Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMisalkan F_q^n merupakan himpunan semua n-pasangan terurut n-tuple elemen yang setiap koordinatnya merupakan elemen dari lapangan F_q, maka sebuah kode linier C merupakan subruang dari F_q^n dan biasa ditulis sebagai kode [n,k,d]. Misalkan A dan B merupakan kode linier atas F_ q^m dengan panjang n, maka A,B disebut t-error correcting pair t-ECP untuk C jika A B perp;C, k A >t, d B^ perp; >t, dan d A d C >n. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa kode MDS non-GRS dan kode AMDS [n,1,n-1] memiliki 1-error-correcting pair. Selain itu, ditunjukkan bahwa kode AMDS [n,n-1,1] tidak memiliki error-correcting pair.

---

ABSTRACTLet F q n be the set of all n tuple element which each coordinate is an element of F q. A linear code C is a subspace of F q n and can be written as n,k,d code. Let A and B be linear codes over F q m with length n. Then A,B is called t error correcting pair t ECP for C if A B perp C, k A t, d B perp t, and d A d C n. This study shows that the non GRS MDS code and the AMDS n,1,n 1 code have 1 error correcting pair. This study also shows that the AMDS code n,n 1,1 has no error correcting pair."

"Reed Solomon (RS) codes is a mechanism to detect and correct burst of errors in data transmission and storage systems.It provides a solid introduction to foundation mathematical concept of Galois Field algebra and its application. With thedevelopment of digital hardware technology, the RS concepts were brought into reality, i.e. the implementation of RScodec chips. This paper presents the development steps of a generic RS encoder using VHDL. The encoder is able tohandle generic width of data, variable length of information, number of error as well as variable form of primitivepolynomial and generator polynomial used in the system. The design has been implemented for FPGA chip XilinxXC3S200-5FT256 and has a better performance than commercially available equivalent encoder."

"Adopsi teknologi QR Code Indonesian Standard (QRIS) dapat mempermudah transaksi pembayaran dan meningkatkan efisiensi UMKM. Namun, QRIS belum sepenuhnya diadopsi oleh UMKM di Indonesia, tercermin dari tingkat adopsi yang relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan framework Technology, Organization, Environment (TOE) untuk menganalisis pengaruh faktor TOE terhadap adopsi QRIS dan dampaknya terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini menggunakan self-administered questionnaire untuk memperoleh data dari 299 UMKM di Indonesia. Pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan Smart PLS3.0 digunakan untuk menilai hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Temuan menunjukkan bahwa adopsi QRIS ditentukan oleh faktor organisasi dan lingkungan, sedangkan faktor teknologi tidak berpengaruh signifikan. Lebih lanjut, penelitian ini membuktikan bahwa adopsi QRIS berdampak signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan Penyedia Layanan Pembayaran untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan adopsi QRIS.

---

Adoption of QR Code Indonesian Standard (QRIS) technology can simplify payment transactions and improves MSMEs' efficiency. However, QRIS has not been fully adopted by MSMEs in Indonesia, reflected by a relatively low adoption rate. Therefore, this study uses the Technology, Organization, Environment (TOE) framework to analyse the influence of TOE factors on QRIS adoption and the impact on the MSMEs performance. This study used questionnaires gathered from 299 MSMEs in Indonesia and Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach to assess the hypotheses. The findings show that the adoption of QRIS is determined by organisational and environmental factors, while technological factors have no significant effect. Furthermore, this study proves that QRIS adoption has a significant impact on the MSMEs performance. Based on the findings, this study suggests the importance of collaboration between regulators and Payment Service Providers to provide education and assistance to MSMEs to increase the adoption Fof QRIS."

"Dalam suatu pengiriman pesan melalui media komputer, dapat terjadi gangguan yang menyebabkan adanya error dalam pesan yang diterima. Untuk mengatasi error tersebut, digunakan suatu kode yang disebut errorcorrecting code. Salah satu contoh error-correcting code yang sederhana adalah kode Hamming.Kode Hamming merupakan himpunan error-correcting code yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengoreksi bit error yang dapat terjadi saat data komputer dipindahkan atau disimpan. Kode Hamming yang paling sering digunakan adalah kode Hamming (7,4) dan kode Hamming (8,4). Kode Hamming (7,4) adalah kode yang menyandikan 4 data bit menjadi 7 bit dengan menambahkan 3 parity bits. Dan kode Hamming (8,4) merupakan perluasan dari kode Hamming (7,4), yaitu dengan menambahkan satu parity bit lagi, sehingga kode ini menyandikan 4 data bit menjadi 8 bit dengan menambahkan 4 parity bits.Kode Hamming (7,4) hanya dapat digunakan untuk mengoreksi 1-error, sementara kode Hamming (8,4) dapat digunakan untuk mengoreksi 1-error dan mendeteksi 2-error."

"Masyarakat modern pada saaat ini memiliki kebutuhan-kebutuhan baru dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan akan teknologi informasi, segala informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui internet yang dapat diakses melalui perangkat elektronik yang mereka miliki. Hal ini beroengaruh pada kegiatan kenotariatan, karena pada dasarnya Pasal 4 Kode Etik Notaris melarang adanya iklan atau promosi diri untuk dilakukan dengan internet. Namun dengan keadaan dunia modern seperti sekarang sangat tidak mungkin apabila seorang Notaris tidak menggunakan teknologi dan informasi seperti internet. Notaris pada saat ini menggunakan teknologi informasi untuk mencantumkan nama dan alamat kantor di internet untuk informasi bagi masyarakat, dan bahkan melakukan penyuluhan hukum mengenai kegiatan kenotariatan di internet melalui website ataupun blog yang dibuat sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Pasal 4 Kode Etik Notaris terlanggar dengan pemanfaatan media elektronik dan teknologi informasi tersebut. Maka batasan dan larangan untuk iklan dan promosi diri yang dimaksud Pasal 4 Kode Etik Notaris perlu di perjelas lagi.

---

Modern society today have new needs in their life, namely the need for the information and technology, the information can be easily obtained via the internet that can be accessed through electronic devices they owned. This has affected the activities of notary, because basically Notary Article 4 code of ethics prohibits ay advertising or self promotion to do with the internet. But with the state of the modern world as it is now highly unlikely if a notary does not utilize any benefits from information technology and the internet. Notary currently uses information technology to include the name and office address on the internet for information for the public, and even perform legal counseling regarding the activities of notary in the internet via the website or blog created themselves. This raises the question whether article 4 of the Notary violated te Code of Conduct with such of the use of electronic media and information technology. Thenn limitation of the ban on advertisingand self promotion referred to in artice 4 Notary Code needs to be clarified."

"Karya ilmiah ini membahas campur kode yang ditemukan dalam tiga artikel yang diperoleh dari situs majalah remaja CosmoGirl! Nederland. Penelitian ini memaparkan wujud-wujud campur kode yang terdapat dalam ketiga artikel tersebut. Dari hasil analisis diperoleh bahwa campur kode yang banyak ditemukan adalah campur kode berwujud penyisipan kata, dan beberapa kata berbahasa asing tersebut ternyata sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Belanda. Secara umum, campur kode yang ditemukan berhubungan dengan istilah-istilah yang kerap digunakan dalam menjelaskan mode.

---

This article discusses code mixing in three articles that are found on teenage magazine CosmoGirl! Nederland's website. This research shows the forms of code-mixing that are found on those articles. Based on the results, the most frequently found code mixing are in form of lexical insertion and some of the foreign words has become loanwords in Dutch. Generally, the founded code-mixings are related to terms that explain fashion."

"Metode Pembayaran Quick Response (QR) Code merupakan metode pembayaran berbasis mobile yang digunakan untuk pembayaran melalui platform seperti dompet digital lewat pemindaian kode yang berisikan informasi pembayaran. Metode pembayaran QR Code telah digunakan di berbagai aplikasi dompet digital dan penggunaannya bertambah selama pandemi COVID-19. Selain faktor pendukung, terdapat permasalahan penggunaan QR Code seperti masalah keamanan, infrastruktur, edukasi, dan transparansi yang dihadapi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan metode pembayaran QR Code pada aplikasi mobile dompet digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model penelitian berbasis M-TAM dengan metode kuantitatif. Data yang terkumpul pada penelitian ini sebanyak 1.271 respons yang dianalisis menggunakan metode Covariance Based Structural Equation Modelling (CB-SEM) dengan aplikasi AMOS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived transaction convenience, perceived transaction speed, mobile usefulness, mobile ease of use, subjective norm, personal innovativeness, perceived security, dan behavioral intention memengaruhi penggunaan (actual usage) QR Code pada aplikasi dompet digital di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan bagi penyedia jasa pembayaran QR Code seperti perusahaan financial technology dan regulator dalam meningkatkan layanan pembayaran. Kata kunci: QR Code, aplikasi mobile dompet digital, CB-SEM, AMOS, actual usage, metode pembayaran

---

Quick Response (QR) Code Payment Method is a mobile-based payment method used for payments through platforms such as digital wallets by scanning codes containing payment information. The QR Code Payment Method has been used in various digital wallet applications and its use has increased during the COVID-19 pandemic. In addition to supporting factors, there are problems using QR Codes such as security, infrastructure, education, and transparency problems faced by users. This study aims to determine the factors that influence the use of the QR Code payment method on digital wallet applications in Indonesia. This study uses an M-TAM-based research model with quantitative methods. The data collected in this study were 1.271 responses which were analyzed using the Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) method with the AMOS 24 application. The results of this study indicate that the perception of transaction convenience, perception of transaction speed, mobile usability, ease of use of mobile, subjective norms, personal innovativeness, perceived security, and behavioral intentions affect the use (actual usage) of QR Code on digital wallet applications in Indonesia. This research is expected to give insights for QR Code payment service providers such as financial technology companies and regulators in improving payment services"

"Inovasi dalam sistem pembayaran digital membawa efektivitas bagi proses transaksi pembayaran. Hal tersebut didukung dengan inisiatif Bank Indonesia dalam menciptakan kanal pembayaran standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) yang saat ini daat dilaksanakan secara lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS Lintas Negara, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS Lintas Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan standar nasional QRIS Lintas Negara mengacu pada peraturan induk yakni PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan QRIS diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021. Dalam hal perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui QRIS Lintas Negara, dibawahi dengan pengaturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui mitigasi risiko dalam sistem pembayaran, baik melalui standarisasi monitoring, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Selain itu, penyedia jasa pembayaran juga wajib menerapkan mitigasi risiko terhadap keamanan sistem pembayaran secara internal.

---

Innovations in digital payment systems bring effectiveness to the payment transaction process. This is supported by Bank Indonesia's initiative to create a national standard payment channel Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) which currently can be implemented across national borders. Based on this, this study aims to examine arrangements regarding the cross-border QRIS digital payment system, as well as legal protection for consumers in cross-border QRIS payment transactions. To answer these problems, this study uses a doctrinal research method with a qualitative approach in conducting data analysis. The results of this study indicate that the regulation of cross-border QRIS national standards refers to the principal rules, namely PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems and PBI Number 21/11/PBI/2021 concerning National Payment System Standards. Further arrangements for implementing QRIS are regulated in PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021. In terms of consumer protection in payment transactions through Cross-Country QRIS, it is subordinated to the legal provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Legal protection for consumers in QRIS payment transactions is realized through risk mitigation in the payment system, both through standardization of monitoring, application of information security standards, and consumer protection. In addition, payment service providers are also required to implement risk mitigation for payment system security internally."

"Berdasarkan pengalaman-pengalaman perempuan dalam laporan “Aku Ingin Lari Jauh: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia” dari Human Rights Watch (2021), penulis hendak menunjukkan bahwa banyak perempuan yang dibatasi oleh aturan berbusana jilbab, yang dicetuskan oleh sejumlah institusi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Dampaknya, banyak perempuan yang merasa tertekan, tidak mendapatkan kebebasan atas hidupnya, hingga kemunculan masalah kesehatan. Berdasarkan perspektif feminis, kasus pemaksaan penggunaan dan/atau pelarangan atribut jilbab terhadap perempuan bisa menunjukkan opresi atau penindasan terhadap perempuan. Melalui kerangka teori lima wajah penindasan milik Iris Marion Young, penelitian ini berusaha mengeksplorasi bentuk-bentuk opresi dalam pengaturan berbusana yang dilakukan oleh sejumlah pihak berkuasa terhadap perempuan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemaksaan jilbab, sehingga tidak membahas pemaknaan atau praktik penggunaan jilbab secara luas, melainkan dibatasi pada kasus-kasus yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch. Dengan menggunakan metode penelusuran literatur serta analisis menggunakan perspektif feminism standpoint epistemology dan serialitas Young terhadap data dari riset Human Rights, penelitian ini akan menjelaskan bahwa regulasi serta bentuk-bentuk pengaturan berpakaian pada perempuan telah menunjukkan adanya opresi yang membatasi serta merugikan perempuan.

---

According to the experiences of women in Human Rights Watch's report "I Wanted to Run Away: Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia" (2021), I as the writer intend to show that many women are restricted by the hijab dress code, which is imposed by several governmental and educational institutions in Indonesia. As a result, many women experience depression, a lack of control over their lives, and other health issues. Based on a feminist perspective, situations of forced to use and/or restriction to wear jilbab can indicate oppression against women. Through Iris Marion Young's five faces of oppression theoretical framework, this research explores the forms of oppression in the dress code regulation made by several powerful parties in Indonesia. This research focuses on the imposition of the jilbab, which does not address the broader meaning or practice of wearing the hijab but is limited to the cases documented by Human Rights Watch. Using literature review methods and analysis from a feminist standpoint epistemology perspective and Young’s seriality on data from Human Rights Watch’s report, this study will explain that the regulations and forms of dress code imposed on women indicate the existence of oppression that restricts and harms women."