Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan penggunaan ganja dalam tindakan pengobatan sendiri self-medication di Indonesia. Tindakan self-medication merupakan hal yang sering dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu bentuk dari self-medication yaitu menggunakan tanaman medis kemudian diolah untuk pengobatan sendiri. Namun telah terjadi penggunaan tanaman dalam upaya self-medication tersebut menggunakan tanaman ganja oleh Fidelis Arie Sudewanto, yang mana hasil olahan ganja tersebut digunakan untuk pengobatan istrinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: Pengaturan ganja dalam self-medication di Indonesia; Analisis putusan nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan tindakan self-medication menggunakan ganja tidak dapat dikategorikan sebagai self-medication di Indonesia. Sehingga saat ini pro kontra penggunaan ganja sebagai tanaman medis untuk pengobatan masih perlu dilakukan tataran diskusi di Indonesia. Saran dari penulis adalah agar Kementerian Kesehatan dan istansi terkait lainnya dapat melakukan penelitian terhadap manfaat dan bahaya dari tanaman ganja serta mengoptimalkan hospis dan palliative home care yang terjangkau di seluruh pelosok daerah di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal standing of cannabis use in self medication in Indonesia. The act of self medication is something that is often done by various layers of society. One form of self medication is the use of medical plants and then processed for self medication. But there has been the use of plants in the effort of self medication using marijuana plants by Fidelis Arie Sudewanto, which processed marijuana is used for the treatment of his wife. Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are The regulations of cannabis in self medication in Indonesia Analysis of Decision Court 111 Pid.Sus 2017 PN.Sag. The research used in this research is normative juridical research. The type of research used is descriptive research. In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of self medication action using cannabis can not be categorized as self medication in Indonesia. So now the pros cons of the use of marijuana as a medical plant for treatment still needs to be done at the level of discussion in Indonesia. The writer suggestion are that the Ministry of Health and other relevant agencies can research the benefits and dangers of cannabis crops and optimize the hospice and palliative home care that are affordable throughout the country."

"Self-Medication atau swamedikasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan Dunia. Self-Medication atau swamedikasi sendiri merupakan kegiatan pengobatan diri sendiri yang didasarkan pada pengetahuan individu yang diperoleh dari berbagai sumber tanpa adanya konsultasi dengan dokter. Self-Medication atau swamedikasi diawali dengan self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri yang berdasarkan pada sumber non tenaga medis atau tidak berdasarkan pada diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Setelah melakukan self-diagnose dan sudah mengetahui perkiraan penyakit yang dialami, selanjutnya pelaku self-Medication atau swamedikasi akan membeli obat untuk penyakit tersebut di toko obat ataupun apotek. Apoteker memiliki peran penting dalam melayani Self-Medication atau swamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat di apotek. Dalam pelayanan Self-Medication atau swamedikasi di apotek, apoteker harus terlebih dahulu mengetahui penyakit apa yang diderita oleh pelaku swamedikasi. hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pelaku swamedikasi di apotek. Proses untuk mengetahui penyakit yang diderita tersebut terlihat seperti diagnosis yang dilakukan oleh dokter dan merupakan wewenang dari dokter. Dalam peraturan perundang-undangan belum disebutkan secara jelas mengenai wewenang apoteker dalam melakukan wawancara kepada pelaku swamedikasi yang bertujuan untuk mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku swamedikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan membahas mengenai wewenang apoteker untuk memberikan obat dan diagnosis kepada pasien atau pelaku swamedikasi di apotek dilihat dari peraturan perundang-undangan hukum kesehatan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa wewenang apoteker dalam hal melakukan wawancara untuk menentukan penyakit yang dialami oleh pelaku swamedikasi diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan namun terbatas pada penyakit-penyakit ringan yang dapat diobati dengan obat golongan bebas dan bebas terbatas.

---

Self-medication is a prevalent practice in Indonesia and worldwide, where individuals diagnose and treat themselves based on their own knowledge without consulting to a doctor. This process begins with self-diagnosis, using non-medical sources rather than a doctor's diagnosis. After self-diagnosing, individuals proceed to purchase medicines for their perceived ailment from pharmacies. Pharmacists play a crucial role in facilitating self-medication by providing assistance to customers in pharmacies. They engage in interviews with individuals to determine their medical condition, resembling a doctor's diagnosis, although the legal framework does not clearly define the authority of pharmacists in conducting these interviews. Through normative juridical research, this study aims to explore the authority of pharmacists to provide medications and diagnoses to self-medication actors in pharmacies within the context of health law legislation. The findings reveal that pharmacists are permitted by the legislation to conduct interviews to identify the illnesses experienced by self-medication actors. However, this authority is limited to minor ailments that can be treated with over-the-counter and limited over-the-counter drugs."

"Kehadiran moral hazard dan adverse selection dalam asuransi kesehatan dapat mengubah kebiasaan pencegahan diri pada individu, yang mengarah pada praktik keuangan yang tidak berkelanjutan bagi perusahaan asuransi. Tesis ini meneliti pengeluaran untuk pengobatan mandiri sebagai indikator hadirnya moral hazard dalam kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkenalkan pada tahun 2014. Menggunakan data panel dua periode dari Indonesia Family Life Survey dan metode difference-in-differences (DID) untuk memperkirakan dampak kausal dari program JKN, studi ini juga menggabungkan propensity score matching (PSM) untuk mengurangi potensi efek adverse selection dalam pendaftaran JKN yang tidak acak. Analisis menunjukkan bahwa hasil awal DID mengindikasikan adanya moral hazard, yang terlihat dari berkurangnya pengeluaran untuk pengobatan mandiri. Namun, analisis PSM-DID tidak mendukung adanya moral hazard, hal ini menunjukkan bahwa temuan awal dipengaruhi oleh adverse selection. Hasil ini memberikan kontribusi pada literatur empiris mengenai tantangan moral hazard dan adverse selection dalam sistem asuransi kesehatan public, khususnya di Indonesia.

---

The presence of moral hazard and adverse selection in health insurance can undermine individuals’ self-preventive measures, leading to unsustainable financial practice. This thesis investigates self-medication spending as an indicator of moral hazard within Indonesia’s public health insurance policy (JKN) introduced in 2014. Utilizing two-period panel data from the Indonesia Family Life Survey and employing difference-in-differences (DID) method to estimate causal effect of the JKN program, this study also incorporates propensity score matching (PSM) to mitigate the potential adverse selection effect in non-randomized JKN enrollment. The analysis revealed that initial DID results suggest the presence of moral hazard, evidenced by a crowding out of self-medication spending. However, post-matching DID analysis does not support the existence of moral hazard, indicating that the initial findings were influenced by adverse selection. These results contribute to the empirical literature on the challenges of moral hazard and adverse selection in Indonesia’s public health insurance system."

"Terjadinya pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap sektor ekonomi. Tingkat kemiskinan di Kota Depok meningkat menjadi 2,58% di tahun 2021. Tingkat penularan yang cepat dan kasus yang meningkat mendorong pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial sehingga berpotensi menurunkan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Self-Medication menjadi salah satu alternatif piliahan yang dilakukan. Tren perilaku mengobati sendiri meningkat di Jawa Barat dari 73,32% di tahun 2019 menjadi 88,28% di tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication selama pandemi COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional untuk mengetahui pola dan faktor yang berkontribusi. Pertama adanya kenaikan dilihat dengan membandingkan kondisi sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya faktor yang berhubungan dianalisis menggunakan uji hubungan dan dilanjutkan dengan regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication di Kota Depok meningkat selama pandemi COVID-19. Status pendidikan dan tingkat ekonomi berhubungan signifikan dan menunjukan arah hubungan yang positif dengan pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication selama pandemi COVID-19. Analisis multivariat menunjukkan variabel tingkat ekonomi berpengaruh secara signifikan dimana semakin tinggi tingkat ekonomi maka pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk self-medication selama pandemi COVID-19 semakin tinggi. Upaya pengawasan praktik self-medication khususnya penggunaan obat tanpa resep dari tenaga kesehatan menjadi hal utama untuk melindungi rumah tangga baik dari bahaya yang dapat ditimbulkan dan dari tambahan beban pengeluaran rumah tangga terutama kondisi pasca pandemi COVID-19.

---

The occurrence of the COVID-19 pandemic has had an impact on the economic sector. The poverty rate in Depok City increased to 2.58% in 2021. The fast transmission rate and increasing cases have prompted the government to implement a social restriction policy that has the potential to reduce visits to health facilities. Self-medication is one of the alternative choices. The trend of self-medication behavior is increasing in West Java, from 73.32% in 2019 to 88.28% in 2021. This research was conducted to analyze household health expenditure for self-medication during the COVID-19 pandemic in Depok City using data from the National Socioeconomic Survey to find patterns and contributing factors. First, there is an increase seen by comparing conditions before and during the COVID-19 pandemic. Then the related factors were analyzed using the relationship test, followed by Ordinary Least squares (OLS) regression. The results of the study show that household health expenditures for self-medication in Depok City increased during the COVID-19 pandemic. Educational status and economic level are significantly related and show a positive relationship with household health expenditure for self-medication during the COVID-19 pandemic. Multivariate analysis shows that the economic level variable has a significant effect, where the higher the economic level, the higher the household health expenditure for self-medication during the COVID-19 pandemic. Efforts to monitor self-medication practices, especially the use of drugs without a prescription from health workers, are the main thing to do to protect households both from the dangers that can be caused and from the additional burden on household expenses, especially in post-pandemic conditions like COVID-19."

"ABSTRAKPembahasan skripsi ini adalah pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia. Selain itu juga membahas pertanggungjawaban hukum seseorang yang melakukan praktik dokteroid dan analisis pengaturan dan pengawasan dokteroid pada Putusan No 1180/Pid.Sus/2016/PN Pbr. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dokteroid diatur dan pengawasan dokteroid diterapkan di Indonesia. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan dan pengawasan dokteroid di Indonesia sudah diimplementasikan dengan baik, pelaku praktik dokteroid ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di Indonesia. Masyarakat Indonesia disarankan sebelum menggunakan jasa dokter dan/atau dokter gigi mengecek nama dokter tersebut di website Konsil Kedokteran Indonesia, kki.go.id atau website, Ikatan Dokter Indonesia, idionline.com

---

ABSTRACTThe disscusion of this academic thesis is about regulation and control of dokteroid in Indonesia. It also discussed about the legal responsibility for someone who performs dokteroid practice in Indonesia and analysis of regulation and control of dokteroid in Indonesia in Verdict No. 1180 Pid.Sus 2016 PN Pbr. The purpose of this thesis is to know how regulation and control of dokteroid being applied in Indonesia. This research is in the form of juridical normative research using descriptive analytical research type. The conclusion of this study is the regulation and control of dokteroid in Indonesia has been applied well in Indonesia, the perpetrators who perform a doctoroid practice are prosecuted according the regulation. Indonesian society is advised to check Konsil Kedokteran Indonesia rsquo s website, kki.go.id or Ikatan Dokter Indonesia rsquo s website, idionline.com before using doctor dentist services."

"Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Salah satu upaya agar mahasiswa apoteker mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal, dan etik di apotek, yakni melalui kegiatan PKPA (Praktik Kerja Program Apoteker). Pelaksanaan praktik kerja profesi ini berlangsung selama satu bulan dengan tugas khusus, yakni Poster Edukasi untuk Swamedikasi Batuk. Tujuan dari pembuatan poster adalah sebagai media edukasi bagi masyarakat untuk swamedikasi penyakit batuk. Metode yang digunakan dalam pembuatan poster edukasi untuk swamedikasi batuk,  yakni melakukan studi literatur mengenai pembuatan poster, swamedikasi batuk beserta pilihan obat yang dapat digunakan, dan terapi non farmakologi untuk meredakan gejala batuk, kemudian selanjutnya informasi yang telah diperoleh dituangkan menjadi sebuah poster.  Pembuatan poster edukasi dapat berguna sebagai sarana edukasi masyarakat untuk swamedikasi penyakit batuk sehingga masyarakat dapat menggunakan obat secara aman dan rasional serta dapat mencegah terjadinya kesalahan medikasi.

---

Clinical pharmacy services at the drug store are part of the pharmaceutical services which are direct and responsible to patients related to improve the quality of patients life. One of the efforts to be able to practice pharmacy in a professional, legal and ethical manner at drugs store is through internship. The internship duration is for one month with a special assignment, namely Educational Poster for Cough Self-Medication. The purpose of making poster is as an educational media for the community to self-medicate cough. The method used in making educational poster for cough self-medication by conducting a literature study about cough self-medication along with the choice of medicines that can be used for cough, and non-pharmacological therapy to relieve cough symptom. Making educational poster can be useful as a means of educating people for cough self-medication so that people can use medicines safely and rationally as well as can prevent medication errors."

"ABSTRACTPerawat merupakan salah satu tenaga kesehatan di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan keperawatan. Praktiknya, masih ada perawat yang melampaui kewenangannya dan melakukan tindakan pembedahan. Salah satu kasusnya ada pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 204/Pid.B/2008/PN.Gs. Pada putusan tersebut seorang perawat dipidana karena melakukan tindakan pembedahan berupa sirkumsisi kepada seorang anak yang berujung pada kecacatan anak tersebut. Metode penelitian ini berupa deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran umum dan terperinci tentang kewenangan perawat dalam melakukan tindakan pembedahan berupa sirkumsisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perawat tidak boleh melakukan tindakan pembedahan kecuali ada pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat. Akan lebih baik apabila ada pendidikan khusus dan juga aturan yang mengatur bagi perawat untuk melakukan tindakan pembedahan.

---

ABSTRACTAbstract Nurse is one of the health workers in Indonesia who have the authority to perform nursing actions. In practice, there are nurses who go beyond their authority and perform surgery. One of the cases is on Decision of Gresik District Court Number 204 Pid.B 2008 PN.Gs. In that decision a nurse is convicted crime because of performing surgery in the form of circumcision to a child who leads to the child 39 s disability. This research method is analytical descriptive which aims to give a general description and detail about the authority of nurses in performing surgery in the form of circumcision. The results of this study indicate that the nurse should not perform surgery unless there is a delegation of authority from the doctor to the nurse. It would be better if there is a special education and also rules that regulate for nurses to perform surgery. "

"Profesi perawat memiliki sejarah yang cukup panjang. Keperawatan telah berperan penting dalam pemberian pelayanan kesehatan. Selama ini umumnya perawat dikenal hanya berfungsi untuk membantu pekerjaan dokter. Namun dalam perkembangannya, perawat masa kini dapat berpraktik mandiri layaknya dokter. Skripsi ini membahas pengaturan perizinan dan prosedur praktik mandiri perawat, serta membahas tanggung jawab hukum bagi perawat yang menjalankan praktik mandiri. Selain itu, skripsi ini akan menganalisis Putusan No.109/Pid.Sus/2019/Pn.Kbu terkait kasus yang menjerat perawat yang berpraktik secara mandiri. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa pengaturan dan kewenangan perizinan praktik mandiri perawat diatur dalam Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Selain itu, dalam menjalankan praktik mandiri, perawat memiliki tanggung jawab secara perdata, pidana dan administratif. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada perawat berkaitan dengan bentuk kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh perawat. Terkait putusan yang dianalisis, perawat Jumraini terbukti bersalah karena tidak memiliki izin praktik mandiri. Oleh karena itu, skripsi ini menyarankan agar setiap pihak memperhatikan peraturan hukum kesehatan, terutama perawat yang berpraktik secara mandiri untuk bekerja sesuai standar profesi dan selalu memperhatikan ketentuan hukum yang ada.

---

The Nurse profession has a long history. Nursing has played an important role in giving healthcare. Usually, a nurse has a typical role as a physician’s assistant. However, today, nurses can work independently and have their own practice facilities. This thesis discusses the regulation and procedure related to nurses independent practice, and discusses nurse’s legal responsibilty for their profession. This thesis will analyze Verdict Case No.109/Pid.Sus/2019/Pn.Kbu, that involve an independent nurse practicioner. The form of research used is normative legal research and conducted using a qualitative research method as well as a descriptive research type. The conclusion of this thesis shows that The Ministry of Health Regulation No. 26 of 2019 regulates the regulation and procedures for independent nurse practice licensing. Furthermore, a nurse on the job has civil, criminal and administrative responsibilty. Furthermore, the form of mistakes and negligences committed by nurses will determine the form of responsibility imposed on nurses. Analysis of Verdict Case No.109/Pid.Sus/2019/Pn.Kbu, that involve a nurse named Jumraini as a defendant, proved to be guilty because she owns an independent practice facility without a legal permit. Therefore, this thesis suggest that each party comply with health law regulation, especially nurses who practice independently to work according to professional standards and always comply with existing legal provisions."

"ABSTRACTPenggunaan ganja untuk pengobatan telah dikriminalisasi di Indonesia sejak tahun 1997. Dua puluh tahun kemudian, Fidelis Arie Sudewarto melanggar aturan tersebut dengan memberikan ganja sebagai alternatif pengobatan untuk istrinya, Yeni Riawati. Beragamnya reaksi publik atas kasus tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma masyarakat akan penggunaan ganja untuk pengobatan, dan hal ini berpengaruh pada pemenuhan ldquo;sifat melawan hukum rdquo; yang secara tegas dicantumkan sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya dalam menilai sifat melawan hukum materiil. Penelitian ini membahas kasus Fidelis dari perspektif hukum pidana, yakni bagaimana pemenuhan unsur sifat melawan hukum dan apakah ada dasar yang kemudian menghapuskan sifat melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto.

---

ABSTRACTThe use of marijuana in medication has been criminalized in Indonesia since 1997. 20 years after, Fidelis Arie Sudewarto violated the rule by administering marijuana as an alternative means of medication for his spouse, Yeni Riawati. Various public opinions emerged, indicating a shift of paradigm on the use of marijuana for medication, and this affects the fulfillment of unlawful nature which is expressly stated as one of the elements in the formulation of offense as stipulated in Article 116 paragraph 2 Law Number 35 of 2009, especially in assessing the material unlawfulness nature materieele wederrechtelijkheid of the act. This study discusses the case of Fidelis from the perspective of criminal law, namely how the fulfillment of the element of unlawful nature wederrechtelijk and whether there is a basis which then abolish the unlawful nature in the acts committed by Fidelis Arie Sudewarto."