Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography dalam penyelesaian kasus eksploitasi seksual anak online melalui sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh para aparat penegak hukum dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual online, khususnya dalam kasus penjualan anak online, pornografi anak online, dan prostitusi anak online. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan feminist legal theory yang akan mengungkapkan persoalan perlindungan anak terkait dengan kasus yang dianalisis. Data akan diambil dari studi literatur, studi lapangan melalui pengamatan cyber, dan mewawancarai dua narasumber yaitu pihak dari kepolisian unit Cybercrime dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masalah yang ditemukan melalui penelitian ini muncul akibat kecacatan kerangka hukum, kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum terhadap masalah ini, hambatan dalam mendapatkan data terbaru, kurang sensitif terhadap kepentingan anak, dan sebagainya. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography yang disahkan melalui UU No. 10 Tahun 2012 tidak diintegrasikan dengan baik dalam kerangka hukum nasional. Akibatnya, para aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara efektif untuk melindungi anak korban eksploitasi seksual online.

---

This research aims to analyze the implementation of the Law No. 10 Year 2012 regarding the Legalisation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography within the Indonesian legal system on resolving the case of child online sexual exploitation. Focus on this research is to analyze the difficulties faced by Indonesian law enforcements on protecting the child victims of online sexual exploitation, specifically on the case of online sale of children, online child pornography and online child prostitution. This is a qualitative research through feminist legal theory approach that would reveal the child protection problems in accordance with the analyzed case. Data would be gathered from studying literatures, field study through cyber observation, and interviewing some key resource persons such as the police cyber crime unit and the Commission of the Women Empowerment and Child Protection. This research finds the problems related to these difficulties are borne out of a faulty legal framework, a lack of legal knowledge and awareness of the issue, obstacles in obtaining an updated data, insensitivity towards the child rsquo s best interest, and other issues. The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography legalised under the Indonesian Law No. 10 Year 2012 is not being properly integrated within the national legal framework. Hence, the law enforcers are unable to effectively protect the child victims of online sexual exploitation. "

"Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "Declaration of the Right of the Child". Preamble Declaration of the Right of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

Human rights are the fundamental rights that are possessed and inherent in each human individual in a Contracting State. In LAW No. 39 year 1999 on Human rights, mentioned that human rights is a set of rights inherent to the nature and existence of man as a God almighty being and is his grace which must be respected, held and protected by the state, law, government, and everyone for the dignity and protection of human dignity.

The child is a hope and when it comes to the time, a child will replace the old generation in furthering the wheels of the country's life, thus, the child needs to be built so that they are not wrong in their lifetime. Each child has the right to obtain legal protection from any form of physical or mental violence, abandonment, bad treatment, and sexual harassment during the care of their parents or guardian, or any other party responsible for Care of the child.  But the truth is not the case, the child as a victim of violent abuse is often overlooked by competent institutions in the criminal justice system, which should provide adequate attention and protection based on the law. It is not supposed to happen, because the victim still has the right to be treated fairly, and protected by his rights.

To realize the protection and welfare of the child, the General Assembly of the United Nations on 20 November 1958 is acclamation to confirm the Declaration of the Right of the Child. Preamble Declaration of the Right of the Child, in paragraph 3. The United Nations Convention on the Rights of the Child, is an international convention governing the Civil, political, economic, social, and cultural rights of children and the children. In the Indonesian legislation of the child protection purpose is governed by article 3 of the Law No. 23 of 2002 on child protection."

"Tesis ini membahas mengenai HAM mengatur tentang prinsip hak asasi manusia maupun bentuk perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 baik korban di Tangerang, Bandung, maupun Martapura antara lain prinsip non diskriminasi, prinsip perlindungan khusus, prinsip pemeliharaan terhadap anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan yang sama, prinsip perlindungan dari kekerasan dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi dimana korban harus dilindungi dari setiap bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, dengan alasan apapun, prinsip jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat. Selain itu, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2002 antara lain negara Indonesia melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain, menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan kepada korban, mengambil tindakan yang melindungi korban dari bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku melalui prosedur-prosedur yang efektif hingga ke pengadilan, dan mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuahan fisik dan psikologis korban. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bentuk normatif, yaitu menganalisa keberlakuan hukum/aturan tidak tertulis dalam masyarakat, sedangkan Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara untuk meneliti kondisi objek alamiah yang mana peneliti merupakan instrumen kunci.

---

This theses explains about how human rights arranges the principle of human rights and protection to child as victim based On Children's Rights Convention In 1989, Law Number 35 of 2014, Law Number 12 of 2022 In Tangerang, Bandung, and Martapura, such as non-discrimination, special protection, caring for children, the best interests of the child, protection from violence from any form of violence, and respect for child’s opinions. But, the protections that are given based On Children's Rights Convention In 1989, Law Number 35 of 2014, Law Number 12 of 2022, such as taking all appropriate legislative, administrative and other measures, guardians guarantees that the various institutions, services and facilities responsible for the care and protection, respecting the responsibilities, rights and obligations of parents and guardians, taking measures that protect victims from physical violence perpetrated by perpetrators through effective procedures up to court, and taking all appropriate steps to enhance the victim's physical and psychological healing. The form of research conducted in this study is a normative form, namely analyzing the applicability of laws/unwritten rules in society, while the data analysis method used is a qualitative method. This method is carried out in a way to examine the condition of natural objects in which the researcher is the key instrument."

"Penelitian ini mendeskripsikan remunerasi dan faktor penentu remunerasi karyawan berdasarkan disiplin ilmu kesejahteraan sosial mengenai manajemen sumber daya manusia. Remunerasi merupakan faktor yang membuat karyawan bertahan dalam organisasi karena bekerja dalam NGO dihadapi dalam berbagai tantangan salah duanya adalah pendanaan yang bergantung terhadap donor dan upaya NGO dalam mempertahankan dan memberikan kesejahteraan dalam hal ekonomi terhadap karyawannya yang memiliki beban kerja tinggi dalam bekerja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif yang dilakukan pada bulan Januari sampai November 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara luring dan daring terhadap 6 informan yang merupakan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tujuan, bentuk, dan strategi remunerasi serta faktor-faktor penentu remunerasi dalam NGO bernama ECPAT Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberian remunerasi terhadap karyawan, ECPAT Indonesia memberikan remunerasi berupa gaji pokok, tunjangan, honor, bonus akhir. Selain itu, karyawan ECPAT Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri, keamanan karir cukup terjamin, pelatihan karyawan, gathering karyawan, work from home, rekan kerja yang suportif, jam kerja yang fleksibel, dan pekerjaan yang menarik. Bentuk remunerasi yang diterima oleh karyawan ECPAT Indonesia adalah remunerasi finansial dan remunerasi non finansial. Dalam bentuk remunerasi finansial, karyawan ECPAT Indonesia menerimanya dalam bentuk direct dan indirect serta dalam kategori guaranteed remuneration dan at-risk remuneration. Dalam pemberian remunerasi finansial menerapkan sistem waktu dan hasil. Adapun untuk remunerasi non finansial, karyawan ECPAT Indonesia menerima dalam bentuk job dan environment. Strategi remunerasi menerapkan tahapan job analysis, job pricing, dan implementation. Untuk faktor internal penentu remunerasi di ECPAT Indonesia adalah budget yang disesuaikan dengan anggaran yang merupakan faktor internal organisasi dan kontribusi, kemampuan, jabatan, lama bekerja, dan keterlibatan dalam proyek yang merupakan faktor pribadi karyawan. Untuk faktor eksternal penentu remunerasi di ECPAT Indonesia adalah himbauan berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang merupakan aspek pemerintah dari faktor eksternal penentu remunerasi. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbang pemahaman bagi ilmu kesejahteraan sosial dalam mata kuliah kesejahteraan sosial dalam sektor industri bahwa non government organization dapat memberikan remunerasi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu remunerasi baik secara internal maupun eksternal yang merupakan upaya dari pemenuhan kesejahteraan karyawan.

---

This research describes remuneration and the determinants of employee remuneration based on the social welfare discipline of human resource management. Remuneration is a factor that makes employees stay in the organization because working in an NGO is faced with various challenges, one of which is donor-dependent funding and NGO efforts to maintain and provide welfare in economic terms to its employees who have a high workload at work. This research is a qualitative-descriptive research conducted from January to November 2022. Data were collected through offline and online interviews with 6 informants who are employees. This research aims to describe the objectives, forms, and strategies of remuneration as well as the determinants of remuneration in an NGO called ECPAT Indonesia. The results of this study show that in providing remuneration to employees, ECPAT Indonesia provides remuneration in the form of basic salary, allowances, honorarium, and final bonus. In addition, ECPAT Indonesia employees also get the opportunity to continue their education and develop themselves, career security is quite guaranteed, employee training, employee gatherings, work from home, supportive coworkers, flexible working hours, and interesting work. The forms of remuneration received by ECPAT Indonesia employees are financial remuneration and non-financial remuneration. In the form of financial remuneration, ECPAT Indonesia employees receive it in the form of direct and indirect and in the category of guaranteed remuneration and at-risk remuneration. In providing financial remuneration, a time and result system is applied. As for non-financial remuneration, ECPAT Indonesia employees receive it in the form of job and environment. The remuneration strategy applies to the stages of job analysis, job pricing, and implementation. The internal factors that determine remuneration in ECPAT Indonesia are budget which is adjusted to the budget which is an internal organizational factor and contribution, ability, position, length of work, and involvement in projects which are personal factors of employees. For external factors determining remuneration in ECPAT Indonesia are appeals in the form of laws and government regulations which are government aspects of external factors determining remuneration. The results of this study are expected to contribute to the understanding of social welfare science in the course of social welfare in the industrial sector that non-government organizations can provide remuneration in accordance with the needs of employees by paying attention to the determinants of remuneration both internally and externally which is an effort to fulfill employee welfare."

"Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Namun, seringkali tujuan ini tidak tercapai dan perceraian pun terjadi. Perceraian tidak melepaskan tanggung jawab kedua orang tua untuk melaksanakan pemeliharaan kehidupan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Dalam memenuhi kewajiban ini, negara dapat ikut campur dengan pembuatan pengaturan yang menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak pasca perceraian. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini melaksanakan perbandingan antara hak alimentasi anak di Indonesia dengan tunjangan anak di Selandia Baru. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia memiliki pengaturan hak alimentasi anak yang sporadik dan tidak mengatur hak alimentasi anak untuk seluruh masyarakat secara komprehensif dan spesifik. Sebagian besar penentuan jumlah hak alimentasi anak hanya didasarkan pada kebijaksanaan hakim dan/atau yurisprudensi. Berbeda dengan Selandia Baru yang telah memiliki pengaturan tertulis yang terpusat dan komprehensif mengenai tunjangan anak. Hal ini pun telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Selandia Baru. Maka, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam pengaturan hak alimentasi anak. Dengan demikian, pengaturan di Indoensia dapat diperjelas demi tercapainya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Dalam melaksankan hal tersebut, pemerintah Indonesia dapat menggunakan pengaturan di Selandia Baru sebagai acuan agar kesejahteraan anak di Indonesia dapat dilindungi dan terjaga dengan lebih baik lagi.

---

A marriage has a purpose to build a happy family. However, often times, this purpose is failed to be achieved, resulted in a divorce. A divorce does not remove the responsibilities of both parents to maintain and ensure their children’s livelihood. In fulfilling this obligation, the state can interfere by making regulations to ensure the fulfilment of children's welfare after a divorce. Using a judicial-normative method, this study conducted a comparison between the child alimony rights in Indonesia and child support in New Zealand. The results of this study indicates that Indonesia has a sporadic regulation and there is no specific nor comprehensive regulation about child alimony rights. Therefore, the determination of the amount of child alimony rights mostly based on a judge’s discretion and/or jurisprudence. In contrast to New Zealand that already has a centralized and comprehensive written law regarding child support. As a result, it has provided legal certainty for the people in New Zealand. It is concluded that Indonesia is still left behind in terms of child alimony rights regulation. Thus, the regulations in Indonesia can still be improved in order to achieve legal certainty. In implementing this, the Indonesia government could use the regulations in New Zealand as a reference so that the welfare of children in Indonesia can be better protected and maintained."

"Kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang semakin pesat menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus kekerasan seksual. Child grooming merupakan salah satu jenis kekerasan seksual anak yang melibatkan teknologi berbasis internet untuk menemukan dan berinteraksi dengan ‘calon korban’. Untuk melibatkan anak dalam aktivitas seksual, Pelaku pada umumnya memperkenalkan anak dengan konten-konten bermuatan seksual melalui komunikasi digital. Dimana anak dipaksa untuk menuruti perintah pelaku atas dasar ‘hubungan baik’ yang dibangun oleh Pelaku. Maraknya kasus perbuatan child grooming yang terjadi melalui ruang obrolan di media sosial, menimbulkan kegentingan terkait perlukah dibentuk suatu ketentuan khusus mengenai perbuatan child grooming. Bahwa sebagaimana yang ditemukan dari penelitian ini, Indonesia masih menggunakan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menangani perbuatan child grooming. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif dan pendekatan case study, penelitian ini mencoba menganalisa penerapan unsur Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia terhadap perbuatan child grooming dan perlu atau tidaknya dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan child grooming. Adapun penelitian ini menemukan bahwa unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak belum cukup efektif digunakan untuk menangani perbuatan child grooming.  Dimana ketentuan dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak ini belum secara jelas dan tegas menetapkan serta menggambarkan proses dan sarana-sarana yang digunakan dalam perbuatan child grooming yang dilakukan secara online. Dengan demikian, sebagai upaya melaksanakan perlindungan anak dari ancaman perbuatan grooming maka penting untuk mengkriminalisasi proses grooming itu sendiri, seperti bentuk komunikasi yang dilakukan, serta sarana yang digunakan untuk mempermudah proses grooming itu terjadi. 

---

Advances in technology and information that are developing rapidly are one of the factors for the increase in cases of sexual violence. Child grooming is a type of child sexual violence that involves internet-based technology to find and interact with potential victims. To involve children in sexual activities, perpetrators generally introduce children to sexually charged content through digital communication. The child is forced to obey the Perpetrator's orders based on the 'good relationship' established by the Perpetrator. The rise of cases of child grooming acts that occur through chat rooms on social media has caused a crunch regarding whether a special provision is needed to be formed regarding child grooming. As found in this study, Indonesia still uses Article 76E of the Child Protection Law to deal with child grooming. Therefore, by using research methods in the form of juridical-normative and case study approaches, this study tries to analyze the application of Article 76E of the Child Protection Law in Indonesia to child grooming and whether or not a child grooming is necessary or not to criminalize child grooming. The study found that the elements regulated in Article 76E of the Child Protection Act have not been effectively used to deal with child grooming. The provisions in Article 76E of the Child Protection Act have not clearly and unequivocally stipulated and described the process and means used in child grooming acts. The act of grooming is therefore important to criminalize the grooming process, such as the form of communication carried out and the means used to facilitate the grooming process. "

"Indonesia sebagai negara bukan anggota dari Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi) sering kali disalahkan atas ketidakmampuannya dalam pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak. Posisi hukum suatu negara terhadap suatu konvensi merupakan landasan dari terbentuknya kewajiban negara tersebut atas ketentuan yang terdapat didalamnya. Adanya keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi hak asasi manusia lainnya menyebabkan ketidakpastian atas standarisasi pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan statusnya sebagai pencari suaka maupun pengungsi. Maka, berdasarkan masalah ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian hukum normatif kualitatif melalui studi kepustakaan. Selanjutnya penemuan atas penelitian bahwa dalam hal kewajiban negara bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi terhadap hak pendidikan anak, terdapat 2 kewajiban yaitu penerimaan berdasarkan non-refoulement dan penghormatan atas hak asasi manusia yang keduanya merupakan bagian dari hukum adat internasional. Sebagaimana hasil penelitian, seharusnya komunitas internasional membantu secara aktif upaya pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak melalui kontribusi nyata baik secara langsung maupun tidak langsung dan bukannya menuntut pemenuhan hak tersebut secara sepihak kepada negara-negara bukan pihak, yang dalam hal ini salah satunya adalah Indonesia.

---

Indonesia as a non-party to the 1951 Convention on the Status of Refugees (the Refugee Convention) is often blamed for its inability to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees. The legal position of a country towards a convention is the basis for the formation of the country's obligations for the provisions contained therein. The existence of Indonesia's participation in another human rights conventions causes uncertainty over the standardization of the fulfillment of children's education rights based on their status as asylum seekers or refugees. Therefore, based on this problem, the researcher conducts research based on qualitative normative legal research methods through literature study. Furthermore, the findings from the research show that in terms of the obligations of a country that is not a party to the Refugee Convention towards  children's education rights, there are 2 obligations, namely acceptance based on non-refoulement and respect for human rights, both of which are parts of international customary law. As the research results, the international community should actively assist efforts to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees through real contributions, either directly or indirectly, instead of demanding the fulfillment of these rights unilaterally to non-parties, which in this case is Indonesia."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dewasa ini telah membawa pengaruh dan perubahan dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Pengaruh dan perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut ada yang bernilai positif, dan ada pula sisi negatifnya. Di Indonesia khususnya pada saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tren baik dikalangan dewasa maupun muda. Selain untuk kepentingan bisnis, pendidikan, dan terkait pekerjaan, saat ini teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berperan dalam aktivitas sosialisasi melalui berbagai jejaring sosial yang disediakan. Permasalahannya adalah jejaring sosial yang sekarang sedang menjadi tren, -khususnya bagi para kaum muda ini- kerap dijadikan area dimana pemangsa seksual mencari calon korbannya dengan memanfaatkan berbagai sifat media virtual ini. Sehingga, tesis ini akan membahas mengenai proses terjadinya online grooming pada anak, pengaturan terkait online grooming pada anak, serta kendala dan upaya dalam menanggulangi online grooming tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman, dan juga dilengkapi oleh wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini yaitu, pada dasarnya proses online grooming itu terjadi melalui beberapa tahap, meskipun tahap tersebut tidak mutlak harus dilakukan secara berurutan dan seluruhnya. Tahapan tersebut diantaranya, yaitu pemilihan area target, persahabatan, membentuk hubungan, penilaian resiko, eksklusivitas, dan seksual. Kemudian, mengenai pengaturan terkait online grooming, meskipun tidak ada pengaturan secara khusus mengenai online grooming, namun telah ada pasal yang terkait, yaitu pasal 81 dan pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya, terdapat beberapa kendala dan upaya dalam menanggulangi online grooming. Kendala-kendala tersebut, diantaranya, yaitu kendala dari dalam diri korban/pelaku, dari orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta terkait juga dengan legislasi, penegakan hukum, dan sumber daya aparat penegak hukum. Sementara itu, upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan kerjasama para pemangku kepentingan, serta melakukan harmonisasi hukum, penafsiran hukum, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat penegak hukum, serta penguatan penegakan hukum.

---

The rapid development of information and communication technology has an impact and changes the lives of people around the world. Influences and changes that occur due to the development of information and communication technology involves positive and negative. In Indonesia, especially at this time, the development of information and communication technology has become a trend among both adults and youth. Beside used to business interest, education, and related to work, information and communication technologies are also have a lot of role in the various social activities through the social networking application provided. The problem is social networking becoming a trend, -especially among of young people- were often used as an area where sexual predators find their targets by utilizing a variety of virtual media properties. Thus, this thesis will take up about the process of online grooming of children, legislation against online grooming cases of children, as well as the constraints and efforts in tackling the online grooming of children. This study uses a normative form of literary study that examined the documents in the form of literature books, regulations and guidelines, as well as completed with interviews with some sources. The results of this study are, in essence online grooming process through in several stages, although these stages do not absolutely have to be done in sequence and entirely. The Stages are involved: the selection of the target area, friendships, form relationships, risk assessment, exclusivity, and sexual. Then, about the online grooming regulation, although there has no regulation about online grooming, the related articles are already exist. The regulation is in the article 81 and 82 of Law No 23/2002 on the protection of children act. Furthermore, there are some obstacles and efforts to overcome the online grooming. The obstacles, among which, the obstacles from the victim/perpetrator, from the parents, the public, government, and the stakeholders, and also related to the legislation, law enforcement, and law enforcement resources. Meanwhile, the efforts can be done by increasing the role and cooperation of stakeholders, as well as to harmonize the law, legal interpretation, increasing the quantity and quality of resources of law enforcement officers, as well as strengthening the rule of law."