Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan sesuai dengan ketentuan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia dan di Korea Selatan. Pertanyaan mendasar dari skripsi ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan asuransi gangguan jiwa dalam hukum asuransi dan polis asuransi jiwa di kedua negara tersebut. Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan melakukan perbandingan pengaturan hukum asuransi di Indonesia dan di Korea Selatan. Dari perbandingan tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum asuransi gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan, dimana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Sementara di Korea Selatan terkait dengan pengaturan perlindungan asuransi kesehatan jiwa diatur dalam Undang-Undang nasional yang dinamakan dengan Mental Health Act yang secara khusus memberikan perlindungan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Tetapi meskipun di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang kesehatan jiwa, Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengaturan asuransi bagi penderita gangguan jiwa. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk menambahkan ketentuan dalam Undang-Undang kesehatan jiwa terkait dengan program jaminan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa secara spesifik.

---

ABSTRACTThis study explains about the regulation of the comparison of mental health insurance in Indonesia and in South Korea accordance with the provisios of applicable insurance laws in Indonesia and in South Korea. The basic question of this thesis is how the mental health regulation and policy in both countries. This study is made with the aim to know the comparison insurance coverage for the risk of mental disorders in Indonesia and in South Korea. The research method used in this study is juridicial normative with the descriptive tpe. The result of this researcg is by comparing the regulation of mental health insurance in Indonesia and in South Korea. From these comparisons, there are similiarities and differences in the regulation of mental helath law in Indonesia and South Korea. Indonesia enacted Mental Health Law No. 18 of 2014, while in South Korea, the policy of mental health insurance reglated by te national law named Mental Health Act which spesificaly gives protection for the the mental health disorders. Eventhough Indonesia has regulation to protect for mental ill person, the regulation did not provide the protection for the person with mental disorders. Thus, Government of Indonesia deem necessary to add provisions in the mental health law related to health insurance program for the mental disorders. "

"Salah satu tujuan utama dari hukum asuransi adalah untuk melindungi pemegang polis dari kegagalan bisnis asuransi. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah prosedur legislatif dan pengawasan sering diterapkan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak pemegang polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Skripsi ini membahas tentang lembaga perlindungan pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. Lembaga perlindungan pemegang polis berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang polis jika perusahaan asuransi gagal membayar, namun di Indonesia hingga saat ini lembaga tersebut belum terbentuk meskipun telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan mengkaji tentang perlindungan pemegang polis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia, diikuti dengan peraturan perundang-undangan di Republik Korea. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dimana sepanjang penelitian ini, penulis telah melihat hasil bahwa Korea telah memberlakukan Depositor Protection Act dan membentuk Korea Deposit Insurance Corporation. Sebaliknya, program penjaminan penjaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perasuransian Indonesia seharusnya sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, artinya harus sudah dibentuk paling lambat tanggal 17 Oktober 2017, meskipun demikian, belum terbentuk lembaga tersebut.

---

One of the primary aims of insurance regulation is to protect policyholders from the failure of insurance businesses. To achieve this purpose, a number of legislative and supervisory procedures are frequently implemented in order to secure and protect policyholder rights in the event of an insurance company's failure. This thesis discusses the insurance policyholder protection institution as protection for insurance company policyholders. In the context of protection of policyholders, the policyholder protection institution functions to protect the interests of policyholders if the insurance company fails to pay, however, in Indonesia until now this institution has not been established even though it has been mandated by the Insurance Law. Based on this, first of all the writer will examine the provisions of protection for the insured and the policy holder as regulated in Law No. 40 of 2014 concerning insurance in Indonesia, followed by the legal and regulations in the Republic of Korea. This thesis research uses a juridical-normative research method with a statutory and analytical approach. Throughout this research, the author has reached a result that Korea has enacted the Depositor Protection Act and established a depositor protection scheme, the Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) that can raise additional funds by issuing bonds and borrowing from a variety of sources. On the other hand, the insurance guarantee program specified by the Indonesian Insurance Law should have been formed no later than 3 (three) years after its adoption, meaning it should have been formed no later than October 17, 2017. If the Indonesia Deposit Insurance Corporation intends to increase its role as a policy guarantor, there is currently no legal framework in place."

"Kepentingan kesehatan bagi manusia menjadi sangat penting. Sehingga perlindungan kesehatan bukan lagi hanya tanggungjawan seorang namun hal ini sudah menjadi kewajiban negara untuk mempromosikan kesehatan masyarakat dengan menyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peran jaminan kesehatan nasional sebagai pemenuhan kewajiban negara di Korea Selatan dan Indonesia berdasarkan undang-undang dasar dari negara masing-masing. Persamaan dan perbedaan antara Jaminan Kesehatan Nasional di Korea Selatan dan Indonesia dari segi komponen kunci untuk Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage) yaitu, pesertaan, pembayaran iuran dan manfaat jaminan adalah pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan studi dokumen dan undang-undang terkait Natioinal Helath Insurance Act dari Korea selatan dan Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Antara kesamaan dan perbedaan yang signifikan, kepersertaan Warga Negara Asing dalam jaminan kesehatan nasional di Korea Selatan lebih luas daripada di Indonesia. Hasil penelitian ini merekomendasikan unutk menubah pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 untuk memperluas kepersertaan WNA sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dan memberikan kepastian hukum kepadanya.

---

The importance of health to people is increasing. Thus protection of health is no longer duty of individual rather it has become an obligation of state to promote the public health by providing National Health Insurance. This research aims to discuss about role of national health insurance as fulfillment of state obligation in South Korea and Indonesia based on the Constitution of each state. The similarities and differences between National Health Insurance in South Korea and Indonesia in respect to key components of achieving Universal Health Coverage that are membership, contribution payment and insurance benefits are another discussion in this research.

This research is categorized as normative research which uses document study on the National Health Insurance Act, Law No. 40 of 2004 on National Social Insurance System, and other prevailing laws and regulations. Significant similarities and differences are found from the research, among others, broader scope of membership of NHI in regards to eligibility of foreigners compared to JKN. The result of this research concludes that amendment of article 1 paragraph (4) of Presidential Decree No. 12 Year 2013 is necessary for expanding the scope of membership to foreigners and provides more legal certainty."

"Pengenaan denda merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tujuan dari denda adalah untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Indonesia sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang salah satu poin yang menjadi fokus amandemen adalah mengenai ketentuan denda. Perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli menimbulkan banyak pro dan kontra. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai pengaturan pengenaan denda di Kanada, Inggris, dan Korea Selatan. Pengaturan pengenaan denda pada ketiga negara tersebut dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap pengaturan ketentuan denda di Indonesia dan sekiranya dapat menjadi masukan untuk perubahan ketentuan denda di Indonesia. Analisis dari skripsi ini mencapai kesimpulan bahwa perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan ketentuan denda dalam ketiga negara pembanding. Dengan demikian, Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mengkaji kembali perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli agar dapat memberi efek jera, serta disaat yang sama tetap menjamin terlangsungnya iklim persaingan usaha yang sehat oleh para pelaku usaha.

---

The imposition of fines is one of the method in enforcing Competition Law. The purpose of the fine is to deter business actors to not take similar conducts or to be followed by another potential violator. Indonesia is currently amending Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which one of the point that serves as the focus of the amendment is regarding provision of fines. The changes within the provisions of fines under the Bill concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition raise several pros and cons. This research is a normative legal research by using qualitative analysis concerning the regulation of imposition of fines in Canada, United Kingdom, and South Korea. The regulations on the imposition of fines in these three countries serve as materials for references towards the regulation on the imposition of fines in Indonesia and hopefully may also serve as recommendations to the amendment of the provision of fines in Indonesia. The analysis of this thesis resulted in the conclusion that the Bill of the fine provisions on the Prohibition of Monopolistic Practices is still inadequate in comparison to the fines regulations in the three compared countries. Thus, the Government and the Business Competition Supervisory Commission KPPU need to review the Bill of the fine provisions on Prohibition of Monopolistic Practices in order to give a deterrent effect and at the same time ensuring a healthy business competition by business entrepreneurs."

"Perkembangan teknologi informasi yang cepat membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk bidang hukum. Keterkaitan antara perkembangan teknologi informasi dengan hukum melahirkan berbagai macam peristiwa baru yang berkaitan hukum dan penggunaan dunia siber. Salah satunya terkait dengan perlindungan hukum atas informasi yang merugikan seseorang di dunia internet berupa penghapusan informasi. Hal ini dikenal dengan istilah hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten). Penelitian ini fokus membahas perbandingan pengaturan dan mekanisme penerapan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Indonesia dengan beberapa negara di Asia Pasifik seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan. Dengan melakukan perbandingan hukum, maka akan dapat melihat perbedaan dan mengambil pelajaran dari berbagai negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengaturan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Uni Eropa, Australia, Jepang dan Korea Selatan diatur dalam Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan data / informasi pribadi, sementara Indonesia muncul dan diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) dalam General Data Protection Regulation hanya mewajibkan pengontrol data, karena dalam GDPR memisahkan pengontrol dan pemproses data. Sementara Australia, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia tidak membedakan antara pengontrol dan pemproses data. Setiap negara membentuk komisi independen untuk melindungi data pribadi dan membantu penyelesaian sengketa data pribadi.

---

The development of information technology that brings changes in all fields of humanity, ranging from economics, social, education, including the legal field. The link between the development of information technology and the law produces a variety of new types relating to law and the use of cyberspace. One of the cyber laws is related to legal protection for information that is detrimental to someone in the internet world is the removal of information. This is known as the Right to be Forgotten. This research focuses on discussing the regulation and implementation of the Right to be Forgotten in Indonesia with several countries in the Asia Pacific such as Australia, Japan and South Korea. By making legal comparisons will be able to see differences and take lessons from various countries. This study uses a normative juridical research method. Regulation of Rights to be Forgotten in the European Union, Australia, Japan and South Korea be regulated in legislation in the sector of personal data/information protection, while Indonesia is emerge and regulated in the Law on Information and Electronic Transactions. Implementation of the Right to be Forgotten in the General Data Protection Regulation only requires data controllers, because in the GDPR the data controller and processors are prepared. While Australia, Japan, South Korea and Indonesia do not distinguish between process controllers and data processing. Each country establishes independent data commission to protect personal data and help resolve personal data."

"Skripsi ini membahas mengenai peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan dan penyelenggaraan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia dalam asuransi wajib oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan asuransi komersial oleh perusahaan asuransi swasta?; dan 2. Bagaimana peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa yang dapat dilakukan di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura?. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diolah dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah: 1. Pengaturan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia diatur dalam: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, dandiselenggarakan baik dalam mekanisme asuransi wajib oleh BPJS Kesehatan maupun dalam mekanisme komersial oleh perusahaan asuransi swasta; dan 2. Terdapat (6) cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa diIndonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Saran dari Penulis adalah bagi Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk membuat regulasi yang secara akomodatif, praktis, dan komprehensif terkait program jaminan kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa di Indonesia.

---

This thesis discusses ways on how to improve the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The main issues examined in this thesis are: 1. How is the regulation and implementation of mental health insurance services in Indonesia in terms of compulsory insurance by the BPJS Kesehatan and commercial insurance by private insurance companies?; and 2. How to increase the effectiveness of mental health insurance services that can be done in Indonesia through comparison with Singapore?. The research method used in this thesis is juridicalnormative with the type of data used is secondary data which is processed and analyzed

qualitatively. The results of this thesis research are: 1. Mental health insurance services in Indonesia are regulated in: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, and are carried out both in mandatory insurance mechanism by BPJS Kesehatan and in commercial mechanism by private insurance companies; and 2. There are (6) ways that can be done to increase the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The author's suggestion is that the Government of Indonesia needs to make regulations that are accommodative, practical and comprehensive regarding the mental health insurance program for people with mental disorders in Indonesia."

"ABSTRACTPenutupan asuransi secara ko-asuransi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam hal nilai objek asuransi sangat besar karena beberapa penanggung dapat bekerja sama untuk menanggung satu objek asuransi secara bersama-sama dalam kasus per kasus. Di Indonesia, hal ini kemudian diatur melalui POJK No.23/Pojk.05/2015 dan POJK No. 69/Pojk.05/2016. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum cukup mengatur perihal penyelesaian klaim antara ketua dan anggota ko-asuransi, serta kepada tertanggung. Di India, pengaturan penutupan asuransi secara ko-asuransi dilakukan melalui IRDA/NL/ETASS/RIN/103/05/2015 dan Coinsurance Agreement dated 5 December 2014 sebagai pedoman perilaku yang bersifat sukarela. Setelah dilakukan analisa secara normatif yuridis dan deskriptif, praktik asuransi di India memberi pedoman supaya penyelesaian klaim pada penutupan asuransi secara ko-asuransi diatur secara tegas. Selain itu, kewajiban penggunaan Electronic Transaction Administration and Settlement System di India membuat pelaksanaan penutupan asuransi secara ko-asuransi lebih transparan dan mudah diawasi.

---

ABSTRACTCo-insurance is one of the mechanisms used in the terms of the value of the insurance object is whopping because some insurers can cooperate to bear an insurance object together in a case by case. In Indonesia, this mechanism is regulated in OJK Regulation No.23/Pojk.05/2015 and OJK Regulation No. 69/Pojk.05/2016/. However, the regulations are still not enough to regulate concerning the claim settlement among co-insurance leader, member(s) of co-insurance, as well as the insured. In India, regulation concerning insurance coverage by co-insurance is held through IRDA/NL/ETASS/RIN/103/05/2015 and Coinsurance Agreement dated 5 December 2014 as the guidelines for voluntary behavior. After juridical normative and descriptive analysis are done, insurance practice in India gives guidelines for claim settlement by co-insurance regulated strictly. Moreover, the obligation of using Electronic Transaction Administration and Settlement System in India makes the implementation of insurance coverage by co-insurance is more transparent and could be monitored easily."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Penjaminan Polis Asuransi sebagai perlindungan hukum atas pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi (mengacu pada Best Practice di Jepang Dan Inggris). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1) Lembaga Penjaminan polis Asuransi Jiwa di Jepang dan di Inggris dapat memberikan perlindungan hukum atas hak pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi melalui lembaga masing-masing LIPPCJ dan FSCS. 2) Urgensi pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi untuk memberikan kepastian hukum bilamana terjadi kondisi gagal bayar Perusahaan Asuransi. 3) Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sangat bermanfaat untuk melindungi Pemegang Polis dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Penulis memberikan saran Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sebagai Lembaga Independen yang mempunyai mekanisme kelembagaan tersendiri dan mengikutsertakan produk asuransi yang memiliki risiko gagal bayar paling utama yaitu Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa.

---

This thesis discusses the Insurance Policy Guarantee Corporation as legal protection for policyholders in state of Insurance Company Default (referring to Best Practice in Japan and UK). This research uses the juridical-normative method, where the research data mostly comes from literature studies. The results of this study are 1) Life Insurance Policy Guarantee Corporations in Japan and the UK can provide legal protection for the rights of policyholders in the state of insurance company default through their respective institutions, LIPPCJ and FSCS. 2) The urgency of establishing an Insurance Policy Guarantee Corporation to provide legal certainty in state of Insurance Company Failure to pay. 3) The establishment of a Insurance Policy Guarantee Corporation in Indonesia is very beneficial to protect policyholders. It will increase public confidence in the insurance industry. The author suggests that the Policy Guarantee Corporation in Indonesia is possible as an independent institution which has independent institutional mechanism and includes all insurance products that have main risk of default namely General Insurance and Life Insurance.

"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandinngan pengaruh Portofolio Produk Asuransi Jiwa Kumpulan terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia tahun 2006-2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Regresi Berganda. Setelah dilakukan uji beda menyatakan bahwa portofolio asuransi jiwa dan kecelakaan dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi jiwa. Terdapat pengaruh variabel asset, modal dan profitabilitas tahun sebelumnya terhadap profitabilitas perusahaan Asuransi Jiwa. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan terhadap industri asuransi jiwa kumpulan secara keseluruhan agar hasil penelitian yang didapatkan menjadi lebih akurat.

---

The purpose of this study is to find out how a comparison of influence of Insurance Product Portfolio a collection of Insurance Company Profitability in Indonesia in 2006-2010. This research is research quantitative by using the method of multiple regression. After testing different States that a portfolio of life insurance and accident and health have significant effects on the profitability of life insurance company. There are variables influence asset, capital and profitability a year earlier against the profitability of life insurance company. For further research, researchers suggest Insurance coverage for Group investments still has a significant influence on less for the company life insurance, This shows the existence of development still need this product in order to get the company profit greatly from this type of coverage."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith dalam suatuperjanjian asuransi. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai hal tersebutdengan membaginya menjadi tiga buah pembahasan. Pembahasan pertamamembahas mengenai pengertian asuransi yang ditinjau dari Kitab Undang-UndangHukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Kedua, penulismembahas mengenai pengertian prinsip utmost good faith yang ditinjau melaluiKitab Undang-Undang Hukum Dagang dan bagaimana prinsip tersebut secaraumum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran penanggung dalammelaksanakan prinsip utmost good faith dalam suatu polis asuransi. Dalam hal inidibahas berdasarkan penelitian atas Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jakselantara Agus Suwandi melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dimanadalam hal ini penulis mencapai suatu kesimpulan bahwa dalam suatu polis asuransipenanggung dan tertanggung apabila telah mencapai keyakinan akan fakta materiilyang diberikan maka keduanya tetap memiliki kewajiban atas pertanggungantersebut.

---

This undergraduate thesis discusses the application of the principle of utmost good

faith in an insurance policy. In this undergraduate thesis the author discusses this

matter by dividing it into three discussions. The first discussion discusses the notion

of insurance in terms of the Commercial Law Book, Indonesian Law Number 40 of

2014. Second, the author discusses the meaning of the principle of utmost good

faith as reviewed through the Code of Commercial Law and how these principles

in general. Third, discussion of insurers' violations in implementing the principle of

utmost good faith in an insurance policy. In this matter discussed based on research

on Putusan No 111 / Pdt.G / 2017 / PN South Jakarta between Agus Suwandi and

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Where in this case the author reaches a

conclusion that in an insurance policy the insurer and the insured, if they have

reached confidence in the material facts provided, then both of them still have an

obligation for the coverage"