulnya ketidakpastian dalam porsi bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari operasi KPS-KPS migas. Potensi kerugian yang timbul di sektor migas akan semakin bertambah apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata dalam pengamanan penerimaan negara. Thesis ini menganalisa masalah-masalah dalam kebijakan pemerintah saat ini dan merekomendasikan kemungkinan solusi-solusi penyelesaian yang terbaik dalam pengamanan penerimaan negara dari sektor migas, terutama PPh Migas, dengan tidak mengesampingkan pengamanan penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini.

---

Numerous causes can be attributed to the inability of the Government of Indonesia to assure the accuracy and completeness of income tax revenue (and furthermore, the government profit share revenue) from the Production Sharing Contract operations in Indonesia. Such causes include separate administrations between Income Tax Revenue and Non-Tax Revenue from the oil and gas sector in Indonesia and a lack of coordination between government institutions that are involved in the administration and collections of these revenues. These conditions coupled with current conditions where the Ministry of Finance does not become involved in the process of PSCs (Production Sharing Contracts) signing process have led to the uncertainty. Contract operations in Indonesia cannot be assured. The potential loss from this sector will continue to occur if government of Indonesia doesn?t immediately take remedial measures. This Masters Project analyses the policy problem and recommends feasible solutions."

"Pengawasan merupakan salah satu unsur utama yang diperlukan pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakan self-assesment di Indonesia. Pengawasan tersebut diadakan dengan melakukan pemeriksaan pajak. Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak, yang mampu menggambarkan tingkat keterperiksaan seseorang dan merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak, sayangnya masih belum mampu mencapai hasil yang optimal di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan formulasi dari perhitungan Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak tersebut, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan rasio tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan cara wawancara dan pengambilan data sekunder dari pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan formulasi dari Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak di Indonesia mengalami perubahan pada beberapa unsur dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak, yaitu faktor kapasitas pemeriksaan, dan faktor regulasi terkait. Lebih jauh lagi, faktor kapasitas pemeriksaan dapat dijabarkan terdiri dari faktor kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas SDM, dan faktor sarana yang mencakup penggunaan tekonologi untuk membantu proses pemeriksaan pajak.

---

Surveillance is one of the main elements needed by the government in carrying out the self-assessment tax system in Indonesia. The surveillance is carried out by conducting a tax audit. The Tax Audit Coverage Ratio, which is able to describe the chance of someone's getting audited and as a success indicator of conducting a tax audit, is unfortunately still unable to achieve optimal results in Indonesia. The purpose of this study is to describe the formulation of the Tax Audit Coverage Ratio calculation, analyze the factors that are affecting it, and explain the various efforts that have been made by the government, especially by the Directorate General of Taxes (DGT) to increase the ratio. The research approach used is descriptive qualitative with the post-positivist paradigm. Data collection techniques in the research acquired by interviewing and retrieving secondary data from related parties. The results of this study indicate that there are changes in the formulation of the Tax Audit Coverage Ratio in Indonesia on recent years. In addition there are two main factors that affect the Tax Audit Coverage Ratio, namely the audit capacity factor, and related regulatory factors. Furthermore, audit capacity factors consist of quantity factors of Human Resources (HR), quality of human resources, and facilities factors which include the use of technology to assist the tax audit process."

"Perubahan iklim yang disebabkan karena adanya peningkatan emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang emisinya cenderung mengalami peningkatan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi adalah dengan menetapkan kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia yang terus ditunda menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan ketika memproses implementasi pajak karbon di mana tantangan tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia, yaitu adanya dampak yang diberikan terhadap kondisi ekonomi, perbedaan sikap publik terhadap kebijakan pajak karbon, koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan tingkat kesulitan menerapkan sistem MRV pada jenis usaha tertentu. Strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik adalah menerapkan kebijakan secara bertahap dan membangun koalisi yang mendukung pajak karbon, menggunakan pendapatan pajak karbon dengan tepat, mengkombinasikan pajak karbon dengan kebijakan lainnya, dan memastikan integritas sistem MRV agar dapat menentukan besarnya emisi yang dikenakan pajak secara akurat.

---

Climate change caused by an increase in greenhouse gas emissions has become one of the issues that received world attention. Indonesia is one of the countries whose emissions tend to increase. One of the government's efforts to reduce emissions is to establish a carbon tax policy in Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). However, the delayed implementation of carbon tax policies in Indonesia shows that the government faces various challenges in the policy implementation process where these challenges arise due to several factors. This study aims to analyze various factors that can affect the implementation process of carbon tax policies in Indonesia and strategies that are considered by the government so that these affecting factors can be resolved properly. This research was conducted using a qualitative approach and data were collected through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show the factors that affected the implementation process of carbon tax policies in Indonesia are the impact that given to economic conditions, differences in public attitudes towards carbon tax policies, coordination between government agencies, and the degree of difficulty implementing MRV system in certain types of business. The strategy considered by the government so that these factors can be resolved properly are stepwise policy implementation and build coalitions that support carbon taxes, use carbon tax revenues appropriately, combine carbon taxes with other policies, and ensure the integrity of MRV system in order to accurately determine the amount of emissions to be taxed."

"Skripsi ini membahas mengenai dasar pengenaan pajak atas penghasilan bukan pegawai yang diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang disamakannya tarif dasar pengenaan atas penghasilan bukan pegawai, menganalisis dasar acuan yang dilakukan Dirjen Pajak atas penentuan besarnya dasar pengenaan pajak atas penghasilan bukan pegawai sebesar 50%, serta menggambarkan dampak yang timbul karena peraturan ini.Hasil penelitian menunjukan bahwa latar belakang disamakannya tarif dasar pengenaan atas penghasilan bukan pegawai dikarenakan permasalahan yang sama di lapangan antara tenaga ahli dengan non-tenaga ahli. Disamakannya tarif dasar pengenaan atas penghasilan wajib pajak menimbulkan kesederhanaan administrasi pemotongan tanpa mengurangi penerimaan negara.

---

This paper discusses the tax base on rather non-employee’s income. This study aims to analyze the background of equalling the basic rate on income rather than the imposition of an employee, reference is made to analyze the basis for determining the tax amount on income tax base is non-employee by 50%, as well as describe the impacts that arise because of this rule.

The results showed that the background of equalling the basic rate on income rather than the imposition of an employee due to similar problems in the field between experts and non-experts. The equalization of the basic rate income tax payers imposition of administrative simplicity lead to cuts without reducing state revenues"

"Penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia turut mempengaruhi pola negara tujuan ekspor Indonesia. Secara umum, kinerja ekspor suatu negara selalu dikaitkan dengan skala ekonomi seperti PDB dan daya saing, yang keduanya mencerminkan tren permintaan importir dan penawaran eksportir negara tersebut. Namun krisis keuangan global 2008 membuka mata kita bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Salah satu faktor yang sering diabaikan dalam literatur perdagangan selama ini adalah faktor risiko. Faktor risiko tersebut perlu menjadi perhatian khusus karena setiap transaksi ekspor dan impor pada dasarnya mengandung risiko masing-masing baik bagi importir maupun eksportir. Dalam kaitan ini, peran penting bank dalam memitigasi risiko dalam transaksi perdagangan internasional terlihat dari dukungannya dalam penerbitan Letters of Credit (LC). Dengan menggunakan data pertumbuhan tahunan penggunaan LC untuk ekspor nonmigas Indonesia ke 102 negara lainnya pada periode 2011-2018, penelitian ini menemukan bahwa risiko di negara tujuan ekspor mempengaruhi ekspor nonmigas Indonesia untuk negara berisiko tinggi, yang sebagian besar merupakan pasar ekspor non-tradisional Indonesia. Sebaliknya, LC hanya berpengaruh signifikan terhadap ekspor nonmigas Indonesia ke negara berisiko rendah dan menengah. Negara-negara tersebut didominasi oleh negara berpendapatan tinggi dan menengah yang selama ini menjadi pasar ekspor tradisional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan Indonesia belum banyak memiliki risk appetite untuk mendukung eksportir di tanah air memasuki negara non tradisional. Dalam perdagangan dengan negara-negara tersebut, LC tampaknya tidak relevan sebagai instrumen untuk memitigasi risiko. Dengan kata lain, dukungan Pemerintah pada dasarnya diperlukan untuk menanggung atau berbagi sebagian dari risiko tersebut sehingga ambisi negara untuk melakukan penetrasi ke negara non-tradisional dapat terwujud dengan dukungan institusi perbankan. Jika tidak, ambisi seperti itu hanya menjadi retorikaThis research shows that banks in Indonesia also impact the pattern of Indonesias export destination countries. Generally, the countrys export performance is always associated with the scale of economy such as GDP and her competitiveness, both of which reflected trends in the countrys importer demand and exporter supply. However, the 2008 global financial crisis opened up our eyes that there are other factors affecting the countrys export performance. One of those factors that are often neglected in the trade literature thus far is the risk factor. The risk factor deserves our particular attention because every export and import transaction essentially carry risks respectively for both importers and exporters. In this respect, an important role of banks in mitigating the risks in international trade transactions can be seen from their support in the issuance of Letters of Credit (LCs). Using annual-growth data of the use of LCs for the countrys non-oil and gas exports to other 102 countries in the period of 2011-2018, this research found that the risks at export-destination countries affect Indonesia's non-oil and gas exports to so-called high-risk countries, most of which are the countrys non-traditional export markets. In contrast, the LCs only significantly affect Indonesia's non-oil and gas exports to low and medium risk countries. These countries are dominated by high and middle-income countries which have been Indonesian traditional export markets. This shows that Indonesian banks do not mostly have the risk appetite to support the countrys exporters entering the non-traditional countries. In trading with those countries, the LCs appear to have been irrelevant as an instrument to mitigate risks. In other words, the Government support is essentially needed in assuming or sharing some of those risks as such that the ambition of the countrys ability to penetrate into the non-traditional countries can be realized with the assistance of the countrys banks. Otherwise, such ambition remains a rhetoric only."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dividen di Indonesia. Umumnya orang berpikiran bahwa besarnya dividen ditentukan oleh besarnya laba. Namun demikian, pada kenyataannya arus kas merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan besarnya dividen. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis faktor ? faktor apa sajakah yang mempengaruhi dividend melalui model linter yang dimodifikasi, diantaranya net operating income,cash, flow from operation, dan lagged dividend yield. Selain itu juga dilakukan perbandingan apakah ada perbedaan faktor ? faktor yang mempengaruhi dividen antara perusahaan dengant tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Penelitian mengambil seluruh perusahaan yang membagikan dividen tunai secara berturut ? turut selama tahun 2008 - 2012Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa arus kas operasi merupakan memiliki hubungan yang posittif terhadap perubahan kebijakan dividen baik bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi maupun perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah.

---

This thesis discusses the factors that affect dividend change in Indonesia. Most people think that the amount of the dividend is determined by the profits. Nevertheless, in fact cash flow is a more important factor in determining the amount of the dividend. In this study the authors tried to analyze the factors that affect dividend policy using modified Lintner?s models, such as net operating income, cash, flow from operations, and the lagged dividend yield. It also made no difference whether the comparison of factors affect the company's dividend policy with a high or low growth rate. The study took all companies which distribute cash dividends respectively during the years 2008 - 2012.This study concluded that operating cash flow has positive correlation with changes in the dividend policy for both companies with high growth rates and companies with low growth rates."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan Pendapatan di Provinsi Lampung dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesenjangan di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel pada periode 2003-2010. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson. Nilai indeks berkisar antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan alat analisis lainnya menggunakan regresi data panel fixed effect dengan PDRB Perkapita di Provinsi Lampung sebagai variabel terikat, dan variabel bebasnya adalah indeks pembangunan manusia, Pendapatan Asli Daerah, tenaga kerja dan panjang jalan.Berdasarkan hasil perhitungan dengan Indeks Williamson, selama kurun waktu 2003-2010 terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi di Provinsi Lampung, walau secara umum mengalami fluktuasi dengan trend yang menurun. Kondisi ini diperkirakan karena ketergantungan pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang cukup tinggi pada hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga laju pertumbuhan sektor pertanian yang negatif akan berdampak pada perlambatan bagi laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut secara keseluruhan, sedangkan sektor-sektor lainnya terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa lainnya hanya tersentra pada Kabupaten/Kota tertentu saja. Hal ini berdampak pada tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dari periode penelitian, ternyata dari tahun 2003 – 2005 angka indeks Williamson naik masing masing sebesar 0,8969, 0,8965 dan 0,8971, tetapi pada tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan sebesar 0,8965, dan sebesar 0,8946 tetapi tahun 2008 dan 2009 mulai meningkat lagi yaitu sebesar 0,8947 dan 0,8972. Namun pada tahun 2010 kembali terjadi penurunan lagi sebesar 0,8956. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi kesenjangan yang semakin besar di Provinsi Lampung adalah indeks pembangunan manusia, Pendapatan Asli Daerah dan panjang jalan sementara tenaga kerja hanya sedikit mempengaruhi ketimpangan.

---

ABSTRACTThis study aims to measure income gap in Lampung Province and determine what factors causing the inequality. The study used panel data for the period of 2003-2010. For inequality this research uses weighted analysis of Coefficient Variation (CVw) or Williamson. Index values are ​​ranging from 0 to 1. For analysis of determinant, this study used panel data fixed effect regression , with GDP per capita in the province of Lampung as the dependent variable and index of human development, local revenue, labor and road length as the independent variable.Based on calculations by Williamson Index, during the period of 2003-2010, very high income inequality in Lampung province existed, although generally fluctuated with a declining trend. From analysis of determinant, this condition is occured since all districts/ cities in Lampung Province has quite high dependence on agriculture, livestock, forestry and fisheries, so the negative rate of growth on agricultural sector would slow the rate of economic growth in the region as a whole. While the other sectors, especially the manufacturing, trade, hotels and restaurants and other services sectors are concentrated in districts / cities only. This has an impact on the level of inequality between districts / municipalities in the province of Lampung. From the period of the study, in 2003 - 2005 figures Williamson index rose respectively to 0.8969, 0.8965 and 0.8971, but in 2006 and 2007 decreased to 0.8965, and 0.8946 but in 2008 and 2009 began to increase again to 0.8947 and 0.8972. But in 2010 a decrease occurred again to 0.8956. While the factors that affect the larger gaps in the province of Lampung is the human development index, revenue and road length whilst labor only slightly affects inequality."