Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWakaf memiliki peranan penting sebagai instrumen ekonomi dalam Islam yang pemanfaatannya telah meluas. Wakaf juga dipercaya berpotensi menyelesaikan berbagai masalah termasuk lingkungan hidup. Untuk itu, perlu dikaji bagaimana Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia memandang wakaf untuk lingkungan hidup dan bagaimana implementasi konsep ini. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis-normatif serta perbandingan untuk meninjau wakaf untuk lingkungan hidup dari segi hukum dan konsep. Di akhir, disimpulkan bahwa wakaf untuk lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam dan memiliki peluang untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam mengimplementasikannya banyak yang harus dilakukan seperti penyusunan peraturan yang spesifik, sosialisasi pada calon wakif, dan mempersiapkan nazhir yang menguasai bidang lingkungan hidup.

---

ABSTRACTWaqf has a prominent role as an economic instrument in Islamic world. It has been used widely and is believed potential to solve economic and other social problems, including environmental issues. However, environmental waqf should be first discussed regarding how Islam and Indonesia national law see it, and how to implement this newly emerging concept. This research uses juridical normative method with comparative study to discuss environmental waqf from legal and conceptual perspectives. At the end, the conclusion shows that environmental waqf is instructed by Islam and accomodated by Indonesia national law. Nevertheless, to implement the concept there are things to do such as arranging specific regulation, socialization especially to potential waqifs, and preparing nazhir who has expertise on environment. "

"Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Dinas Sosial Pengasuhan Anak dan Balita Departemen Sosial, menunjukkan peningkatan angka ‘penemuan anak dibawah usia satu tahun’ setiap tahunnya. Anak-anak tersebut diduga sengaja diterlantarkan oleh orang tuanya karena berbagai sebab. Kenyataan ini mendorong minat, bagi orang tua yang menemukan, untuk segera menolong dan mengasuhnya. Pengangkatan anak menurut hukum Islam merupakan pengasuhan anak dalam arti luas. Pengangkatan anak tidak berakibat hukum memutus hubungan darah, antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.Hak waris mewaris tidak dapat dilakukan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Demikian halnya dengan pengangkatan anak temuan, hubungan darah tidak dapat dihubungkan dengan orang tua angkat atau orang yang menemukannya. Dasar hukum Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah firman Allah SWT, surah Al Azhab ayat 4 dan 5. Asas pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak bertentangan dengan peraturan tentang pengangkatan anak, Pasal 39 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 Undang-Undang Tentang Prlindungan Anak, menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam Penetapan Pengangkatan Anak Temuan Nomor:146/Pdt.P/2010/P A.Bkt. Hak anak dalam peraturan perundang- undangan Indonesia, diatur sebagaimana hukum Islam mengaturnya.

---

Based on data from the National Comission On Child Protection and Child Care Social Services and Toddles, show on increasing number of “the discovery of the child under the age of one year” every year. These children were abandoned complectly by their parents for a varietyof reasons. This fact prompted the interest for parents who find it. For immediare help and nourishes. Adoption according to Islamic low is a broad understanding of the term parenting. Because the adoption of the Islamic law does not result in the breakdown of legal relationship of blood between the adopted child and his biological parents. Legaly gift can not be done between the adopted child and adoptive parents. Likewise with the adoption of findings, blood relation could not be linked to the adoptive parents ar the person who found it. The legal basic for adoption of Islamic law is the word of Allah SWT, QS. Al Azhab verse 4-5. The principle of adoption of Islamic law is not contradictory with the rules of adoption, Clause 39 of Law No, 23 of 2002 on the Protection of Children. Clause 39 the law on child protection to be a basic legal considerations the Tribunal Superior Court JudgReligion Bukit Tinggi, in the determination of adoption of findings, No.146/Pdt.P/2010/PA.Bkt., Children’s right in legislation, organizeas stipulared by Islamic Law."

"Anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak luar nikah atau dalam hukum Islam biasa disebut dengan anak hasil zina. Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan bagaimana kedudukan anak luar nikah tersebut bila diangkat anak oleh orang lain, mengingat pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai masalah pengangkatan anak yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ternyata kedudukan anak luar nikah sebagai anak angkat menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam adalah samasama tidak mempunyai hubungan perdata/nasab dengan orang tua angkatnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

Children who are born from parents that are not related in any marriage are called children outside marriage or in Islamic law usually known as children resulted from zina. Biologically these children has blood relation with both parents, but what becomes the issue is do these children have relation by law with their parents and how are the placement of these outside of marriage kids if they were adopted by someone, considering government through Law number 23 Year 2002 pertaining Child Protection has governed regarding child adoption which can only be done for the childs best interest.

This research was analysed descriptively by using normative juridical approach. From the result of the research it turns out the position of outside marriage children as adopted child by Law dan islamic Law is that it equally does not have civil/nasab relation with the step parents. Outside of marriage children only have relation civil/nasab with their mother and family from the mother's side."

"Wakaf merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat serta berkesinambungan diikuti oleh kaum muslimin hingga saat Wakaf tersebut merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan dapat berfungsi sosial jika para nazir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Fungsi wakaf seperti ini di Kabupaten Bandung belum terlaksana disebabkan antara lain kebanyakan tanah-tanah wakaf digunakan sebagai sarana ibadah dan para nazir belum berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman para nazir, wakif, tokoh masyarakat, serta pejabat terkait terhadap pelaksanaan perwakafan kebanyakan masih kurang. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang relevan adalah pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan wakaf di lokasi penelitian yakni Kabupaten Bandung. Selanjulnya, bagaimana usaha pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam usaha penanggulangan kemiskinan hambatan-hambatan, dan pemberdayaannya. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang perlu dilakukan agar wakaf tidak hanya bermanfaat sebagai sarana ibadah saja, tetapi peruntukannya lebih luas Iagi, diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu altrnatif bagi penanggulangan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf serta pemanfaatannya di Kabupaten Bandung. Di samping itu, untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan, hambatan-hambatan, serta pemberdayaannya di lokasi penelitian. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan literatur. Langkah-langkahnya dimulai dengan menentukan para responden yang akan diteliti, kemudian menentukan langkah-langkah dalam literatur, yaitu mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab tentang wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan perwakafan. Sumber datanya terdiri dari data lapangan dan literatur. Metode pengumpulan data dari lapangan dengan mencatat data-data observasi, wawancara, kuesioner, dan literatur. Selanjutnya dalam penyusunan disertasi ini digunakan metode analisis kualitatif. Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari?at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat bermanfaat bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi peruntukarmya dapat lebih luas lagi, di antaranya untuk membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, dan Iain-lain. Di lokasi penelitian, sebagian besar nazir belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, akan tetapi sebagian lagi sudah ada yang mulai mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif untuk dimanfaatkan sebagai salah satu altematif untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis tentang kemungkinan berdirinya bank wakaf. Bank sebagai nazhir dalam peraturan perundang-undangan tidak dimungkinkan, bank dalam pengelolaan wakaf hanya sebagai partner nazhir, yaitu sebagai pihak yang dititipi wakaf uang (kustodian). Ada dua hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana potensi penghambat dan pendukung kemungkinan berdirinya bank wakaf dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesi? dan (2) Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia, pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pendirian bank wakaf? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.Penelitian ini menemukan bahwa bank syariah tidak dapat bertindak sebagai nazhir. Karena tidak sesuai dengan tujuan bank sebagai lembaga komersial dengan nazhir sebagai lembaga sosial nirlaba, sebagaimana diatur dalam PP No. 42 tahun 2006 ayat (3) huruf ?c?. Di samping itu bank syariah sebagai badan usaha dalam bentuk Perseoroan Terbatas mengharuskan bergerak untuk tujuan mencari keuntungan. Di samping itu PP No. 42 tahun 2006 juga membatasi peran bank syariah hanya sebatas kustodian.Bank wakaf sebagai bank yang berdiri dan mengelola wakaf uang dalam proses pendiriannya dapat dilakukan melalui alternatif yaitu: pendirian bank baru, akuisisi, konversi atau window wakaf pada perbankan syariah. Dalam pendirian bank wakaf nazhir wakaf uang dapat bertindak sebagai pemegang saham bank wakaf, sebagai kelanjutan dari pemberian amanah dari wakif. Untuk pendirian tersebut diperlukan dukungan dari Badan Wakaf Indonesia dalam hal melakukan konsolidasi antar nazhir wakaf uang. Selain itu diperlukan peran Kementrian Agama dalam hal perubahan perundang-undangan, Bank Indonesia aspek likuiditas dan pasar serta Otoritas Jasa Keuangan untuk persiapan peraturan terkait bank wakaf. Untuk itu diperlukan amandemen terhadap UU Wakaf dan peraturan pelaksananya dan undang-undang khusus untuk pendirian bank wakaf.

---

ABSTRACT

This study analyzed the possibility of the establishment of waqf bank. Bank as Nazhir in the legal system is not possible, as the bank in the management of waqf is just as Nazhir partner, namely as the party entrusted cash waqf (custodian). There are two things being questioned in this study, they are: (1) How are the potential inhibitors and potential supporters in the possibility of the establishment of waqf banks in the legislation system in Indonesia? and (2) How is the role of Indonesian Waqf Board, the ministry of religion, Bank Indonesia and the Financial Services Authority in the establishment of waqf bank? This research uses normative juridical method with approach to legislation and conceptual approaches.

The study found that Islamic banks cannot act as Nazhir, because of their different purposes: bank as commercial institutions, and Nazhir as non-profit social institutions. It is stipulated in Government Regulation No. 42 2006 paragraph (3) letter "c". In addition, Islamic banks, as a business entity in the form of a Limited Liability Company, required to operate for the purpose of seeking profit. In addition, Government Regulation No. 42 2006 also restricts the role of Islamic banks merely as the custodian.

Waqf bank as the banks standing and managing cash waqf can be established through a number of alternatives, namely: the establishment of a new bank, acquisition, conversion or waqf window in Islamic banking. In the bank establishment of waqf bank, cash waqf Nazhir can act as a shareholder of the waqf bank, as a continuation of the provision of the wakif mandate. For this establishment, the supports from the Indonesian Waqf Board is needed in terms of consolidating among waqf money Nazhir. Besides, the role of the Ministry of Religious Affairs is needed in terms of changes in legislation, Bank Indonesia role in liquidity and market aspects, as well as the Financial Services Authority role for preparation of regulations related to waqf bank. Therefore, the amendment to the Waqf Act and its implementing regulations and special laws for the establishment of waqf bank is required."

"Di era globalisasi saat ini, wakaf hak cipta masih belum terlaksana di Indonesia. Sekalipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana kriteria harta benda yang dapat diwakafkan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia dan apakah hak cipta dapat diwakafkan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, hak cipta termasuk ke dalam kriteria harta benda yang diwakafkan dan hak cipta dapat diwakafkan karena telah memenuhi rukun wakaf. Begitupula dengan hukum positif Indonesia hak cipta termasuk ke dalam kriteria harta benda yang dapat diwakafkan dan hak cipta dapat diwakafkan kerena sudah dengan jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf."

"Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinan mereka dengan berbagai alasan, sehingga perkawinan mereka disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Latar belakang dari skripsi ini adalah adanya pelanggaran terhadap hak dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan akibat ketentuan pencatatan perkawinan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengertian perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apa akibatnya terhadap hak dan status anak serta upaya apa yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sebagai bahan hukum sekunder. Menurut Hukum Islam, suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting, sama halnya seperti kelahiran dan kematian. Sedangkan perkawinan adalah peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh ketentuan pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan tidak dapat menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

---

According to Article 1 Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage, a marriage is a physically and mentally bound between a man and a woman to build a happy and everlasting family based on God The Only One. According to Article 2 Clause (1) Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage mentions that a legal marriage is legal if it is done legally based on each religion and belief's regulation. On the other hand, Article 2 Clause (2) mentions that every marriage is registered according to the valid law regulation. However, a lot of Indonesia's citizens do not register their marriage with various reasons which makes their marriage called by unregistered marriage.

This thesis background is the existence of \violation against the right and status of a child who was born in an unregistered marriage. The cause of the problem in this thesis is the definition of marriage according to Islamic Law and Law Regulation Number 1 Year 1974 about marriage and the cause towards a child?s right and status also the solution as the form of law protection towards children from unregistered marriage.

This thesis analysis is done by literature method of research in studying the law regulation as primer law source and books and articles as secondary sources which are related to the issue that is discussed in this thesis.

According to Islamic Law, a marriage which has fulfilled marriage pillar and term is considered as a legal marriage without necessary registration by the marriage official. Marriage registration is an important case like birth and death. Marriage is a law case which is unable to be annulled by the marriage registration provision. In other words, marriage registration cannot decided the legal or illegal status of a marriage."

"Memetakan akibat hukum perijinan dalam undang-undang lingkungan implikasi bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara Upaya negara karena mempengaruhi penilaian kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan. Perubahan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan juga mengubah akibat hukum perijinan dalam hukum di Indonesia bidang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akibat hukum dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan berdasarkan berbagai undang-undang; konsep dan teori hukum tentang akibat hukum perizinan di bidang lingkungan hidup; perubahan konsekuen undang-undang izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan keputusan pengadilan. Akibat hukum dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan izin usaha dan/atau kegiatan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi: hak untuk membuang zat atau limbah ke dalam media lingkungan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; Baik untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada lingkungan dilarang oleh peraturan perundang-undangan; kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam izin terkait dengan perlindungan lingkungan, dan; hak dan/atau kewajiban lain yang belum dilaksanakan; benar dalam putusan pengadilan.

---

Mapping the legal consequences of licensing in environmental laws implications for the settlement of environmental disputes in the State Administrative Court State efforts because it affects the assessment of the Plaintiff's interests in filing a lawsuit. Changes in various laws and regulations in the environmental sector also change the legal consequences of licensing in Indonesian law in the environmental field. This study aims to explain the legal consequences from environmental permits, environmental protection and management permits and business and/or activity permits based on various laws; legal concepts and theories regarding the legal consequences of licensing in the environmental field; consequent changes to environmental permit laws, environmental protection and management permits and business and/or activity licenses are regulated in laws and regulations; and court decisions. The legal consequences of environmental permits, environmental protection and management permits, and business and/or activity permits in the laws and regulations in the environmental field can be grouped into: the right to dispose of substances or wastes into environmental media which are prohibited by law. legislation; Whether to carry out activities that have an impact on the environment is prohibited by laws and regulations; the obligation to fulfill the requirements stipulated in the permit related to environmental protection, and; other rights and/or obligations that have not been implemented; correct in court decision putusan."