Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTMobile application usage has emerged globally. However, the level of patent of mobileapplication rarely shows a mobile application patent registered to the United States PatentOffice. Additionally, The number of mobile application software has been increasing ever sincethe development of the smartphone era. This issue will lead to this study where the intellectualproperty rights would whether or not give a significance effect to the market of mobileapplication. To give a more distinct description, this paper will have a case discussion regardingto the recent issue in the problem A technology company mobile application developerSnapchat and Instagram. The case conducted concluded that the effect of patent law to themobile application market will not benefit towards the consumer. Instead it will give a morecontrol towards the developer of the mobile application and number of application market. p.p1 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px font 12.0px Helvetica.

---

ABSTRAKPenggunaan aplikasi seluler telah muncul secara global. Namun, tingkat paten aplikasi selulertidak banyak menunjukkan paten aplikasi seluler yang terdaftar di Kantor Paten AmerikaSerikat. Selain itu, Jumlah perangkat lunak aplikasi seluler telah meningkat sejakperkembangan era ponsel cerdas. Masalah ini akan mengarah pada penelitian ini di mana hakkekayaan intelektual akan memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadappasar aplikasi seluler. Untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas, makalah ini akan memilikidiskusi kasus mengenai isu terbaru dalam masalah Perusahaan pengembang aplikasi mobileSnapchat dan Instagram. Kasus yang dilakukan menyimpulkan bahwa efek hukum patenterhadap pasar aplikasi seluler tidak akan menguntungkan bagi konsumen. Sebaliknya itu akanmemberi lebih banyak kendali terhadap pengembang aplikasi seluler dan jumlah pasar aplikasi. p.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica. "

"Pembajakan film telah tumbuh menjadi epidemi di India meskipun hak kekayaan intelektual telah ditegakkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembajakan film berdampak pada industri perfilman India dan apakah peranan yang dipegang oleh hak kekayaan intelektual di India menyangkut hal tersebut. Dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan literature review. Untuk menyimpulkan, pembajakan film memiliki dampak sosial-ekonomi pada pendapatan, pekerjaan, dan inovasi dan pertumbuhan industri film India. Selain itu, hak kekayaan intelektual India memiliki peran untuk memberikan hak dan perlindungan kepada pemegang hak, namun penegakannya sejauh ini masih dianggap lemah dan karenanya, fungsi ini tidak bisa dicapai dengan optimal. Ini berarti, bahwa pemerintah dan hukum penegak harus meningkatkan mekanisme penegakan hak kekayaan intelektual dan untuk oknum-oknum di industri perfilman India harus menyesuaikan model bisnis mereka untuk beradaptasi dengan situasi ini.

---

Movie piracy has become an epidemic in India, despite that the intellectual property rights have been enforced. Therefore, this study aims to analyze the extent to which movie piracy impacted the Indian motion picture industry and the role intellectual property rights play. Literature review is used to achieve the aim of this study. To conclude, movie piracy has socio-economic impacts on income, employment, and innovation and growth of the Indian motion picture industry. Furthermore, the Indian intellectual property right has a role on giving rights and protection to the right holders, however the enforcement is deemed weak and hence, the function is not optimized. This implies, that the government and law enforcer should improve its enforcement mechanism and the businesses in the Indian motion picture industry should adjust its business model to adapt to this situation."

"PT Traveloka Indonesia adalah salah satu OTA (Agent) terbesar se-Asia Tenggara, yang mengedepankan kepuasan pelanggan sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Namun saat ini, terdapat penurunan tingkat kepuasan pelanggan, dan juga terjadinya penurunan jumlah pengguna aktif aplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah seperti melakukan inovasi atau perbaikan fitur agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga menaikkan kembali jumlah pengguna aktif aplikasi. Pada aplikasi Android Traveloka, jumlah ulasan mencapai 700 ribu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, di mana platform Android merupakan platform yang mempunyai jumlah pengguna aplikasi Traveloka terbesar dibandingkan platform lainnya. Dengan banyaknya jumlah ulasan tersebut, perusahaan masih memilah-milah ulasan negatif dan positif serta mencari topik-topik yang paling sering dibicarakan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dan cenderung tidak akurat. Hal ini menyebabkan keluhan ataupun ulasan tersebut belum secara efektif dijadikan dasar untuk membuat inovasi baru ataupun untuk memperbaiki fitur yang ada, sehingga belum memberikan kontribusi terhadap proses peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan jumlah pengguna aktif aplikasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini diusulkan suatu model yang dapat mengategorikan sentimen serta melakukan pengelompokan topik-topik yang sering muncul dari seluruh ulasan pelanggan. Algoritma Bayes, Support Vector Machine Logistic Regression digunakan untuk membuat model yang dapat mengklasifikasi sentimen dari tiap ulasan ke dalam kelas positif ataupun kelas negatif. Selain itu, dilakukan proses pemodelan topik pada tiap kelas tersebut menggunakan algoritma Latent Dirichlet Allocation (LDA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma terbaik untuk melakukan klasifikasi adalah SVM, dengan nilai f1-score rata-rata 0.98318, dan jumlah topik yang optimal untuk sentimen positif adalah 16 dan jumlah topik yang optimal untuk sentimen negatif adalah 12. Pada kelas sentimen positif, terdapat topik-topik yang menyinggung kelengkapan fitur serta banyaknya diskon dan promo, sedangkan pada kelas sentimen negatif, terdapat topik yang berhubungan dengan fitur refund dan produk paylater. Dengan diimplementasikannya model tersebut, diharapkan PT Traveloka dapat memilah-milah ulasan ke dalam kelas sentimen positif dan negatif dengan cepat dan akurat, serta dapat dengan cepat mengetahui daftar topik-topik yang paling banyak dibicarakan oleh penggunanya.

---

PT Traveloka Indonesia is one of the biggest Online Travel Agents in Southeast Asia, which prioritizes customer satisfaction as the company's competitive advantage. However, there is currently a decrease in customer satisfaction scores and numbers of active users. Therefore, it is necessary to take steps such as innovating or improving features to restore customer satisfaction scores and active users. On the Traveloka Android application, the number of reviews reached 700 thousand in the last two years, where the Android platform is the platform that has the most significant number of Traveloka users compared to other platforms. Nonetheless, Traveloka is still sorting through negative and positive reviews manually and manually searching for the most discussed topics, so it takes a long time and tends to be inaccurate. This lengthy process made customer reviews are yet to be effectively used for formulating innovations or finding existing features to improve, so they are yet to help increase customer satisfaction and the number of active users of the application. Therefore, this research proposes a model to categorize sentiments and group topics that often arise from all customer reviews. The Naïve Bayes, Support Vector Machine (SVM), and Logistic Regression algorithm are used to create a model that can classify the sentiment of each review into a positive class or a negative class. In addition, the topic modeling process for each class is carried out using the Latent Dirichlet Allocation (LDA) algorithm. The results show that the best algorithm for classifying is SVM, with an average f1-score of 0.98318, and the optimal number of topics for positive sentiment is 16, and the optimal number of topics for negative sentiment is 12. There are topics about the completeness of features and the number of discounts and promos in the positive sentiment class, while in the negative sentiment class, there are topics related to the refund feature and pay later product. With the implementation of this model, it is hoped that PT Traveloka can sort reviews into positive and negative sentiment classes quickly and accurately and quickly find out the list of topics that users most discuss."

"

Hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari aset tak berwujud telah muncul sebagai kelas aset terkemuka. Nilai perusahaan utamanya terdiri dari aset tidak berwujud. Paten, merek, dan hak cipta, serta hak kekayaan intelektual lainnya adalah kekuatan pendorong utama sebagian besar perusahaan. Karena meningkatnya nilai hak kekayaan intelektual, ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti untuk mendapatkan pembiayaan, aset debitur jika terjadi kepailitan dan banyak tujuan keuangan lainnya. Namun, untuk memenuhi tujuan keuangannya, hak kekayaan intelektual harus dapat dinilai secara ekonomi. Penilaian hak kekayaan intelektual dapat dilakukan oleh penilai publik atau penilai yang ditunjuk pemerintah yang dilakukan di Singapura dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri belum memiliki peraturan khusus tentang bagaimana melakukan penilaian hak kekayaan intelektual serta Lembaga khusus untuk menilai hak kekayaan intelektual . Studi ini akan membahas peraturan tentang penilaian hak kekayaan intelektual di Indonesia dengan membandingkan peraturan serupa di Amerika Serikat dan Singapura. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan contoh kasus.

 

 

Kata kunci: Penilaian, Hak Kekayaan Intelektual, Aset Tak Berwujud, Penilai Publik

 

 

---

Intellectual property rights as the subset of intangible assets have emerged as the leading asset class. Businesses mainly derive their value from intangible assets. Varying from patents, brands, and copyrights, intellectual property rights is the main driving force of most companies. Because of the growing value of  intellectual property rights, it can be used for various purposes such as to secure financing, debtor’s assets in the event of bankruptcy, and many financial related purposes. However, in order to serve its financial purposes, intellectual property rights must be able to be valued economically. The valuation of intellectual property rights can be conducted by public appraisers or government-appointed appraisers which is conducted in Singapore and the the United States. Indonesia does not yet have a specific regulation on how to conduct the valuation of intellectual property rights. This study will discuss the regulation concerning the valuation of intellectual property rights in Indonesia by comparing the similar regulation in the United States and Singapore. In addition, this study also includes case examples.

 

 

Keywords: Valuation, Intellectual Property Rights, Intangible Assets, Public Appraiser

 

"

"[ABSTRAKPerkembangan penggunaan telepon selular atau perangkat mobile telah membuatbanyak inovasi yang memanfaatkan fenomena tersebut. PT. KAI pada 4September 2014 memperkenalkan inovasi mereka di bidang teknologi yaitupembelian tiket melalui aplikasi mobile yaitu KAI Access. KAI Access telahsecara aktif digunakan oleh 250.000 orang. Penelitian ini dilakukan untukmengetahui hubungan karakteristik inovasi terhadap tahap konfirmasi dalamproses adopsi inovasi sehingga pengguna aplikasi KAI Access tersebutmemutuskan untuk melanjutkan penggunaan ataupun menghentikan adopsinya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untukmengetahui persepsi yang dirasakan pengguna dalam mengadopsi inovasi KAIAccess tersebut. Dari hasil penelitian, karakteristik inovasi masih memilikihubungan yang kuat dan signifikan terhadap pengguna KAI Access dalammemutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan penggunaan walaupun tidakseluruh karakteristik tersebut memiliki hubungan yang kuat. Dimensi keuntunganrelatif dan kompleksitas adalah karakteristik yang memiliki hubungan kuat dansignifikan terhadap keputusan melanjutkan atau menghentikan adopsi.

---

ABSTRACTThe development of the mobile phone or mobile device usage has made manyinnovations that take advantages from this phenomenon. On 4 September 2014,PT. KAI introduced a new innovation on online ticket purchasing through amobile application called KAI Access. Since its introduction, the application hasbeen actively used by around 250,000 users. This study was carried out toexamine the relationship of innovation characteristics up to the confirmationstage within the innovation adoption process, and the decision made by users tocontinue or discontinue using the application. A quantitative study was employed,by using web-based survey to the population of users provided by PT. KAI. Thestudy finds that characteristics of innovation still become strong and significantfactors which determine users' decision to continue/discontinue using theapplication, though not all characteristics have similar influence. Among thesignificant factors, relative advantage and complexity dimensions are thestrongest and most significant factors determining users' decision to continue theadoption., The development of the mobile phone or mobile device usage has made manyinnovations that take advantages from this phenomenon. On 4 September 2014,PT. KAI introduced a new innovation on online ticket purchasing through amobile application called KAI Access. Since its introduction, the application hasbeen actively used by around 250,000 users. This study was carried out toexamine the relationship of innovation characteristics up to the confirmationstage within the innovation adoption process, and the decision made by users tocontinue or discontinue using the application. A quantitative study was employed,by using web-based survey to the population of users provided by PT. KAI. Thestudy finds that characteristics of innovation still become strong and significantfactors which determine users' decision to continue/discontinue using theapplication, though not all characteristics have similar influence. Among thesignificant factors, relative advantage and complexity dimensions are thestrongest and most significant factors determining users' decision to continue theadoption.]"

"ABSTRAKOtomasi administrasi hak kekayaan intelektual telah dimulai sejak tahun 1990 dengan adanya pembuatan rencana induk sistem informasi manajemen hak cipta, paten, dan merek. Berdasarkan rencana induk tersebut, otomasi dimulai dengan studi kelayakan pengembangan sistem administrasi paten, sistem administrasi merek, dan sistem administrasi hak cipta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi efektivitas dari otomasi administrasi hak kekayaan intelektual. Lebih lanjut persepsi efektifitas yang dianaiisis termasuk distnbusi dan frekuensinya terhadap otomasi yang telah dibangun dengan mengumpulkan data responden dari internal Ditlen HKI rnelalui pengambilan sampel secara purposifHasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat persepsi efektifitas otomasi administrasi DitJen HKI berdasarkan siklus pengembangan sistem dari yang tertinggi sampai terendah adalah dimensi investigasi sistem (mean score = -1,300), dimensi desain sistem (mean score = -1,380), dimensi analisis sistem (mean score = -1,513), dimensi pemeliharaan sistem (mean score = -1,670), dan climensi implementasi sisteni (mean score = -1,951) secara berturutturut. Dimensi implementasi sistem yang memiliki mean score terendah terutama terletak pada variabel pengembangan perangkat lunak dengan indikator pengembangan aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,990), pelaksanaan evaluasi setiap modul aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,058), dan pelaksanaan validasi data (mean score = -2,000).Dari analisis distribusi dan frekuensi diperoleh rata-rata persentase persepsi efektifitas otomasi adalah sekitar 21% responden menyatakan baik dan sekitar 79% responden menyatakan tidak baik. Dari rata-rata persepsi efektifitas tersebut lebih jauh diketahui bahwa untuk pengembangan aplikasi perangkat lunak hanya sekitar 8% responden menyatakan baik sedangkan sisanya menyatakan tidak baik.

---

ABSTRACT

Intellectual property administration automation was started since 1990 with the established of the master plan (blue print) management information system of copyrights, patent, and trademark. According to the master plan, automation was started with feasibility study in the system development of patent administration, trademark administration, and copyrights administration.

Focus of this study is the analysis of effectivities perception of intellectual property administration automation_ Further, the effectivities perception were analyzed included its distribution and frequency to the automation that have established, which is by collecting the answering from internal Directorate General of Intellectual Property via questionnaire with purposive sampling.

The study result are disclosed that the level of effectivities perception of intellectual property administration automation in the Directorate General of Intellectual Property based on the system development cycle as follows: system investigation have mean score -1,300 is the most effective, in addition system design (mean score= -1,380), system analysis (mean score = -1,513), system maintenance .(mean score = -1,670), and system implementation (mean score = -1,951), respectively. System implementation is the Iowest effectivities, particularly in the variable indicator of the software application development (mean score = -1,990), evaluation of each software application module (mean score = -1,058), and data validation (mean score = -2,000).

The result of distribution and frequency analysis are average presentation of effectivities perception of automation about 21% respondent give good respond (positive) and around 79% respondent give negative respond. In the system implementation, software application development is the lowest effectivities perception that is only 8% respondent give positive respond and others are give negative respond."

"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang mengatur tentang pemberian dan perlindungan hak kepada seseorang atas karya yang diciptakannya, di mana HKI terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berkaitan dengan hak ekonomi tersebut, pemegang HKI dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Akan tetapi saat ini, setidaknya terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi pemegang HKI untuk dapat memanfaatkan hak yang dimilikinya tersebut. Kendala yang pertama adalah tidak adanya acuan dalam melakukan valuasi nilai HKI. Sedangkan, kendala kedua yang dihadapi pemegang HKI adalah tidak adanya wadah yang memfasilitasi pemegang HKI untuk menawarkan haknya guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya bursa HKI dapat menjadi solusi, baik terhadap permasalahan valuasi nilai HKI maupun sebagai fasilitas bagi pemegang HKI dan peminatnya untuk bertemu. Untuk dapat mewujudkan bursa HKI di Indonesia, maka diperlukan suatu skema peraturan yang sistematis dan terukur. Sehingga bursa HKI yang tercipta dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyarankan bentuk peraturan yang mengatur tentang bursa HKI dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tersebut, dapat diatur mengenai frasa-frasa yang akan dipergunakan di dalam bursa HKI, tata cara pembentukan bursa HKI, mekanisme perdagangan, bentuk pengawasan transaksi bursa HKI serta pemberian sanksi terhadap peraturan tersebut.

---

Intellectual Property Rights (IPR) is a concept that regulates the granting and protection of rights to someone for the work he created, in which IPR consists of moral rights and economic rights. In connection with these economic rights, IPR holders can use their rights to benefit economically. However, at present, there are at least 2 (two) obstacles faced by IPR holders to be able to take advantage of the rights they have. The first obstacle is the lack of reference in valuing IPR values. Meanwhile, the second obstacle faced by IPR holders is the absence of a container that facilitates IPR holders to offer their rights to obtain economic benefits. To answer this problem, this study uses normative juridical methods, namely by examining library materials which are secondary data. This study uses the Theory of Legal Protection and Theory of Formation of Legislation. The results of this study are the formation of IPR exchanges can be a solution, both to the problem of valuation of IPR values ​​and as a facility for IPR holders and interested people to meet. To be able to realize the IPR exchange in Indonesia, a systematic and measurable regulatory scheme is needed. So that the IPR exchanges created can run optimally. Therefore, in this study the authors suggest the form of regulations governing IPR exchanges can be in the form of Government Regulations (PP). In this PP, it can be regulated regarding the phrases to be used in the IPR exchange, the procedures for the establishment of IPR exchanges, trade mechanisms, forms of supervision of IPR exchange transactions and sanctions against the regulation."

"ABSTRAKMovie piracy has become an epidemic in India, despite that the intellectual property rights have been enforced. Therefore, this study aims to analyze the extent to which movie piracy impacted the Indian motion picture industry and the role intellectual property rights play. Literature review is used to achieve the aim of this study. To conclude, movie piracy has socio economic impacts on income, employment, and innovation and growth of the Indian motion picture industry. Furthermore, the Indian intellectual property right has a role on giving rights and protection to the right holders, however the enforcement is deemed weak and hence, the function is not optimized. This implies, that the government and law enforcer should improve its enforcement mechanism and the businesses in the Indian motion picture industry should adjust its business model to adapt to this situation.

---

ABSTRAKPembajakan film telah tumbuh menjadi epidemi di India meskipun hak kekayaan intelektual telah ditegakkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembajakan film berdampak pada industri perfilman India dan apakah peranan yang dipegang oleh hak kekayaan intelektual di India menyangkut hal tersebut. Dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan literature review. Untuk menyimpulkan, pembajakan film memiliki dampak sosial-ekonomi pada pendapatan, pekerjaan, dan inovasi dan pertumbuhan industri film India. Selain itu, hak kekayaan intelektual India memiliki peran untuk memberikan hak dan perlindungan kepada pemegang hak, namun penegakannya sejauh ini masih dianggap lemah dan karenanya, fungsi ini tidak bisa dicapai dengan optimal. Ini berarti, bahwa pemerintah dan hukum penegak harus meningkatkan mekanisme penegakan hak kekayaan intelektual dan untuk oknum-oknum di industri perfilman India harus menyesuaikan model bisnis mereka untuk beradaptasi dengan situasi ini. "