Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karena adanya teknologi finansial yang semakin berkembang, yang berarti perpaduan keuangan dan teknologi, telah menyebar di industri keuangan, berbagai perubahan telah diantisipasi, seperti munculnya jenis layanan keuangan dan perusahaan keuangan. Menyediakan layanan keuangan, seperti pembayaran, pengiriman uang, dan pialang, perusahaan pembiayaan itu telah menyediakan, kepada perusahaan telekomunikasi dan perusahaan IT baru dengan cara baru. K-bank, Bank Kakao, dll. Kami telah bekerja pada pengembangan teknologi baru, bentuk-bentuk baru dari jasa keuangan dan produk seperti bio-sertifikasi, robot-penasihat, internet banking. Di seluruh dunia, PinTech menarik perhatian sebagai mesin pertumbuhan baru industri keuangan bersama dengan revolusi industri ke-4 dan pasar diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 800 triliun won pada 2017 Gartner, 2016. Namun, konvergensi teknologi dan keuangan berarti bahwa layanan keuangan secara dramatis.

---

As the Financial technology, which means the fusion of finance and technology, has been spreading in the financial industry, a variety of changes have been anticipated, such as the emergence of new types of financial services and financial companies. Providing financial services, such as payment, remittance, and brokerage, that the finance company has been providing, to telecommunication companies and new IT companies in new ways. With the development of new technology, new forms of financial services and products such as bio certification, robot advisor, internet banking led by non financial companies such as K bank, kakao bank, etc. Worldwide, financial technology is attracting attention as a new growth engine of the financial industry along with the 4th industrial revolution and the market is expected to grow to about 800 trillion Korean won by 2017 Gartner, 2016. However, the convergence of technology and finance generally means that existing services in the financial sector are dramatically streamlining or new financial services are emerging."

"Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak negara yang menggunakan teknologi dalam melaksanakan mekanisme pendaftaran tanah. Skripsi ini membahas mengenai prospek penerapan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Pembahasan pertama adalah mengenai sejarah singkat dan sistem pendaftaran tanah di Indonesia beserta contoh mekanisme pendaftaran tanah konvensional. Pembahasan kedua adalah mengenai sejarah dan sistem pendaftaran tanah di Belanda dan Korea Selatan dan bagaimana mekanisme pendaftaran tanah di kedua negara tersebut yang sudah dilaksanakan dengan bantuan teknologi informasi. Pembahasan terakhir adalah mengenai perbandingan kondisi pendaftaran tanah di Indonesia dan kedua negara tersebut, dampak, implikasi dan hambatan dari penerapan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prospek dan kesiapan dari penerapan teknologi informasi dalam pendaftaran tanah di Indonesia baik dari sisi hukum maupun sisi nonhukum. Penilitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh melalui studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi ke dalam sistem pendaftaran di Indonesia. Kedua negara yang telah berhasil menerapkan teknologi informasi tersebut bekerja melalui perencaanan yang mendalam dan bertahap untuk menjamin kesuksesan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah masing-masing negara tersebut.

---

With the constant development of information technology, many countries are using technology to assist the mechanism of land registration. This thesis discusses the prospects for the application of information technology in Indonesia?s land registration system. The first discussion is about a brief history and land registration system in Indonesia along with examples of conventional land registration mechanism that is currently being used. The second discussion is about the history and land registration system in Netherlands and South Korea respectively and how the mechanism of land registration in those two countries have been carried out with the help of information technology. The final part is a comparison between land registration condition in Indonesia and both countries, the impact, implications and constraints of the application of information technology in land registration system in Indonesia.

This study aims to examine how the prospects and readiness of the applitcation of technology in Indonesia's land registration system both in legal and non-legal terms. This research uses normative empirical methods where most of the data is acquired through library research.

The results showed that there are some obstacles encountered in the application of information technology into the Indonesia?s land registration system. The two countries that have successfully implemented the information technology in their respective land registration system done it through extensive research and planning to ensure the success of technology usage."

"ABSTRAKKonsep TIK hijau telah diadopsi oleh banyak negara di dunia. Tidak kurang dari lembaga internasional seperti ITU, ISO dan ETSI misalnya, menaruh perhatian yang sangat besar pada penyebaran ?virus? konsep TIK hijau ke seluruh penjuru dunia. Negara-negara maju di dunia, khususnya industri telekomunikasi mereka, sangat gencar menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka. Korea Selatan misalnya, menjadikan konsep TIK hijau sebagai gaya hidup (life style) keseharian masyarakatnya. Dengan tele-working (green by ICT), bisa mengurangi emisi gas buang CO2 hingga 97%. Bagaimana dengan Indonesia?Ketiadaan perangkat peraturan perundangan di sektor telekomunikasi di tanah air yang mewajibkan para penyelenggara layanan telekomunikasi untuk menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka adalah merupakan salah satu faktor utama terhambatnya usaha mewujudkan masyarakat TIK Hijau di Indonesia. Dengan menerapkan konsep TIK hijau maka Indonesia akan mampu mengurangi konsumsi energi, mengurangi ketergantungan pada energi impor, membangun kemandirian teknologi TIK hijau, membangun sistem manajemen lingkungan, sistemisasi gaya hidup untuk menerapkan penghematan energi, membangun dasar pertumbuhan hijau (green growth) dan menciptakan lapangan kerja. Jadi, adanya peraturan perundangan yang mewajibkan para penyelenggara layanan telekomunikasi di tanah air untuk menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka adalah sebuah keniscayaan.

---

ABSTRACT

The concept of green ICT has been adopted by many countries in the world. International organizations such as ITU, ISO and ETSI, paying great attention to the spread of green ICT concept ?virus? throughout the world. In well developed countries in the world, especially those of the telecommunications industries utilized the green ICT concept in their business practices very intensely. South Korea for example, they makes the concept of green ICT as a way of life (life style). For instance, by using tele-working (green by ICT), it can reduce CO2 emissions by 97%. How about Indonesia?

The absence of legal regulations in the telecommunications sector in the country which require telecommunications service providers to utilize the green ICT concept in their business practices is one of the major factors hampering efforts to realizing the green ICT society in Indonesia. By utilizing the concept of green ICT then Indonesia will be able to reduce energy consumption, to reduce dependency on imported energy, to build self-reliance of green ICT technologies, to build the environmental management system, create a lifestyle systemization to implement energy savings, to build green growth foundation and create jobs. Thus, the existence of laws that require telecommunication service providers in the country to utilize the green ICT concept in their business practices is a necessity."

"Penegakan hak-hak tersangka merupakan hal yang penting dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana untuk menciptakan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Selain hak-hak tersangka, pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang tidak mampu juga memberikan akses kepada keadilan. Hak-hak tersangka dan bantuan hukum diberikan tidak hanya pada tersangka yang merupakan warga negara Indonesia tetapi juga kepada tersangka yang merupakan warga negara asing. Dalam hal ini, penulis akan melakukan studi terhadap tersangka berkebangsaan Korea Selatan untuk meneliti pemenuhan hak-hak yang didapatkan oleh tersangka WNA. Sebagai perbandingan, penulis juga akan membandingkan hak-hak tersangka dan bantuan hukum di Indonesia dengan Korea Selatan. Penulis juga akan melakukan studi terhadap tersangka asing di Korea Selatan untuk melihat pemenuhan hak-hak tersangka dan bantuan hukum di Korea Selatan. Melalui penelitian ini, penulis akan mengungkapkan berbagai hakhak tersangka termasuk tersangka asing, bantuan hukum dan pentingnya peranan advokat dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

---

The enforcement of suspect's rights is an important thing in the due process of law, especially to create justice and equality before the law. Besides, legal aid for suspect also creates access to justice. The rights of suspect and legal aid could be given not only for citizen but also for foreigner suspect. In this case, author will conduct case-study on the foreign suspect of South Korean. As a comparison, author will also compare the rights of suspect and legal aid in Indonesia to South Korea. The author will also conduct case-study on foreigner suspect in South Korea to look at the enforcement of suspect's rights and legal aid in South Korea. Through this analysis, author will elaborate rights of suspect including foreigner suspect's rights, legal aid, and the important role of a lawyer to enforce the rights of suspect."

"Persekongkolan tender dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat dalam ranah hukum persaingan usaha karena dapat memberikan dampak negatif secara langsung bagi perekonomian suatu negara. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai larangan persekongkolan tender beserta pendekatan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan perkara persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Korea Selatan. Walaupun pendekatan hukum yang dipakai oleh Indonesia dan Korea Selatan berbeda, dimana Indonesia menggunakan pendeketan rule of reason dan Korea Selatan menggunakan pendekatan per se illegal, namun digunakannya kedua konsep pendekatan hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender dengan melihat dampak atau kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode Yuridis Normatif yang akan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan, dan studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian tesis ini menyarankan agar KPPU lebih memahami lagi konsep pendekatan rule of reason yang digunakan untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai.

---

Bid rigging is considered as a form of serious violation in the realm of competition law because it can cause a direct negative impact for the nation rsquo s economy. This thesis research aims to provide an explanation of the prohibition of bid rigging along with the used of legal approach to solve bid rigging cases under the competition law in Indonesia and South Korea. Although there is a difference between the used legal approach by Indonesia and South Korea, in which Indonesia uses rule of reason approch while South Korea uses per se illegal approach but the use of both legal approach concepts has the same goal that is to be able to solve the bid rigging case by paying attention to the negative impact or losses due to these act. This thesis is using legal normative method which will refer to the legal norms contained in the relevant regulations, any related court decicions and comparative study between Indonesia and South Korea. The result of this thesis research suggest that KPPU should be able to understand more about the concept of rule of reason approach, so that by using this approach to solve the bid rigging case, legal certainty and justice will be achieved."

"Munculnya fenomena perkembangan Peer-to-Peer Lending yang merupakan buah dari pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan yang membutuhkan rezim pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan terhadap para pemangku kepentingan di industri tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kelebihan dan kekurangan rezim pengaturan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan cara membandingkannya dengan rezim pengaturan di Korea Selatan. OJK sebagai pemegang kekuasaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Investor sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri tersebut tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin kepentingannya. Substansi dari peraturan yang telah diterbitkan OJK menjadi bahan kajian utama dalam tulisan ini. Korea Selatan menjadi negara pembanding karena memiliki peraturan khusus di tingkat undang-undang yang mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending. Perbedaan pendekatan masing-masing negara dalam mengatur industri Peer-to-Peer Lending tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum ekonomi yang dianut di masing-masing negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pengaturannya itu. Penelitian ini memberi saran untuk pihak pembuat regulasi di Indonesia agar dapat meneladani dan mencontoh langkah negara lain yang lebih memperkuat perlindungan investor.

---

The emergence of Peer-to-Peer Lending as a phenomenon and a clear sign of development which is the result of rapid progress in the field of information and communication technology is a technological innovation in the financial sector that requires a regulatory regime that can guarantee legal certainty and fulfill a sense of justice for stakeholders in the industry. This thesis aims to examine the advantages and disadvantages of the Peer-to-Peer Lending regulatory regime in Indonesia by comparing it with the regulatory regime in South Korea. OJK as the holder of regulatory and supervisory powers in the financial services sector has issued POJK No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services as a legal umbrella for Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Investors as one of the stakeholders in the industry certainly need legal protection to guarantee their interests. The substance of the regulations issued by OJK is the main study material in this paper. South Korea is the country of comparison because it has special regulations at the level of laws governing Peer-to-Peer Lending. Differences in the approach of each country in regulating the Peer-to-Peer Lending industry cannot be separated from the economic legal politics adopted in each country. Thus, each country has its own advantages and disadvantages in this arrangement. This research provides suggestions for regulators in Indonesia to emulate and copy the steps of other countries to further strengthen investor protection."

"National Cancer Center merupakan pusat penelitian dan penanganan kanker nasional yang terletak di Korea Selatan. Lembaga ini didirikan untuk penelitian, pengobatan, dan pengajaran terkait penyakit kanker. Berbeda dengan National Cancer Center yang juga memiliki pusat penelitian dan sekolah khusus, Rumah Sakit Kanker Dharmais adalah rumah sakit khusus untuk pasien kanker. Kedua rumah sakit menerima relawan sebagai unsur supporting di rumah sakit. Penelitian ini membahas peran relawan di kedua rumah sakit dalam membantu pasien kanker selama menjalani perawatannya. Penelitian komparatif ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis peran relawan di kedua lembaga. Penelitian ini diusung dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam bentuk wawancara secara mendalam. Selain itu, penulis juga melakukan studi pustaka demi memperoleh data-data terkait National Cancer Center dan Rumah Sakit Kanker Dharmais. Peran dan pengaruh para relawan terhadap keberlanjutan pelayanan rumah sakit dianalisis menggunakan teori budaya perusahaan dengan pertimbangan latar kebudayaan nasional dari kedua rumah sakit. Hasil penelitian menekankan bahwa peran relawan di kedua lembaga tidak sekedar membantu pasien melainkan juga membantu kelancaran operasional rumah sakit.

---

National Cancer Center in South Korea is an institution that specializes in cancer research and treatment. This institution operates in maintaining the development of cancer research, treatment, and academic studies. On the other hand, Dharmais Cancer Hospital is not an institution that focuses on research nor academic studies but is a hospital that specializes only in treating varieties of cancer patients. An equally significant aspect of both institutes is that National Cancer Center and Dharmais allow volunteers to be recruited as the hospital's supporting role. This research is conducted to analyze the role of volunteers in accompanying cancer patients during their stays at either National Cancer Center or Dharmais hospital. The purpose of this comparative research is to compare and analyze the role of volunteers in both institutes. The research proposes descriptive qualitative methods through a deep interview. In order to provide a great thesis, the writer will do a literature review from previous research to gain information on National Cancer Center and Dharmais Cancer Hospital. Volunteer’s roles and effects in maintaining the hospital’s service will also be analyzed using theory of company culture while considering the country’s culture in both hospitals. The results emphasize that volunteer roles in both institutions are not solely to help the patients but also to ease the hospital's operating system. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan sistem yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkan pengaturan dan sistem pengawasan perbankan antara OJK di Indonesia dengan Financial Supervisory Service (FSS) di Korea selatan, persamaan dan perbedaan pengawasan terhadap keuangan yang dilakukan oleh OJK dan FSS.Perbandingan dalam penelitian ini ditinjau melalui kewenangan lembaga dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di negaranya, mengenai independesi lembaga, dan mengenai hubungan anatara lembaga pengawas tersebut dengan bank sentral di negaranya masing-masing dengan cara memperdalami sistem pengawasan perbankan yang mencakup aspek regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat (bank) serta mengenai analysis terhadap efektivitas pengawasan keuangan dilakukan oleh negara masing-masing. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskritif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dari penelitian ini akan diketahui bahwa OJK dan FSS melakukan penganwasan kueangan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung, dan akan terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya terkait dengan memperdalami sistem pengawasan perbankan yang mencakup aspek regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat (bank).

---

This thesis aims to identify the authority and the system of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in the banking supervision regulatory system as well as to provide comparison on the banking regulatory and supervisory system conducted by OJK in Indonesia and Financial Supervisory Service (FSS) in South Korea, the differences and the similarities identified throughout the analysis between OJK and FSS. The comparison of this research focuses on the Financial Service Authority in carrying out the banking regulatory and supervisory system of each country, namely the independency of the agency, and the relation between supervisory agency with the central banks of each country as well as the effectiveness of financial supervision conducted by each country.

The research method of this paper is normative-descriptive method. Statue approach and comparative approach are used for the research which mainly focuses on the legislation and the comparison. This research is expected to clarify the significant differences between the countries by elaborating the banking supervisory system in the aspect of regulatory system, law enforcement, infrastructure and community (bank)."

"ABSTRACTThe focus of this paper is to explain the bank regulation in Indonesia and South Korea concerning the establishment of a foreign bank in both countries. In the following chapters, the bank regulation of the commercial bank in Indonesia and South Korea and the condition and process of establishment of branches of a foreign bank will be explained in a narrow sense. In January 2014, there has been a significant change in the bank supervisory body as a single supervisory system by the central bank, Bank of Indonesia, has been transferred to the Financial Services Authority FSA. In December 2012, the 39 Single Presence Policy 39, which restricts the bank 39s stake in the bank, has been amended to allow certain exceptions when securing the management rights of commercial banks. In Korea, the basic forms and standards of entry of foreign banks are laid down in the Banking Law and its subordinate regulations. The banking law refers to the 39 domestic branch 39 of foreign banks as the most basic type of entry, and foreign banks enter into the country in the form of most branches or offices. This research raises questions about the current legal review of banking law and the establishment of a foreign bank. To answer the questions, a normative approach is used in several perspectives. With regard to answering research questions, this paper will look at the banking law focusing on foreign bank regulation the existing foreign banks in Indonesia and South Korea and its implementation.

---

ABSTRAKFokus dari makalah ini adalah untuk menjelaskan peraturan bank di Indonesia dan Korea Selatan mengenai pembentukan bank asing di kedua negara. Dalam bab-bab selanjutnya, peraturan bank bank komersial di Indonesia dan Korea Selatan serta kondisi dan proses pendirian cabang bank asing akan dijelaskan dalam arti sempit. Pada bulan Januari 2014, telah terjadi perubahan signifikan dalam badan pengawas bank sebagai sistem pengawasan tunggal oleh bank sentral, Bank Indonesia, telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pada bulan Desember 2012, 39 Kebijakan Kehadiran Tunggal 39, yang membatasi saham bank di bank, telah diubah untuk memungkinkan pengecualian tertentu ketika mengamankan hak pengelolaan bank komersial. Di Korea, bentuk dasar dan standar masuknya bank asing ditetapkan dalam UU Perbankan dan peraturan-peraturan di bawahnya. Undang-undang perbankan pada dasarnya mengacu pada 39 cabang domestik 39 bank asing sebagai jenis entri paling dasar, dan bank asing juga masuk ke negara dalam bentuk sebagian besar cabang atau kantor. Penelitian ini menimbulkan pertanyaan tentang tinjauan hukum saat ini pada hukum perbankan dan pembentukan bank asing. Untuk menjawab pertanyaan, pendekatan normatif digunakan dalam beberapa perspektif. Berkenaan dengan menjawab pertanyaan penelitian, makalah ini akan melihat hukum perbankan yang berfokus pada peraturan bank asing bank asing yang ada di Indonesia dan Korea Selatan dan pelaksanaannya."

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan ekonomi digital berkembang. Teknologi Keuangan adalah inovasi di sektor keuangan dan mampu menawarkan berbagai jenis layanan keuangan secara inovatif. Salah satu bentuk pendanaan terbaru dalam teknologi keuangan adalah Crowdfunding. Pada dasarnya ada empat jenis Crowdfunding, yaitu; Crowdfunding berbasis pinjaman, Crowdfunding berbasis ekuitas, Crowdfunding berbasis hadiah dan Crowdfunding berbasis donasi. Skripsi ini secara khusus menganalisis Fintech dalam bentuk Pinjaman yang merupakan Crowdfunding berbasis pinjaman yaitu Peer to Peer Lending, yang peraturannya telah diterbitkan oleh OJK dengan peraturan No. 77 / POJK.01 / 2016. Penulis membandingkan dengan Fintech dalam bentuk Capital Raising yaitu Equity Crowdfunding yang baru-baru ini telah diterbitkan OJK peraturannya No. 37 / POJK.04 / 2018. Pendekatan penelitian ini merupakan yuridisial-normatif dengan menggunakan bahan sekunder serta wawancara dengan CEO Bizhare, Heinrich Vincent dari sisi Platform dan juga Pejabat OJK, Alieta Lestari dan Johnson Simanjuntak dari sisi Regulator. Dalam praktiknya, Pinjaman Fintech menunjukkan beberapa masalah dalam implementasinya yaitu terkait Illegal Fintech, masalah Penagihan Utang, dan Masalah Perlindungan Data. Sementara Fintech Capital Raising menunjukkan beberapa risiko potensial seperti Risiko Likuiditas, Risiko Penipuan, dan Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sektor fintech yang telah penulis analisa terkait pendekatan yang dapat diambil untuk menghindari risiko ini, dan aspek Perlindungan Hukum Teknologi Keuangan di sektor Peer to Peer Lending and Equity Crowdfunding, serta Kewenangan Otoritas OJK terkait Peer to Peer Lending and Equity Crowdfunding di Indonesia. Penulis menganalisis tentang bagaimana regulasi dapat dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen dan nasional sementara pada saat yang sama memberikan peluang bagi penyedia teknologi keuangan untuk tumbuh dan berkembang dan berkontribusi pada ekonomi nasional.

---

ABSTRACTIndonesias strong economic growth in recent years has led to a flourishing digital economy. Financial Technology is an innovation in the financial sector and able to offer various types of financial services in an innovative manner. One of the newest form of funding in financial technology is Crowdfunding. There are essentially four types of Crowdfunding, which are; Loan-based Crowdfunding, Equity-based Crowdfunding, Reward-based Crowdfunding and Donation-based Crowdfunding. This Thesis specifically analyzes regarding Fintech in a form of Lending that is Loan-based Crowdfunding in a form of Peer to Peer Lending, which OJK has issued its regulation No. 77/POJK.01/2016. Comparing with Fintech in a form of Capital Raising in a form of Equity Crowdfunding which OJK has just recently issued the regulation No.37/POJK.04/2018. This is a juridical-normative research approach by using secondary sources including an interview with the CEO of Bizhare, Heinrich Vincent from the Platform side and also OJK Officer, Alieta Lestari and Johnson Simanjuntak from the Government side. In practice, Fintech Lending showed some problems in its implementation which are Illegal Fintech, Debt Collector issues, and Data Protection Issues. While Fintech Capital Raising shows some potential risks such as Liquidity Risk, Fraud Risk, and Money Laundering or Financing of Terrorism Financing Risk which Author has provided the approaches to be taken to reduce these risks, and the Legal Protection aspect of Financial Technology in Peer to Peer Lending and Equity Crowdfunding, as well as the Authorities of OJK in regards to Peer to Peer Lending and Equity Crowdfunding in Indonesia. Author analyzes on how the regulations can be designed to protect consumer and national interest while at the same time providing opportunities for local providers of financial technology to grow and expand and contribute to national economy."