Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kepailitan yang bersumber dari production sharing contract dimana terdapat pihak SKK Migas di dalamnya sebagai pihak yang mewakili negara. Hal ini menimbulkan masalah karena kontraktor migas KKKS yang dimohonkan pailit oleh subkontraktor ikut menarik SKK Migas sebagai pihak dalam proses kepailitan tersebut padahal tidak terdapat ketentuan mengenai pemailitan negara dalam sistem kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa SKK Migas dalam hal ini tidak dapat dimohonkan pailit karena selain tidak adanya pengaturan mengenai pemailitan negara, SKK Migas tidak bertanggung jawab atas kontrak yang dilakukan antara Total dengan pihak sukontraktornya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about bankruptcy which is rooted from production sharing contract where there is party SKK Migas in it as party represent Republic Indonesia. This poses a problem because the oil and gas contractor KKKS filed for bankruptcy by the subcontractor has withdrawn the SKK Migas as a party to the bankruptcy process when there is no stipulation concerning state bankruptcy in the bankruptcy system in Indonesia. The result of the research concludes that SKK Migas in this case can not be applied for bankruptcy because besides the absence of regulation concerning state bankruptcy, SKK Migas is not responsible for the contract between Total and its contractor. "

"ABSTRAKKontrak bagi hasil gross split merupakan salah satu bentuk pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru saja diberlakukan di Indonesia selain kontrak bagi hasil dengan cost recovery dan pertama kali di terapkan dalam Kontrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Terdapat dua permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana perbedaan Kontrak Bagi Hasil cost recovery dan Kontrak Bagi Hasil gross split, Kedua, Bagaimana Penerapan Kontrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dan komparatif dengan melakukan studi kepustakaan dan membandingkan dua bentuk kontrak. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan dasar yaitu mekanisme bagi hasil dan masih banyak permasalahan yang harus di selesaikan dalam pelaksanaan kontraknya. Kesimpulannya adalah perbedaan mendasar adalah mekanisme bagi hasil dll, serta perlu banyak perbaikan dan pembelajaran dalam penerapan Kotnrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Kata Kunci: Kontrak Bagi Hasil gross split, penguasaan Negara, minyak dan gas bumi, ONWJ.

---

ABSTRACTGross split Production Sharing Contract is one of upstream oil and gas business management that has just been implemented in Indonesia besides cost recovery production sharing contract and first applied in the gross split Production Sharing Contract in Working Area ONWJ. There are two problems in this tesis. First, how is the difference between cost recovery Production Sharing Contract and Gross Split Production Sharing Contract, Second, How is the Application of gross split Production Sharing Contract in Working Area ONWJ. In this tesis the authors use normative and comparative legal research methods by conducting literature studies and comparing the two forms of contracts. The result of the research shows that there are basic difference that is profit sharing mechanism and there are still many problems that must be solved in the implementation of the contract. The conclusion is the fundamental difference is the profit sharing mechanism etc, as well as the need for many improvements and lessons learned in the application of the gross split Production Sharing Contract in ONWJ Working Area. Keywords gross split production sharing contract, state control, oil and gas "

"Laporan magang ini membahas tentang sengketa pajak Bentuk Usaha Tetap ldquo;BUT rdquo; ABC selaku kontraktor Production Sharing Contract ldquo;PSC rdquo; , keterkaitannya dengan pemenuhan peraturan perpajakan mengenai proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, serta asas lex specialis atas ketentuan perpajakan dalam PSC sebagaimana diatur dalam Pasal 33A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap BUT ABC, pemeriksa pajak menghitung biaya Home Office Overhead ldquo;HOO rdquo; dan Secondee Reimbursement ldquo;SR rdquo; sebagai objek PPh Pasal 26 dan PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean. Sedangkan mengacu pada PSC yang berlaku, kewajiban perpajakan BUT ABC hanyalah terbatas pada pajak penghasilan dan Branch Profit Tax sehingga PPN terutang sebagaimana disengketakan bukan merupakan kewajiban dan tanggungan BUT ABC. Selain itu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998, pajak atas HOO dan SR sebagai biaya yang timbul dari kantor pusat seharusnya ditanggung pemerintah. Namun, karena kekosongan hukum rechtsvacuum, maka terkait apakah pajak ditanggung atau tidak ditanggung pemerintah masih menjadi perselisihan.

---

This internship report aimed to analyze the tax dispute of Bentuk Usaha Tetap ldquo BUT rdquo ABC as Production Sharing Contract Contractor, its correlation with the compliance of tax regulations on tax dispute resolution process in Indonesia, and the lex specialis principle of the taxation provisions in PSC as stipulated in Article 33A of Indonesian Law Number 36 Year 2008. Based on the tax audit conducted on BUT ABC, tax inspector calculated the cost of Home Office Overhead ldquo HOO rdquo and Secondee Reimbursement ldquo SR rdquo as tax objects of Article 26 Income Tax and VAT on The Utilization of Taxable Services from Outside Custom Area. This corrections conflict the applicable PSC which implied that tax obligation of BUT ABC is limited to income tax and Branch Profit Tax, so that VAT due as disputed is not a liability and dependant of BUT ABC. In addition, based on the Letter of Minister of Finance Number S 604 MK.017 1998, tax imposed on HOO and SR costs incurred by the head office should be borne by the government. However, due to the legal vacuum, whether the tax is borne by the government or not is still a dispute."

"Tema utama dari penelitian ini adalah mengenai perubahan istilah fiskal baru-baru ini untuk industri minyak dan gas Indonesia. Indonesia bukanlah negara kaya minyak atau negara kaya gas, tetapi tingkat konsumsi meningkat tajam dibandingkan dengan tingkat produksinya. Salah satu masalah utama bagi pemerintah adalah rendahnya tingkat kegiatan eksplorasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan secara resmi Peraturan Menteri No.08/2017,  dan Peraturan Menteri No.052/2017; bermaksud untuk meningkatkan investasi minyak dan gas di Indonesia, dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagian produksi antara pemerintah dan kontraktor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi apakah Gross Split lebih baik daripada PSC, dari perspektif pemerintah dan kontraktor. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Tango saat ini yang bertindak sebagai operator adalah PT. Tango Indonesia. Penelitian ini menilai bagi hasil kontraktor dan bagi hasil pemerintah di wilayah kerja Tango dan juga memeriksa perbandingan kualitatif untuk kedua fiskal dalam kontrak minyak bumi. Kriteria yang akan digunakan adalah dengan metode capital budgeting tradisional, untuk mendapatkan pemahaman nilai ekonomi dan potensi pendapatan dari wilayah kerja Tango. Selain itu, akan digunakan pula analisis sensitivitas bagi hasil kontraktor berdasarkan harga minyak dan profil produksi. Kesimpulannya bahwa regulasi yang sebelumnya memberikan hasil yang lebih menarik dari sudut pandang kontraktor. Sedangkan manfaat bagi pemerintah adalah mendapatkan bagi hasil yang lebih pasti dengan menggunakan metode Gross Split.

---

The main theme of this research is the recent change of fiscal terms for the Indonesian oil and gas industry. Indonesia is not an oil-rich country or a gas-rich country, but consumption level has been increasing sharply compared to its production levels. One of the main problems for the government is the low level of exploration activities. The Ministry of Energy and Mineral Resources announced officially the Ministerial Regulation No.08 / 2017, and Ministerial Regulation No.052 / 2017; intended to increase oil and gas investment in Indonesia, by increasing the efficiency and effectiveness of production sections between the government and contractors. This research goal is to provide information on whether Gross Split is better than PSC, from government and contractor perspective. This research is conducted in Tango Work Area currently acting as operator is PT. Tango Indonesia. This study assesses the contractor's share and government share in the Tango Work Area and also examines the qualitative comparison for both fiscal and oil contracts. The criterions that will be exercised are the traditional capital budgeting method, to gain an understanding of economic value and the potential income of Tango Work Area. This study also uses sensitivity analysis of contractor's share based on oil price and production profile. In conclusion, the previous regulation provided more interesting results from the contractor's point of view. While the most important benefit for government is having a more definite revenue share using the Gross Split method."

"Rezim fiskal merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dipertimbangakan dalam melakukan keputusan investasi dalam industri minyak dan gas bumi. Besaran nilai royalti, cost recovery, bagi hasil untuk kontraktor, domestic market obligation, investment credit, First Tranche Petroleum, dan tarif pajak memiliki efek yang cukup signifikan dalam keputusan investasi. Fokus dalam penelitian ini adalah membandingkan rezim fiskal PSC di Indonesia dan PSC di Malaysia. Untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan dari tiap rezim fiskal, maka digunakan data yang sama untuk menganalisa keekonomian dari rezim fiskal yang berbeda. Informasi dalam penelitian ini berguna bagi pemerintah terutama ketika pemerintah ingin membandingkan tingkat efektifitas dari rezim fiskal yang ada, terutama dengan rezim fiskal Malaysia. Hal yang paling penting adalah untuk bahan pertimbangan dalam mengatasi situasi saat ini, dimana cost recovery semakin meningkat namun produksi minyak dalam negeri semakin menurun. Kesimpulan dari karya akhir ini, Pemerintah sebaiknya mengontrol cost recovery yang ada baik melalui kebijakan pemerintah maupun dengan mengubah kebijakan dalam rezim fiskal menjadi lebih progresif dan fleksibel.

---

Fiscal Regimes is one of the most important factors to be considered for investment decisions in oil and gas industry. Royalty rate, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum and tax rate have a significant effect on the investment decisions.

The focus of this study to compares the fiscal regimes PSC in Indonesia, and PSC in Malaysia. In order to analyze the advantages and disadvantages of each fiscal regime, the economic analysis of the same fields with the applications of those different fiscal regimes.

The information of this paper is useful for the governments when they want to assess their fiscal regime competitiveness compared to other fiscal regime especially Malaysia. The most important is to handle the current situations in Indonesia which are the cost recoveries are increasing but the productions and oil price are getting decrease.

Conclusion Indonesia should control the cost recovery either by government's policy or by their fiscal regime."

"[Saat ini Indonesia membutuhkan investasi di dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia untuk dapat meningkatkan produksi Minyak dan Gas Bumi serta memenuhi kebutuhan Minyak dan Gas Bumi di dalam negeri. Berinvestasi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas tentunyamembutuhkan dana yang tidak sedikit dan memiliki risiko yang tinggi. Untuk itu keberadaan Production Sharing Contract dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia memiliki peranan penting dalam hal mengundang investor untuk berinvestasi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia. Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor karena tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi investor agar mau menanamkaninvestasinya dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia.;Nowadays Indonesia in dire need of investment in upstream oil and gas business activities increase oil and gas poduction and to meet the needs of oil and gas in Indonesia. Investment in upstream oil and gas business activities certainly requires a lot of fund and have a high risk. Therefore the existence of Production Sharing Contract in upstream oil and gas business activities in Indonesia have an important role to invite investors to invest in upstream oil and gas business activities in Indonesia. Providing Value Added Tax Insentives also attracts investorsince they will consider to invest their investment in upstream oil and gas business activities in Indonesia., Nowadays Indonesia in dire need of investment in upstream oil and gas business activitiesincrease oil and gas poduction and to meet the needs of oil and gas in Indonesia. Investment inupstream oil and gas business activities certainly requires a lot of fund and have a high risk.Therefore the existence of Production Sharing Contract in upstream oil and gas businessactivities in Indonesia have an important role to invite investors to invest in upstream oil and gasbusiness activities in Indonesia. Providing Value Added Tax Insentives also attracts investorsince they will consider to invest their investment in upstream oil and gas business activities inIndonesia.]"

"ABSTRAKKontrak bagi hasil gross split merupakan salah satu bentuk pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru saja diberlakukan di Indonesia selain kontrak bagi hasil dengan cost recovery. Terdapat tiga permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah konsep penguasaan Negara atas sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia ?. Kedua, bagaimanakah pengaturan mengenai kontrak bagi hasil gross split yang berlaku di Indonesia ?. Terakhir, bagaimanakah pemberlakuan kontrak bagi hasil gross split di Indonesia ?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneitian hukum normatif, dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditinjau dari aspek penguasaan Negara, terdapat degradasi peran pengawasan dan pengendalian Negara di dalam kontrak bagi hasil gross split dibandingkan dengan kontrak bagi hasil dengan cost recovery. Kesimpulannya adalah kontrak bagi hasil gross split masih tidak lebih baik dibanding kontrak bagi hasil dengan cost recovery yang telah digunakan di Indonesia ditinjau dari aspek penguasaan negara. Kata Kunci: kontrak bagi hasil gross split, penguasaan Negara, minyak dan gas bumi

---

ABSTRACTGross split production sharing contract is one form of upstream oil and gas business management that has just been implemented in Indonesia besides production sharing contract with cost recovery basis. There are three issues in this research. First, how the state control concept of natural oil and gas resources in Indonesia . Second, how the regulation of gross split production sharing contract in Indonesia . Last, how the enforcement of gross split production sharing contract in Indonesia . In this research, the writter uses normative legal research method by conducting literature studies. The results show that viewed from the state control aspect, there are degradations of State s supervision and control role in gross split production sharing contract compared with production sharing contract with cost recovery. The conclusion is the gross split production sharing contract is still no better than production sharing contract with cost recovery basis that has been used in Indonesia viewed from state control aspect. Keywords gross split production sharing contract, state control, oil and gas "

"Laporan magang ini membahas mengenai Production Sharing Contract pada industri hulu migas dengan operator berbentuk Joint Operating Body yaitu JOB XYZ Pertamina di Indonesia. Pembahasan yang dilakukan pada tulisan ini adalah mengenai mekanisme kontrak tersebut dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban dari kontraktor serta tinjauan kelebihan dan kekurangan aspek pajak dalam kontrak ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembahasan pajak yang timbul akan berfokus pada jenis pajak yang menjadi tanggung jawab XYZ Co Ltd. Hasil penelitian adalah, dalam aspek PPh badan masih terdapat kelemahan yang bisa merugikan pemerintah akibat Tax Treaty. Dalam aspek PBB, mekanisme yang ada berguna untuk pemerataan kekayaan di pemerintahan tingkat daerah. Dalam aspek PPN mekanismenya telah menguntungkan untuk pemerintah dalam pemungutannya, namun dapat dinilai merugikan untuk KKKS karena menimbulkan opportunity cost pada pemenuhan mekanismenya.

---

This internship report discusses the Production Sharing Contract of the Oil and Gas Upstream Industry with JOB XYZ Pertamina in Indonesia as theoperator of the Joint Operating Body. The purpose of this paper is mainly to discuss the mechanism of the contract in fulfilling the rights and obligations of the contractor and to review the advantages and the disadvantages of the tax aspect in the contract in compliance with the prevailing regulations. The discussion on the tax aspect shall focus on the types of taxes that are the responsibility of XYZ Co Ltd. On the PPh aspect, the mecanism still have some flaw caused by tax treaty. On PBB aspect, the function of this PBB mecanism is to create a wealth sharing system from the central government to the government in province level. On the PPN aspect, the mecanism is useful for the government to create a good collecting system for PPN . But for the contractor, this mecanism could create an opportunity cost in fulfilling this mecanism."

"Ketentuan reduced rate yang berlaku dalam tax treaty berlaku khusus terhadap pengenaan Branch Profit Tax (BPT) pada UU PPh berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi sengketa mengenai penerapan reduced rate yang dilakukan oleh kontraktor migas, alasannya karena penerapan reduced rate dianggap mengakibatkan ketentuan bagi hasil yang tercantum dalam Production Sharing Contract (PSC) menjadi tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tax treaty dengan PSC agar mengetahui ketentuan mana yang harus diacu pada penyelesaian sengketa BPT Bentuk Usaha Tetap hulu migas dan mengetahui desain bagi hasil yang menciptakan kepastian hukum dalam pengenaan BPT. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena ketentuan perpajakan dalam PSC dikembalikan kepada UU PPh yang berlaku, maka ketentuan tax treaty dapat diterapkan dalam PSC berdasarkan Pasal 32A UU PPh, lalu untuk menciptakan kepastian hukum diperlukan penegasan terkait penggunaan tax treaty dalam ketentuan PSC.

---

Reduced rate provisions in tax treaty are applicable to the imposition of Branch Profit Tax (BPT) of the Income Tax Law based on the lex specialis derogat legi generali principle. However, in practice there are often tax disputes regarding the application of reduced rates towards BPT by oil and gas contractors because the implementation of reduced rates is presumed to result in the non-fulfillment of the production sharing provisions stated in the Production Sharing Contract (PSC). This study aims to analyze the comparison of legal position between tax treaty and PSC in order to find out which provisions should be referred to in the dispute resolution of BPT imposition towards oil and gas Permanent Establishments and to know the production sharing design that creates legal certainty in BPT imposition. The research method used is a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The result of this research indicates that because tax provisions in the PSC are based on the prevailing Income Tax Law, therefore tax treaty provisions can be applied toward PSC based on Article 32A of the Income Tax Law, and then to create legal certainty it is necessary to affirm in the PSC clauses the use of tax treaty provisions."