Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebakaran Hutan dan Lahan Karhutla pada tahun 2015 di Indonesia menyebabkan kerugian yang berdampak masif. Gambut sebagai ekosistem yang menyimpan cadangan karbon banyak terdegradasi akibat peristiwa ini. Masifnya dampak dari peristiwa ini mendorong Presiden Indonesia untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No.71 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga mengeluarkan paket peraturan pemulihan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017, P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017. Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri ini adalah terjadinya pembagian zonasi fungsi ekosistem gambut yang juga berdampak pada penanggung jawab usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan maka timbul kewajiban bagi penanggung jawab usaha maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kegiatan pemulihan ekosistem gambut baik di lahan konsesi maupun di luar lahan konsesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Regulasi yang mewadahi pemulihan Ekosistem Gambut menyebabkan timbulnya kewajiban bagi penanggung jawab usaha untuk melakukan pemulihan bila terjadi kerusakan dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut serta penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus merevisi Rencana Kerja Usaha RKU dan dokumen perencanaan lainnya untuk disesuaikan dengan regulasi-regulasi ini serta dimungkinkannya diberikan lahan pengganti land swap dari Pemerintah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 40 areal kerjanya terdapat lahan dengan fungsi lindung. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah segera merevisi dan/atau menerbitkan paket kebijakan baru yang mewadahi pengaturan mengenai lahan pengganti land swap untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mematuhi paket kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan yang mewadahi lahan pengganti land swap maka dapat memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha yang telah mematuhi regulasi-regulasi yang mewadahi pemulihan ekosistem gambut dan telah mengajukan permintaan untuk meminta lahan pengganti land swap.

---

ABSTRACTForest and Land Fires Karhutla in 2015 in Indonesia caused massive impact losses. Peat as an ecosystem that stores carbon stocks is degraded by this event. The massive impact of this incident prompted the President of Indonesia to establish the Government Regulation on the Management and Protection of Peat Ecosystems as stipulated in Government Regulation No.71 of 2014 that has been enhanced by PP. 57 of 2016 on the Protection and Management of Peat Ecosystems. The President also issued Presidential Decree No.1 of 2016 on Peat Restoration Agency. The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia also issued a regulation on the restoration of Peat Ecosystem as stipulated in Ministerial Regulation Number P.14 MENLHK SETJEN KUM.1 2017, P.15 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017, P.16 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017 and P.17 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017. As a result of the issuance of this Ministerial Regulation is the occurrence of zoning of the function of peat ecosystem which also affects the party in charge of the business. Based on the Ministerial Regulation issued, there are some obligations for the responsible party of the business as well as other stakeholders to carry out the recovery activities of the peat ecosystem either in the concession area or outside the concession. The method used in this research is the normative juridical approach, and is descriptive. Regulations that facilitate the restoration of the Peat Ecosystem cause the obligation for the party responsible for the recovery effort in case of damage in the activities of the utilization of the peat ecosystem as well as the party responsible for the business andlor activity should revise the Business Plan RKU and other planning documents to be adjusted to the regulations and it is possible to provide land swap from the Government for the party responsible for the business and or activity which 40 of the working area there is land with the function of the protection. Therefore, it is expected that the Government will immediately revise and or issue a new policy package that accommodates the arrangement of land swaps to avoid legal uncertainty for the party responsible for the business andlor activities that has complied with the policy package of the Ministry of Environment and Forestry. It is expected that with the issuance of a Regulation that accommodates the land swap, it can provide legal certainty for the business responsible person who has complied with regulations that embrace the restoration of peat ecosystem and has made a request to ask for land swap."

"ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia telah menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara besar-besaran. Pemulihan yang terkontaminasi atau rusakakibat dari peristiwa tersebut perlu dilakukan agar lingkungan dapat berfungsi seperti seharusnya. Namun, restorasi lingkungan ini tidak mudah untuk selesai. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah menerapkan sistem kompensasi lingkungan di lahan gambut menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksana. Undang-undang dan peraturan ini telah mengatur berbagai metode untuk mengumpulkan dana restorasi lingkungan, tetapi Hingga saat ini, penghimpunan dana untuk pemulihan lingkungan masih sangat minim bergantung pada tanggung jawab perdata. Namun, dana ini sulit untuk dikumpulkan karena jumlah besar dan proses pengadilan yang memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memberikan alternatif pembiayaan pemulihan lingkungan melalui penerapan Risk Sharing Agreement. risikoSharing Agreement menawarkan mekanisme pembiayaan melalui sistem pool antara pelaku usaha dan pembayaran iuran yang dapat dilakukan secara ex ante bahkan ex post, serta pengawasan bersama antar anggotanya bisa diminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan. Dengan mekanisme Risk Sharing Kesepakatan yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi alternatif baru bagimenyediakan dana pemulihan lingkungan. Terutama di industri perkebunan plantation sawit yang selama ini menjadi pihak yang dianggap penyebabnya kebakaran hutan dan lahan. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif.

---

ABSTRACTForest and peatland fires in Indonesia have caused massive environmental pollution and destruction. Contaminated or damaged recoveryconsequences of these events need to be done so that the environment can function as it should. However, this environmental restoration is not easy to complete. To address this problem, Indonesia has implemented an environmental compensation system on peatlands according to Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and implementing regulations. These laws and regulations have regulated various methods for collecting environmental restoration funds, but To date, the collection of funds for environmental restoration is still very minimal depending on civil liability. However, these funds are difficult to collect due to the large amounts and lengthy litigation processes. Therefore, this study intends to provide an alternative financing for environmental recovery through the application of a Risk Sharing Agreement. riskThe Sharing Agreement offers a financing mechanism through a pool system between business actors and payment of contributions that can be made ex ante and even ex post, as well as joint supervision between members to minimize the risk of forest and land fires. With the Risk Sharing mechanism, the agreement offered is expected to be a new alternative forprovide environmental restoration funds. Especially in the oil palm plantation industry, which has been considered the cause of forest and land fires. The research method in this paper is juridical-normative with a conceptual and comparative approach."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang implementasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam konsistensi penerapan ISPO sebagai upaya pengurangan ancaman deforestasi dan kerusakan lahan gambut. Namun, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun penerapannya, ISPO belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post-positivis dan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISPO dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya komunikasi, terbatasnya sumber daya yang diperlukan, perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan, dan lemahnya koordinasi. Belum tercapainya target dan permasalahan lingkungan yang hendak diselesaikan juga disebabkan karena ISPO tidak disusun dengan baik (bad policy). Selain itu, penegakan hukum yang masih lemah juga turut mewarnai kegagalan penerapan ISPO.

---

ABSTRACTThis thesis aims to reveal some factors affecting the consistency of ISPO implementation in order to reduce the deforestation threat and peatland destruction. However, during 3 years of implementation, ISPO has not run as expected yet. This research used post postivist paradigm and descriptive design.The results indicates that the implementation of ISPO is greatly influenced by several factors, such as lack of communication and necessary resources, perception differences among stakeholders, and lack of coordination. Poorly designed ISPO (bad policy) has also made the stakeholder fail in reaching the target in solving environmental problems. In addition, lack of law enforcement also shares its contribution to the ISPO implementation failure."

"Orangutan (Pongo pygmaeus wurmbii) merupakan Primata endemik Kalimantan Tengah yang memiliki kecerdasan dan keterampilan khususnya dalam membuat sarang sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan, dan kondisi habitat. Orangutan tergolong dalam kategori Critically Endangered (CR) berdasarkan kriteria IUCN, karena tingginya ancaman yang menyebabkan populasinya yang terus menurun setiap tahunnya. Sebagian besar penurunan populasi orangutan disebabkan oleh perburuan serta degradasi hutan akibat kebakaran dan perluasan perkebunan kelapa sawit. Salah satu habitat orangutan di Kalimantan berada di hutan Desa Perigi, Mendawai, Katingan, Kalimantan Tengah. Habitat satwa tersebut mengalami isolasi akibat perluasan perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya, penelitian mengenai populasi dan karakteristik sarang orangutan di hutan Desa Perigi belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis populasi dan karakteristik sarang orangutan di hutan Desa Perigi untuk mendukung upaya restorasi ekosistem dan meningkatkan harmonisasi antara kelangsungan hidup orangutan dengan masyarakat Desa Perigi. Pengamatan dan pengumpulan data di lapangan dilakukan selama dua pekan dengan menggunakan metode transek garis dan survei aerial pada tiga jalur transek. Karakteristik sarang orangutan yang diamati meliputi kelas ketahanan sarang, tipe posisi dan tinggi sarang, spesies pohon sarang, keliling (cBH) pohon sarang, tinggi pohon sarang, dan tipe kanopi pohon lokasi sarang. Berdasarkan pemetaan sarang, terdapat 83 sarang orangutan dengan estimasi kerapatan sarang menggunakan metode King sebesar 1.197,6 sarang/km2. Nilai tersebut kemudian diolah sehingga didapat estimasi kepadatan populasi orangutan sebesar 4,5 individu/km2. Penelitian ini menemukan beragam karakteristik sarang yang mengindikasikan bahwa preferensi karakteristik sarang tidak hanya dipengaruhi oleh dominansi suatu spesies atau tipe pohon sarang tertentu, melainkan dipengaruhi struktur pohon sarang yang tersedia, ketersediaan pohon pakan, keberadaan satwa lain, dan kondisi habitat tempat orangutan tersebut tinggal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun wilayahnya terisolasi dan mengalami kerusakan akibat kebakaran dan banjir, hutan Desa Perigi jika dikelola dengan baik masih berpotensi untuk menyediakan kebutuhan dan mendukung pergerakan orangutan.

---

Orangutan (Pongo pygmaeus wurmbii) is an endemic subspecies of great ape in Central Kalimantan. It is classified as Critically Endangered (CR) according to IUCN due to high level of threats leading to decreasing population number. The population decline is caused by hunts and forest degradation due to fires and expansion of oil palm plantations. One of the orangutan habitats in Kalimantan is in the forest of Perigi Village, Mendawai, Katingan, Central Kalimantan. This habitat has increasingly become isolated due to the expansion of oil palm plantations in the nearby areas. The research on the population and nest characteristic of orangutan in Perigi Village forest had never been conducted previously. This research aimed at understanding the population condition especially nest characteristic of the orangutan in Perigi Village forest. This study is expected to contribute in the ecosystem restoration and promote harmony between the life of the orangutan and the people of Perigi Village. Data were collected using aerial survey and line transects method. Orangutan nest characteristics observed and noted included nest resistence class, nest position and height on its tree, species of nest tree, circumference (cBH) and height of nest tree, and canopy type of the nest tree. Based on the nest mapping, there were 83 orangutan nests which then processed using the King’s method to obtain the estimation of nest density is 1.197,6 nests/km2. The nest density value then processed to obtain an estimated orangutan density of 4,5 individuals/km2. Based on the analysis of nest characteristics, there are various nest characteristics which indicate that the nest characteristics are not only influenced by a dominant species or type of nest tree, instead they are influenced by the structure of available nest trees, available feeding trees, the presence of other animals, and the conditions of the Perigi Village forest itself. These results show that even though the area is isolated and damaged by fires and floods, the Perigi Village forest is still has the potential to provide and support the needs of orangutan."

"ABSTRAKIndonesia telah menyatakan keikutsertaannya dalam perjanjian iklim, Persetujuan Paris atau Paris Agreement, dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Dalam pelaksanaanya, Persetujuan Paris memberikan kewajiban bagi negara-negara pesertanya untuk membentuk kontribusi nasional yang disebut dengan Nationally Determined Contribution (NDC), dimana didalamnya terdapat target yang hendak dicapai dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan kondisi domestik negara-negara peserta. Tentunya, setiap negara memiliki prioritas yang berbeda dalam upaya mengurangi emisi GRK, termasuk Indonesia. Bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia menjadi pertimbangan pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan restorasi hutan dan lahan gambut di dalam NDC yang telah disampaikan Indonesia kepada UNFCCC pada tahun 2016. Dalam NDC tersebut, Indonesia ditargetkan dapat merestorasi gambut di Indonesia sebesar 2 (dua) juta hektar pada tahun 2030. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai pelaksana kegiatan restorasi gambut yang terfokus pada tujuh provinsi prioritas. Pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia oleh BRG diharapkan mampu mencapai target NDC Indonesia sebagai komitmen Indonesia dalam menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim, dengan adanya kerjasama dengan masyarakat dan sektor privat, dan institusi pemerintah lainnya maupun lembaga non-pemerintah, serta adanya konsistensi dalam menerapkan prinsip iktikad baik dan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional lainnya.

---

ABSTRACTIndonesia has stated its participation in one of the Climate Agreement, namely Paris Agreement, in the context of reducing GHG emission. In its implementation, Paris Agreement provides obligations for the Parties to conduct a Nationally Determined Contribution (NDC), in which there are targets to be achieved in an effort to reduce GHG emissions, in accordance with the domestic conditions of the participating countries. Undoubtedly, each state has different priorities in efforts to reduce GHG emissions, including Indonesia. Natural disasters such as forest and peatland fires that often occur in Indonesia are considered by the government to prioritize forest and peatland restoration in Indonesias Nationally Determined Contribution, that has been submitted to the UNFCCC in 2016. Based on the NDC, Indonesia is targeted two million hectares of peatland to be restored by 2030. In 2016, President Joko Widodo established the Peatland Restoration Agency (BRG) as the main executor of peatland restoration that focused in seven priority provinces. The implementation of peatland restoration in Indonesia by BRG is expected to be able to achieve Indonesias NDC target, as Indonesias commitment towards a low emissions and climate resilient future, through the cooperation with the societies and private sectors, along with other governmental institutions and non-governmental organizations, and also the consistency of implementing good faith and other principles applied in the international environmental law. "

"Tesis ini menganalisis dua asas yang sama-sama memiliki kepentingan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terkait dengan kegiatan usaha Hutan Tanaman Industri di Indonesia yaitu asas pencegahan dan asas non retroaktif dengan menggunakan teori pembobotan terhadap asas dari Ronald Dworkin. Dalam teori ini, asas yang memiliki bobot kepentingan yang lebih kuat akan mengabaikan asas yang bobotnya lebih lemah. Namun tidak berarti ada asas yang benar atau asas yang salah, kedua asas ini tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas pencegahan dalam kasus ini memiliki bobot kepentingan yang lebih besar daripada asas non retroaktif sehingga kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terkait Hutan Tanaman Industri di Indonesia telah tepat. Untuk meminimalisir kerugian bagi bagi pihak yang terimbas dari dikalahkannya asas non retroaktif, maka penting untuk dilakukan upaya penyeimbangan balancing . Namun hasil pembobotan dari asas-asas tersebut tidak dapat diterapkan secara sama dalam semua kasus, Oleh karena itu, jika asas-asas yang digunakan tersebut muncul dalam kasus yang lain, maka asas-asas tersebut kembali memiliki bobot yang sama.

---

This thesis analyzes two principles which both have interest in peat ecosystem protection and management policies related to Industrial Forest Plantation business activity in Indonesia, namely prevention principle and non retroactive principle by using the weighting theory from Ronald Dworkin. In this theory, principles that have stronger weight of importance will ignore principles that are weaker in weight. But it does not mean that there is a right principle or a wrong principle, both of these principles are remain recognized as part of the legal system. Data collection methods are carried out by literature study. The result of this study indicates that the precautionary principle in this case has a greater importance than non retroactive principles, so that government policies in peat ecosystem protection and management policies related to Industrial Forest Plantation business activity in Indonesia are appropriate. Making a balancing effort for those who affected by the defeat of the non retroactive principle is important to minimize their losses. The weighting of these principles cannot be applied equally in all cases. Therefore, if these principles appear in other cases, then the principles return to have the same weight."

"ABSTRAKLahan gambut di Kabupaten Nagan Raya telah beralih fungsi dari Hutan Rawa Gambut Tripa menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi lahan semakin terdegradasi menuju kerusakan saat pengelolaan dan pemanfaatan tidak dilaksanakan dengan baik. Perlu upaya perbaikan lahan gambut, salah satunya dengan revegetasi. Untuk mencapai upaya tersebut harus diketahui terlebih dahulu model revegetasi yang tepat, komponen revegetasi yang dibutuhkan, dan nilai ekonomi pelaksanaan upaya revegetasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran (mixed methods). Teori hutan berkelanjutan akan digunakan untuk dampak dari upaya revegetasi. Hasil yang didapat adalah model revegetasi berupa agroforestri dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan upaya revegetasi lahan gambut sebesar Rp. 225,25 miliar dan biaya tertinggi adlah sebesar Rp. 275,29 miliar. Proyeksi selama 10 (sepuluh) tahun setelah penanaman, upaya revegetasi berdampak terhadap aspek lingkungan yang mencakup pada ketersediaan cadangan karbon, penyerapan karbon, penghasil oksigen, dan ketersediaan air. Dampak terhadap aspek ekonomi,berupa nilai cadangan karbon, produk hutan non-kayu, penghasil oksigen, ketersediaan air, nilai atas dasar penggunaan, nilai kayu, penyerap karbon, nilai pencegah banjir, dan nilai keanekaragam hayati. Dampak terhadap aspek sosial berupa penyerapan tenaga kerja dan sebanyak 1400 orang akan menerima pendidikan dan pelatihan guna peningkatan pengetahuan dan keterampilan terhadap upaya revegetasi.

---

ABSTRACT

The function of peatland in Nagan Raya District has been changed as the Tripa Peatland Forest has been changed to a palm oil plantation. The land condition has been degraded as its management and utilization has not been well implemented. One type of the peatland restoration is revegetation. To be able to apply a proper revegetation process, an appropriate revegetation model should be developed to calculate the implementation cost. This study used a qualitative approach with mixed methods. Theory on sustainable forestry is used to measure the impact of revegetation effort. The result of this study shows that appropriate revegetation model for study area is agroforestry model and the lowest cost needed for revegetation process in the peatland is Rp225,25 billion and the highest cost is Rp275,29 billion. The ten-year projection after revegetation process shows that this revegetation process has certain impacts on environmental aspects, which are: carbon storage, carbon absorption, carbon producer, and water supply. Impacts on economic aspect are: value of carbon storage, non-timber products of the forest, oxygen producer, water supply, value on basic utilization, value of timber, carbon absorption, the value of flood mitigation, and the value of biodiversity. Impacts on social aspect are: employment opportunity and a total of 1400 people will be trained improving their knowledge and skill on revegetation process."