Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pelayanan kesehatan, terdapat suatu catatan yang digunakan untuk mencatat setiap kondisi dan tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. Rekam medis menjadi satu-satunya catatan yang memuat riwayat kesehatan serta rangkaian tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. dari latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu: 1 Bagaimana persyaratan penggunaan rekam medis sebagai alat bukti di pengadilan? 2 Bagaimana kekuatan pembuktian rekam medis dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam putusan No. 225/PDT.G/2014/PN.BDG? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Dari penelitian yang dilakukan, rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila sudah memenuhi isi minimal yang diatur dalam Permenkes no. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan kekuatan pembuktian rekam medis di persidangan adalah alat bukti surat berupa akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat.

---

In health care service, there is one document which ise used to record each condition and medical treatment towards patient. Medical record is the only document which contains the patient rsquo s medical history. Hence, medical record can be used as evidence in the court. From the background, there are 2 two principal issues raised by the author 1 how are the requirements of the usage of medical records as the evidence 2 how is the strength of evidence of medical record as admissible evidence based on civil law procedure in verdict No. 225 Pdt.G 2014 PN.Bdg The method used in the research is juridicial normative. As the result of the research are medical record can be used as evidence if the requirements stated in Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 MENKES PER III 2008 tentang Rekam Medis are fulfilled and the force of evidence of medical record is as authentic deed."

"Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dari penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan para notaris berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawahtangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang.

---

The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message, which uses a public network, because an electronic signature based on asymmetric cryptography technology. From research, there is a difference of opinion regarding the strength of proof electronic documents, signed by electronic signature that is used as evidence dipersidangan. The government should immediately ratify the Government Regulation on Electronic Signatures and Certification Regulations on Electronic Government, so there is further legal rules of Law Number 11 Year 2008. Electronic documents signed with electronic signatures, have the same evidentiary power of the authentic deed made by the competent authority, having issued Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, whereas the electronic document notary public opinion that was signed with the sign electronic hand, only has the power of proof , because it does not qualify as an authentic deed, that is not facing to the authorities."

"Salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata berdasarkan pada pasal 164 HIR adalah persangkaan Persangkaan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah khusus mengenai persangkaan hakim Dalam praktek peradilan perdata di Indonesia alat bukti persangkaan hakim ditarik dengan menyusun peristiwa peristiwa yang telah terbukti untuk membuktikan peristiwa yang belum terbukti dengan penuh kewaspadaan Skripsi ini akan membahas mengenai peraturan yang mengatur mengenai persangkaan dan pendapat para ahli hukum untuk mendapatkan pemahaman mengenai persangkaan yang relevan sebagai alat bukti Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dipadu dengan wawancara narasumber Kesimpulan yang penulis dapatkan antara lain yang menjadi batasan batasan penggunaan persangkaan hakim agar relevan sebagai alat bukti adalah persangkaan hakim harus didasarkan pada alat bukti lain didasarkan pada peristiwa yang telah terbukti peristiwanya tidak bertentangan dan digunakan ketika tidak ada alat bukti langsung.

---

One of the evidences in The Civil Procedural Law based on article 164 HIR is Presumption The presumption that will be elaborated in this thesis is specialy about Presumption of Fact In the Civil Court practices in Indonesia Presumption of Fact is concluded by constructing the events that have been proven to proof the event that has not been proven yet with caution This thesis will elaborate the regulations governing The Presumption of Fact and the opinion of legal experts about it so that we can get the concept about presumption of fact that relevant as an evidence The writing method used in this thesis is literature study that using the normative juridicial approach This thesis using literature research method and combined with sources interviews The conclusion of this thesis is to use the persumption of fact that relevant as an evidence are the presumption of fact must based on the other evidences based on the fact that have been proofen the relation of the facts and used when there is no exact evidence "

"Pesatnya perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi serta membaiknya keadaan sosia! ekonomi dan pendidikan, mengakibatkan perubahan sistem penilaian masyarakat yang menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan di namah sakit adalah data/informasi dari rekam medis. Indikator mutu rekam medis adalah kelengkapan isiannya, akurat, tepat waktu dan pemenuhan aspek persyaratan hukum.Ada 9 peraturan yang mengatur rekam medis terdiri dari Undang-undang ( 1 buah) , Peraturan Pemerintah (2 buah ), Permenkes/ Kepmenkes (4 buah ), Keputusan Direktur Jenderal ( Ibuah ) dan Keputusan Direktur Rumah Sakit (1 buah ).Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Inap RSUP Persahabatan pada bulan Mei sampai Juli 2001 dengan pendekatan penelitian hukum kesehatan secara normatif dan sosiologis menggunakan metode penelitian kualitatif ekploratoris deskriptif , pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelbmpok terarah, dan studi dokumen serta analisa kelengkapan pengisian rekam medis.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan peraturan rekam medis dalam pengisian rekam medis di Instalasi Rawat Inap RSUP Persahabatan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tuntutan hukum, bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum.Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/1989 tentang Rekam Medis, isi rekam medis untuk pasien rawat inap memuat : a. Identitas pasien.b. Anamnese.c. Riwayat penyakit.d. Hasil pemeriksaan laboratorik.e. Diagnosis.f. Persetujuan tindakan medik.g. Tindakan/pengobatan.h. Catalan perawat.i. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan.j. Resume akahir dan evaluasi pengobatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan sebenarnya mengetahui ada peraturan perundang-undangan rekam medis namun isinya belum begitu dipahami sehingga penerapan di lapangan berdasarkan pengalaman selama dan masih ada ketentuan yang belum dapat terlaksana dengan baik . Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang masih cukup memadai, namun ke depan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi perlu dibuat aturan yang baru baik hasil revisi peraturan yang sudah ada maupun membentuk peraturan yang baru.Salah satu kegunaan rekam medis adalah aspek legal. Rekam medis dapat menjadi alat bukti bagi dokter dan perawat yang terkena tuntutan kelalaian. Dokter dapat melindungi diri sendiri dari tuntutan ataupun gugatan melalui apa yang dia tulis.Rekam medis dapat menjadi alat bukti yang kuat bagi dokter dan perawat apabila rekam medis diisi secara tengkap, akurat, tepat waktu dan memenuhi persyaratan hukum.Perlu disarankan untuk mengisi rekam medis yang lengkap, akurat, tepat waktu dan memenuhi persyaratan hukum yang akan meningkatkan mutu rekam medis.Selain itu perlu disefenggarakan pelatihan dan tambahan pengetahuan rekam medis yang berkelanjutan, penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pengisi rekam medis perlu dlbudayakan, dan pemantauan pengisian rekam medis perlu ditingkatkan.Daftar bacaan: 35(1966-2000)

---

The medical record science and technology and the improvement in sosial economic conditions and education increase public awareness for high quality of health care. Good health care quality in hospital is reflected by good medical records. Good medical records must be complete, accurate, timely and must comply with the legal requirements.

There are 9 ( nine ) regulations that manages medical records, who consist of Act (1 pcs ) Goverment Regulations (2 pcs ), Minister of Health Decrees ( 4 pcs ), Director General Decree ( 1 pcs) and Director of Hospital Decree ( 1 pcs ).

The research tookplace at Inpatient Ward of Persahabatan Hospital, Jakarta during May untill July 2001with the approaching legal of health normatively and sosiologic by using qualitative method exploratories discriptive. Data collecting was carried out by indept interview, document study as well analysis to determine the completeness of medical records.

The purpose of this research was to analysis regulations of medical records in the fullfilt of medical records Inpatient Ward Persahabatan Hospital so that its can be useful! as evidence tool in legal claim, to increase quality hospital services and to give law protecting both for health personnel and hospital.

Based on Regulation of Minister Of Health Number 749a/1989 concerning Medical Record the standard of inpatient health or medical record require the records include the following information:

a. patient identification data;

b. anamnesis.

c. relevant history of the illness;

d. record and finding's of the patient's assesment

e. diagnosis;

f. evidence of appropriate informed consent;

g. treatment / theraupetic order.

h. nursing record;

i. clinical observation including the results of treatment;

j. conclutions at termination of hospital izati on or evaluaations/ treatment.

The result from the researh showed that most of all informen actually knows threre are regulations concerning medical records but the contain they did not understand yet so implementation the regulations based on they experience and there are still many more stipulations could not effective yet. The regulation that exist already sufficient, however in the future of anticipating technology development it is necessary to make new regulations both the already revision or to form new regulations.

One of purposes medical records is legal aspect. Medical records is be able to be evidence tool for phisician and nurse who have negligence issues. A physician can protect himself from the appearance of negligence by the care and deligence which he writes his note. The medical records can be strong evidence tool for phisician and nurse if the medical records are fill up complete, accure and. timely and to comply with the legal requirements. It is recomanded that there should be fullfill medical records in complete, accure and timely as well comply with legal requirement to improve the quality of the medical records. Additionally there shoud be a continous training and transfering of knowledge on medical records. Adequate reward and punishment shoul be give to personnel who is responsible for the filling medical records, and monitoring of the medical records should be increased. Bibliography : 35 ( 1966-2000)"

"Penggunaan hasil pemeriksaan poligraf yang dijadikan alat bukti dalam praktik peradilan pidana Indonesia seharusnya dapat diiringi dengan keberadaan regulasi yang memadai serta mekanisme pengawasan yang jelas terhadap pelaksanaan pemeriksaan poligraf agar dapat sejalan dengan asas due process of law. Hal tersebut tentunya berkaitan pada keabsahan suatu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan di pengadilan, mengingat keabsahan suatu alat bukti dapat ditentukan dengan melihat ke belakang terkait kesesuaian tata cara perolehan alat bukti tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Skripsi ini akan membahas mengenai pemeriksaan poligraf dalam praktik peradilan pidana Indonesia mulai dari regulasi yang berlaku saat ini dan perbandingannya dengan yang berlaku dalam negara Common Law System yaitu Negara Bagian New Mexico di Amerika Serikat, serta peran dan keabsahan alat bukti yang bersumber dari hasil pemeriksaan poligraf dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis keterkaitannya dengan asas due process of law. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemeriksaan poligraf dan penggunaannya di Indonesia saat ini belum diatur secara lengkap, serta tidak terdapat mekanisme pemeriksaan keabsahan dari perolehan alat bukti yang bersumber dari hasil pemeriksaan poligraf, dan penggunaan instrumen pemeriksaan poligraf telah bertentangan dengan asas due process of law. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan lebih lanjut untuk mengkaji penggunaan instrumen pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti.

---

The usage of polygraph examination results that are used as evidence in Indonesian criminal justice practices should be accompanied by the existence of adequate regulations and obvious supervisory mechanisms for the enforcement of polygraph examination, so it could be in line with the due process of law principle. This is certainly related to the validity of the evidence presented in a trial at the court, considering the validity of evidence can be determined by observing the conformity of the procedure for obtaining the evidence with the provisions of applicable law. This research is conducted using qualitative research methods with normative juridical forms of research. This thesis will discuss the polygraph examination in Indonesian criminal justice practices starting from the current applicable regulation and its comparison with those applicable in the Common Law System, namely in the State of New Mexico in the United States of America, as well as the role and validity of the evidence that derived from the result of a polygraph examination in Indonesian criminal justice practices, which will be analyzed about the correlation with the due process of law principle. The conclusion of this thesis are the polygraph examination and its current application in Indonesia are not fully regulated, furthermore there is no supervisory mechanism for checking the validity of the acquisition of evidence derived from the results of the polygraph examination, thus it is not proven to fulfill the due process of law principle. Therefore, there needs to be a further discussion to examine the use of the polygraph examination instruments as evidence."

"Kartel merupakan jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang anti terhadap persaingan. Para pelaku usaha ini melakukan perjanjian untuk mempengaruhi harga melalui pengaturan proses produksi maupun pengaturan wilayah pemasaran produk. Secara makro ekonomi, keberadaan kartel menimbulkan kerugiaan karena para pelaku usaha anggota kartel setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga seperti pembatasan jumlah produksi, yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi dan hilangnya efisiensi ekonomi. Dengan melihat kesulitan untuk mendapatkan bukti langsung direct evidence dalam membuktikan adanya praktek kartel maka sangat diperlukan suatu aturan dalam bentuk peraturan pemerintah yang memberikan ruang dan penerimaan pada kemungkinan digunakannya bukti tidak langsung indirect evidence khususnya bukti komunikasi sebagai salah satu alat bukti dalam memutus kasus dugaan kartel dalam aspek hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

Cartel is a kind of agreement made by the business actor that against the competition. The business actor have made an agreement to influence prices by setting production processes and setting product marketing regional. In macroeconomics, the existence of the cartel raises loss for the reason that the business actor of cartel members agreed to undertake activities that have an impact on price controls such as limiting the number of production, which would lead to inefficiency and loss of economic efficiency allocation. By looking at the difficulty to obtain direct evidence to prove the existence of cartel practices so it will need a rule in the form of goverment regulation that provide room and reception on the possibility of using indirect evidence in particular communication evidence as one type of evidence in deciding the alleged cartel in the aspect of competition law in Indonesia."