Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTREDD adalah mekanisme pengurangan emisi GRK oleh negara berkembang. Negara pelaksana kemudian akan mendapatkan insentif untuk setiap pengurangan emisi GRK yang dicapai. Untuk mencegah dampak negatif dari pelaksanaan REDD terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, maka UNFCCC mendorong negara pelaksana Indonesia untuk menerjemahkan dan mengembangkan sistem informasi safeguard dan melaksanakan safeguard dalam pelaksanaan REDD. Penelitian ini memaparkan bagaimana perkembangan REDD di Indonesia dan penerjemahan safeguard dan sistem informasi safeguards di Indonesia, serta hubungan safeguard dan sistem informasi safeguard dengan mekanisme pendanaan result-based payment. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui metode kepustakaan dan wawancara dengan pihak KLHK dan ahli hukum. Kesimpulan dari penelitian ini, laporan pelaksanaan safeguard akan dinilai dengan APPS dan dilaporkan ke SIS-REDD. Laporan tersebut kemudian disampaikan ke Sekretariat UNFCCC untuk mendapatkan dana result-based payment. Perkembangan lainnya adalah adanya Permen No. 70 Tahun 2017 yang mengakibatkan mekanisme jual beli karbon tidak diperbolehkan lagi dan berfokus menjadi mekanisme RBP untuk memenuhi INDC Indonesia. Penelitian ini menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kembali safeguard nasional, menambah aturan terkait safeguard dan membantu melakukan mediasi para pihak yang telah memiliki perjanjian jual-beli karbon.

---

ABSTRACTREDD is a mechanism for reducing GHG emissions in developing countries. The Parties that implement REDD will get incentives for GHG emissions reductions. To prevent negative impacts of REDD implementation on local communities and environment, the UNFCCC encourages Parties Indonesia to address and develop safeguard information systems and to promote and support safeguard in REDD implementation. This research describes the development of REDD in Indonesia and the implementation of safeguards and safeguards information system in Indonesia, as well as the relation between safeguard and safeguards information system with result based payment mechanism. The method this research used is normative juridical using secondary data obtained through library research and interviews from MoEF and legal experts. The conclusions from this research shows that safeguards implementation reports will be self assessed by project proponent using APPS and must be reported to SIS REDD. The report then submitted to the UNFCCC Secretariat to obtain and receive the result based payment. Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 70 2017 regulate carbon market is not allowed anymore, thus only RBP mechanism is used to fulfill Indonesia INDC. This research suggests the Government of Indonesia to redevelop ldquo national rdquo safeguards, regulate safeguard related regulation and help mediate parties who already have carbon trading agreements."

"ABSTRAKInstrumen Safeguard merupakan salah satu aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota WTO terkait perdagangan internasional. Instrumen Safeguard dapat diterapkan oleh suatu negara pada saat terjadi lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO 2015 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbesar yang telah menerapkan instrumen Safeguard dengan jumlah mencapai 17 kasus. Penelitian ini menganalisis efektivitas instrumen Safeguard di Indonesia dengan melihat pada indikator-indikator kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri yaitu produksi, produktivitas, jumlah tenaga kerja, laba/keuntungan, dan modal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif serta menggunakan studi kasus Safeguard produk impor keramik tableware. Data yang digunakan adalah data statistik industri manufaktur besar/menengah dan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen Safeguard efektif dalam menurunkan laju impor produk keramik tableware ke Indonesia. Selain itu, instrumen Safeguard efektif meningkatkan indikator kinerja industri keramik tableware dalam negeri dari aspek produksi, produktivitas, jumlah tenaga kerja, keuntungan dan modal selama periode 3 tahun 2006 ndash; 2009 . Namun adanya perpanjangan penerapan kebijakan Safeguard selama 3 tahun 2009 ndash; 2012 tidak efektif dalam meningkatkan indikator kinerja tersebut diatas. Kata kunci : Efektivitas, Safeguard, produksi, produktivitas, tenaga kerja, laba, modal .

---

ABSTRACTSafeguard Instruments is one of the rules made under the agreement of member countries of the WTO related to international trade. Safeguard Policies can be applied by a country in the event of import surges that resulted in a loss or threat of injury to the domestic industry. Based on WTO data in 2015 showed that Indonesia is the second largest country that has implemented Safeguard instruments with the number reaching 17 cases. This study analyzes the effectiveness of Safeguard instrument in Indonesia by looking at indicators of loss suffered by the domestic industry, namely production, productivity, number of employees, earnings profits, and capital. The research method uses a qualitative approach with descriptive analysis techniques and the use of case studies Safeguard imports of ceramic tableware products. The data used is the statistical data of manufacturing industry large medium and interviews with several sources. The results showed that the instrument Safeguard effective in reducing the rate of imports of ceramic tableware products to Indonesia. In addition, Safeguard instruments effectively improve the performance indicators of ceramic tableware domestic industry from aspects of production, productivity, the amount of labor, profit, and capital over a period of 3 years 2006 2009 . However, the extension of the application of safeguard policies for 3 years 2009 2012 was not effective in improving the performance indicators mentioned above. Keywords Effectiveness, Safeguard, production, productivity, employment, profits, capital"

"Tesis ini berupaya mendalami pola-pola adaptasi yang dikembangkan penduduk Pesisir Krui menanggapi tantangan/dilema dalam mempertahankan keserasian dengan lingkungan hidupnya dari perspektif ketahanan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola-pola adaptasi yang dikembangkan masyarakat dalam merespon keterbatasan lahan dan sumberdaya alam, intervensi ekonomi pasar, dan intervensi politik telah melemahkan kohesi sosial dan memicu munculnya gejala-gejala sosial yang mengarah pada konflik dan tindak kekerasan yang membahayakan stabilitas keamanan sehingga mengganggu ketahanan nasional. Penelitian menyarankan agar kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kehutanan harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat serta tidak bersifat represif dan diskriminatif. Selain itu, perlu upaya penguatan kelembagaan adat dan penciptaan diversifikasi lapangan pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

---

This thesis attempts to explore the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents, as a response to the challenge/dilemma in sustaining harmony with the environment from the perspective of national resilience. This research was conducted with qualitative descriptive method. The result showed that the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents as a response to the scarcity of land, the intervention of market economy, and the intervention of politic has affected weakening social cohesion and rised social phenomenon such as conflict and violence which endangering the security stabilities thus disturbed national resilience. This research suggest to the government policies interrelated of forestry must be pay attention ecology aspect, economy, social and culture of local society as well as not repressive and discriminate. Besides that, necessary effort strengthened the indigenous institution and creating the diversification of occupation to reduce the interpendency of peoples to the forest resources."

"Masyarakat adat Kasepuhan Karang di Banten telah melalui perjuangan panjang untuk memperoleh kedaulatan atas tanah hutan yang mereka kelola secara turun-temurun. Penetapan Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2016 membuka peluang masyarakat adat untuk mengelola dan mengembangkan hutan yang berdampak pada dinamika relasi kekuasaan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika relasi kuasa di akar rumput masyarakat adat Kasepuhan Karang pasca-Penetapan Hutan Adat, dengan menelusuri perubahan-perubahan yang terjadi. Metode yang digunakan adalah etnografi dengan observasi partisipatif di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 7-15 Oktober 2023. Analisis dengan teori agensi, struktur sosial, dan ekologi politik yang berorientasi pada aktor. Penelitian ini menunjukkan pasca-Penetapan Hutan Adat 2016, masyarakat adat Kasepuhan Karang melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan identitas adat mereka. Identitas ini memungkinkan mereka mengelola hutan melalui berbagai proyek, seperti saung pembibitan, ekowisata meranti, dan pengelolaan kopi dengan teknologi baru. Namun, proyek-proyek tersebut menimbulkan ketegangan akibat ketidakadilan dalam distribusi peluang. Kepala Desa (Jaro) sebagai aktor utama yang memanfaatkan struktur sosial untuk mempertahankan kekuasaan dan identitas adat. Pemuda adat sebagai agensi dalam pengembangan ekonomi berbasis hutan, meskipun kekuasaan mereka dibatasi. Perempuan adat, berperan kunci dalam melestarikan ritual panen padi dan mempertahankan identitas adat menghadapi ketidakadilan karena terbatasnya akses terhadap peluang kerja dan keterlibatan kegiatan ekonomi proyek. Ekologi politik menekankan pengelolaan hutan harus mengutamakan kesetaraan dan keadilan untuk menciptakan perubahan sosial yang inklusif.

---

The Kasepuhan Karang indigenous community in Banten has undergone a long struggle to obtain sovereignty over the forest land they have managed for generations. The designation of Indigenous Forest by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 2016 opened opportunities for the community to manage and develop the forest, which has impacted the dynamics of power relations within it. This study aims to examine the dynamics of power relations at the grassroots level of the Kasepuhan Karang indigenous community post- Indigenous Forest designation, by exploring the changes that have occurred. The method used is ethnography with participant observation in Jagaraksa Village, Muncang Subdistrict, Lebak Regency, Banten Province, from October 7–15, 2023. The analysis is conducted using the theories of agency, social structure, and political ecology, with an emphasis on power oriented toward actors. The study shows that after the 2016 Indigenous Forest designation, the Kasepuhan Karang indigenous community made various efforts to maintain their cultural identity. This identity enabled them to manage and develop the forest through various activities and projects, such as the seedling hut, Meranti ecotourism, and coffee management with new technologies. However, these projects have created tensions due to the inequities in opportunity distribution. The Village Head (Jaro) plays a central role by utilizing the social structure to maintain power and cultural identity. Indigenous youth act as agents in forest-based economic development, although their power is limited. Indigenous women play a key role in preserving rice harvest rituals and maintaining cultural identity, face injustices due to their limited access to work opportunities and involvement in the economic activities of the projects. Political ecology emphasizes that forest management should prioritize equality and justice to foster inclusive social change."

"Pelaksanaan komitmen liberaliasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui penurunan tarif dan penghapusan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri, yang dapat dicegah dengan peraturan perudang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan (safeguard measures) sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tesis ini menguraikan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan di Indonesia dalam rangka melindungi industri dalam negerinya, seperti apa KPPI selaku otoritas penyelidikan memberikan rekomendasi dan berujung dikenakannya tindakan pengamanan perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan atau Pembatasan Kuota sejak berdiri hingga Oktober 2015. Terlebih lagi, seperti apa perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi besi atau baja akibat dampak negatif lonjakan jumlah impor produk besi atau baja yang sejenis dan atau secara langsung bersaing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

---

Implementation of commitments liberalization trade within the framework of the Agreement Establishing the World Trade Organization through tariff reduction and elimination of non-tariff could lead to a surge in imports that resulted in serious loss or threat of serious injury to the domestic industry, which can be prevented by national regulation governing safeguard measures, so that the industry suffered a loss can make structural adjustments which are legally justified under the provisions of Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards as stipulated in Law No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. This thesis describes how the Indonesian government imposed security measures of trade policy in Indonesia in order to protect its domestic industry, like what KPPI investigation authorities as providing recommendations and culminate wears trade security measures in the form of import duties or quota restrictions since its establishment until October 2015. Moreover, what kind of protection of domestic industry that produces iron or steel negative impact consequences surge of imports of iron or steel similar or directly competitive products and conducted by the Indonesian government."

"Wacana gerakan masyarakat adat muncul di Indonesia seringkali dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perlawanan dari ancaman pihak eksternal. Sebagian masyarakat memahami bahwa adat merujuk pada sebuah praktik ritual, norma, atau pun kebiasaan—sebagian juga memahami bahwa adat merujuk pada prosedur untuk menyelesaikan sengketa tenurial yang saat ini menjadi agenda LSM. Masyarakat adat di Indonesia didukung oleh pihak LSM untuk memperjuangkan hak-haknya dengan membawanya turut berperan dalam ranah legislasi. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana aktivitas LSM dalam mengupayakan perlindungan dan pengakuan masyarakat lokal yang memiliki klaim hak atas tanah melalui serangkaian praktik inskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan mencakup beberapa proses kegiatan advokasi AMAN dan BRWA di beberapa wilayah IKN. Bersamaan dengan posisi saya sebagai fasilitator yang membantu kedua LSM tersebut, tulisan ini juga menjadi refleksi etnografis. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana agenda advokasi AMAN BRWA dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan ‘wilayah adat’ serta memperlihatkan bagaimana agenda advokasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sifatnya prosedural, tetapi pada kenyataannya menimbulkan serangkaian konstruksi dan negosiasi. 

---

The discourse of the indigenous peoples' movement emerging in Indonesia is often interpreted as an attempt to resist external forces. Some communities define adat as referring to ritual practices, norms or customs—while others define adat as a procedure for resolving tenurial disputes, which is currently on the agenda of NGOs. Indigenous peoples in Indonesia are supported by NGOs to advocate for their rights by involving them in legislation. This paper explores how NGO activities seek to protect and recognize local communities with land rights claims through a set of inscription practices. The research was conducted by covering several processes of AMAN and BRWA advocacy activities in several IKN areas. Along with my position as a facilitator assisting the two NGOs, this paper is also an ethnographic reflection. Therefore, this paper aims to explain how AMAN BRWA's advocacy agenda is to identify and formulate 'customary territories' and to illustrate how this advocacy agenda is carried out through procedural steps, but in reality leads to a series of constructions and negotiations."

"

Penatalayanan lingkungan pada hakekatnya merupakan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dengan cara yang memperhitungkan kepentingan masyarakat, generasi mendatang, dan spesies lainnya, serta kebutuhan pribadi, dan menerima tanggung jawab yang signifikan kepada masyarakat. Salah satu aktor penatalayanan lingkunga yang paling “terkenal” tidaklah lain selain masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dalam praktiknya selalu dianggap sebagai sekelompok manusia yang sangat amat mencintai bumi, masyarakat hukum adat dalam praktik yang mereka lakukan selalu dikaitkan dengan betapa mereka sangat menjaga kelestarian alam. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidalah selalu sejalan dengan realitas hukumnya. Sebagai contohnya, Masyarakat Hukum Adat Bali dalam menjalankan upacara agamanya, membutuhkan daging penyu hijau yang mana termasuk kedalam hewan langka. Hal tersebut membangkitkan pertanyaan utama dimana benarkah masyarakat hukum adat merupakan actor penatalayanan lingkungan. Terhadap permasalahan tersebut, dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normative. Seharusnya, Masyarakat hukum adat, sebagai kumpulan manusia haruslah dipandang sebagai manusia biasa yang tidaklah sempurna dan juga bisa berbuat kerusakan.

---

Environmental stewardship is essentially a responsible use of natural resources in a way that takes into account the interests of the community, future generations, and other species, as well as personal needs, and accepts significant responsibilities to the community. One of the most "well-known" environmental stewardship actors is nothing but indigenous peoples. Indigenous peoples in practice is always regarded as a group of people who really love the earth, indigenous peoples in their practice is always associated with how they are very preserve nature. However, this statement is not always in line with its legal reality. For example, the Balinese indigenous peoples in carrying out its religious ceremonies, requires green turtle meat which is included in rare animals. This raises the main question where is it true that indigenous people are environmental stewardship actors. Against these problems, in this paper the author conducts research with normative juridical methods. Supposedly, the customary law community, as a collection of people must be seen as ordinary human beings who are not perfect and can also do damage.

"

"Tesis ini membahas tentang legal standing masyarakat adat yang belum atau tidak ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum melalui peraturan daerah (perda) karena menjadi masalah tentang bagaimana dapat membuktikan kedudukan hukumnya di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ketika memperjuangkan tanah ulayat. Sebagaimana yang penulis teliti pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 584 tahun 2022 yang pada pokoknya menegaskan bahwa legal standing Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dibuktikan secara hukum melalui Perda yang merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis dimana teori teori hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah putusan hakim. Sebagai simpulan terdapat perbedaan pendapat antara penetapan ketua pengadilan TUN yang harusnya jadi pintu masuk masyarakat adat lolos dismissal sebagai kesatuan MHA dengan majelis hakim yang mengadili perkara sengketa yang berkesimpulan masyarakat adat harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan Perda. Kemudian bagi masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan Perda dapat menggunakan pasal 6 ayat 2 Perma No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai dasar pelaksana “self determination” (menentukan nasib sendiri) untuk pembuktian legal standing sebagai kesatuan MHA. Masyarakat Adat harus menyusun bukti bukti dalam gugatan tentang unsur unsur syarat kesatuan MHA sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Perma No 2 Tahun 2016 untuk selanjutnya dibuktikan dan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi tidak perlu harus ada Perda.

---

This thesis discusses the legal position of indigenous peoples who have not been or have not been established as a legal community unit through regional regulations (perda) because it becomes a problem of how to maintain their legal standing before the State Administrative Court when fighting for communal land. As the author examines the cassation decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 584 of 2022 which in essence emphasizes that the legal position of Indigenous Peoples (MHA) must be legally proven through a Regional Regulation which refers to the provisions of Article 67 paragraph (1) and (2) of the Forestry Law Number 41 of 1999. The form of research used is normative legal research with descriptive analytical methods where legal theories are used as an analytical knife in dissecting judge's decisions. For example, there is a difference of opinion between submitting the head of the TUN court which should be so that the entrance of indigenous peoples passes dismissal as an MHA Association and the panel of judges adjudicating lawsuits that conclude that indigenous peoples must first obtain recognition from a regional regulation. Then for indigenous peoples who have not received regional regulation recognition, they can use article 6 paragraph 2 of Perma No. 2 of 2016 concerning Guidelines for Proceeding in Disputes on Determining Development Locations for the Public Interest in the State Administrative Court as the basis for implementing "self-determination" to prove legal standing as a unit MHA. Indigenous peoples must compile evidence in a lawsuit regarding the elements of the MHA unitary requirements as stipulated in Article 6 2 Perma No 2 of 2016 to be further proven and tested at the State Administrative Court, so there is no need for a regional regulation."

"ABSTRAKKemajuan periklanan di Hindia-Belanda pada abad ke-20 memberikan dampak pada budaya visual periklanan masa itu. Dalam promosi periklanan abad 20, penggunaan visual masyarakat lokal di Hindia-Belanda marak digunakan untuk menarik simpati pribumi. Salah satu yang menggunakan teknik periklanan tersebut adalah produk Verkades Biscuit yang berasal dari Belanda. Terdapat hal yang menarik dalam iklan Verkades Biscuit periode 1928-1938 di Hindia-Belanda yaitu penggunaan figur pribumi yang berbeda-beda pada iklannya. Melalui simbol-simbol yang terdapat pada iklan, dapat dilihat perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat di Hindia-Belanda. Penelitian ini membahas bagaimana citra pribumi dalam iklan Verkades biscuit periode 1928-1938 di Hindia-Belanda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memaparkan citra pribumi yang terdapat pada iklan Verkades Biscuit. Dalam menganalisa, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan semiotik dan sejarah akan digunakan juga dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini akan memperlihatkan citra pribumi yang digambarkan dalam iklan Verkades Biscuit.

---

ABSTRACTThe progress of advertising in the Dutch East Indies in the 20th century had an impact on the visual culture of advertising at that time. In the 20th of advertising promotion, the use of local people in the Dutch East Indies was widely used to attract indigenous sympathy. One of the products which used this advertising technique is Verkades Biscuit from The Netherlands. The interesting thing on Verkades Biscuit ad from 1928-1938 in the Dutch East Indies was using different indigenous figures in their four ads. Through the symbols contained in the advertisement, it can be seen the social developments that occur in society in the Dutch East Indies. This study discusses how the indigenous image in the Verkades Biscuit advertisement from 1928-1938 in the Dutch East Indies. The purpose of this study was to find out and describe the indigenous image contained in the Verkades Biscuit ad. In analyzing, researcher used qualitative descriptive methods. Semiotic and historical approaches will also be used in this study, so this study will show the indigenous image depicted in Verkades Biscuit ad."