Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian bantuan kesehatan sipil dalam perkembangannya memegang peranan yang cukup penting di wilayah sengketa bersenjata yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas kesehatan yang menjamin hak orang-orang yang terluka dan sakit karena itu terdapat perlindungan yang diterapkan oleh hukum humaniter internasional. Namun, meski sudah dilindungi oleh hukum, akhir-akhir ini para pihak pemberi bantuan kesehatan sipil seringkali masih diserang oleh para peserta konflik bersejata sehingga mengakibatkan kerugian materi, dan bahkan nyawa. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang akan membahas Hukum Humaniter Internasional yang melindungi pemberian bantuan kesehatan sipil secara melalui dua konsepsi, yaitu melalui perlindungan terhadap anggota dinas kesehatan sipil dan melalui perlindungan terhadap unit kesehatan sipil, yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya serta hukum kebiasaan internasional. Melalui analisa kasus menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, skripsi ini juga menyimpulkan masalah penerapan yang terjadi atas ketentuan-ketentuan yang melindungi pemberian bantuan kesehatan sipil di wilayah sengketa bersenjata. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa masalah penerapan yang terjadi karena beberapa ketentuan hukum humaniter internasional masih belum sempurna yang didukung dengan kurangnya kesadaran dan kepatuhan para peserta konflik. Karena itu, tatanan hukum yang ada perlu segera diperbaharui dengan cermat agar dapat menyelesaikann segala permasalahan penerapan yang ada. Segala macam publikasi dan gerakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para peserta konflik terhadap hukum humaniter internasional juga harus lebih banyak dilakukan.

---

Civilian medical assistance in recent times hold an important role in armed conflict to execute medical duties that ensure the rights of sick and wounded persons, therefore, it is protected by International Humanitarian Law. But nowadays, even if it is protected by the law, the stakeholders of civilian medical assistance are still often being attacked by the parties of the conflict which caused material loss, or even the loss of life. This thesis is a juridicial normative research which examine the International Humanitarian Law that protects civilian medical assistance in two different ways, by the protection of civilian medical personnel and by the protection of civilian medical units, contained in the Geneva Convention of 1949 and its additional protocols along with the customary international law. Through case analysis using sources from literature and interview, this research tries to conclude the current implementation problems that have occurred over provisions protecting the civilian medical assistance in armed conflict. The results of this study indicates that there are several implementation problems because some provisions of international humanitarian law are still imperfect, along with the lack of awareness and compliance practiced by the parties of the conflict. Hence, the existing legal system should be modified thoroughly in order to resolve the existing implementation problems. Any kind of publications and social movements aimed to enhance the awareness and compliance of the parties to the conflict shall be done more often. "

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum humaniter dan hukum penerbangan dalam melindungi negara pihak ketiga yang memiliki hak lintas diatas wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata yang diberikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 beserta berbagai Protokol tambahnnya, serta Konvensi Chicago 1944 dan annexnya. Skripsi ini memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana pengaplikasian berbagai sisi hukum tersebut ke dalam kasus Malaysia Airlines Flight MH 17.

---

This thesis focus on how both international humanitarian law and aviation law protects third the third party which fly across an armed conflict country who have a passage rights according to Geneva Conventions 1949 and its protocols, and also Chicago Convention 1944 and its annexes. This thesis described and explained how those laws applies in the case of Malaysia Airlines Flight MH 17."

"This study focuses on the prohibition of sexual violence in armed conflict based on the provision of various international treaties and the sanctions that imposed on perpetrators of sexual violence according to the Rome Statute of International Criminal Court. The analysis on the provision of the Rome Statute of International Criminal Statute and its application in some cases of sexual violence in the Democratic Republic of the Congo. This study is based on the results of literature study with normative juridical method. Based on the result of this study, the provisions of the prohibition of sexual violence has not been properly applied in some cases that occur in armed conflict in the Democratic Republic of the Congo. Therefore, in addition to the provision of regulation, it is also necessary to establish the system of evidence that could facilitate the implementation of the sanctions to the perpetrators of sexual violence in armed conflicts.

---

Skripsi ini membahas mengenai larangan dilakukannya kekerasan seksual dalam konflik bersenjata berdasarkan perumusan dalam berbagai perjanjian internasional dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual berdasarkan statuta peradilan internasional. Analisa mengenai perumusan kekerasan seksual didasari pada ketentuan dalam Rome Statute of International Criminal Court dan penerapannya dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Democratic Republic of the Congo. Penelitian ini disusun berdasarkan studi kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perumusan mengenai larangan kekerasan seksual belum dapat diterapkan secara baik dalam beberapa kasus yang terjadi pada konflik bersenjata di Democratic Republic of the Congo. Oleh karena itu, selain rumusan pengaturan, diperlukan pula sistem pembuktian yang dapat mempermudah dilakukannya penerapan saksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam konflik bersenjata."

"Skripsi ini membahas tentang konsep konflik bersenjata non-internasional dalam beberapa konvensi internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Common Article 3 Konvensi Jenewa tahun 1949. Kedua, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Rome Statute of International Criminal Court tahun 1998. Ketiga, mengenai kategorisasi konflik bersenjata yang terjadi di Ituri, Kongo, terkait adanya keterlibatan dari negara-negara tetangga Kongo dalam konflik tersebut. Dalam mempelajari konsep konflik bersenjata non-internasional tidak cukup hanya dengan melihat pengaturannya dalam konvensi, namun juga harus melihat penerapan konsep tersebut dalam kasus yang ada.

---

The focus of this study is the concept of non-international armed conflict in several international conventions. The problems of international law that will be discussed are; First, the concept of non-international armed conflict in Common Article 3 of Geneva Convention 1949; Second, the concept of non-international armed conflict in Additional Protocol II of Geneva Convention 1977 and Rome Statute of International Criminal Court 1998; and Third, categorization of armed conflict in Ituri, Congo, related to the involvement of neighboring countries in that conflict. In studying the concept of non-international armed conflict is not enough just to look at the regulation in the convention, but also have to look at the application of these concepts in the cases."

"Dalam benua Afrika pada wilayah Sahel tengah, yang mencakup negara-negara Burkina Faso, Mali, dan Niger. Terdapat tantangan besar pada wilayah Sahel adalah konflik bersenjata, ketidakamanan ekonomi, dan dampak buruk dari perubahan iklim adalah beberapa tantangan terbesar yang mempengaruhi kawasan ini. Negara-negara G5 Sahel yang terdiri dari, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger telah menghadapi sejumlah besar tantangan yang kompleks, termasuk meningkatnya ancaman ekstremisme yang pada berujung kekerasan. Permasalahan mengenai terorisme yang akan menjadi fokus pada penelitian ini ialah pada permasalahan terorisme di wilayah Sahel dan sekarang mempengaruhi negara-negara yang sebelumnya terhindar meskipun strategi operasional nasional dan internasional diperbarui dan implementasi hukum humaniter dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata organisasi G5 Sahel melawan terorisme skala regional. Penelitian ini bersifat normatif yang memiliki fokus pada peran organisasi regional yang bersifat militeristik dalam menangani masalah terorisme di wilayahnya serta pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata yang dimana kelompok bersenjata non-negara yang menguasai wilayah tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

---

Within the African continent in the central Sahel region, which includes the countries of Burkina Faso, Mali and Niger. There are major challenges in the Sahel region as armed conflict, economic insecurity and the adverse impacts of climate change are some of the biggest challenges affecting the region. The G5 Sahel countries consisting of Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania and Niger have faced a number of complex challenges, including the growing threat of violent extremism. The problem regarding terrorism that will be the focus of this research is on the problem of terrorism in the Sahel region and now affects countries that were previously spared even though national and international operational strategies were updated and the implementation of humanitarian law in providing protection to civilians in the armed conflict of the G5 Sahel organization against regional terrorism. This research is normative which focuses on the role of militaristic regional organizations in dealing with the problem of terrorism in their territory and the implementation of the principles of protecting the civilian population in situations of armed conflict where non-state armed groups control the area. The analysis in this study uses a literature study data collection method. Literature study is a data collection method that is directed at searching for data and information through documents, both written documents and electronic documents that can support the writing process."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada saat PerangSipil, terkait dengan Konvensi Jenewa sebagai Jaminan Dasar Hak Asasi Manusiadan Pelanggaran atas peraturan tersebut. Kasus yang digunakan dalam tulisan iniadalah Fenomena False Positives di Kolombia pada saat Perang Sipil terjadiantara Pemerintah Kolombia dengan FARC-EP. Tujuan penulisan skripsi iniuntuk mengidentifikasi peraturan apa saja yang dapat berlaku saat terjadi KonflikBersenjata Non-Internasional, Pelanggaran atas peraturan diatas yangmenyebabkan Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan untukmengetahui bagaimana Pemerintah Kolombia bertindak terhadap tuduhanpelanggaran dalam fenomena ini sehingga mendapatkan perhatian dari MahkamahPidana Internasional.

---

ABSTRACTThe focus of this paper is the protection on civilian during a civil war, related tothe Geneva Convention as the fundamental guarantees on human rights and theviolation on these regulations. The case used in this paper called False Positives, aphenomenon happened in Colombia during the civil war. The purpose of thisstudy is to identify what are the rules applied on a Non-International ArmedConflict, these violations on human rights as War Crimes and Crimes AgainstHumanity, and to find out how the Colombian Government acts towards theseaccuses as the phenomenon caught the attention of International Criminal Court."

"Meningkatnya masalah krisis kemanusiaan tentunya mengiringi munculnya berbagai operasi kemanusiaan atau yang biasa disebut humanitarian action dimana bantuan-bantuan tersebut dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah terkait kemanusiaan yang terjadi di banyak Negara. Humanitarian action ini melibatkan adanya humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance. Humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance merupakan dua konsep yang berbeda walaupun mereka berangkat dari tujuan yang sama. Terdapat beberapa perbedaan dari kedua konsep tersebut mulai dari bentuk keterlibatan, pihak yang dapat terlibat, dan status hukum pelaksanaan kedua konsep tersebut dalam keadaan konflik. Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai perbedaan dari kedua konsep tersebut dan penerapan dari humanitarian assistance dalam keadaan konflik. Mekanisme dari pelaksanaan humanitarian assistance seringkali ditemukan adanya hambatan-hambatan yang membawa pengaruh buruk bagi keberlangsungan korban-korban konflik. Sepatutnya bagi negara-negara penerima bantuan tidak menutup diri karena dapat memperparah keadaan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu seharusnya negara-negara penerima bantuan memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh PBB melalui organ-organnya dan organisasi kemanusiaan lainnya, guna memberikan perlindungan kepada penduduk yang menjadi korban konflik yang terjadi.

---

The rising humanitarian crisis made the emergence of various humanitarian operations or so called humanitarian action where the aid is considered as a solution to overcome the problems related to humanity that occurred in many countries. Humanitarian action involves humanitarian intervention and humanitarian assistance. Humanitarian intervention and humanitarian assistance are two different concepts even though they depart from the same goal. There are several differences between the two concepts ranging from the form of involvement, the parties involved, and the legal status of the implementation of the two concepts in a conflict country.

This study basically explains the differences between the two concepts and the application of humanitarian assistance in the conflict country. Mechanisms of the implementation of humanitarian assistance are often found to be obstacles that have a negative impact on the survival of conflict victims. As the humanitarian recipient countries, they should not close themselves because it can worsen the situation of the humanitarian crisis. Therefore, the recipient countries should use the assistance provided by the UN through their organs and other humanitarian organizations, to provide protection to the victims of the conflict. "

"A state as one of International law subjects has rights and obligations based on international law. One of the international obligations of a State is to assist and protect the right of IDP's in its territory. If a State is inability and unwillingness to assist and protect the IDP's rights, it means the State has already violated its international obligation. In this condition, is the humanity assistance of international organization can be justified as an obligation that must be accepted based on international law perspective?. Consequently, the refusal to accept assistance can be classified as a violation of international law, and it raises state responsibility."

"Kejahatan perang yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang, telah mengakibatkan dampak eksesif jatuhnya sejumlah besar korban jiwa dan harta benda serta penderitaan luar biasa dan berkepanjangan. Kepentingan militer sering digunakan sebagai dalih dan alasan pembenar, sementara praktek impunitas para pelaku kejahatan masih sering terjadi. Masyarakat internasional yang memberikan perhatian serius pada hak asasi manusia memfasilitasi upaya memutus rantai impunitas terhadap kejahatan perang demi keadilan bagi korban. Tulisan ini mengemukakan aturan-aturan mengenai kejahatan perang (war crimes) serta penanganannya yang telah terdapat pada zaman Hindia Belanda, khususnya dalam Staatsblad No. 44, 45, dan 48 tahun 1946 sekaligus membandingkannya dengan ketentuan mengenai hal yang sama dalam aturan-aturan hukum humaniter internasional, hukum Islam dan dalam Statuta Mahkamah ad-hoc yang pernah dibentuk."