Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBeras merupakan bahan pangan pokok di Indonesia yang sangat mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Tingkat konsumsi beras yang tinggi di Indonesia menyebabkan kebutuhan beras meningkat. Jika tingkat produksi beras dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut pemerintah akan melakukan impor. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pemerintah mencanangkan program swasembada. Dibutuhkan perencanaan kebutuhan lahan pertanian yang matang dalam program ini mengingat wilayah Indonesia yang cukup luas dan terdiri dari kepulauan. Hubungan distribusi produksi dengan tingkat konsumsi di seluruh wilayah Indonesiaperlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Melalui penelitian ini akan dibentuk suatu model matematis guna mengoptimasi kebutuhan luas lahan pertanian dengan pendekatan mix integer linear programming yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memetakan proyeksi kebutuhan lahan pertanian di Indonesia dalam jangka waktu mendatang

---

ABSTRACTRice is the most important staple food in Indonesia that influence the national food security. High levels of rice consumption causing food demand to increase. Indonesian government declared rice self-sufficiency program in order to strengthen national food security. Required a good planning agricultural land needs in this program due to the vast territory of Indonesia which consists of the archipelago. Rice distribution and consumption levelthroughout the region need to get more attention. Through this research, we will built a mathematical model to optimize the needs of agricultural land which covers the whole region of Indonesia using mix integer linear programming approach. The result of this study are expected to be useful in planning and mapping the needs of agricultural land in Indonesia for the next years."

"Program subsidi input pertanian seperti subsidi pupuk telah diterapkan sejak tahun 1970-an di Indonesia. Dalam pelaksanaanya, kebijakan subsidi pupuk terbukti berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Indonesia. Namun, kebijakan subsidi pupuk seringkali mengalami kendala, seperti sistem alokasi pupuk bersubsidi kurang akurat, peggunaan pupuk bersubsidi berlebih, hingga masalah lemahnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2017 memenerapkan program Kartu Tani sebagai kebijakan baru untuk mengatasi masalah-masalah di kebijakan subsidi pupuk sebelumnya. Untuk mengetahui dampak program Kartu Tani terhadap tingkat produktivitas lahan pertanian pangan di Indonesia, dilakukan penelitian menggunakan data panel seluruh provinsi di Indonesia selama 6 tahun (2015-2020). Menggunakan model Pooled Least Square (PLS), penelitian ini ingin menguji apakah program Kartu Tani berpegaruh terhadap produktivitas lahan pertanian dengan menggunakan program Kartu Tani, pupuk bersubsidi, jumlah petani, iklim, dan teknologi sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kartu Tani terbukti secara staitistik meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Selain itu, pengaruh kondisi iklim dan penggunaan teknologi alat pertanian juga terbukti secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Sementara itu, alokasi pupuk bersubsidi dan jumlah petani tidak terbukti signifikan secara statistik dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Hal ini karena inefisisensi penggunaan pupuk bersubsidi dan jumlah petani yang cukup banyak dibandingkan luas lahan pertanian.

---

Agricultural input subsidy programs such as fertilizer subsidies have been implemented since the 1970s in Indonesia. In its implementation, the fertilizer subsidy policy has proven to be influential in increasing the productivity of agricultural land in Indonesia. However, the fertilizer subsidy policy often encounters obstacles, such as the inaccurate distribution of subsidized fertilizers, the excessive use of subsidized fertilizers, and the problem of weak supervision of the distribution of subsidized fertilizers. Therefore, in 2017 the government implemented the Kartu Tani program as a new policy to overcome problems in the previous fertilizer subsidy policy. To find out the impact of the Kartu Tani program on the level of productivity of food agriculture land in Indonesia, a study was conducted using panel data from all provinces in Indonesia for 6 years (2015-2020). Using Pooled Least Square (PLS) models, this study wants to test whether the Kartu Tani program affects the productivity of agricultural land by using the Kartu Tani program, subsidized fertilizer, number of farmers, climate, and technology as independent variables. The results showed that the Kartu Tani program was statistically proven to increase the productivity of agricultural land. In addition, the influence of climatic conditions and the use of agricultural equipment technology has also been shown to significantly increase the productivity of agricultural land. Meanwhile, the allocation of subsidized fertilizers and the number of farmers were not proven to be statistically significant in increasing the productivity of agricultural land. This is due to the inefficiency of using subsidized fertilizers and the large number of farmers compared to the area of ??agricultural land.

"

"Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat pesat serta terjadinya kebutuhan tempat tinggal tentu saja mempengaruhi kebutuhan lahan yang akan mengalami peningkatan pula yang akhirnya memanfaatkan lahan pertanian sehingga luasannya semakin berkurang Persoalan ketahanan pangan merupakan persoalan yang amat serius harus ada langkah langkah yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan Selain alih fungsi lahan salah satu faktor lainnya adalah perubahan iklim masalah kekeringan debit air sungai citarum yang menurun pada musim kemarau dan juga banjir pada saat musim penghujan menjadi faktor yang mempengaruhi ketahan pangan keluarga petani di Kabupaten Karawang. Berdasarkan penelitian ini alih fungsi lahan dan perubahan iklim mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ketahanan pangan keluarga petani di Kabupaten Karawang dengan kata lain semakin tinggi persentase alih fungsi lahan dan perubahan iklim semakin menurun ketahanan pangan.

---

The growth of population that is increasing rapidly and the occurrence of housing needs affect the demand of land that also will increase obviously. It will ultimately utilize agricultural land therefore its range is getting decrease. The issues of food security are serious issues, there must be appropriate steps to achieve food security. In addition to land conversion, the other factors are climate change, drought problem (Citarum river discharge that decrease in the dry season) and flood during the rainy season become the factors that affects food security of farming families in Karawang district. Based on this study, land conversion and climate change have negative impacts on food security of farming family in Karawang district. In other words, the percentage of land conversion and climate change are getting higher, food security are getting decrese the food security."

"Tesis ini melihat bahwa subak sebagai fenomena kebudayaan Bali yang sarat nilai kearifan lokal, saat ini eksistensinya semakin terdesak karena pesatnya pembangunan di berbagai sektor nonpertanian sehingga mengakibatkan tanah pertanian subak semakin berkurang dan bahkan potensi musnahnya subak di masa mendatang sangatlah mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu adanya kepastian letak sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan daerah di Bali sehingga tanah pertanian subak akan terlindungi dari alih fungsi menjadi tanah nonpertanian sekaligus memberdayakan para petani subak. Masalah alih fungsi tanah pertanian subak menjadi fokus analisis dengan menggunakan teori Hukum Refleksif. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder dan dikombinasi dengan metode jurimetri. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan nasional di bidang penataan ruang yang mengalokasikan peruntukan pertanian seluas 80.417 hektar di Bali. Penelitian ini juga menemukan ketidaksinkronan antara peraturan-peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah di Bali dengan rencana pola ruang peruntukan pertanian nasional seluas 46.591 hektar. Rekomendasi penelitian ini antara lain menganjurkan agar seluruh pemerintah daerah di Bali menginsafi dan mematuhi arahan kebijakan nasional di bidang penataan ruang dengan menyinkronkan peruntukan pertanian sekaligus memastikan letak sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan-peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayahnya sesuai dengan kebijakan nasional yang telah digariskan.

---

The thesis finds that the existence of subak as a Balinese cultural phenomenon full with local wisdom values is at the moment being put aside because of massive development in various non-agricultural sectors so that then land of subak agriculture lessens and the potential of subaks extinction in the future is very likely. Therefore certainty in the spread-out locations of sustainable food agricultural land in the regional regulations in Bali is needed so that subak agricultural land will be protected from land convertion to be non-agricultural land and subak farmers wil be empowered. The problem of subak agricultural land conversion is the focus analysis by using the theory of Reflexive Law. This legal research is a normative or literature legal research by using data sources of secondary data, combined with a jurimetrics method. The research result shows that there is a change of national policy in spatial improvement which allocates agricultural purposes of 80,417 hectares in Bali. The research also finds inconsistency between regional regulations on spatial planning in Bali and national agricutural purposes of spatial pattern planning of 46,591 hectares. The recommendations of the research among others suggest that all regional governments in Bali realize and comply with the national policy guidance in spatial planning by alligning the agricultural purposes and making sure that the locations of sustainable food agricultural land distribution shall be included in the regional regulations on regional spatial planning in accordance with the predetermined national policy."

"Berbagai literatur menjelaskan bahwa penerapan praktik pertanian berkelanjutan berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan serta peningkatan kualitas hidup penduduk dalam jangka panjang. Namun, penerapan praktik ini di Indonesia masih sangat terbatas. Rendahnya rasio kepemilikan lahan diduga memberikan dampak negatif terhadap penerapan praktik tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan kepemilikan lahan pertanian dengan penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Sumber utama data yang digunakan berasal dari Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Pangan 2017. Metode OLS dan 2SLS diterapkan untuk mengestimasi dampak kepemilikan lahan pertanian. Hasil regresi menunjukkan bahwa lahan milik sendiri memotivasi petani untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

---

Many literatures explain that adoption of sustainable agriculture practices has positive impact for meeting food needs and improving population life quality in the long run. However, adoption of this practice in Indonesia is still very limited. The low land ownership ratio is guessed to have a negative impact on adoption of these practices. This research aimed to analyze relationship between agricultural land ownership and adoption of sustainable agriculture practices. The main source is 2017 Food Crop Cost Structure Survey. OLS and 2SLS methods are applied to estimate the impact of agricultural land ownership. Regression results indicate that private land motivates farmers to adopt sustainable agricultural practices."

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan, ini ditunjukkan dengan diterbitkannya UU No.41 Tahun 2009 yang mengamanatkan penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk mempercepat pelaksanaan LP2B, di tahun 2021, Kementrian ATR/BPN mengesahkan Keputusan Menteri No.1589/SK-HK02.01/XII/2021 tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai acuan dalam penetapan LP2B. Di sisi lain, LP2B merupakan bagian dari RTRW daerah, salah satunya di Kabupaten Tangerang. LP2B yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 memiliki luas sekitar 35% dari luas LSD, ini mengindikasikan ketidakharmonisan kebijakan dalam penetapan LP2B. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan kesesuaian LP2B di Kabupaten Tangerang pada tahun 2031. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dinamika penutup lahan tahun 2015, 2019, 2023 dan 2031, mensintesa pemodelan kesesuaian LP2B tahun 2031 dan mengevaluasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 2031 Kabupaten Tangerang. Model kesesuaian LP2B tahun 2031 dihasilkan menggunakan Spatial Multi Criteria Evaluation dengan variabel: model penutup lahan 2031, kesesuaian lahan pertanian pangan padi, kebijakan LSD serta kebijakan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabek-Punjur. Platform Google Earth Engine digunakan untuk klasifikasi penutup lahan dengan machine learning, algoritma random forest. Metode Cellular Automata Artificial Neural Network digunakan untuk pemodelan penutup lahan tahun 2031. Dinamika perubahan penutup lahan menunjukkan fenomena ketidakberlanjutan lahan sawah di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis kesesuaian menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Tangerang tidak sesuai untuk LP2B, sehingga kebijakan LSD perlu dikaji ulang. Lahan yang sesuai untuk LP2B memiliki karakteristik kesesuaian lahan padi (lereng <15% dan curah hujan 700-3.000 mm/tahun), kepadatan penduduk relatif rendah, jauh dari pusat DKI Jakarta, jauh dari pusat industri dan perdagangan, jauh dari akses transportasi dan jauh dari pusat pemerintahan. Hasil evaluasi KP2B pada RTRW Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sebagian besar KP2B sesuai dengan model LP2B 2031. Dengan demikian, revisi RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 dikatakan sudah mempertimbangkan konsep keberlanjutan.

---

The Indonesian government committed to realizing food security, it is shown by the establishment of Law No. 41 of 2009 which mandates the provision of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). To accelerate the implementation of LP2B, in 2021, the Ministry of ATR/BPN ratified Ministerial Decree No. 1589/SK-HK02.01/XII/2021 concerning Protected Rice Fields (LSD) as a reference in determining LP2B. On the other hand, LP2B is part of regional RTRW, one of which is in Tangerang Regency. The LP2B determined in the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 has an area of around 35% of the LSD area, this indicates policy disharmony in determining the LP2B. Therefore, it is necessary to model the suitability of LP2B in Tangerang Regency in 2031. The aim of this research is to analyze the dynamics of land cover in 2015, 2019, 2023 and 2031, synthesize the suitability modeling of LP2B in 2031 and evaluate the District's 2031 Sustainable Food Agriculture Area (KP2B). Tangerang. The 2031 LP2B suitability model was produced using Spatial Multi Criteria Evaluation with variables: 2031 land cover model, suitability of rice farming land, LSD policy and Jabodetabek-Punjur National Strategic Area policy. Google Earth Engine platform is used for land cover classification with machine learning, random forest algorithms. The Cellular Automata Artificial Neural Network method is used to model land cover in 2031. The dynamics of changes in land cover show the phenomenon of unsustainable rice fields in Tangerang Regency. The results of the suitability analysis show that most of the land in Tangerang Regency is not suitable for LP2B, therefore the LSD policy needs to be reviewed. Land suitable for LP2B has the characteristics of rice land suitability (slope <15% and rainfall 700-3,000 mm/year), relatively low population density, far from the center of DKI Jakarta, far from industrial and trade centers, far from transportation access and far from the center of government. The results of the KP2B evaluation in the Tangerang Regency RTRW show that most of the KP2B are in accordance with the 2031 LP2B model. Thus, the revision of the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 is said to have considered the concept of sustainability."

"Sektor pertanian Indonesia mengalami ancaman yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan dan aktivitas sektor lain. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terhadap sektor pertanian, apakah berpengaruh terhadap pengurangan alih fungsi lahan pertanian atau tidak. Hasil penelitian dengan metode kuantitatif ini menunjukkan bahwa kebijakan LP2B berpengaruh positif terhadap persentase luas lahan sawah. Faktor lain yang mempengaruhi luas lahan sawah adalah kepadatan penduduk, PDRB ADHB sektor pertanian, dan PDRB ADHB sektor real estate.

---

The agricultural sector in Indonesia is facing threats caused by land conversion for various needs and activities in other sectors. One of the efforts to overcome this case is by implementing the sustainable food agricultural land protection policies (LP2B). This thesis aimed to analyze the impact of the policy on protecting agricultural land for sustainable food (LP2B) on the agricultural sector, whether it has an effect on reducing the agricultural land conversion or not. The results of this quantitative research show that the LP2B policy has a positive effect on paddy land area’s percentage. Other factors that affect the paddy land area’s percentage are population density, Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the agricultural sector, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the real estate sector."

"Jaminan keamanan pasokan energi di masa mendatang merupakan salah satu isu strategis yang sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan nasional suatu negara. Ketergantungan perekonomian nasional pada BBM/solar yang menyebabkan biaya tinggi, subsidi BBM yang memberatkan keuangan negara, produksi gas nasional yang lebih berorientasi ekspor (asing), rendahnya daya serap pasar gas domestik terkait minimnya infrastruktur migas dan kendala geografis, ketergantungan pasokan gas dalam negeri pada impor LNG, kurangnya sosialisasi akan pentingnya konversi BBM ke gas di seluruh kalangan stakeholders, dan dinamika harga minyak global yang mempengaruhi pasokan bahan bakar nasional merupakan trends yang melatarbelakangi pentingnya peran gas LNG sebagai salah satu alternatif mengatasi kelangkaan energi dan bahan bakar di masa mendatang. Konversi BBM ke gas LNG dan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri tidaklah cukup tanpa didukung oleh rantai pasok LNG nasional yang efisien, ekonomis, dan mampu menyesuaikan kondisi geografis dan lokasi konsumen. Untuk itulah, tesis ini berupaya untuk memberikan early warning melalui pengembangan skenario hingga tahun 2025 kepada seluruh stakeholders terkait, dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional melalui perspektif pentingnya distribusi dan LNG shipping skala kecil. Konsep dan teori yang digunakan sebagai dasar ilmiah tesis ini adalah konsep keamanan energi, ketahanan energi, kebijakan energi, rantai pasok LNG, PESTLE analysis, scenario planning, dan optimasi rantai pasok LNG. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data berasal dari data sekunder (studi literatur) dan primer (wawancara). Analisis eksternal menggunakan konsep PESTLE analysis, sedangkan analisis internal menggunakan model optimasi rantai pasok pengangkutan LNG skala kecil. Dengan demikian skenario ini secara eksternal teruji dan secara internal layak untuk dikembangkan. Pengembangan skenario dalam tesis ini menggunakan konsep scenario planning dan TAIDA process. Hasil penelitian menunjukan terdapat empat skenario yang mungkin terjadi hingga tahun 2025 terkait dengan peran distribusi dan LNG shipping dalam memperkuat pemenuhan kebutuhan gas LNG domestik, yaitu skenario 1 segera menuju kemandirian energi (optimis), skenario 2 tanpa arahan (pesimis), skenario 3 di sisi jurang krisis (terburuk), dan skenario 4 menggapai mimpi (pesimis). Indonesia berada pada skenario 4 yaitu political will terhadap pengembangan LNG skala kecil oleh pemerintah cukup kuat. Akan tetapi pembangunan infrastruktur LNG skala kecil dalam negeri masih belum memadai sehingga diperlukan suatu strategi, program, dan langkah-langkah pemenuhan kebutuhan gas domestik yang mempertimbangkan faktor politik-kebijakan-hukum, faktor ekonomi-pasar-infrastruktur, dan pola manajemen dan operasional yang tepat.

---

The guarantee for security of energy supply in the future is one of the strategic issues that are very important in order to protect national interests of a country. Dependence of the national economy on fossil fuel that has been bringing about high costs, fuel subsidies that have been causing state's financial burden, the national gas production that has been export oriented, low domestic gas market absorption related to lack of oil and gas infrastructure ? let alone geographical constraints, dependence on a domestic gas supply LNG imports, minimum socialization of the importance of converting oil into gas within all stakeholders, and the dynamics of global oil prices affecting the national fuel supply are some trends underlying the importance of the role of LNG as an alternative energy source to overcome the scarcity of energy and fuels in the future. Both fuel conversion to LNG and the fulfillment of domestic gas demands cannot be successful without the support by national LNG supply chain that is efficient, economical, and capable of adjusting with the geographical condition and the relatively remote location of the consumers. For this reason, this thesis seeks to provide "early warning" through the development of the scenario up to 2025 for all stakeholders, in order to strengthen national energy security through the perspective of the importance of distribution and LNG shipping small scale.

Concepts and theories used as scientific basis of this thesis are the concepts of energy security, energy resilience, energy policy, LNG supply chain, PESTLE analysis, scenario planning, and optimization of the LNG supply chain. The research method is qualitative approach, the data sources of which derived from secondary data (literature) and primary (interview). External analysis uses PESTLE whereas internal analysis uses a model of supply chain optimization of small-scale LNG transport. Therefore, this scenario is externally valid and internally feasibly to be developed. Scenario development in this thesis uses the concept of scenario planning and TAIDA process.

The results shows that there are four possible scenarios up to 2025 related to the role of distribution and LNG shipping in strengthening the fulfillment of domestic LNG gas needs, i.e. scenario 1 "coming toward energy independence" (optimistic), scenario 2 "without direction" (pessimistic), scenario 3 "on the edge of crisis" (the worst), and scenario 4 "reaching the dream" (pessimistic). Indonesiais in the fourth scenario which is "political will" of government for developing small-scale LNG that is strong enough. However, the construction of small-scale LNG infrastructure in the country is still not adequate so that some strategies, programs, and measurements are needed to meet the demand of domestic gas considering the combination of political-policy-legal factors, economic-market-infrastructure factors, and precise operational and management pattern."

"Indonesia mempunyai masalah lingkungan hidup yang besar dalam deforestasi. Setiap tahun tutupan hutan Indonesia berkurang dengan sangat luas, baik yang sengaja maupun tidak direncanakan oleh Pemerintah. Pada pandemi COVID-19, Pemerintah mengeluarkan Program Strategis Nasional yang dapat menciptakan deforestasi dengan nama Food Estate. Food Estate adalah program pertanian pangan skala luas yang dibingkai untuk tujuan ketahanan pangan. Program ini dibentuk sebagai respons peringatan Food and Agriculture Organization (FAO) yang mewaspadai kerentanan pangan dalam situasi pandemi. Permasalahannya, program pertanian pangan skala luas ini dapat dibangun di kawasan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja melandasi program ini dengan mekanisme Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif yang mengkaji Food Estate berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pangan dan kehutanan. Penelitian ini akan berfokus menganalisis Food Estate dengan menitikberatkan pada perlindungan kawasan hutan lindung dan ekosistem gambut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam peraturan yang melandasi program Food Estate. Program ini tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Program ini memiliki enam masalah hukum, yakni (1) tidak memiliki urgensi karena hanya membingkai masalah ketahanan pangan dengan sempit, (2) bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) tidak terbuka dan partisipatif karena menggunakan KLHS cepat, (4) mengalihfungsikan hutan lindung, (5) kontradiktif terhadap upaya perlindungan dan restorasi gambut dan (6) menyulitkan pertanggungjawaban hukum untuk memulihkan hutan. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengevaluasi peraturan yang melandasi program Food Estate sehingga pertanian pangan tidak dilakukan dengan deforestasi dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk melindungi tutupan dan kualitas fungsi hutan

---

Indonesia has a major environmental problem with deforestation. Every year Indonesia's forest loss significantly both intentionally and unplanned by the Government. During the COVID-19 pandemic, the Government issued a National Strategic Program that can create deforestation named Food Estate. Food Estate is a large-scale agri-food program framed for food security goals. This program was formed in response to a warning from the Food and Agriculture Organization (FAO) which is aware of food vulnerability in a pandemic situation. The problem is that this large-scale food-agriculture program can be built in forest. Government Regulation Number 23 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2021 as implementing regulations for the Job Creation Law underlies this program with the Forest Area mechanism for Food Security. This research is legal research using a normative method that examines Food Estate based on food and forestry regulations. This research will focus on analyzing Food Estate with an emphasis on protecting protected forest areas and peat ecosystems. This research concludes that there are legal issues in the regulations that underlie the Food Estate program. This program is not in line with the protection and management of the environment in the forest sector. This program is problematic for six reasons, namely (1) it lacks of urgency because it frames the problem of food security narrowly, (2) it conflicts with the principles of environmental protection and management, (3) it is not transparent and participatory because it uses the “quick appraisal KLHS”, (4) converts protected forests, (5) contradicts efforts to protect and restore peat and (6) makes it difficult for legal accountability to restore forests. This research suggests the Government should evaluate regulations that support the Food Estate program so that food agriculture is not carried out by deforestation and follows the mandate of laws and regulations in the environmental sector to protect forest cover and quality function.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga pertanian di Indonesia. Data yang digunakan adalah Survei Pendapatan Usaha Pertanian Tahun 2013 dan Pendataan Potensi Desa Tahun 2014. Berdasarkan hasil analisis inferensial, tingkat kesejahteran rumah tangga pertanian dipengaruhi karakteristik pertanian, karakteristik rumah tangga, dan karakteristik regional. Adapun untuk model ketahanan pangan, hasil penelitian menunjukkan rumah tangga pertanian yang tahan pangan adalah rumah tangga pertanian subsektor tanaman pangan, melakukan diversifikasi pendapatan, mendapatkan subsidi yang sesuai peruntukan usaha pertanian, KRT laki-laki, KRT berusia 55-64 tahun, KRT berpendidikan tinggi, berada di Jawa dan Bali, dan akses jalan yang baik.

---

This research aims to study the factors that affect the wealth and food security of agricultural households in Indonesia. Data used in this research is Agricultural Household Income Survey 2013 and the Village Potential Data Collection 2014. Based on the results of inferential analysis, the wealth level of agricultural households affected agricultural characteristics, household characteristics, and regional characteristics. Whereas for the food security models, results showed that food secure households is with food crops subsector, diversifying incomes, gets subsidies corresponding designation agricultural businesses, male head household, age of head household between 55-64, highly educated head household, area of residence in Java and Bali, and good road access."