Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembahasan skripsi ini adalah pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia. Selain itu juga membahas pertanggungjawaban hukum seseorang yang melakukan praktik dokteroid dan analisis pengaturan dan pengawasan dokteroid pada Putusan No 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dokteroid diatur dan pengawasan dokteroid diterapkan di Indonesia. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia sudah diimplementasikan dengan baik, pelaku praktik dokteroid ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di Indonesia. Masyarakat Indonesia disarankan sebelum menggunakan jasa dokter dan/atau dokter gigi mengecek nama dokter tersebut di website Konsil Kedokteran Indonesia, kki.go.id atau website, Ikatan Dokter Indonesia, idionline.com

---

ABSTRACTThe disscusion of this academic thesis is about regulation and control of dokteroid in Indonesia. It also discussed about the legal responsibility for someone who performs dokteroid practice in Indonesia and analysis of regulation and control of dokteroid in Indonesia in Verdict No. 1180 Pid.Sus 2016 PN Pbr. The purpose of this thesis is to know how regulation and control of dokteroid being applied in Indonesia. This research is in the form of juridical normative research using descriptive analytical research type. The conclusion of this study is the regulation and control of dokteroid in Indonesia has been applied well in Indonesia, the perpetrators who perform a doctoroid practice are prosecuted according the regulation. Indonesian society is advised to check Konsil Kedokteran Indonesia rsquo s website, kki.go.id or Ikatan Dokter Indonesia rsquo s website, idionline.com before using doctor dentist services."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan valuasi ekonomi sebagai metode penghitungan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Tulisan ini menjabarkan bagaimana kerugian lingkungan diatur, ditafsirkan dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Kemudian untuk menaksir nominal yang tepat terhadap kerugian tersebut, skripsi ini melihat dan membandingkan penerapan metode valuasi ekonomi di Amerika Serikat dan Indonesia. Bagaimana kedua metode tersebut diterapkan dan diaplikasikan di kedua negara untuk menaksir nilai ekonomi dari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dari perbandingan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode valuasi ekonomi untuk lingkungan hidup sudah diterapkan dengan cukup baik di Amerika Serikat baik dalam tatanan yuridis normatif maupun dalam praktek di pengadilan. Sedangkan di Indonesia, metode valuasi ekonomi untuk lingkungan hidup sudah diadopsi dengan baik pada peraturan perundang-undangan namun belum diterapkan dan diaplikasikan secara maksimal dalam praktek di pengadilan.

---

This thesis explains about implementation of economic valuation as a method in apprising environmental damages caused by tort. This thesis explores the adjustment and the interpretation of environmental damages, and its relation with the environmental civil liability, in regulations and courts in Indonesia. Later, to find out the nominal damages that needs to be covered, this thesis is comparing the economic valuation method implementation in United States of America and Indonesia. How does this method is implemented in both countries, to economically assess the environmental and natural resources value especially for the purpose of legal remedy. The conclusions from this comparative study are: economic valuation method for environmental and natural resources is fairly well implemented in USA, both in the federal acts and regulations and also in judicial practice, while on the other hand, economic valuation method is still poorly implemented in Indonesia, especially in judicial practice."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan penggunaan ganja dalam tindakan pengobatan sendiri self-medication di Indonesia. Tindakan self-medication merupakan hal yang sering dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu bentuk dari self-medication yaitu menggunakan tanaman medis kemudian diolah untuk pengobatan sendiri. Namun telah terjadi penggunaan tanaman dalam upaya self-medication tersebut menggunakan tanaman ganja oleh Fidelis Arie Sudewanto, yang mana hasil olahan ganja tersebut digunakan untuk pengobatan istrinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: Pengaturan ganja dalam self-medication di Indonesia; Analisis putusan nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan tindakan self-medication menggunakan ganja tidak dapat dikategorikan sebagai self-medication di Indonesia. Sehingga saat ini pro kontra penggunaan ganja sebagai tanaman medis untuk pengobatan masih perlu dilakukan tataran diskusi di Indonesia. Saran dari penulis adalah agar Kementerian Kesehatan dan istansi terkait lainnya dapat melakukan penelitian terhadap manfaat dan bahaya dari tanaman ganja serta mengoptimalkan hospis dan palliative home care yang terjangkau di seluruh pelosok daerah di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal standing of cannabis use in self medication in Indonesia. The act of self medication is something that is often done by various layers of society. One form of self medication is the use of medical plants and then processed for self medication. But there has been the use of plants in the effort of self medication using marijuana plants by Fidelis Arie Sudewanto, which processed marijuana is used for the treatment of his wife. Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are The regulations of cannabis in self medication in Indonesia Analysis of Decision Court 111 Pid.Sus 2017 PN.Sag. The research used in this research is normative juridical research. The type of research used is descriptive research. In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of self medication action using cannabis can not be categorized as self medication in Indonesia. So now the pros cons of the use of marijuana as a medical plant for treatment still needs to be done at the level of discussion in Indonesia. The writer suggestion are that the Ministry of Health and other relevant agencies can research the benefits and dangers of cannabis crops and optimize the hospice and palliative home care that are affordable throughout the country."

"Dengan wilayah teritorial Indonesia yang luas dan terdiri atas lebih dari enam belas ribu pulau, membuat distribusi barang dagang memerlukan sarana yang mumpuni untuk menunjang kegiatan perdagangan. Saat ini, sudah banyak berdiri perusahaan jasa pengangkut barang yang bertanggung jawab atas proses pemindahan barang dagang. Penggunaan jasa pengangkutan ini menggunakan perjanjian pengangkutan sebagai dasar kerjasama. Perjanjian pengangkutan diatur dalam KUHPerdata, KUHD dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Walaupun perjanjian pengangkutan tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, pembuatan perjanjian pengangkutan mengikuti syarah sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pemenuhan prestasi perjanjian dapat terjadi suatu keadaan tidak terduga yang tidak dapat dicegah dan memengaruhi proses pemenuhan perjanjian atau dapat disebut keadaan memaksa. Seperti yang termuat dalam kasus Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PN Pbr diajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat yang ditolak oleh Majelis Hakim karena adanya keadaan memaksa. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai tanggung jawab pengangkut atas wanprestasi yang terjadi akibat keadaan memaksa dalam perjanjian pengangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memilki pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa dalam pemenuhan prestasi perjanjian pengangkutan dalam perkara ini terdapat wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa sehingga tanggung jawab ganti rugi dari pengangkut dihapuskan.

---

With Indonesia's vast territorial territory consisting of more than sixteen thousand islands, distribution of trade goods requires adequate facilities to support trade activities. Currently, many goods carrier service companies have been established which are responsible for the process of moving merchandise. The use of this transportation service uses a transportation agreement as the basis for cooperation. Transportation agreements are regulated in the Civil Code, Commercial Code and other relevant laws and regulations. Even though transportation agreements are not specifically regulated in the Civil Code, the making of transportation agreements follows the legality of agreements as stated in Article 1320 of the Civil Code. In fulfilling the performance of an agreement, an unexpected situation may occur which cannot be prevented and affect the process of fulfilling the agreement or can be called a force majeure. As stated in case Decision Number: 67/Pdt.G/2020/PN Pbr, a lawsuit for breach of contract was filed against the Defendant which was rejected by the Panel of Judges due to compelling circumstances. Therefore, this research will discuss the carrier's responsibility for defaults that occur due to force majeure in the carriage agreement. This research is normative juridical research which has an approach through statutory regulations and case studies. From this research it can be found that in fulfilling the performance of the transportation agreement in this case there was a default caused by compelling circumstances so that the responsibility for compensation from the carrier was abolished.

"

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum kesengajaan Notaris yang merubah isi akta tanpa dikehendaki oleh para pihak. Notaris yang bukan merupakan pihak dalam akta, tidak diperkenankan merubah isi akta yang merupakan kehendak dari para pihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta dan para pihak atas kesengajaan Notaris yang merubah isi akta perjanjian kerjasama tanpa dikehendaki para pihak, serta bagaimana tanggung jawab Notaris ditinjau dari berbagai aspek hukum terkait perbuatannya yang merubah isi akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang jabatan Notaris, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut terhadap para pihak ialah PT BI sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena perkaranya telah dinyatakan Nebis In Idem sebelumnya dan akibat hukum terhadap aktanya menjadi pembuktian di bawah tangan. Lalu tanggung jawab Notaris dari aspek jabatan Notaris ialah Notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana Pasal 48 ayat 3 UUJNP, sedangkan dari aspek hukum perdata Notaris dapat dikenakan sanksi ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepadanya dan dari aspek hukum pidana Notaris dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 8 delapan tahun penjara sebagaimana Pasal 264 ayat 1 subsidair Pasal 263 ayat 1 KUHPidana.

---

This thesis examines the legal consequences of a notary which alter the contents of the deed without the will of the parties. Notary which wasn rsquo t included as the party in the deed is not allowed to amend the contents of the deed which is the will of the parties. The Content Amendment of the deed may be changed by a notary in accordance with the UUNJP regulated procedures. In this study, the author raises 2 two main issues, the first is about the the legal effect on the deed and the parties that caused by a notary which deliberately alter the contents of the deed without obtaining consent from the parties. The second issue is about the responsibility of the notary in terms of various aspects of the law related to his action when modifying the contents of the deed as in the Supreme Court Decision number 1003k PID 2015 and the decision of Pekanbaru District Court number 247 Pdt.G 2016 PN PNBR. This study uses a normative juridical method that emphasizes the juridical norms which use secondary data sources, used the analyze various laws and regulations in the notary incumbency field, the field of civil law and the field of criminal law, books and articles that correlated and revelant with the problem to be studied.The results of this study indicate that the legal consequences of the notarial act against the parties which in this case is PT BI as the aggrieved party can not file a lawsuit against the law because the case has been declared as Nebis in Idem and the consequences of the act becoming a proof under the hand. Notary responsibility on this case from the aspect of notary incumbency is the claim for cost reimbursement, compensation, and interest as stated on article 48 paragraph 3 UUJNP, while from the aspect of civily law Notary can be claimed a sanctioned compensation on the lawsuit against the law and for the criminal law aspect, the notary may be sentenced to maximum 8 years imprisonment as stated on Article 264 paragraph 1 subsidiary Article 263 paragraph 1 of the criminal code."

"Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum atas peralihan  perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Fakta dilapangan menggambarkan sering terjadinya ketidakpastian hukum bagi pekerja karena pengusaha tidak melakukan peralihan status. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa untuk tidak ada kejelasan prosedur peralihan status pekerja, untuk mendapatkan kepastian hukum pekerja harus meminta penetapan melalui pengadilan.

---

The thesis discusses the legal certainty of the transition of an employment agreement for a definite period of time (PKWT) to an employment agreement for an indefinite period of time (PKWTT). There are many findings in the field that illustrate mistakes in the practice of work agreement but cause legal uncertainty for employee because the employer does not want to make the status change. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The results of this study that for the lack of clarity in procedures for transitioning workers status, to obtain legal certainty, the workers must request a determination through the court."

"Perjanjian simulasi dapat terjadi ketika ada penyimpangan antara kehendak dan pernyataan. Penyimpangan ini memberi kesan bahwa para pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal sebenarnya di antara keduanya diakui bahwa tidak ada akibat hukum dari perbuatan hukum yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta yang di dalamnya terdapat kausa palsu dan akibat hukum bagi notaris yang terlibat dalam pembuatan perjnjian dengan kausa palsu. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/ Pid.B/ 2016/ PT.PBR mengenai notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian dengan kausa palsu yang terlarang. Simpulan dari penelitian adalah bahwa perjanjian yang mengandung kausa palsu terlarang menjadi batal demi hukum dan notaris yang terlibat dijatuhi sanksi pidana serta dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris sebaiknya bersikap professional dan paham mengenai perjanjian simulasi beserta kausanya sehingga dalam pembuatan perjanjian dapat memastikan apakah perjanjian tersebut benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

---

Simulation agreements can occur when there is a deviation between will and statement. This deviation gives the impression that the parties have committed a legal act, even though in fact both of them are recognized that there are no legal consequences of legal actions that occured. The problems that raised in this study are about the validity of the deed in which there are fake causes and legal consequences for the notary who involved in making of deed with fake causes. This study uses the library method by collecting secondary data. Case analysis was conducted on the Decision of the Pekanbaru High Court Number 166 / Pid.B / 2016 / PT.PBR regarding the notary who involved in the making of agreement with fake causes.

The conclusion of the study is the deed that contain prohibited fake causes is null and void and the notary who involved in making of deed with prohibited fake causes get criminal sanctions and may get administrative sanctions, also sanctions from the organization of the Indonesian Notary Association (INI). Notaries should be professional and understand about the simulation agreement and the causal so can be certain in making of deed whether the deed is true and does not conflict with the law."

"Pemagangan di dalam negeri merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Adapun skripsi ini membahas mengenai ketentuan penyelenggaraan program pemagangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta penerapannya yang dikaji berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri belum memadai untuk melindungi peserta pemagangan. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran dalam menyelenggarakan pemagangan di dalam negeri. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih lengkap termasuk sanksi bagi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri.

---

Domestic apprenticeship system is a program held by Indonesian government which aims to improve the skills of Indonesian labours. The thesis discusses the provisions of the implementation of apprenticeship programs that are regulated in Indonesian legislation and its applications which was analized based on case studies of the Industrial Relations Court verdicts. This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. This is an analytical descriptive research which is done by analyzing the data qualitatively. Based on the results of the study, it can be identified that the regulations governing the implementation of domestic apprenticeship are not sufficient to protect apprentices. This led to many violations of the implementation of domestic apprenticeship. Therefore, there needs to be a more comrehensive regulation which includes punishments for violation of the conduct of domestic apprenticeship."

"Sahnya Perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum tempat dimana perkawinan dilangsungkan (lex loci celebrationis). Putusnya perkawinan karena perceraian adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pasangan, namun jalan perceraian ini diambil karena memang ikatan suci perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan karena alasan-alasan tertentu. Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah mengenai hak pengasuhan anak. Hakim dalam menentukan pengasuhan anak, perlu untuk memperhatikan latar belakang dari masing-masing pihak, salah satunya adalah mengenai hukum adat yang masih hidup dalam sebuah masyarakat.Putusan No. 256/Pdt.G/2010/PN.Dps merupakan salah satu contoh kasus yang menggambarkan adanya pasangan antar WNI yang melangsungkan Perkawinan di Alabama, Amerika Serikat, bercerai di wilayah Indonesia, dan hakim dalam memutuskan hak pengasuhan anak menggunakan hukum adat Bali yaitu jatuh ke tangan bapak berrdasarkan prinsip kapurusan. Disinilah perlu dikaji lebih lanjut apakah hakim telah sesuai dalam menerapkan hukum-hukum yang terkait sehingga putusan ini telah dibuat dengan seadil-adilnya.

---

The validity of marriages between Indonesia citizen held abroad under the rules in force in Indonesia, must be in accordance with the provisions contained under Law Number 1 year 1974 regarding Marriage and the law of the place where the marriage took place (lex loci celebrationis). The marriage breakup as a result of divorce is something that is very avoidable by each partner, but the divorce path finally taken is because the sacred bond of marriage could not be maintained any longer due to certain reasons. One of the legal consequences of divorce is the child custody. Indonesian judges, in determining child custody, need to pay attention to the background of each party in dispute. One of the backgrounds that need to be noticed by the judges is upon customary laws which still exist in Indonesian modern society. Decision No. 256/Pdt.G/2010/PN.Dps is one example of a case that illustrates inter-citizen couples who hold marriage in Alabama, USA, sook divorce in Indonesia, and the judges who decided the child custody using customary law principles which falls to the fathers side based on kapurusan principle which still exist in Bali. Hence, there is a need to take further studies to analyze whether it was appropriate the judge to apply the relevant laws in order for the decision to be fairly made."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang hak istri dalam bertransaksi setelah terjadinya pernikahan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Pada penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apabila transaksi menimbulkan hutang piutang yang melibatkan harta bersama. Lalu bagaimana kedudukan istri dalam melakukan tindakan hukum yang melibatkan harta kekayaan bersama dalam keluarga dan apakah suami harus bertanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh istri tanpa izin dari suami? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Terdapat perbedaan pandangan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa Harta bersama secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Akan tetapi dalam hukum islam, harta bersama tidak diatur secara jelas, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa harta suami adalah milik suami begitupun harta istri adalah milik istri sehingga disini tidak ada percampuran harta antara suami istri. Hal ini menjadi permasalahan karena hutang piutang yang dibuat akan berkaitan langsung dengan harta yang dimiliki oleh suami ataupun istri. Dari penelitian yang telah diuraikan, seorang istri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan istri diperbolehkan melakukan utang piutang tanpa izin dari suami.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the wife rights in transactions after the wedding, especially in the fulfillment of family economic needs. In this study, the main problem is if the transaction generates debt accounts involving joint property. Then how the position of wife in taking legal action involving joint wealth in the family and whether the husband should be responsible for the debt made by the wife without permission from the husband This research uses normative juridical method. There are different views on joint property in marriage. Indonesia 39s positive law explains that Joint treasures by law means that the wealth collected during marriage is the right of married couples. But in Islamic law, the common property is not clearly regulated, even some experts argue that the husband 39s property is the property of the husband as well as the wife 39 s property is the property of the wife so there is no mixing of wealth between husband and wife. This becomes a problem because the accounts payable made will be directly related to the property owned by the husband or wife. From the research that has been described, a wife has a balanced position with the husband, and the wife is allowed to do debts without the permission of the husband.Keywords Marriage, Joint Property, Debts and Receivables "