Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi ekonomi-politik kontemporer bergulir. Realitas ekonomi politik kontemporer dianggap mengalami perubahan besar-besaran. Lebih tepatnya, realitas ekonomi-politik telah memasuki paradigma baru dimana informasi dan komunikasi menjadi variable sentral di dalamnya. Penelitian ini mengambil kasus freeware, suatu teknologi yang berakar dari penciptaan komputer dan internet di abad ke-20, untuk menjustifikasi bahwa realitas sosial-ekonomi-politik kontemporer bergulir seperti gambaran Antonio Negri dan Michael Hardt. Hal ini terkait dengan keberadaan kapitalisme postmodern yang berupa Empire, terjadinya produksi biopolitis sebagai corak produksi kontemporer, keberadaan immaterial labor, eksploitasi pada masyarakat secara menyeluruh di level global, hingga Multitude yang dianggap mampu melakukan perlawanan. Keseluruhan rangkaian fenomena tersebut dianggap terjustifikasi dengan keberadaan freeware. Freeware dianggap mengandung sendi-sendi kapitalisme postmodern, khususnya menyoal informatisasi dan komunikasi.

---

This research is trying to explain how the contemporary political economic reality works. The contemporary political economic reality is assumed to have been totally transformed. Specifically, political economic reality has turned into a new paradigm which information and communication become the central variable in it. This research takes freeware, a technology which rooted from the discovery of computer and internet on the 20th Century, to justify that the contemporary political social economic reality woks as how Antonio Negri and Michael Hardt explain it. This is related to the existence of postmodern capitalism which formed as Empire, the existence of biopolitical production as a form of contemporary production, the existence of immaterial labor, the exploitation which happened totally to the social reality on global level, also Multitude which was born internally and oppose the Empire itself. The totality of theat combination will be explained as justifiable to the exsistence of freeware. Freeware is justified containting those principle of poatmodern capitalism, especially when it comes to the exploitation of information."

"Kapitalisme dan neoliberalisme telah menguasai norma dan mewujud dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai bukti, saat ini pendidikan cenderung mengarahkan mahasiswa untuk menjadi sumber daya yang akan dimanfaatkan dalam proses industrialisasi. Oleh karena itu, neoliberalisme dapat dianggap sebagai "isme" yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia saat ini dan berkontribusi pada ketimpangan kelas yang meningkat. Fenomena ini menjadi faktor utama dalam program pemagangan MBKM yang bersifat eksploitatif. Dalam program pemagangan MBKM, terdapat hambatan struktural karena dominasi korporasi terhadap mahasiswa pekerja magang yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan eksistensi program magang MBKM yang menghasilkan eksploitasi terhadap mahasiswa pekerja magang dianalisis dengan teori kriminologi kritis. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif kritis yang menyadari perlunya memperbaiki ketidaksetaraan dengan memberikan prioritas kepada kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Data diambil dari beberapa subyek mahasiswa pekerja magang yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan lainnya. Selain itu, data juga didapatkan dari pelaksana program MBKM, yaitu perguruan tinggi dan program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pekerja magang memiliki posisi yang powerless sehingga timbulnya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak berkuasa, seperti korporasi dan lembaga negara/pemerintah. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efisien antara program studi, perguruan tinggi, dan pemerintah juga menjadi masalah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi mahasiswa pekerja magang secara teknis. Oleh karena itu, eksploitasi mahasiswa pekerja magang pada program pemagangan MBKM dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Perbudakan modern ini melibatkan pemanfaatan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan imbalan untuk persetujuan dari orang yang memiliki kontrol untuk tujuan eksploitasi.

---

Capitalism and neoliberalism have dominated the norms and materialized within the higher education system in Indonesia. As evidence, the current education tends to direct students to become resources utilized in the process of industrialization. Therefore, neoliberalism can be considered an "ism" that influences the current education system in Indonesia and contributes to the increasing class inequality. This phenomenon becomes a significant factor in the exploitative nature of the MBKM internship program. In the MBKM internship program, there are structural barriers due to the significant corporate dominance over student interns. The purpose of this research is to describe the existence of the MBKM internship program that leads to the exploitation of student interns, analyzed through critical criminology theory. The research methodology employed is critical qualitative method, which acknowledges the need to address inequality by prioritizing the most marginalized groups in society. Data is collected from various student intern subjects who have experienced exploitation and other forms of violence. Additionally, data is obtained from the program implementers, namely colleges and study programs. The research findings indicate that student interns hold a powerless position, leading to exploitation by authoritative entities, such as corporations and government institutions. Furthermore, the lack of efficient coordination between study programs, colleges, and the government exacerbates the issue, resulting in a lack of technical legal protection for student interns. Consequently, the exploitation of student interns in the MBKM internship program is regarded as a form of modern slavery. This modern slavery involves the use of power or vulnerability and offers incentives to obtain consent from those who have control over the situation."

"Studi ini merupakan studi jaringan komunikasi interlocking directorate yang diteliti melalui jaringan yang terbentuk di dalam perbuatan korupsi. Hasil studi ini dalam rangka mengembangkan teori jaringan komunikasi interlocking directorate, khususnya kontribusi dari studi interlocking directorate pada masyarakat di luar Amerika dan Eropa yang selama ini mendominasi. Sejauh ini, kontribusi Indonesia belum pernah disinggung dalam telaah perkembangan studi interlocking directorate dari negara-negara Asia. Hanya beberapa negara di Asia yang disebut telah memberi sumbangan bagi pengembangan studi interlocking directorate yakni China, Hong Kong, Taiwan, Piliphina, Thailand, Jepang, Timur Tengah, dan Singapura. Studi ini meneliti praktek jaringan komunikasi interlocking directorate dalam fenomena hubungan hubungan yang mengandung konflik kepentingan sebagaimana berlangsung di dalam perbuatan korupsi. Studi jaringan komunikasi interlocking directorate ini menunjukkan bahwa sejumlah latar belakang hubungan kedekatan yang bersifat informal telah menjadi dasar terbentuknya jaringan komunikasi interlocking directorate dimana telah memuluskan berlangsungnya praktek-praktek korupsi. Sejumlah latarbelakang kedekatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah hubungan keluarga, pertemanan, dan hubungan pekerjaan sebelumnya. Temuan penelitian ini juga didiskusikan dengan Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependence Theory). Hubungan konflik kepentingan didalam perbuatan korupsi dilatarbelakangi motif adanya saling ketergantungan terhadap sumberdaya yang dibutuhkan. Sehingga pada hakikatnya terjadi proses transaksi terhadap sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya proses komunikasi dalam kontek jaringan korupsi ini merupakan suatu bentuk komunikasi korupsi yaitu komunikasi tertutup yang ditandai dengan digunakannya kode ? kode verbal yang hanya dipahami anggota kelompok jaringan.

---

This research explains a communication network of interlocking directorate that examine the network of corruptions in Indonesia. Focus of this study is on the conflict of interest relationship as happens in corruption network. Research findings of this study has a significance contribution to the development of theories of communication network of interlocking directorate, particularly, as the one from outside the American and European countries; the countries which have, sofar, been dominating the field of studies. Although, there are a number of such studies from other Asian countires i.e.: China, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Singapore, Japan, and the Middle Ease; however, this research is a pioneer in Indonesia.

Research findings in this study shows that some backgrounds of informal close relationship contribute to the formation of communication networks of interlocking directorate that smoothen the practices of corruption. The findings show that some backgrounds of close relationships include family relationships, friendships, and previous work relationships. The data is analyzed using Resoure Dependence Theory ofPfeffer andSalancik (1978).

The results show that the conflict of interest in corruption practices are driven by the interdependence needs on the available resources, which motivates the process of transaction on the resources owned. The communication process occured in this context is thus a form of corruption communication; which is practiced and understood only amongst the members of the network using particular verbal codes."

"Penelitian ini membahas mengenai penjinakan hasrat yang terjadi di dalam ranah Instagram oleh pihak kapitalisme terhadap para pengguna Instagram. Penulis menggunakan pendekatan fenomenologis yang mana penulis melihat kebebasan yang terjadi di dalam menggunakan media sosial Instagram hanya sebuah kebebasan semu belaka. Para pengguna Instagram telah diarahkan dalam penyaluran hasratnya dalam menggunakan Instagram sehingga tidak adanya lagi kebebasan, karena dalam penyaluran hasratnya mereka sudah dikotak-kotakkan ke dalam kotak-kotak tertentu agar hasrat mereka dapat tersalurkan.

---

This research is focused to explain about desire taming that occurs in Instagram by capitalism to the Instagram user. Writer used phenomenology approach to examine where the the writer sees that the freedom that happened when using Instagram as social media just a sheer freedom. The user of Instagram have been directed in channeling his desire in using the Instagram so there is no more freedom, because in channeling his desire, the user have been directed to some boxes so that their desire can be channeled."

"ABSTRAK Paska Perang Dingin telah membawa era keterbukaan yang mendorong intelijen untuk lebih beratensi terhadap eksploitasi sumber data terbuka. Meskipun sebelumya, eksploitasi sumber data terbukayang dikenal sebagai OSINT sering digunakan dalam proses intelijen, namun nilainya masih dipandang rendah oleh komunitas intelijen. OSINT hanya sebagai bahan sekunder dan pelengkap bagi sumber tertutup. Pandangan tersebut muncul, sebab sumber data terbuka dinilai bukan sumber yang terklasifikasi. Agar menjadi informasi intelijen maka diperlukan validasi dan analisis terlebih dahulu. Pada penelitian ini, teknologi informasi melalui prosestext mining digunakan sebagai alat bantu dalam proses eksploitasi sumber data terbuka. Sedangkan pada proses analisisnya mengunakan pendekatan timeline analisis dan social network analisis (SNA). Pendekatan timeline analisis dilakukan untuk mengambarkaninteraksi antar aktor terhadap urutan waktu. Sedangkan pendekatan SNA dilakukan untuk memetakan siapa aktor penting pada interaksi antar aktor. Hasil eksploitasi sumber data terbukayang telah diolah digunakan untuk mendeteksi ancaman atau sebagai early warning dalam mendukung proses analisa intelijen. Deteksi ancaman tersebutdijelaskan dalam tiga sinyal: weak signal (emerging issues), strong signal dan wildcard. Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia diangkat sebagai studi kasus dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana melakukan eksploitasi sumber data terbuka untuk mendeteksi ancaman.

---

ABSTRAK The end of the Cold War has brought about an era of openness that subsequently pushed intelligence to devote more attention to the exploitation of open data sources. Although previously, the exploitation of open source data known as OSINT, is often used in the intelligence process, but the value is still considered inferior by the intelligence community. OSINT is only considered as a secondary and supplementary materials for closed sources. The opinion comes up because open data sources is not considered classified sources. To become intelligence information it needs validation and analysis beforehand. In this study, information technology through text mining process is used as a tool in the process of exploitation of open data sources, while in the process of analysis it uses a analysis timeline approach and social network analysis (SNA). The analysis timeline approach is taken to see the interaction between the actors of the time sequence, while the SNA approach is to map out who is the important actor in the interaction between actors. The exploitation of open data sources that have been processed is used to detect a threat or as an early warning in supporting the intelligence analysis process. Detection of these threats are described in the three signals: weak signal (emerging issues), strong signals and wildcards. The issue of Australian wiretapping against Indonesia is taken as a case study in this research to explain how to exploit open data sources to detect threats."

"Tren cancel culture saat ini telah menjadi topik yang mengundang banyak perdebatan di media sosial. Yang dimaksud dari tren cancel culture adalah sebuah konsep bahwa seorang individu atau kelompok dapat “dibatalkan” atau “disingkirkan” akibat memiliki perilaku bermasalah yang tidak dapat diterima oleh publik (Mayasari, 2022). Pada topik penelitian ini, penulis mengakarkan permasalahan pada pertanyaan mengapa dominasi pandangan subjektif dapat mengindikasikan bahwa tren cancel culture termasuk ke dalam satu bentuk baru dari budaya perundungan. Subjektivitas pada tren cancel culture ini nyatanya berperan besar pada asumsi bahwa cancel culture merupakan satu bentuk baru dari budaya perundungan. Hal tersebut menyatakan bahwa dominasi pandangan subjektif individu tidak seharusnya menjadi upaya untuk menghasilkan output yang objektif sebab dapat mengesampingkan aspek logis dalam menilai individu lain dan mengindikasikan hadirnya hasrat kebencian di dalam pandangan subjektif tersebut. Banyak dijumpai masyarakat yang didapati memiliki intensi kebencian (dalam konteks rasial ataupun non-rasial) kepada korban dari tren cancel culture dan hal tersebut dianggap inheren dengan budaya perundungan. Seperti pada beberapa kasus cancel culture yang diterapkan kepada beberapa tokoh publik seperti Gofar Hilman, Kim Seon Ho, dan Johnny Depp yang sama-sama memiliki pola kejadian serupa. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk melahirkan kesadaran akan dominasi keberadaan subjektivitas yang nyatanya menghasilkan kepercayaan objektif yang buruk dengan hadirnya tren cancel culture sebagai sebuah bentuk budaya perundungan yang baru. Penulis menjadikan teori ketidakadilan epistemik atau epistemic injustice yang digagas oleh Miranda Fricker (1966), seorang filsuf Inggris, yang menegaskan pemikirannya pada ketidakadilan epistemik yang bersumber dari konsep ketidakadilan yang dilakukan agen penahu terhadap seseorang. Dominasi subjektivitas yang terdapat pada tren cancel culture ini membawa penulis pada analisis mengenai adanya ketidakadilan epistemik yang terdapat dalam subjektivitas tersebut.

---

The current cancel culture trend has become a topic that invites a lot of debate on social media. What is meant by the cancel culture trend is a concept that an individual or group can be “canceled” or “removed” due to having problematic behavior that is unacceptable to the public (Mayasari, 2022). On this research topic, the authors root the problem on the question why the dominance of subjective views can indicate that the cancel culture trend is included in a new form of bullying culture. The subjectivity of the cancel culture trend actually plays a major role in the assumption that cancel culture is a new form of bullying culture. This states that the domination of individual subjective views should not be an effort to produce objective outputs because it can override the logical aspect of judging other individuals and indicates the presence of a desire for hatred in that subjective view. There are many people who are found to have hateful intentions (in a racial or non-racial context) towards victims of the cancel culture trend and this is considered to be inherent in a culture of bullying. As in several cases of cancel culture which was applied to several public figures such as Gofar Hilman, Kim Seon Ho, and Johnny Depp who both had a similar pattern of incidents. Therefore, this research seeks to raise awareness of the domination of subjectivity which in fact produces bad objective beliefs with the presence of the cancel culture trend as a new cultural form of bullying. The author makes the theory of epistemic injustice initiated by Miranda Fricker (1966), a British philosopher, who emphasizes her thoughts on epistemic injustice originating from the concept of injustice perpetrated by a knowledge agent against someone. The dominance of subjectivity in the cancel culture trend brings the author to an analysis of the existence of epistemic injustice in that subjectivity."

"Pemerintah atas rekomendasi WHO akan melaksanakan pengobatan TB RO dengan paduan Bedaquiline, Pretomanid, dan Linezolid (BPaL) dan Bedaquiline, Prematonid, dan Linezolid, dan Moxifloxacin (BPaLM) bagi pengobatan pasien TB RO yang lebih singkat. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk membuat leaflet sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Apoteker untuk memberikan informasi kepada pasien mengenai pengobatan TB RO. Metode tugas khusus yang dilakukan adalah studi literatur melalui jurnal, buku, materi presentasi, dan peraturan pemerintah. Leaflet yang dibuat merupakan salah satu upaya Apoteker dalam menjelaskan pengetahuan pengobatan paduan terbaru BPaL dan BpaLM baik kepada pasien maupun tenaga Kesehatan lainnya. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan dan penyebaran leaflet yang lebih efektif sebagai bagian dari strategi komprehensif dalam manajemen TB RO di lingkungan rumah sakit.

---

The government, based on WHO recommendations, will implement RO TB treatment with a combination of Bedaquiline, Pretomanid, and Linezolid (BPaL) and Bedaquiline, Prematonid, and Linezolid, and Moxifloxacin (BPaLM) for shorter treatment for RO TB patients. The purpose of this special assignment is to create leaflets as a communication tool used by pharmacists to provide information to patients regarding RO TB treatment. The specific assignment method carried out is literature study through journals, books, presentation materials and government regulations. The leaflet created is one of the Pharmacists' efforts to explain knowledge of the latest BPaL and BpaLM combination treatments to both patients and other health workers. The implication of this research is the need to develop and distribute more effective leaflets as part of a comprehensive strategy in TB RO management in the hospital environment."

"ABSTRAKMekanisme ekonomi pasar merupakan salah satu karakteristik dari globalisasi yang cenderung melakukan penekanan untuk tunduk pada rezim pasar bebas yang menciptakan gerakan komunal atas masyarakat sipil. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana eksploitasi mekanisme ekonomi pasar dapat berdampak pada kemunculan gerakan masyarakat sipil yang diusung oleh ForBALI bernama Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil ini secara umum mengawali penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh swasta dan negara. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu Gerakan Sosial Baru, Mekanisme Pasar Bebas dan segitiga hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini, diantaranya ForBALI sebagai pemrakasa utama terbentuknya Gerakan Bali Tolak Reklamasi, ForBali mampu menyatukan semua kepentingan masyarakat Bali atas reklamasi, dan pemerintah dan sektor swasta yang termasuk kedalam sistem ekonomi pasar melakukan deregulasi dan mengatur kembali kebijakan yang melibatkan swasta, khususnya reklamasi Teluk Benoa.

---

ABSTRACTMarket economic mechanism is one of the characteristics of globalization which provide a pressure to obey the free market regime and emerging the empowerment and communal civil society movement. This research will discuss about how exploitative market economic mechanism affect the emerge of civil society movement which is gerakan Bali tolak reklamasi by ForBALI. This alliance as a civil society representative to aggregate the Balineses denial of Benoa Bays reclamation by private sector and government. This paper is using three theoretical framework which are new social movement theory, market economic mechanism also the triangle of relation between negara, market and civil society. The methodology using a qualitative approach with explanative methods. There are three findings in this research. ForBALI significant as main initiator in Gerakan Bali Tolak Reklamasi (Balis Refuse Reclamation Movement), ForBALI able to aggregate all of Balinese interest about reclamation, and market economic system which include government and private to deregulate and policy adjustment with the involvement of private, especially in Benoa Bays reclamation."