Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan telah menjadi isu penting dalam produksi dan rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia. Sebagai pemasok minyak kelapa sawit terbesar dunia dan menjadi komoditas agroindustri terbesar yang diusahakan di Indonesia, penerapan aspek keberlanjutan memberikan dampak terhadap volume produksi dan penyerapan produk. Sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia merupakan upaya untuk memastikan aspek keberlanjutan tersebut. Pemodelan sistem dinamis digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan pengaruh faktor pada sistem sertifikasi, produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan dan penyerapannya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa target sertifikasi minyak sawit berkelanjutan tidak akan tercapai pada periode simulasi, yang sebenarnya lebih panjang dari target waktu yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya, suatu upaya intervensi dicoba pada sistem model tersebut, sehingga dapat diketahui apakah intervensi kebijakan dapat mendorong pencapaian sertifikasi dari sisi volume produksi dan penyerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada sertifikasi wajib, aturan untuk hanya mengekspor minyak sawit berkelanjutan tersertifikasi dapat meningkatkan volume produksi dan penyerapannya secara signifikan. Pada sertifikasi sukarela, faktor pendorong berupa akses pasar dan harga cukup berperan, selain kebijakan ekspor tersebut. Kebijakan untuk hanya mengekspor minyak kelapa sawit berkelanjutan akan mendorong produksi dan penyerapannya, yang juga akan memberikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan karena pemenuhan persyaratannya.

---

ABSTRACT Sustainable palm oil certification has become an important issue in the production and supply chain of palm oil in Indonesia. As the world 39 s largest supplier of palm oil and the largest agro industry commodity cultivated in Indonesia, the implementation of sustainability aspects has an impact on production volume and product absorption. Sustainable palm oil certification in Indonesia is an effort to ensure that aspect of sustainability. Dynamic system modeling is used in this study to illustrate the effect of factors on the certification system, sustainable palm oil production and its uptake. Simulation results show that sustainable palm certification targets will not be achieved in the simulation period, which is actually longer than the target time set by the stakeholders. Furthermore, an intervention effort is attempted on the model system, so it can be seen whether policy interventions can encourage certification achievement in terms of production volume and absorption. The results of the analysis show that in mandatory certification, the rule to only export certified sustainable palm oil can significantly increase production volume and absorption. On voluntary certification, drivers of market access and price play a significant role, in addition to the export policy. The policy to export only sustainable palm oil will encourage its production and absorption, which will also have social, economic and environmental impacts due to the fulfillment of its requirements."

"Saat ini, minyak kelapa sawit merupakan komoditas penting yang digunakan untuk berbagai macam produk, seperti minyak goreng, margarin, kosmetik, dan bahan bakar hayati. Didorong oleh tuntutan global, perluasan penanaman kelapa sawit di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara tropis membuat kelapa sawit menjadi sumber minyak nabati terbesar. Perkembangan produksi minyak kelapa sawit berperan penting dalam memberikan dampak ekonomi yang positif, khususnya bagi negara-negara produsen. Kendati demikian, perkembangan produksi minyak kelapa sawit juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan adalah dengan menerapkan standar minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui sistem sertifikasi. Terdapat tiga sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan, yaitu sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil, dan sertifikasi Malaysian Sustainable Palm Oil. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif ketiga sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan tersebut sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa ketiga sistem sertifikasi tersebut belum optimal sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan. Untuk itu, ketiga sistem sertifikasi tersebut perlu disempurnakan. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan diperlukan pula tekanan-tekanan dari pihak ketiga, seperti konsumen, masyarakat / lembaga swadaya masyarakat, pemegang saham, pengecer dan pemasok, dan komunitas keuangan.

---

Nowadays, palm oil is an important commodity that is used for various products, such as cooking oil, margarine, cosmetics, and biofuel. Driven by global demands, the great expansion of palm oil production in many parts of the world, especially in tropical countries, makes oil palm the highest yielding source of vegetable oil. The expansion of palm oil production plays an important role in providing positive economic impact, particularly for the producing countries. Nevertheless, the expansion of palm oil production also has negative impact on the environment and social life. Therefore, there is a need to provide sustainable palm oil production. One of the efforts needed to achieve sustainable palm oil production is to apply sustainable palm oil standards through a certification system. There are three sustainable palm oil certification systems, namely Roundtable on Sustainable Palm Oil Certification, Indonesian Sustainable Palm Oil Certification, and Malaysian Sustainable Palm Oil Certification. This thesis tries to study normatively the three certification systems of palm oil as an environmental law compliance instrument. The result of this research shows us that the three certification systems are not yet optimal as one. Therefore, that three certification systems need to be revised. Furthermore, to support the implementation of sustainable palm oil certification system, the pressures from the third parties, such as consumer, communities non governmental organization, shareholders, retailers, suppliers, and financial community are also required."

"Dengan pengelolaan lebih dari 40% lahan kelapa sawit Indonesia, pekebun masih menghadapi hambatan berupa produktivitas lahan dan capaian sertifikasi yang rendah. Penelitian ini bertujuan menghasilkan konsep sertifikasi yang mampu meningkatkan produktivitas lahan pekebun, menggunakan metode analisis statistik deskriptif, grounded theory, analisis konten, dan Analytic Hierarchy Process. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pekebun bersertifikat ISPO dan RSPO memiliki produktivitas lahan 82% lebih tinggi dari rerata pekebun konvensional, sejalan dengan pemenuhan audit sertifikasi dan penerapan praktek GAP secara konsisten. Pemupukan perlu diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas, dengan Penerapan dan Pemantauan GAP (RSPO) dan Pemeliharaan Tanaman (ISPO) sebagai prasyarat sertifikasi yang mendukungnya. Sinergi ISPO dan RSPO berpeluang meningkatkan produktivitas lahan dari pemenuhan sertifikasi, sehingga mengakselerasi capaian sertifikasi pekebun yang akan mengurangi laju deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit

---

With more than 40% of Indonesia's oil palm land under their management, smallholders still face challenges on the low land productivity and certification achievement. This research aims to develop a certification concept capable to increase the smallholders’ land productivity through descriptive statistics, grounded theory, content analysis, and Analytic Hierarchy Process. This research finds that ISPO and RSPO certified smallholders achieved 82% higher land productivity than the average conventional ones, in line with their compliance with certification and consistent GAP application. Fertilisation needs to be prioritised to increase productivity, with the GAP Application and Monitoring (RSPO) and Plant Maintenance (ISPO) as the supporing certification criteria. Synergy between ISPO and RSPO has a chance to increasing land productivity through certification compliance, hence accelerating smallholder certification achievement which would reduce deforestation rates from oil palm expansion."

"Tesis ini bertujuan untukk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mepengauhi penawaran dan permintaan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yang didalamnya mencakup kepada. variabel harga ekspor, produksi, konsumsi, nilai tukar, krisis ekonomi, pajak ekspor, harga minyak dunia, dan pcnumbuhan ekonomi dunia. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan model simultan dengan menggunakan dua pelsamaan yaitu persamaan penawaran ekspor dan persamaan permintaan ekspor. Periode waktu adalah data tahunan dari tahun |970 - 2006. Ruang Iingkup penelitian kali ini difokuskan untuk menganalisa t`aktor~faktor apa saja yang mempengamhi pcnawaran dan permintaan ekspor dari komoditi minyak kelapa sawit Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hazga ekspor, rasio perbandingan produksi dengan konsumsi, nilai tulcar, krisis ekonomi, harga minyak, dan pajak ekspor terbukti mempengaruhi penawaran ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Untuk persamaan permintaan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia terbukii dipengaruhi oleh variabel harga ekspor, pertumbuhan ekonomi dunia, dan volume impor minyak kelapa sawit dari Indonesia satu tahun sebelumnya.

---

The focus of this study is to detennined factors that have implication in supply and demand of Indonesian Crude Palm0il, which include export price, production, consumption, exchange rate, crisis, export tax, oil price, and world GDP.

Methodological analysis of this study is by using simultaneous model with two equation, they are export supply and export demand. Time periode of this research is yearly &om 1970 - 2006. Focus of this study is to analyse the the factor tha have implication to export supply and export demand.

Conclusion of this research is that export price, production and consumption ratio, Exchange rate, crisis, oil price, and tax export had significant effectto export supply equation. In the export demand, export price, world GDP, and last year import quantity had significant effect."

"Sertifikasi berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia, mengingat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, terdapat dua macam sertifikasi berkelanjutan, yaitu RSPO dan ISPO yang mana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan sertifikasi tersebut, serta menentukan sertifikasi mana yang lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif, dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi RSPO merupakan bentuk standarisasi dalam perdagangan internasional yang bersifat voluntary, sedangkan sertifikasi ISPO merupakan peraturan teknis berdasarkan peraturan perundang-undagnan yang wajib dipatuhi. Kedua sertifikasi berdiri sendiri, serta tidak menggantikan kedudukan sertifikasi lainnya. Dalam penerapannya, sertifikasi RSPO memiliki persyaratan yang lebih kompleks dalam melindungi lingkungan dan sosial dibandingkan sertifikasi ISPO, serta telah diakui oleh Uni Eropa untuk melakukanimpor produk kelapa sawit. Oleh karenanya, apabila produk kelapa sawit Indonesia akan diperdagangkan secara internasional, maka sertifikasi RSPO lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.Sustainable certification holds a pivotal role in Indonesian palm oil plantations sector, given the problems posed by palm oil plantations. Currently, there are two types of ongoing certification, namely RSPO and ISPO, which have their respective advantages and disadvantages. This thesis discusses the status of these certifications, and determines which certification is better to be implemented in Indonesian oil palm plantations sector. This thesis was conducted in the form of juridical normative, with descriptive type and qualitative approach. The result ofthis study indicates that RSPO certification is a form of standardization in international trade in which compliance is not mandatory, while ISPO certification is a technical regulation based on Indonesian laws in which compliance is mandatory. Both certifications are stand-alone, and do not replace the position of other certifications. In its application, the requirements of RSPO certification is a lot more complex than ISPO certification in regards to protecting the environmentand social, and has been recognized by the European Union for the importation of palm oil products. Therefore, if Indonesian palm oil products are to be traded internationally, RSPO certification is better to be implemented in Indonesian palm oil plantations sector."

"Dalam perdagangan internasional, produk minyak nabati merupakan salah satu produk pertanian yang paling banyak diperdagangkan (termasuk biji-bijian dan daging), perdagangan minyak nabati menjadi sangat penting bagi banyak negara, dengan tujuan untuk konsumsi maupun produksi (Krugman, 2009). Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan permintaan impor minyak nabati seperti minyak sawit dunia akan mencapai 50,6 juta ton pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat sebesar 6,3% dibandingkan periode tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, sejak tahun 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak atas minyak kelapa sawit dan turunannya dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dalam negeri dan untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh kebijakan pajak ekspor terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya. Kami menggunakan data panel ekspor produk minyak kelapa sawit dan turunannya ke 10 negara tujuan utama ekspor selama periode 2008 – 2021 dengan metode estimasi Poisson Pseudo Maximum Likehood (PPML). Hasil Estimasi menunjukkan penerapan kebijakan pajak ekspor menimbulkan efek efek negatif terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya.

---

In international trade, oilseed products are one of the most highly traded agricultural products (others include grains and meat), making this trade one of crucial importance for many countries, either through production or utilization (Krugman,2009). The United States Department of Agriculture (USDA) estimates that the world's import demand for vegetable oils such as palm oil will reach 50.6 million tons in 2022. This figure increased by 6.3% compared to the 2021 period. Based on that, since 2008 the government has issued a policy of imposing taxes on palm oil and its derivatives with the aim of ensuring domestic availability and to encourage the growth of the national industry. This study examines the impact of the imposition of export tax policies on the export performance of palm oil and its derivatives. We use panel data on exports of palm oil products and their derivatives to 10 main export destination countries during 2008 – 2021 period using Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) estimation method. The estimation results show that the export tax has a significant negative effect on the export volume of palm oil and its derivatives."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), kendala yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan sertifikasi serta upayaupaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kinerja layanan sertifikasi ISPO. Penelitian ini merupakan penelitian campuran (mix method) dengan menggunakan metode sequensial explanatory. Teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner tertutup dengan skala likert dan kuesioner terbuka, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) dan terstruktur. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka, dan observasi. Untuk penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan pendekatan lima dimensi pengukuran kepuasan pelayanan pelanggan yakni dimensi berwujud (tangible), keandalan (reliability), kecepatan (responsiveness), kepastian (assurance) dan keempatian (emphty). Unit analisis dalam penelitian ini adalah personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi ISPO pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO, serta personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO. Jumlah unit analisis pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO adalah tiga puluh Sembilan (39) orang yang mewakili perusahaan, dan lima puluh empat (54) orang personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO. Teknik analisis data menggunakan analisis Important Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO terhadap kinerja pelayanan sertifikasi ISPO menunjukkan puas, dengan nilai tingkat kesesuaian antara kepentingan dan kinerja lima dimensi pelayanan sebesar 80,72%. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO antara lain masalah legalitas kebun (Hak Guna Usaha/HGU dan perizinan), sumber daya manusia dan teknis operasional. Upayaupaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan sertifikasi ISPO antara lain melakukan perbaikan aspek organisasi dan sumber daya manusia, mencari solusi atas hal-hal yang selama ini menjadi kendala dalam sertifikasi antara lain mempercepat proses pengurusan HGU dan redesain kawasan, serta mempertegas regulasi dalam keorganisasian ISPO.

---

This study aims to determine the level of important and performance certification of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), the constraints faced by oil palm plantation companies in conducting certification and efforts that can be done to improve the performance of ISPO certification services. This research is mix study, using sequential explanatory method. Quantitative data collection techniques through a closed questionnaire with Likert scale and open questionnaire, where as qualitative research using structure depth interview. In addition, the researchers also conducted literature study and observation.

For the quantitative study, researchers used the five dimensions of satisfaction measurement services the tangible dimension (tangible), reliability (reliability), speed (responsiveness), certainty (assurance) and emphaty (emphty). The unit of analysis in this study is that the personnel responsible for ISPO certification on oil palm plantation companies that have received the certificate of ISPO, and personnel who are responsible for the certification of oil palm plantation companies that have not made the effort ISPO certification. The number of units of analysis on oil palm plantation companies that have received the certificate of ISPO are 39 people who represent the company, and 54 personnel who are responsible for the certification of oil palm plantation companies that have not made the effort ISPO certification. Data were analyzed using analysis of Important Performance Analysis (IPA).

The results showed that the level of satisfaction of palm oil plantation companies that have received ISPO certificate against certification service performance ISPO show satisfied, with the value of the degree of correspondence between the important and the performance of the five dimensions of service amounted to 80.72%. Constraints faced by palm oil plantation companies who have made efforts ISPO certification, among others, the legality of the garden (HGU and licensing), human resources and technical operational. Efforts can be made to improve service performance ISPO certification among others make improvements and organizational aspects of human resources, find solutions for things that become obstacles in the certification include speeding up the process to obtain the concession and redesigning the area, as well as reinforce the regulation in ISPO organization."

"ABSTRAKPengelolaan kelapa sawit rentan terhadap masalah kerusakan lingkungan, oleh oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menciptakan kebijakan minyak sawit berkelanjutan untuk mengontrol danmelindungi produksi minyak sawit Indonesia. Tesis ini membahas tentanganalisis pengawasan oleh Komisi ISPO dalam implementasi kebijakan kelapaStudi Kasus kelapa sawit berkelanjutan PT. Lestari Tani Teladan yang terdiri dari pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Tujuannya untuk menganalisis pengawasan pelaksanaan kebijakan minyak sawit berkelanjutan oleh komisi ISPO pada perusahaan - perusahaan kelapa sawit di Indonesia dengan contoh perusahaan PT. Lestari Tani Contoh. Penelitian ini menggunakan teori tipe supervisi oleh Manullang, dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah deskriptif, Dimensi waktu bersifat cross sectional, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Komisi ISPO terhadap perusahaan kelapa kelapa sawit dengan contoh PT. Teladan Petani Lestari belum optimal karena berbagai alasan keterbatasan yang dimiliki Komisi ISPO, sedangkan untuk jenis pengawasannya Implementasi lainnya yang melibatkan beberapa pihak terkait sudah cukup memadai baik.ABSTRACTThe management of oil palm is prone to environmental damage problems, therefore the Indonesian government through the Ministry of Agriculture creates a sustainable palm oil policy to control and protect Indonesian palm oil production. This thesis discusses analysis of oversight by the ISPO Commission in the implementation of coconut policies Case Study of sustainable palm oil PT. Lestari Tani Teladan which consists of direct supervision, indirect supervision, internal supervision and external supervision. The aim is to analyze the supervision of the implementation of sustainable palm oil policies by the ISPO commission on palm oil companies in Indonesia with the example of the company PT. Lestari Tani Example. This research uses the theory of the type of supervision by Manullang, with a qualitative approach. The purpose of this research is descriptive, the time dimension is cross sectional, data collection is done through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the ISPO Commission is supervising palm oil companies with the example of PT. The role of Sustainable Farmers has not been optimal due to various reasons of the limitations of the ISPO Commission, while for other types of supervision. Implementation involving several related parties is quite good."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan bea keluar terhadap produk turunan minyak kelapa sawit. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu kebijakan publik. Pemerintah memiliki program hilirisasi industri, dimana program tersebut bertujuan agar bahan baku yang diproduksi di dalam negeri tidak langsung diekspor melainkan diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alur proses formulasi yang dilakukan pemerintah ada enam tahap, yaitu departemen terkait memberikan proposal kepada Menteri Keuangan, Menteri Keuangan melihat realita yang ada, kemudian membentuk tim tarif yang tugasnya menentukan besarnya tarif bea keluar, terbentuk besarnya tarif, lalu disahkan oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat kendala dalam proses formulasi yang dapat menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri.

---

This thesis discusses the analysis of tax policy formulation towards palm oil derivative products. The government has the authority to shape public policy. The government has a downstream industries program, where the program is intended to make the raw materials produced in the country is not directly exported but are treated so as to produce significant added value for the country. This study used a qualitative approach to qualitative data analysis techniques. These results indicate that the flow formulation process by the government there are six stages, namely the relevant departments gave a proposal to the Minister of Finance, the Minister of Finance to see reality, then form a team whose job it is determining the rate of export duty rates, tariffs formed and approved by the Minister of Finance. And there are obstacles in the process of formulation that can backfire for the government itself."

"

Besarnya potensi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia mendorong percepatan produksi biodiesel sebagai bahan bakar nabati (biofuel). Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konsentrasi penerapan biodiesel melalui program pencampuran biodiesel dengan bahan bakar solar telah mengejutkan industri makanan dan oleokimia. Hal ini terlihat dari kenaikan harga minyak goreng sawit domestik yang diduga karena kenaikan persentase pencampuran (blending rate) biodiesel yang ditetapkan pemerintah. Beberapa kebijakan terkait industri kelapa sawit ditengarai memicu guncangan yang terjadi, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menganalisis dampak yang terjadi antara kebijakan peningkatan pencampuran biodiesel dengan alokasi CPO untuk pangan atau minyak goreng. Analisis pada kebijakan kelapa sawit menggunakan model sistem dinamis dengan hasil simulasi yang menunjukkan kenaikan persentase blending rate hingga 100% sesuai target pemerintah dinilai tidak memungkinkan tanpa adanya dukungan kebijakan DMO dan kebijakan lain yang dapat menjaga alokasi CPO untuk pangan atau minyak goreng sawit.

---

The large potential of Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) is driving the acceleration of biodiesel production as biofuel. The Indonesian government's policy to increase the concentration of biodiesel application through a blending program of biodiesel with diesel fuel has taken the food and oleochemical industries by surprise. This can be seen from the increase in the price of domestic palm cooking oil which is allegedly due to the increase in the blending rate of biodiesel set by the government. Several policies related to the palm oil industry are suspected of triggering these shocks, so further evaluation is needed to analyze the impact that occurs between the policy of increasing the blending of biodiesel and the allocation of CPO for food or cooking oil. Analysis on palm oil policy using a dynamic system model with simulation results showing an increase in the blending rate percentage to 100% according to the government's target is considered impossible without the support of DMO policies and other policies that can maintain CPO allocations for food or palm cooking oil.

"