Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTHubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah Penyimpan Dana didasari oleh perjanjian pembukaan rekening yang memuat syarat dan ketentuan sebagai suatu perjanjian baku. Perlu disadari bahwa penggunaan perjanjian baku dalam industri perbankan sangat erat kaitannya dengan timbulnya penyalahgunaan keadaan dari pihak Bank sebagai akibat dari posisi tawar yang tidak seimbang antara Bank dengan Nasabah. Lebih lagi di era teknologi ini, berkembang pesatnya digital banking yang bersifat self-service, membuat pihak Bank dengan Nasabah dapat menyetujui suatu perjanjian baku digital tanpa adanya tatap muka langsung dengan Bank dan Nasabah. Hal ini dapat merugikan nasabah bila terjadinya kesalahpahaman dari apa yang dimaksud oleh Bank dalam perjanjian tersebut, atau bahkan dapat pula termuatnya penyesatan oleh Bank dengan berlindung dibalik asas duty to read. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku digital dalam pembukaan rekening Jenius pada Bank BTPN. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang akan menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa belum ada peraturan yang khsusus mengatur perjanjian baku digital melainkan masih tersebar dalam peraturan-peraturan seperti UU ITE serta PP PSTE disamping UUPK, POJK PKJK serta SEOJK PB. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada dasarnya Bank BTPN sudah mengupayakan terhindarinya kesalahpahaman dalam perjanjian baku digital yang dibuatnya tersebut. Namun demikian masih terdapat dua klausula dalam perjanjian baku digital pembukaan rekening Jenius yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP TIPB PDPN. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kedua klausula dalam perjanjian baku digital tersebut untuk diubah dengan disesuaikan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUPK, POJK PKJK, SEOJK PB, serta PP TIPB PDPN.

---

ABSTRACTAbstractThe contractual terms between Bank and Depositary Customer is based on an account opening agreement that containing terms and conditions as a standard agreement. It should be recognized that the use of standard agreements in the banking industry is closely related to the abuse of the Bank rsquo s circumstances as a result of an unbalanced bargaining position between the Bank and the Customer. Moreover, in this era of technology, the rapidly expanding digital banking that is self service, enabling Banks and Customers to agree on digital standard agreement without face to face contact. This may be detrimental to the customer in the event of any misunderstanding of the Bank rsquo s true intention in the agreement, or may even contain misleading by the Bank by taking refuge behind the duty to read principle. Therefore, this thesis discusses the digital standard agreement in the opening of Jenius account at Bank BTPN. This thesis is a literature research that will deliver a descriptive research typology. This thesis found that there is no specific regulation about electronic digital standard agreement itself, but still scattered in the rules like UU ITE and PSTE beside UU PK, PP PKJK and SEOJK PB. In addition, this thesis found that basically BTPN has sought to avoid the misunderstandings in the digital standard agreement of opening the Jenius account, but there are still two clauses in the agreement that is not in accordance with the provisions in PP TIPB PDPN. Therefore the authors suggest that these two clauses in this digital standard agreement to be amended according to the the provisions contained in the UU PK, POJK PKJK, SEOJK PB, and PP TIPB PDPN."

"Dalam suatu pemberian kuasa mutlak kerapkali terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan, dimana salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan. Ironisnya, pemberian kuasa mutlak ini dibantu oleh dan dibuat dihadapan Notaris sebagai seorang pejabat pembuat dokumen yang otentik. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelanggaran hukum dilakukan dalam suatu pemberian kuasa mutlak serta bagaimanakah konsekwensi hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris dengan adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam suatu pemberian kuasa mutlak. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan adanya wawancara dengan pihak yang berkompeten serta dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan secaradeduktif.Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa ciri khas suatu pemberian kuasa mutlak adalah bahwa pihak penerima kuasa dapat menguasai dan menggunakan objek kuasa serta melakukan segala perbuatan hukum yang secara hukum sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Prakteknya kuasa mutlak masih digunakan dengan mengaburkan maksud dari pemberiannya. Kewenangan Notaris dalam memberikan opini atau penyuluhan hukum akan menghindari adanya suatu kedudukan yang tidak seimbang serta indikasi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) diantara para pihak.

---

The use of absolute power of attorney is mostly related to misuse of circumstances in it, which is one party take the advantages of the weaknesses of another party. Ironically, the absolute power of attorney is helped by and made in the presence of Public Notary as a official authorized to make an authentic deed. So that at issue in this thesis how violations of the law conducted in a giving absolute power and how the legal consequences of the deed before a Public Notary with the misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in a provision of absolute power. The research is done in the form of normative juridical using secondary data that is supported by the interviews with the competent authorities and analyzed qualitatively so as to produce a deductive conclusion.

Thus the conclusion of this research that the hallmark of absolute power is a gift that the recipient can master the power and authority to use objects and perform all legal actions that may be legally true can only be done by the authorizer. Practice the absolute power they used to obscure the intent of the gift. Notary authority in giving opinions or legal counseling will avoid an unbalanced position as well as an indication of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) between the parties."

"Salah satu yang dapat menyebabkan dapat dibatalkanya suatu akta Notaris adalah cacat kehendak yang salah satu alasannya dapat disebabkan oleh adanya penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang bersumber dari yurisprudensi. Keadaan pikun dalam kasus ini menjadi penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan perjanjian di hadapan Notaris yang dapat dibatalkan dikemudian hari dengan alasan kesehatan mental dan psikologis. Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Dari hasil penelitian ini, meskipun tidak terdapat bukti secara hukum yakni Penetapan Pengadilan yang menyatakan berada di bawah pengampuan, namun berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menujukkan bahwa secara faktual pada saat penandatangan PPJB Nomor 168 Sumarijah Yunus almh memang dalam keadaan pikun dan tidak mampu menentukan sendiri kehendaknya, sekalipun Sumarijah Yunus almh tidak berada di bawah pengampuan. Berdasarkan unsur-unsur serta syarat-syarat syarat adanya penyalahgunaan keadaan, keadaan pikun Sumarijah Yunus almh mengarahkan kepada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan yang berintikan ketidakseimbangan posisi tawar menawar negosiasi yang mana posisi Sumarijah Yunus almh lebih lemah dibandingkan dengan posisi Penggugat dikarenakan Penggugaat memanfaatkan keadaan Sumarijah Yunus almh yang sudah sangat tua yakni berusia 81 tahun dan dalam keadaan pikun untuk menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli No. 168 tanggal 24 Juni 2006.

---

One reason that may cause the annulment of the Notary Deed is defective will that one reason may be caused by the misuse of condition misbruik van omstandigheden derived from jurisprudence. Senility in this case is important so as not to cause legal uncertainty in the agreement making in front of the Notary that can be cancelled in the future by reason of mental and psychological health. The research method used is research literature by examining normative juridical library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials.

From these results, although there is no evidence legally the Court Decision which states are under guardianship, but based on the legal facts in the trial showed that in fact at the signing of the SPA No. 168 Sumarijah Yunus is in a state of senile and incapable determine their own free will, though Sumarijah Yunus not under guardianship. Based on the elements and terms provided that there is misuse of circumstances, senility Sumarijah Yunus almh leads to the misuse of condition because of the psychiatric excellence cored to imbalance of bargaining negotiations which position Sumarijah Yunus weaker than the position of the Plaintiff because Plaintiffs utilizing the condition of Sumarijah Yunus almh that is very old which is 81 year old and in the senility to sign the Deed of Sale and Purchase Binding No. 168 dated June 24, 2006."

"Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, manajemen Bank XYZ menilai bahwa value proposition yang ditawarkan oleh Bank XYZ sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar Bank XYZ untuk melakukan transformasi digital. Terdapat tiga alasan Bank XYZ harus melakukan transformasi digital, yang pertama adalah jenis bisnis yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Kedua, existing portofolio produk Bank XYZ yang sudah ketinggalan zaman. Ketiga, kompetisi yang semakin beragam, karena sekarang kompetisi layanan keuangan tidak hanya diisi oleh perbankan saja, namun financial technology (fintech) juga turut hadir dalam kompetisi ini. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis yang mencakup strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI yang selaras dengan 4 strategi bisnis yang sudah didefinisikan pada rencana bisnis bank dan satu strategi berdasarkan analisis lingkungan bisnis. Strategi SI yang dihasilkan adalah ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) aplikasi yang dibutuhkan oleh Bank XYZ di masa mendatang. Aplikasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) aplikasi pada kategori strategic, 1 (satu) aplikasi pada kategori high potential, 19 (Sembilan belas) aplikasi pada kategori key operational, dan 11 (sebelas) aplikasi pada kategori support. Ke-34 (tiga puluh empat) aplikasi ini diharapkan dapat membantu Bank XYZ dalam melaksanakan strategi bisnisnya. Strategi TI yang dihasilkan menuntut pembaruan operating system dari server server yang sudah tidak didukung oleh principal. Strategi manajemen SI/TI yang dihasilkan menuntut perbaikan tata kelola TI yang diperlukan Bank XYZ di masa mendatang. Penyediaan dokumen pedoman pelaksanaan, standar pelaksanaan operasional dan pelaporan mengacu pada ketentuan – ketentuan dari regulator baik OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun BI (Bank Indonesia).

---

As time has passed until now, the management of Bank XYZ has evaluated that the value proposition offered by Bank XYZ is no longer relevant to the current conditions. This is one of the foundations for Bank XYZ to undergo digital transformation. There are three reasons why Bank XYZ needs to undergo digital transformation. First, the type of business is no longer relevant to the current conditions. Second, Bank XYZ's existing product portfolio is outdated. Third, the competition has become more diverse, as financial technology (fintech) is now also present in the competition, not just traditional banks. This research has resulted in a strategic plan that includes IS (Information Systems) strategy, IT (Information Technology) strategy, and IS/IT management strategy that aligns with the four business strategies defined in the bank's business plan, and one additional strategy as result from business environmental analysis. The resulting IS strategy includes a total of 34 (thirty-four) applications that will be needed by Bank XYZ in the future. These applications consist of 3 (three) applications in the strategic category, 1 (one) application in the high potential category, 19 (nineteen) applications in the key operational category, and 11 (eleven) applications in the support category. These 34 applications are expected to assist Bank XYZ in implementing its business strategy. The resulting IT strategy requires updating the operating system of servers that are no longer supported by the principal. The resulting IS/IT management strategy requires improving the IT governance necessary for Bank XYZ in the future. The provision of implementation guidelines, operational implementation standards, and reporting refer to the provisions set by regulators such as OJK (Otoritas Jasa Keuangan) and BI (Bank Indonesia).

"

"Di era digital ini, perkembangan teknologi memang sangat pesat, salahsatunya pada bidang perbankan. Perbankan bertransformasi memberikan kemudahan bagi nasabahnya untuk bertransaksi secara mobile hanya dengan menggunakan smartphone. Layanan ini biasa disebut dengan layanan digital banking atau Layanan Perbankan Digital. Namun, tak dapat dipungkiri, semakin canggih teknologi, semakin canggih pula niat jahat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meretas teknologi tersebut. Dengan adanya modus kejahatan untuk meretas teknologi, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagikonsumen akibat peretasan akun bank. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diketahui bentuk pertanggungjawaban bank terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat peretasan akun bank. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadinya kerugian yang dialami konsumen, bank harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut, jika terbukti kerugian yang timbul bukan merupakan kesalahan konsumen.In this digital era, technological developments are indeed very rapid, one of them is the banking sector. Transformed banking makes it easy for customers to do mobile transactions only by using smartphones. This service is commonly referred to as digital banking services. However, it cannot be denied, the more sophisticated the technology, the more sophisticated it would be for the irresponsible people withevil intentions to hack the technologies. With the existence of hacking crimes in technology, this can cause losses for consumers due to bank accounts hacking. Based on this background, it is necessary to know the form of bank accountability for consumers who suffer losses due to the hacking of bank accounts. The research method used in this research is descriptive-analytical. The results showed that any losses experienced by consumers, banks must be responsible for these losses, if it is proven that the losses arouse are not the fault of the consumer."

"Tesis ini mengkaji proses pembukaan rekening dalam layanan keuangan digital Bank Jago, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak UU PDP terhadap prosedur pembukaan rekening Bank Jago dan mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian yang dilakukan oleh bank untuk mematuhi peraturan baru tersebut. Tesis ini akan menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Makalah ini menggunakan metode wawancara untuk menganalisis langkah-langkah dan persyaratan proses pembukaan rekening, baik sebelum maupun sesudah implementasi UU PDP. Tesis ini mengeksplorasi langkah-langkah yang diterapkan oleh Bank Jago untuk menjaga informasi dan privasi klien. Ini mengacu pada pemanfaatan teknik enkripsi dan protokol keamanan. Hasil penelitian memberikan wawasan berharga tentang bagaimana prosedur pembukaan rekening Bank Jago sejalan dengan persyaratan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kesimpulannya, sangat penting bagi pemerintah untuk membuat regulasi UU PDP untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam perlindungan data. Sementara bank sudah mematuhi peraturan privasi data pribadi, ada industri lain yang tidak menerapkan praktik serupa. Dengan menerapkan pedoman yang komprehensif, semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data dapat secara konsisten mematuhi hukum, sehingga mengurangi perbedaan dalam privasi data pelanggan.

---

This thesis examines the account opening process in Bank Jago's digital financial services, particularly in light of the implementation of the Personal Data Protection (PDP) Law. The purpose of this study is to evaluate the impact of the PDP Law on Bank Jago's account opening procedures and to identify any changes or adaptations made by the bank to comply with the new regulations. This thesis will utilize a doctrinal research approach, employing a descriptive analysis method. The paper employs an interview method to analyse the steps and requirements of the account opening process, both prior to and following the implementation of the PDP Law. This thesis explores the measures implemented by Bank Jago to safeguard client information and privacy. It refers to the utilization of encryption techniques and security protocols. The research findings offer valuable insights into how Bank Jago's account opening procedures align with the requirements of the Personal Data Protection (PDP) Law. In conclusion, it is crucial for the government to establish regulations for the PDP Law in order to ensure fairness and consistency in data protection. While banks already comply with personal data privacy regulations, there are other industries that do not have similar practices in place. By implementing comprehensive guidelines, all parties involved in data processing can consistently comply with the law, thereby reducing any discrepancies in customer data privacy."

"Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini mendorong adanyaperkembangan dibidang ekonomi yang dikenal dengan ekonomi digital, Perbankan dalam melakukan pembukaan rekening bagi nasabah menerapkan Prinsip kehati-hatian bank melalui proses Customer Due Diligence (CDD), namun dengan perkembangan teknologi dan perkembangan layanan perbankan, saat ini dikenal prinsip Digital Branch yakni sarana Bank yang berfungsi khusus untuk melakukan proses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri. Selain itu, akan dibahas mengenai aspek permasalahan yang mungkin timbul dalam proses CDD pada pembukaan rekening yang dilakukan secara digital. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, hasil daripada penelitian menemukan fakta bahwa PT Bank X Tbk selaku penyedia jasa keuangan dari Layanan Perbankan Digital Produk Tabungan Now dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan uji tuntas nasabah sesuai berdasarkan POJK APU PPT Sektor Jasa Keuangan dan POJK LPD Bank Umum. Terlepas belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme dan penggunaan PIN dan Password dalam transaksi tabungan digital hal ini penting untuk menghindari transaksi nasabah yang mencurigakan.

---

The development of technology and information encourages developments in the economic sector known as the digital Economy. Opening Bank accounts for customers, applies the prudential banking principle through the Customer Due Diligence (CDD) process, but with the development of technology and the development of banking services, This is known as the Digital Branch, Bank facility that has a special function to carry out the process of customer registration and opening of accounts independently. Other than that, this thesis also explains about the problems that may arise in the CDD process at opening digital accounts. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a library research that delivers descriptive- analytical research typology. This Thesis concludes that PT Bank X Tbk as the financial service provider of Digital Banking Services has done its best to apply the CDD procedure based on POJK APU PPT Sektor Jasa Keuangan and POJK LPD Bank Umum. Despite the absence of regulations regarding the mechanism and use of PIN and Passwords in digital savings transactions, it is important to avoid suspicious customer transactions."

"ABSTRAKBank memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk menghimpun dana masyarakat, maka diperlukan rekening sebagai sarana penampungan dana tersebut. Proses pembukaan rekening di Bank ABC menuai banyak keluhan dari customer terkait dengan lamanya proses pembukaan rekening tersebut. Apabila hal ini tidak diperbaiki, maka akan berdampak terhadap bisnis Bank ABC secara keseluruhan. Untuk mendapatkan proses pembukaan rekening yang lebih cepat, akurat dan dengan biaya yang lebih murah, maka diperlukan perubahan proses bisnis secara radikal. Dalam penelitian ini, dilakukanlah analisis perubahan proses bisnis dengan menggunakan metode DMAIC. Setelah diperoleh akar permasalahan, maka bisnis proses yang baru dirancang dengan perubahan mendasar yang berbasis teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan teknologi e-KTP sebagai solusi dalam proses pembukaan rekening. Setelah dilakukan Business Process Reengineering dengan Berbasis teknologi Informasi, maka diperoleh proses pembukaan rekening yang lebih cepat, akurat serta dengan biaya yang lebih murah.

---

ABSTRACTThe Bank has a function to collect and disburse public funds. To collect public funds, an account is required as a means of holding these funds. The opening account process at Bank ABC reap many complaints from customers related to the duration of the opening account process. If this process is not improved, it will have a bad impact to the whole business on the ABC Bank. To get a faster, more accurate and cost effective account opening process, radical business process changes are needed. In this research, an analysis of business process changes is done using DMAIC method. Having obtained the root of the problem, the new business process is designed with fundamental changes based on information technology, namely by using e KTP technology as a solution in the opening account process. After doing Business Process Reengineering with Information Technology based, then we have the opening account process which more quickly, accurate and with cheaper cost. "

"[ABSTRAKPembukaan akses rahasia bank merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintahdalam rangka menegakkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari upaya penegakan hukumbagi wajib pajak. Ketentuan-ketentuan perbankan memberikan ruang bagi aparatur pajakuntuk mengakses rahasia bank guna mendapatkan informasi terhadap rekening wajib pajakyang terbukti belum menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang pajak. Sebagai upayapencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalammelakukan pembukaan akses rahasia bank dalam rangka penerapan pemblokiran reking wajibpajak, maka ketentuan tersebut juga harus menekan seminimal mungkin terhadap adanyakemungkinan penyalahgunaan ketentuan penerobosan rahasia bank oleh aparat pajak itusendiri. Perumusan masalah dalam penulisan tugas terakhir adalah mengenai bagaiamanaaturan dan mekanisme dalam penerapan pembukaan akses rahasia bank dalam penerapanpemblokiran rekening wajib pajak dan implikasi hukum terhadap penerapan kegiatan tersebutterhadap kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan sanksi pemblokiran rekeningnya olehaparat pajak dengan mengacu pada ketentuan undang-undang perbankan dan perpajakan yangberlaku di indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan penelitianini bersifat eksplanatoris, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebihdalam suatu gejala dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada.

---

ABSTRACTThe opening of bank secrecy access is one of the efforts carried out by the government in theframework to enforce tax compliance as part of the efforts of law enforcement for taxpayers.The provisions of banks to provid space for the tax personnel to access bank secret to getinformation on taxpayer accounts that is evidenced not settle the obligation of tax debtpayment. As a precaution against the possibility of abuse of authority in opening banksecrecy access in order to implement taxpayer account blocking, then such provision mustreduce as minimum as possible to the possibility of abuse of the provisions on breach of banksecrecy by the tax authorities themselves. Formulation of problem in the writing of final taskis about how the rules and mechanisms for the implementation of access opening of banksecrecy in the application of account blocking of taxpayer and legal implications to theimplementation of activities to the taxpayer's business activities that are subject to sanctionsby blocking of their account by the tax authorities by refer to the provisions of banking andtaxation laws prevailing in Indonesia.The type of research is normative juridical, and thisresearch is explanatory, which aims to describe or explain more a symptom and having natureto reinforce the existing hypothesis.;The opening of bank secrecy access is one of the efforts carried out by the government in theframework to enforce tax compliance as part of the efforts of law enforcement for taxpayers.The provisions of banks to provid space for the tax personnel to access bank secret to getinformation on taxpayer accounts that is evidenced not settle the obligation of tax debtpayment. As a precaution against the possibility of abuse of authority in opening banksecrecy access in order to implement taxpayer account blocking, then such provision mustreduce as minimum as possible to the possibility of abuse of the provisions on breach of banksecrecy by the tax authorities themselves. Formulation of problem in the writing of final taskis about how the rules and mechanisms for the implementation of access opening of banksecrecy in the application of account blocking of taxpayer and legal implications to theimplementation of activities to the taxpayer's business activities that are subject to sanctionsby blocking of their account by the tax authorities by refer to the provisions of banking andtaxation laws prevailing in Indonesia.The type of research is normative juridical, and thisresearch is explanatory, which aims to describe or explain more a symptom and having natureto reinforce the existing hypothesis.;The opening of bank secrecy access is one of the efforts carried out by the government in theframework to enforce tax compliance as part of the efforts of law enforcement for taxpayers.The provisions of banks to provid space for the tax personnel to access bank secret to getinformation on taxpayer accounts that is evidenced not settle the obligation of tax debtpayment. As a precaution against the possibility of abuse of authority in opening banksecrecy access in order to implement taxpayer account blocking, then such provision mustreduce as minimum as possible to the possibility of abuse of the provisions on breach of banksecrecy by the tax authorities themselves. Formulation of problem in the writing of final taskis about how the rules and mechanisms for the implementation of access opening of banksecrecy in the application of account blocking of taxpayer and legal implications to theimplementation of activities to the taxpayer's business activities that are subject to sanctionsby blocking of their account by the tax authorities by refer to the provisions of banking andtaxation laws prevailing in Indonesia.The type of research is normative juridical, and thisresearch is explanatory, which aims to describe or explain more a symptom and having natureto reinforce the existing hypothesis., The opening of bank secrecy access is one of the efforts carried out by the government in theframework to enforce tax compliance as part of the efforts of law enforcement for taxpayers.The provisions of banks to provid space for the tax personnel to access bank secret to getinformation on taxpayer accounts that is evidenced not settle the obligation of tax debtpayment. As a precaution against the possibility of abuse of authority in opening banksecrecy access in order to implement taxpayer account blocking, then such provision mustreduce as minimum as possible to the possibility of abuse of the provisions on breach of banksecrecy by the tax authorities themselves. Formulation of problem in the writing of final taskis about how the rules and mechanisms for the implementation of access opening of banksecrecy in the application of account blocking of taxpayer and legal implications to theimplementation of activities to the taxpayer's business activities that are subject to sanctionsby blocking of their account by the tax authorities by refer to the provisions of banking andtaxation laws prevailing in Indonesia.The type of research is normative juridical, and thisresearch is explanatory, which aims to describe or explain more a symptom and having natureto reinforce the existing hypothesis.]"

"Layanan Perbankan Digital adalah layanan yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan investasi, transaksi elektronik, dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank. Digitalisasi perbankan terjadi karena masyarakat menginginkan proses transaksi yang lebih murah, cepat, dan sederhana dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Pengembangan strategi bisnis dimaksud memerlukan infrastruktur yang memadai antar lain manajemen risiko, penyesuaian Teknologi Informasi. Sebagai salah satu alat transaksi modern, layanan perbankan digital juga berpeluang untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai penerapan uji tuntas nasabah layanan perbankan digital pada produk Jenius milik PT. BTPN, Tbk. sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya dan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, akan dibahas juga aspek perlindungan konsumen pada produk Jenius sebagai upaya melindungi hak nasabah penyimpan dana. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah menggunakan bentuk penelitian dari skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. BTPN Tbk. selaku penyedia jasa keuangan dari Layanan Perbankan Digital Produk Jenius dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan uji tuntas nasabah dengan baik berdasarkan POJK APU PPT SJK, terlepas dari belum ditetapkannya pengaturan khusus terkaitLayanan Perbankan Digital. Dengan demikian, penulis menyarankan agar segera ditetapkannya ketentuan yang memadai dan dapat mendasari layanan perbankan digital dan tidak hanya berdasar pada POJK APU PPT SJK dalam penyelenggaraannya.

---

ABSTRACTDigital Banking is one of the provided services of banks nowadays, in which enables its prospective customer and or customer to collect information, to communicate, to register, to open an account s , to do banking transactions, to close and block account s or to collect information and do transactions other than bank services, such as getting investment advices, e commerce transactions, et cetera. Bank digitalization occurs because the society demand an easier, faster, and simpler type of transaction and in order to increase awareness for the use of a non cash instrument, so that there will be formed a community or society who use more non cash instrument to do transactions. As one of the modern model of transaction, digital banking has potentials to be misused as a money laundering tool by criminals. This thesis explains about the implementation of customer due diligence for digital banking product Jenius as a form of precautionary principle for banks in running their business and in order to prevent any money laundering practice. Other than that, this thesis also explains about the customer protection aspect in digital banking product Jenius as an effort to protect customer rights. The form of this research is normative juridical. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that PT. BTPN, Tbk. as the financial service provider has done its best to apply the customer due diligence provisions for digital banking product Jenius users based on POJK APU PPT SJK, despite of limited digital banking regulations and some slight obstacles. Therefore, the author suggests the government as the regulator to set more regulations on digital banking so that it is not only depends on POJK APU PPT SJK."