Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai cryptocurrency yang muncul pada abad ke-21 sebagai bentuk uang dan sistem keuangan baru yang akan dibedah melalui pemikiran F.A Hayek. Tulisan ini akan mengantarkan pembaca pada pemahaman bahwa cryptocurrency merupakan bentuk afirmasi dari konsep denasionalisasi uang F.A Hayek sebagai bentuk kontradiktif dari konsep uang dan sistem keuangan yang sedang berlangsung saat ini. Penelitian ini menolak gagasan terkait uang yang ditarik kedalam konteks kekuasaan negara atau pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang berhak menentukan dan melegalisasikan apa itu uang dan bagaimana sistem keuangan dapat bekerja. Sebagai bentuk oposisi dari gagasan tersebut, skripsi ini berupaya mendemonstrasikan ketidakmapanan konsep uang dan sistem keuangan tersebut, melakukan redefinisi, serta menunjukan peran uang yang tidak hanya berperan sebagai medium pertukaran. Upaya ini akan ditempuh melalui pembedahan konsep tatanan spontan sebagai mekanisme dan gagasan yang memahami uang sebagai bagian dari kebebasan individu dan mampu hadir dalam sistem kompetitif sebagai bagian dari sistem ekonomi liberal.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses cryptocurrency that emerged in the 21st century as a new form of money and a new financial system which is described by F. A Hayek thoughts. This paper will lead the reader to the understand that cryptocurrency is a form of affirmation for the concept of denationalisation of money from F. A Hayek thoughts as a opposition of current concept of money and financial system. This research refutes money related ideas drawn into the context of political power or government involvement as the only institution that has the right to determine and legalize what is money and how the financial system work. As a form of opposition to this idea, this paper attempts to demonstrate the lack of current concepts of money and the financial system, to redefine, and to show the role of money that not only acts as a medium of exchange. This effort will be pursued through the analysis concept of spontaneous order as mechanisms and ideas that understand money as part of individual freedom and able to be present in the competitive system as part of the liberal economic system."

"

Berkembangnya cryptocurrency atau mata uang kripto yang menggunakan teknologi kriptografi merupakan suatu inovasi termutakhir di bidang finansial. Eksistensi cryptocurrency memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan sebuah transaksi. Dengan menggunakan teknologi blockchain dan sistem peer-to-peer memungkinkan para penggunanya untuk bertransaksi secara anonim. Keunggulan yang dimiliki oleh cryptocurrency tersebut, sejalan dengan perkembangannya, membuat para pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk menciptakan metode pencucian uang yang baru. Oleh karena itu, Financial Action Task Force on Money Laundering selaku lembaga internasional yang mengembangkan kebijakan untuk memerangi pencucian uang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dirujuk oleh negara-negara dalam membuat kebijakan terkait dengan potensi kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency ini. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency dengan merekomendasikan negara-negara untuk merumuskan kebijakan dengan melakukan pendekatan Risk-Based Approach yang menciptakan kolaborasi secara proaktif dalam berbagi informasi mengenai risiko pencucian uang dalam sebuah ekosistem cryptocurrency. Hal demikian menimbulkan suatu pertanyaan besar apakah instrumen hukum pencucian uang yang ada di Indonesia sudah cukup dan relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan tersebut. Dengan demikian, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tipologi dan juga metodologi pencucian uang melalui cryptocurrency serta cara pencegahannya, yang nantinya dapat dijadikan rujukan bagi para regulator dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kejahatan pencucian uang pada sektor ini.

---

The development of cryptocurrency using cryptographic technology is the latest innovation in the financial sector. The existence of cryptocurrency provides various simplicities for its users in conducting a transaction. By using blockchain technology and peer-to-peer system, it allows its users to conduct transaction anonymously. The advantages of cryptocurrency are, in line with its development, making criminals use them to create new money laundering methods. Therefore, the Financial Action Task Force on Money Laundering as an international institution that develops policies to combat money laundering issues recommendations that can be referenced by any countries in making policies related to money laundering potential through cryptocurrency. The recommendation aims to minimize money laundering through cryptocurrency by recommending countries to formulate policies by adopting a Risk-Based Approach that creates proactive collaboration in sharing information about the risks of money laundering in a cryptocurrency ecosystem. This raises a big question whether the legal instruments of money laundering in Indonesia are sufficient and relevant in dealing with the development of these crimes. Thus, by using juridical-normative research methods, this research aims to explore the typology and methodology of money laundering through cryptocurrency and how to prevent it, which later can be used as a reference for regulator in making adjustments to the development of money laundering through this sector.

"

"Berkembangnya internet of things melahirkan ledakan inovasi di berbagai lini kehidupan, termasuk di bidang finansial yang menyebabkan penciptaan mata uang kripto atau cryptocurrency. Kehadiran mata uang kripto memberikan kemudahan transaksi bagi penggunanya. Pemanfaatan teknologi blockchain dan sistem peer-to-peer menghendaki para penggunanya untuk melakukan transaksi secara anonim. Non-Fungible Token merupakan aset digital yang lahir dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan dengan menggunakan mata uang kripto dalam transaksinya, serta dilengkapi dengan teknologi smart contract. Ekosistem yang demikian itu, menyebabkan para pelaku kejahatan memanfaatkannya sebagai sarana baru dalam aktivitas pencucian uang. Financial Action Task Force on Money Laundering, selaku badan internasional yang mengembangkan kebijakan anti pencucian uang, merekomendasikan langkah-langkah sebagai rujukan negara-negara dalam membuat kebijakan terkait dengan potensi kejahatan pencucian uang, termasuk melalui non-fungible token sebagai teknologi baru atau yang sedang berkembang. Rekomendasi yang memiliki tujuan untuk meminimalisasi kejahatan pencucian uang itu, dilakukan dengan langkah penerapan pendekatan berbasis risiko atau Risk-Based Approach yang menciptakan kolaborasi secara proaktif dalam bertukar informasi mengenai risiko pencucian uang dalam sebuah sektor. Selain itu, Public-Private Partnership Approach juga menjadi pendekatan yang perlu dilakukan antara Financial Unit Intelligence dengan pihak swasta sebagai penyedia layanan aset virtual sebagai upaya memperlancar arus pertukaran informasi mengenai para penggunanya. Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan apakah instrumen hukum pencucian uang yang ada di Indonesia sudah relevan dan memadai dalam menghadapi perkembangan kejahatan pencucian uang melalui teknologi baru atau yang sedang berkembang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tipologi dan metodologi pencucian uang melalui non-fungible token serta strategi pengaturannya sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di sektor ini sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan para regulator dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kejahatan pencucian uang pada sektor ini.

---

The development of the internet of things gave birth to an explosion of innovation in various lines of life, including in the financial sector which led to the creation of cryptocurrencies. The presence of cryptocurrency makes transactions easy for its users. The use of blockchain technology and peer-to-peer systems requires its users to make transactions anonymously. Non-Fungible Tokens are digital assets that were born by utilizing blockchain technology and using cryptocurrencies in transactions, and equipped with smart contract technology. Such an ecosystem causes criminals to use it as a new means of money laundering activities. The Financial Action Task Force on Money Laundering, an international body that develops anti-money laundering policies, recommends steps as a reference for countries in making policies related to potential money laundering crimes, including through non-fungible tokens as new or developing technologies. Recommendations that have the aim of minimizing money laundering crimes are carried out by implementing a Risk-Based Approach that creates collaboration proactively in exchanging risk information regarding money laundering in a sector. In addition, the Public-Private Partnership Approach is also an approach that needs to be taken between the Financial Intelligence Unit and the private sector as virtual service providers in an effort to expedite the flow of information about its users. This raises a question whether the legal instruments for money laundering in Indonesia are relevant and adequate in dealing with the development of money laundering crimes through new or developing technologies. By using the juridical-normative research method, this study aims to explore the typology and methodology of money laundering through non-fungible tokens as well as regulatory strategies as an effort to prevent and eradicate money laundering in this sector so that it is hoped that it can become a reference for regulators in making adjustments to the development of money laundering crimes in this sector."

"Dilihat dari perkembangan mata uang digital yang lahir oleh pencetus Wei Dai pada tahun 1998 hingga berkembang saat ini. Saat ini platform Tokocrypto yang telah secara resmi secara legalitas diawasi oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementrian Perdagangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pemilihan coin cryptocurrency yang digunakan pada aplikasi Tokocrypto dengan menggunakan metode AHP-TOPSIS. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembobotan didapatkan bahwa kriteria pertama yakni kapitalisasi pasar memiliki tingkat bobot yang paling tinggi dan alternatif yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya didapatkan bahwa alternatif A1 (bitcoin) memiliki bobot nilai yang terbesar dengan nilai 1 diikut dengan Ethereum (A9) dengan nilai 0,846 kemudian yang terakhir adalah Polygon (A2) dengan nilai 0,635.

---

Judging from the development of digital currency that was born by the originator of Wei Dai in 1998 until now. Currently, the Tokocrypto platform is officially supervised by the Ministry of Trade's Commodity Futures Supervisory Agency (Bappebti). The goal to be achieved in this study is to analyze the selection of cryptocurrency coins used in the Tokocrypto application using the AHP-TOPSIS method. Based on the results of the tests that have been carried out, it can be concluded that based on the weighting results, it was found that the first criterion, namely market capitalization, has the highest weight level and the alternative selected based on predetermined criteria found that alternative A1 (bitcoin) has the largest value weight with a value of 1 followed by Ethereum (A9) with a value of 0.846 then the last is Polygon (A2) with a value of 0.635."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influences, Facilitating Condition, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, dan Social Support terhadap intensi investor Indonesia dalam berinvestasi di Cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan jumlah responden mencapai 194 responden yang merupakan investor pasar modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori intention to invest in Cryptocurrency dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yaitu melalui nilai mean dan analisis statistik inferensial dengan metode regresi logistik untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Condition, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, dan Social Support berpengaruh terhadap intensi investor Indonesia dalam berinvestasi di Cryptocurrency. Faktor yang berpengaruh secara positif meliputi Performance Expectancy, Social Influences, Financial Literacy, Perceived Usefulness, dan Social Support. Sedangkan, faktor yang berpengaruh secara negatif yaitu Effort Expectancy, Facilitating Condition, dan Perceived Trust. Penelitian ini tergolong orisinil karena di Indonesia belum pernah ada yang membahas topik mengenai intensi investor Indonesia dalam berinvestasi di Cryptocurrency.

---

This study aims to analyze the effect of Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influences, Facilitating Conditions, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, and Social Support factors on the intensity of Indonesian investors in investing in Cryptocurrencies. This study uses a survey method with the number of respondents reaching 194 respondents who are investors in the Indonesian capital market. This study uses the theory of intention to invest in Cryptocurrencies by using statistical analysis techniques, namely through mean values and inferential statistical analysis with logistic regression methods to test the research hypotheses. The results of this study indicate that the factors of Performance Expectations, Effort Expectations, Social Influence, Facilitation Conditions, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, and Social Support affect the intensity of Indonesian investors in investing in Cryptocurrencies. Positively influencing factors include Performance Expectancy, Social Influences, Financial Literacy, Perceived Usefulness, and Social Support. Meanwhile, the factors that have a negative effect are Effort Expectancy, Facilitating Condition, and Perceived Trust. This research is classified as original because in Indonesia no one has ever discussed the topic of Indonesian investors' intentions in investing in Cryptocurrencies."

"[ABSTRAKTindakan penipuan seperti yang dilakukan oleh PT.GTIS memberikan peluang terjadinya tindakan penyamaran aset yang dilakukan oleh para pelaku. Hal ini dapat terjadi karena besarnya potensi aset yang didapatkan oleh pelaku disaat melakukan penipuan. Dalam karya akhir ini akan dibahas bagaimana proses dari tindakan penyamaran aset tersebut dilakukan oleh pelaku. Selain itu, juga dibahas faktor-faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Faktor-faktor tersebut akan dibahas menggunakan dua teori yaitu rational choice theory dan juga control balance theory. Dengan menggunakan kedua teori tersebut ditemukan bahwa faktor yang mendorong terjadinya penyamaran aset adalah pertimbangan dari pelaku yang melihat adanya keuntungan yang lebih besar ketika melakukan penyamaran terhadap aset hasil penipuan dan keserakahan dari pelaku sendiri. Selain itu, tindakan tersebut didorong oleh masalah perusahaan yang tidak lagi mampu untuk menjalankan bisnis dengan skema ponzi.

---

ABSTRACTFraud that committed by PT.GTIS give opportunities to cloaking the asset performed by perpetrator. Asset cloaking can be happen because of the assets acquired by the perpetrator when committing fraud is very potential. In this paper will discuss how the processes of the asset cloak performed by actors. In addition, it also discussed the factors that encourage actors to cloaking the assets acquired from fraud action. These factors will be discussed using rational choice theory and control balance theory. By using both theories, author found that the factors that contribute to cloaking the assets are the consideration of the perpetrator who looks for greater profits when hiding the assets and greediness of the perpetrator. Moreover, the assets cloaking are driven by the company's problems are no longer able to run the business with a ponzi scheme.;Fraud that committed by PT.GTIS give opportunities to cloaking the asset performed by perpetrator. Asset cloaking can be happen because of the assets acquired by the perpetrator when committing fraud is very potential. In this paper will discuss how the processes of the asset cloak performed by actors. In addition, it also discussed the factors that encourage actors to cloaking the assets acquired from fraud action. These factors will be discussed using rational choice theory and control balance theory. By using both theories, author found that the factors that contribute to cloaking the assets are the consideration of the perpetrator who looks for greater profits when hiding the assets and greediness of the perpetrator. Moreover, the assets cloaking are driven by the company's problems are no longer able to run the business with a ponzi scheme.;Fraud that committed by PT.GTIS give opportunities to cloaking the asset performed by perpetrator. Asset cloaking can be happen because of the assets acquired by the perpetrator when committing fraud is very potential. In this paper will discuss how the processes of the asset cloak performed by actors. In addition, it also discussed the factors that encourage actors to cloaking the assets acquired from fraud action. These factors will be discussed using rational choice theory and control balance theory. By using both theories, author found that the factors that contribute to cloaking the assets are the consideration of the perpetrator who looks for greater profits when hiding the assets and greediness of the perpetrator. Moreover, the assets cloaking are driven by the company's problems are no longer able to run the business with a ponzi scheme., Fraud that committed by PT.GTIS give opportunities to cloaking the asset performed by perpetrator. Asset cloaking can be happen because of the assets acquired by the perpetrator when committing fraud is very potential. In this paper will discuss how the processes of the asset cloak performed by actors. In addition, it also discussed the factors that encourage actors to cloaking the assets acquired from fraud action. These factors will be discussed using rational choice theory and control balance theory. By using both theories, author found that the factors that contribute to cloaking the assets are the consideration of the perpetrator who looks for greater profits when hiding the assets and greediness of the perpetrator. Moreover, the assets cloaking are driven by the company's problems are no longer able to run the business with a ponzi scheme.]"

"Tesis ini membahas kritik yang disampaikan oleh Friedrich August Hayek terhadap sosialisme yang mengancam semangat kebebasan ekonomi liberalisme klasik.Kebebasan merupakan instrument sentral untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik melalui adanya ruang bagi pribadi dan pengembangan individu. Segala bentuk koersi dan paksaan terhadap individu yang bukan merupakan semangat liberal perlu dipisahkan secara jelas sehingga tidak mengancam masyarakat kepada penyelewengan kekuasaan yang akan berujung pada totalitarianisme.

---

This thesis is to examine the critics delivered by Friedrich August Hayek to socialism which threaten the spirit of liberty held by classical liberalism economy. Liberty is the central instrument to reach better quality of living by ensuring private space and individual development. Any kind of coercion and forces to an individual which are not the essence of liberalism need to be separated clearly and distinctively in order to avoid the people to any abusive power that will ended to totalitarianism."

"ABSTRAKPenyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat ketersediaan dana public yang terbatas, pemerintah dituntut untuk mampu melakukan evaluasi terhadap setiap pilihan skema pembiayaan yang dimungkinkan untuk penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik, salah satunya dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU . Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh model pengelolaan layanan Transjakarta busway koridor 13 berdasarkan skema KPBU terhadap nilai kemanfaatan value for money dari APBD dan penilaian persepsi pemangku kepentingan stakeholder yang terkait terhadap skema KPBU untuk penyediaan layanan ini. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan skema pembiayaan KPBU berdasarkan pembayaran ketersediaan layanan availability payment , pemerintah dapat melakukan efisiensi penggunaan APBD sebesar 14,19 . Pemerintah harus menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat agar pelaksanaan KPBU ini dapat berjalan dengan baik.

---

ABSTRACTPublic transport infrastructure and services provision is key to sustained economic growth and development. Given the limited availability of public funds, the government is required to be able to evaluate any possible financing scheme options for the provision of public transport infrastructure and services, one of which is a public private partnership PPP . This research tries to analyze the effect of management model with PPP scheme for the provision of Transjakarta busway corridor 13 services to the value for money of public fund and related stakeholder perception on the scheme for the provision of this service. The analysis includes quantitative and qualitative analysis. The results obtained in this study is with the PPP scheme, based on availability payment, the government can make efficient use of the public fund of 14.19 . The government must prepare a strong legal and institutional framework for the implementation of this PPP scheme can run well."

"Tesis ini mempelajari hubungan antara imbal hasil, ketertarikan investor, dan sentimen investor pada tiga cryptocurrency terbesar, yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Ripple. Penelitian ini menggunakan media sosial (Stockwits) sebagai proxy untuk sentimen investor dan Google Trends sebagai proxy untuk ketertarikan investor. Untuk metodologi, digunakan kausalitas Granger, VAR, dan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kausalitas dua arah antara imbal hasil dan ketertarikan investor pada ketiga cryptocurrency, sementara kausalitas ini tidak ditemukan dalam sentimen investor. Selain itu, lagged dan contemporaneous dari ketertarikan investor mempengaruhi imbal hasil cryptocurrency secara positif . Hasil ini mendukung "price pressure hypothesis" atau "attention theory". Selain itu, walaupun lagged dari sentimen investor tidak dapat memprediksi imbal hasil cryptocurrency, sentimen investor berpengaruh terhadap contemporaneous imbal hasil cryptocurrency.

---

This thesis explores the relationship between return, investor attention, and investor sentiment in the three largest cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum, and Ripple. This study uses social media (Stockwits) to measure investor sentiment and Google Trends to measure investor attention. For the methodology, this study uses Granger causality, VAR, and linear regression. The results show that there is a bi-directional causality between return and investor attention in all three cryptocurrencies, while there is no causality in investor sentiment. Furthermore, the lagged and contemporaneous investor attention positively influence cryptocurrency return. This result supports the price pressure hypothesis or attention theory. In addition, while the lagged investor sentiment cannot predict cryptocurrency return, investor sentiment can influence contemporaneous cryptocurrency return."

"Termotivasi oleh isu-isu terkini pada akuntansi untuk cryptocurrency, makalah ini mencoba untuk membahas perkembangan cryptocurrency di Indonesia, bagaimana standar akuntansi saat ini dapat mengakomodasi cryptocurrency, bagaimana perlakuan akuntansi normatif cryptocurrency berdasarkan pendapat para ahli dan yang terakhir membahas isu dan tantangan terkait penerapan standar akuntansi untuk cryptocurrency. Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan oleh studi literatur dan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan cryptocurrency masih terbilang kecil dibandingkan aset lain dan di Indonesia cryptocurrency akan diregulasi oleh BAPPEBTI dimana cryptocurrency diperlakukan sebagai komoditas. Lalu standar akuntansi yang ada saat ini tidak mengakomodasi hakikat ekonomi cryptocurrency. Sifat ganda dari cryptocurrency sebagai alat tukar dan sebagai investasi mungkin menjadi faktor mengapa tidak ada standar akuntansi yang berlaku untuk aset unik ini. Selain itu dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi normatif adalah mengukurnya dengan nilai wajar melalui model pengukuran laba dan rugi FVTPL. Studi ini juga menemukan bahwa selain peran IASB yang berpengaruh dalam kegiatan standard-setting, peran pemerintah dalam menangani isu-isu terkait juga berdampak pada kegiatan pengaturan standar yang dilakukan oleh standard-setter.

---

Motivated by current issues in accounting for cryptocurrency, this paper tries to discuss the development of cryptocurrency in Indonesia, how current accounting standards can accommodate cryptocurrency, normative cryptocurrency accounting treatments based on expert opinions and discusses issues and challenges related to the application of accounting standards for cryptocurrency. Data for this study will be collected by literature studies and interviews.

It can be concluded that the use of cryptocurrency is still relatively small compared to other assets and in Indonesia cryptocurrency will be regulated by BAPPEBTI where cryptocurrency will be treated as a commodity. Then the current accounting standards do not accommodate the economic nature of cryptocurrency. The dual nature of cryptocurrency as a medium of exchange and as an investment may be the factor why there are no accounting standards applicable to this unique asset.

In addition, it can be concluded that the normative accounting treatment is to measure it with fair value through profit and loss measurement model FVTPL . The study also found that in addition to the influential IASB role in standard setting activities, the role of government in dealing with related issues also impacts on standard setting activities by standard setters."