Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bagaimana pengaturan kontrak berbahasa asing dengan salah satu pihak Indonesia, putusan Hakim Mahkamah Agung yang memutus Loan Agreement antara Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 601 K/PDT/2015 tentang pembatalan perjanjian Loan Agreement. Penelitian ini menggunakan tipe penilitian normatif normative legal research dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang statute approach, pendekatan kasus case approach dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan library research. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1 Pengaturan kontrak berbahasa asing dengan salah satu pihak Indonesia tersebut dari sejarah, pembentukan serta penarapan dan akibat hukum nya 2 Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena Loan Agreement telah melanggar ketentuan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal dan bertentang dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa. 3 Implikasi Yuridis dari putusan tersebut adalah setiap perjanjian yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa akan dinyatakan batal demi hukum/perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak dikembalikan dalam keadaan semula. Begitupun dengan setiap ikutan accesoir akan dinyatakan pula batal demi hukum, meskipun perjanjian tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

---

ABSTRACTThis research is conducted to understand on the foreign language contract regulation between on the Indonesian parties, the supreme court verdict on who stipulated the loan agreement between Nine AM Ltd. And PT Bangun karya Pratama Lestari were invalidated due to laws and regulations corresponding to juridical implications for the supreme court verdict on the case number 601 K PDT 2015 about the cancellation of the Loan Agreement. The judge rsquo s valuation on the annulment were based on the remain facts on the Loan Agreement. The normative legal research using statue approach, case approach, and library research. As for the results of this study, researchers have found that 1 Foreign language contract regulation based on the history, formation, application and the consequence of the law. 2 Supreme court decision is in accordance with the laws that the agreements is invalidated for the law. As the result of the loan agreement that has violating the provisions of the civil code article number 1320, the non fulfillment of the legitimate element contradict with article 31 related to language regulation and civil code number 1339 related to lawfulness, habits, and regulations. 3 The juridical implication from that verdict is that agreement not made by the provision article number 31 related to language regulation will be void declared by the law agreement will be considered never exist and returned to the originally. As well every accesoir will be void declared by the law, despite that agreement made in front of officials.Key Words The Legal Termes of Agreement, Loan Agreement, Civil Code, The National Language, Flag, Coat of Arms, and Anthem Act 2009. "

"

Perjanjian pinjaman sindikasi merupakan suatu perjanjian pinjaman yang melibatkan beberapa kreditur untuk memberikan dana besar kepada debitur, serta dapat diselesaikan dengan teori Hukum Perdata Internasional (HPI). Dalam penelitian hukum normatif, kehadiran elemen asing dalam perjanjian kredit sindikasi internasional memungkinkan penerapan teori HPI untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Pokok kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/PDT/2015 menunjukkan dapat digunakannya teori HPI dalam menentukan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang berdasarkan kedudukan dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang asing. Penggunaan hukum Indonesia oleh majelis hakim pokok sengketa dalam menentukan hukum yang berlaku dapat dipertimbangkan melalui teori proper law of the contract. Sementara itu, diskusi tentang kebebasan berkontrak dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit sindikasi internasional akan berhubungan dengan pelaksanaan penjaminan terhadap sindikasi dalam pokok sengketa. Prinsip kebebasan berkontrak adalah prinsip diakui dalam hukum kontrak internasional, namun terdapat pembatasan tertentu, terutama dalam hukum Indonesia. Penunjukan Pengadilan Negeri Cilacap dengan dasar Klausul 'Ketentuan Lainnya' serta Pasal 99 ayat (1) RV dalam pokok gugatan tingkat pertama menyebabkan kompleksitas hukum dalam menentukan forum yang berwenang. Kesalahan penerapan dasar hukum dan eksistensi klausul dengan ketentuan multi tafsir serta memiliki risiko forum shopping dapat memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi para pihak.

---

The dispute involving international syndicated loan agreements and foreign parties requires the application of Private International Law (PIL) principles for resolution. Normative legal research reveals that the foreign elements in these agreements allow the use of PIL to determine applicable law and the competent dispute resolution forum. In the Supreme Court decision No. 1345 K/PDT/2015, the legal position and relationship among foreign parties necessitate the application of PIL to decide applicable law and the competent forum. The use of Indonesian law in determining the contract's applicable law aligns with the proper law of the contract. Freedom of contract in resolving disputes in international syndicated credit agreements relates closely to collateral implementation in the dispute. Despite its recognition in international contract law, freedom of contract has limitations within Indonesian law. The designation of Cilacap District Court as the competent forum, based on 'Other Provisions' Clauses and Article 99 paragraph (1) RV in the lawsuit done on the District Court further creates legal complexity in determining the actual dispute resolution forum. Errors in using legal bases and such existence of ambiguous provisions implied with forum shopping risks within this syndicated loan agreement can have significant legal implications for the involved parties.

 

"

"Tesis ini membahas tentang perlindungan Notaris terhadap gugatan pembatalan Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya SKHM tersebut. Gugatan pembatalan tersebut dilakukan akibat adanya putusan hakim yang memutus bahwa dokumen-dokumen yang mendasari pembuatan SKHM tersebut palsu. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran materiil, sehingga dalam kasus ini Notaris harus dilindungi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dilakukan pembatalan SKHM serta akta turunannya, bagaimana akibat pembatalan SKHM dan akta turunannya tersebut terhadap para pihak, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris akibat pembatalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.Hasil yang didapat penulis adalah cara pembatalan SKHM dengan mengajukan ke pengadilan oleh orang yang merasa dirugikan, dimana hakim memutus SKHM ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo;. Akibat ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo; berarti bahwa keadaan berlaku surut dan kembali ke keadaan semula atau ex tunc. Perlindungan Notaris dalam membuat SKHM dilakukan secara preventif dan represif, secara preventif yaitu dengan membuat Akta Pernyataan yang dihadiri 2 dua orang saksi dan mencantumkan tentang tanggung jawab penghadap jika menyampaikan keterangan palsu, sementara itu perlindungan secara represif yaitu dengan menganut asas praduga sah, hak ingkar serta wajib ingkar.

---

This thesis discusses regarding the Notary protection against cancellation lawsuit of Inheritance Right Letter Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM by third party who feels aggrieved by the issuance of SKHM. Cancellation lawsuit was made due to a judge 39 s decision to decide that the documents underlying the SKHM are counterfeit. Notary in carrying out his her position has no obligation to examine material truth, so in this case the Notary must be protected. The main problem in this research are how to do the cancellation of SKHM and its derivative deed, the consequences of the cancellation of SKHM and its derivative deeds to the parties, and legal protection to Notary due to the cancellation. This research is an analytical descriptive research.The results obtained by the author are the way of cancellation of SKHM by appealing to the court by the person who feels aggrieved, in which the judge decides SKHM has no legal force . The effect of has no legal force means that the state is retroactive and returns to its original state or ex tunc. Notary 39 s protection in making SKHM is done preventively and repressively, preventively by making a Deed of Statement attended by 2 two witnesses and mentioning responsibility to confront if giving a false information, while repressive protection done by adopting the principle of legitimate prejudice, right of disclaim and obligatory disclaim."

"Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia, suatu perjanjian pada dasarnya harus memenuhi persyaratan hukum dari suatu perjanjian, yang terbagi menjadi persyaratan subyektif dan obyektif. Kegagalan memenuhi persyaratan subyektif dari suatu perjanjian akan mengakibatkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sementara itu, kegagalan memenuhi persyaratan obyektif perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata Indonesia. Terdapat problematika mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian dimana, hal tersebut merupakan salah satu aspek formalitas dari suatu perjanjian tetapi juga dapat dianggap sebagai salah satu persyaratan material karena hal itu diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, dinyatakan bahwa Suatu penyebab dilarang, jika alasan itu dilarang oleh hukum atau jika itu bertentangan dengan moralitas atau dengan ketertiban umum. Skripsi ini terutama membahas konsekuensi hukum jika perjanjian hanya dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk membuktikan apakah itu melanggar keduanya, 1) kewajiban formal untuk menulis perjanjian dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Simbol Nasional dan Lagu Nasional dan 2) persyaratan obyektif dari suatu perjanjian. Skripsi ini akan menganalisis secara mendalam putusan dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 1572K/Pdt/2015 yang telah dibahas secara besar-besaran karena putusan ini telah menjadi tolak ukur dengan memilih untuk mencabut perjanjian pinjaman antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (sebagai debitur Indonesia) dan Nine AM (sebagai kreditor asing) dengan dalil bahwa perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris oleh karena itu bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009.

---

Based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, an agreement must essentially fulfill the legal requirements of an agreement, which is divided into subjective and objective requirements. Failure to fulfill the subjective requirements of an agreement would result in one of the parties could request for the cancellation of the agreement (voidable). Meanwhile, failure to fulfill the objective requirements of an agreement would result in the agreement become null and void, based on Article 1335 of Indonesian Civil Code. There is a problem regarding the use of Indonesian in an agreement where, it is one of the formality aspects of an agreement but also could be considered as one of the material requirement since it is stipulated under the law. Pursuant to Article 1337 of the Civil Code, it is stated that A cause is forbidden, if that reason is prohibited by law or if that is contrary to morality or with public order. This thesis mainly discusses the legal consequences if an agreement only executed in English. This thesis will be using juridical empircal approach to prove whether or not it does violate both, 1) the formal obligation to write the agreement in Bahasa Indonesia (formal obligation) as stipulated in Article 31 Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, and National Symbols and National Songs and 2) the objective requirements of an agreement (objective requirements). This thesis will deeply analyze verdict from Supreme Court Decision with Number:1572K/Pdt/2015 that has been massively discussed since this verdict has became a benchmark by chose to revoke the loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (as Indonesia's debtor) and Nine AM (as foreign creditor) with the argument that the agreement only used English therefore it against the Law No. 24 of 2009. "

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian restrukturisasi kredit yang dibuat dalam akta autentik di hadapan notaris dinilai mengandung cacat kehendak yang kemudian dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung serta kedua belah pihak harus menanggung risiko sama rata. Kemudian yang menjadi pokok permasalahan tesis ini adalah mengenai penerapan restrukturisasi kredit dalam Putusan Nomor 1705K/PDT/2015, peranan notaris dalam perkara Putusan Nomor 1705K/PDT/2015 dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1705K/PDT/2015 dengan konsep penyalahgunaan keadaan dan pembagian risiko. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan mengenai penerapan restrukturisasi kredit PT BNI Persero Tbk. terhadap PT PDRH adalah tidak tepat mengingat terjadinya krisis moneter yang menyebabkan kredit bermasalah. Peranan notaris dalam perjanjian restrukturisasi kredit adalah membuat akta autentik. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1705K/PDT/2015 dengan konsep penyalahgunaan keadaan dan pembagian risiko adalah tidak sesuai.

---

This thesis discusses about the credit restructuring agreements made in the authentic deed before a notary, judged to contain defects and then be declared cancelled by law by the Supreme Court and both parties should bear the risk of equally. Then that became problems of this thesis are the application credit restructuring in Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 1705 K PDT 2015, the role of the notary of the case on Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 1705 K PDT 2015 and the suitability of the consideration of the judge of the Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 1705 K PDT 2015 with the concept of Undue Influence and Sharing Risk. It is a descriptive analytical study conducted by using the juridical normative method and analysed qualitatively. The results of this thesis can be concluded about the application of credit restructuring of PT BNI Persero Tbk. against PT PDRH is not appropriate given the onset of the monetary crisis which caused the bad debt. The role of the notary public in credit restructuring agreement is made of authentic deed. Furthermore, consideration of the judges of the award No. 1705K PDT 2015 with the concept of abuse of a State and the Division of risk is not appropriate."

"Tesis ini berfokus pada permasalahan akta Notaris yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dalam akta, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam hal terdapat akta yang tidak memenuhi kehendak para pihak, serta akibat hukum terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Akta Notaris tetap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat otentisitas akta, namun ketidaksesuaian kehendak harus dapat dibuktikan. Notaris tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya jika ia telah memenuhi kewajibannya dalam pembuatan akta. Akta Notaris tetap autentik namun dapat dibatalkan dengan putusan hakim.

---

This thesis focus on Notarial deed which not states one of participants rsquo s interest, Notary rsquo s responsibility as deed maker to the deed that is not appropriate with one of participants rsquo s interest, and legal implication to that Notarial deed. To solves those problems, this thesis uses descriptive analysis research methods, and then is uses secondary data with desk study methods. Notarial deed is legal if it consists the terms of authenticity, but the interest of any participants must be proved. Notary could not have responsibility to the deed if Notary rsquo s duties on making deeds were filled. Notarial deed is authentic but it could be canceled by court judgment."

"Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, putusnya perkawinan pun menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah mengenai pembagian harta bersama. Pembagian harta bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal di dalam gugatan cerai tidak menyebutkan tentang pembagian harta, harus diajukan gugatan baru mengenai pembagian harta setelah putusan cerai dikeluarkan oleh pengadilan. Hal ini menjadikan proses perceraian menjadi lambat dan berlarut-larut. Untuk menyiasatinya, suami istri yang sudah sepakat akan pembagian harta biasanya membuat perjanjian pembagian harta sebelum perceraian. Permasalahan dalam tesis ini yaitu keberadaan pengaturan dan kekuatan mengikat dari perjanjian pembagian harta sebelum perceraian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Simpulan berdasarkan permasalahan di atas adalah terkait dengan perjanjian pembagian harta sebelum perceraian, tidak ditemukan peraturan yang eksplisit baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Karena tidak dijelaskan dengan gamblang tentang diperbolehkan atau dilarang, maka dapat diartikan perjanjian pembagian harta itu dimungkinkan asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian tentulah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, dan karenanya bersifat mengikat. Untuk mencegah adanya pihak yang beritikad tidak baik dengan cedera janji di kemudian hari, sebaiknya perjanjian pembagian harta sebelum perceraian dibuat dengan akta notariil dan disampaikan ke pengadilan agar dapat dimasukkan ke dalam putusan pengadilan.

---

Since marriage is a legal act, legal separation or divorce also creates legal consequences, one of them is the divison of marital property. The division of marital property and divorce can be filed at the same time. When a division of property were not mentioned in the divorce suit, a new lawsuit regarding that matter is needed after divorce judgement issued by the court. This makes the divorce process to be slow and protracted. As a solution, husband and wife who had agreed to the division of property usually make arrangements before the divorce. Problems in this thesis are the existence of regulation and the binding force of a division of marital propery rsquo s agreement before divorce. Library research method is used in conducting the research.

Conclusions based on the problems above are regarding of the division of property agreement before the divorce, there are no explicit regulations either in the Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Perkawinan or Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan. Because it is not clearly explained wether it rsquo s allowed or prohibited, it means the division of property agreement was possible as long as it meets the terms of the validity of the agreement. Agreements are made in compliance with the terms of the validity of the agreement would have been valid as legislation for the author, and therefore binding. To prevent tort liability later in the day, preferably division of marital property rsquo s agreement before divorce has to be made by notary and submitted to the court in order to be incorporated into the judgment."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak, dan para pihak yang bersangkutan tidak membaca, mengetahui, maupun mengerti isi akta yang bersangkutan. Akibatnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berbeda dengan kehendak para pihak. Permasalahan yang timbul adalah akibat hukum serta pertangggungjawaban dari seorang Notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada para pihak, sehingga diketahui kemudian bahwa selain akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak, juga terdapat perbuatan melawan hukum lain yaitu pihak yang menandatangani akta bukan merupakan pihak yang berhak dan seharusnya menandatangani, melainkan orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma tertulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian.Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa apabila seorang ketika akta yang dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dalam keadaan para penghadap tidak mengerti dan mengetahui isi akta, juga akta menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka akibat hukumnya adalah akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan. Dan juga bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran juga bermacam-macam, dilihat dari sejauh mana Notaris melakukan pelanggaran tersebut. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau mungkin pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris tempat dimana kasus tersebut terjadi. Sanksi lain yang dapat dilakukan bisa saja dengan ganti kerugian atas sejumlah biaya yang penghadap minta atas kelalaian Notaris tersebut. Saran penulis, dalam menjalankan jabatannya membuat akta, Notaris perlu membuat suatu bukti konkret, misal foto pada saat penandatanganan. Dan perlu juga dilakukan kegiatan penyuluhan kepada Notaris terhadap peraturan yang sudah ada, baik UUJN, ataupun Kode Etik Notaris.

---

The main issues of this thesis are discusses about the actions of a Notary who does not read his or her acts before the parties, and the parties do not read, know, or understand the contents of the deed concerned. As a result, the deed made by the Notary is different from the will of the parties. The problems that arise are the legal consequences and the accountability of a Notary who does not read the deed made to the parties, so it is known later that in addition to the deed is not in accordance with the will of the parties, there are also acts against other laws that the party who signed the deed is not a party entitled and should sign, but others who are told to do the deed. The method in this study is a normative juridical.The result of this study is the legal consequences for Notary who made the deed is not read to the parties, and the parties do not understand and know the contents of the deed, also the deed becomes not in accordance with the will of the parties, then the legal consequence is the deed will become not authentic. And also the accountability of the Notary to the violations also vary, judging from the extent to which the Notary committed the violation."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak, dan para pihak yang bersangkutan tidak membaca, mengetahui, maupun mengerti isi akta yang bersangkutan. Akibatnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berbeda dengan kehendak para pihak. Permasalahan yang timbul adalah akibat hukum serta pertangggungjawaban dari seorang Notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada para pihak, sehingga diketahui kemudian bahwa selain akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak, juga terdapat perbuatan melawan hukum lain yaitu pihak yang menandatangani akta bukan merupakan pihak yang berhak dan seharusnya menandatangani, melainkan orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma tertulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian.Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa apabila seorang ketika akta yang dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dalam keadaan para penghadap tidak mengerti dan mengetahui isi akta, juga akta menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka akibat hukumnya adalah akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan. Dan juga bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran juga bermacam-macam, dilihat dari sejauh mana Notaris melakukan pelanggaran tersebut. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau mungkin pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris tempat dimana kasus tersebut terjadi. Sanksi lain yang dapat dilakukan bisa saja dengan ganti kerugian atas sejumlah biaya yang penghadap minta atas kelalaian Notaris tersebut. Saran penulis, dalam menjalankan jabatannya membuat akta, Notaris perlu membuat suatu bukti konkret, misal foto pada saat penandatanganan. Dan perlu juga dilakukan kegiatan penyuluhan kepada Notaris terhadap peraturan yang sudah ada, baik UUJN, ataupun Kode Etik Notaris."

"Tesis ini membahas mengenai status dan hak waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama yang dilakukan secara sah dan perkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu, tesis ini juga membahas dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dalam kasus perdebatan harta warisan antara istri dan anak-anak dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa Status dari anak perkawinan pertama adalah anak sah sedangkan status dari anak perkawinan kedua adalah anak zina karena asas dari Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dan agama yang dianut mereka yaitu kristen katolik tidak mengenal adanya poligami sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dikarenakan anak dari perkawinan pertama adalah anak sah, mereka berhak mewaris sedangkan anak dari perkawinan kedua tidak berhak mewaris dan hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan surat keterangan waris oleh notaris adalah munculnya ahli waris baru yaitu anak luar kawin. Notaris dalam hal ini harus hati-hati dan teliti.

---

This thesis discusses the status and right of inheritance of the child born of the first legitimate marriage and the second marriage done under the hands. In addition, this thesis also discusses the impact of the enactment of the Constitutional Court decision on the making of the Notarial Inheritance Certificate in case of debate on the estate between the wife and children of the first marriage and the second marriage. This thesis writing uses case study research with juridical normative approach. Based on the results of the discussion of the formulation of the existing problems, it is known that the status of the first marriage is a legitimate child while the status of the second marriage is the adultery because the principle of Marriage Law in Indonesia is the principle of monogamy and religion they embrace that is catholic Catholics do not know the existence of polygamy so the marriage is considered to have never happened. Since the child of the first marriage is a legitimate child, they are entitled to inherit while the child of the second marriage is not entitled to inherit and can only be inherited from the mother and the family of his mother only. The impact of Decision of the Constitutional Court Number 46 PUU VIII 2010 on the making of a certificate of inheritance by a notary is the emergence of new heirs of the outsider. Notary in this case must be careful and thorough. "