Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang doktrin unjust enrichment yang telah dikenal pertama kali di negara-negara common law. Doktrin tersebut merupakan perluasan dari gugatan perdata yang sudah ada yaitu wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum PMH . Setelah penerapan doktrin tersebut diakui pada negara-negara common law, negara-negara civil law mulai mengenal doktrin unjust enrichment. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat. Di Perancis diatur secara khusus di dalam France Civil Code pada tahun 1892 di Buku III Pasal 1303. Begitu juga di Belanda diatur di dalam Dutch Civil Code tahun 1992 di Buku 6 Bab 4 Pasal 212. Sedangkan di Indonesia, belum diatur secara khusus mengenai doktrin unjust enrichment dalam ketentuan undang-undang. Namun bukan berarti Indonesia tidak mengenal doktrin ini. Terdapat salah satu konsep unjust enrichment secara tersirat dalam pasal 1359 KUHPerdata. Dalam pengaturannya di pasal 1359 KUHPerdata menjelaskan bahwa dapat dituntut kembali suatu pembayaran yang tidak diwajibkan. Isi dari pasal tersebut tergambar dari beberapa putusan maupun penetapan pengadilan seperti putusan nomor 1749 K/Pdt/2010, penetapan nomor 253/Pdt.P/2014/PNSkt, dan putusan nomor 732 K/Pdt/2013. Skripsi ini berisi tentang sejarah doktrin unjust enrichment serta tantangan dan hambatan dalam menerapkan doktrin unjust enrichment dalam putusan-putusan pengadilan.

---

This thesis discusses about the unjust enrichment doctrine has been first recognized in common law countries. It is an extension of existing civil lawsuits such as event of default and tort. After the implementation of the unjust enrichment doctrine is recognized in common law countries, civil law countries are beginning to recognize the unjust enrichment doctrine as well. The research method used in this paper is library research method with secondary data that is juridical normative, which is a research that refers to the legal norms appeared in legislations and norms that bind the society. Unjust enrichment has been specially regulated in the French Civil Code in 1892 in Book III, Article 1303. Similarly, in the Netherlands, unjust enrichment has been regulated in the Dutch Civil Code of 1992 in Book 6, Chapter 4, Article 212. While in Indonesia, unjust enrichment has not been specifically regulated in the regulations of the law. But that does not mean Indonesia does not recognize this doctrine. The unjust enrichment doctrine implicitly appeared in Article 1359 of Indonesian Civil Code. Article 1359 of the Indonesian Civil Code explains that each payment which was not made pursuant to a debt may be reclaim. This article tries to explain how this doctrine to be implemented in the court decisions. What the court considerations in implemented such doctrine. What are the opportunities and challenges of such doctrine to be implemented in Indonesia."

"ABSTRAKHukum kontrak di Indonesia mengenal asas itikad baik, terutama dalam tahap pelaksanaan kontrak. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, asas itikad baik juga dikenal dalam tahap pra kontrak sehingga dalam suatu proses negosiasi atau perundingan pun juga harus diterapkan. Skripsi ini akan membandingkan hukum kontrak di Indonesia dengan sistem hukum common law, yaitu mengenai itikad baik pada tahap pra kontrak dengan doktrin promissory estoppel dan Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata dengan doktrin unjust enrichment. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif komparatif. Hasil penelitian menyarankan untuk menerapkan doktrin promissory estoppel pada kondisi dimana salah satu pihak percaya bahwa sudah lahir perjanjian diantara keduanya sehingga pihak tersebut melakukan tindakan demi tercapainya janji-janji pihak lawan, dan juga doktrin unjust enrichment dalam kondisi apabila salah satu pihak memperkaya diri sendiri secara tidak sah dari pengeluaran yang dilakukan pihak lain. Asas itikad baik juga harus dijunjung tinggi mengingat tidak adanya ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai pra kontrak secara tersurat.

---

ABSTRACTContract law in Indonesia identify the principle of good faith, especially in the implementation of the contract. Along with the development contract law, the principle of good faith is also known in the pre contractual phase so that in a negotiation process this principle must be applied. This paper compares the law of contracts in Indonesia with a common law system, which is about the good faith in the pre contractual phase with the doctrine of promissory estoppel and Article 1359 paragraph 1 of the Indonesian Civil Code with the doctrine of unjust enrichment. This study is a normative juridical research with comparative descriptive. Results of the study were advised to apply the doctrine of promissory estoppel in circumstances where one party believes that it has been born an agreement between the two so that the parties take action in order to achieve the promises of the opposition, and also the doctrine of unjust enrichment in a state where one party is enriching himself not legitimate expenses incurred from other parties. The principle of good faith must also be upheld because of the absence of any provision in the Civil Code concerning about pre contractual phase."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep doktrin unjust enrichment dalam sistem hukum Amerika Serikat dan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan pendekatan komparatif. Doktrin unjust enrichment merupakan prinsip umum di mana seseorang tidak boleh diperkaya secara tidak adil dari kekayaan orang lain, sehingga harus mengembalikannya kepada orang yang berhak atas kekayaan tersebut. American Law Institute telah menerbitkan Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichmentyang berisikan prinsip umum, tanggung jawab ganti rugi, pemulihan hak, dan pembelaan terhadap unjust enrichment. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sudah mengatur mengenai unjust enrichment, tetapi hanya sebatas pengayaan yang tidak adil berdasarkan pembayaran saja. Dalam praktiknya, konsep doktrin unjust enrichment telah ditemui pada beberapa putusan di Indonesia, tetapi dikategorikan sebagai tindak hukum lain. Maka dari itu, Indonesia perlu mengadakan pembaharuan terhadap hukum keperdataannya, terutama pengadaan peraturan terkait doktrin unjust enrichment agar tercipta kelengkapan dan kepastian hukum.

---

This paper analyzes the concept of the unjust enrichment doctrine in the United States legal system and its regulation in Indonesia. This paper is prepared by using a doctrinal research method and a comparative approach. The unjust enrichment doctrine is a general principle in which a person should not be unjustly enriched from the wealth of others, so that he must return it to the person who is entitled to the wealth. The American Law Institute has published the Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment which contains general principles, liability in restitution, remedies, and defenses to unjust enrichment. The Indonesian Civil Code already regulates unjust enrichment, but only to the extent of unjust enrichment based on payment. In practice, the concept of unjust enrichment doctrine has been found in several decisions in Indonesia, but it is categorized as another legal act. Therefore, Indonesia needs to reform its civil law, especially the provision of regulations related to unjust enrichment doctrine to create completeness and legal certainty."

"Berdasarkan sifat dari prinsip keadilan bahwa tidak ada seorangpun yang diperbolehkan untuk memperkaya diri dari pengeluaran orang lain, pemahaman ini disebut dengan doktrin unjust enrichment. Di Indonesia, konsep dari doktrin unjust enrichment ini diadopsi dalam pasal 1359 ayat (1) KUHPerdata, yaitu pasal yang menjelaskan mengenai pembayaran yang tidak diwajibkan. Akan tetapi, pemahaman unjust enrichment tidak hanya sebatas pada pembayaran yang tidak diwajibkan atau terutang saja melainkan lebih dari itu. Unjust enrichment bahkan juga terjadi pada kasus melakukan suatu pekerjaan antara Pengusaha dan Pekerja.Seperti pada putusan nomor 373/G/PHI/2007/PN.JKT.PST yang dianalisis, mencerminkan doktrin unjust enrichment. Putusan Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan gugatan para penggugat untuk memberikan kembali hak-hak Para Penggugat yang ditahan atau diterima oleh Tergugat, berupa keuntungan atau manfaat dari jasa pekerjaan yang Para Penggugat lakukan. Namun, hak yang diterima Tergugat yaitu upah kerjanya tidak adil. Dapat dikatakan secara tidak disadari Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah menerapkan doktrin unjust enrichment dalam putusannya.

---

By the nature of justice principle, there is nobody should be unjustly enriched at another?s expense; this comprehension was called by unjust enrichment. In Indonesia, unjust enrichment doctrin was adopted under article 1359 paragraph 1 Inonesian Civil Code (ICC) which explains that without legal ground or unobligatory payment. But then, unjust enrichment comprehension is just not about without legal ground payment but more of it. Unjust enrichment could find in services contract between employer and employee.In this Jurisprudence was registered number is 373/G/PHI/2007/PN.JKT.PST which is analyzed in this undergraduate thesis, is reflect on unjust enrichment doctrin. The Judges in Supreme Court was granting the plaintif?s claim to gave them their rights back, which was endure by the defendant, like profit and benefit from Plaintif?s services. However, the benefit that receives by the defendant such as labourage is unjust. The conclusion is Supreme Court Judges has unconsciously applied the doctrin of unjust enrichment in their jurisprudence."

"Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pembagian dasar gugatan dalam bentuk gugatan wanprestasi dan gugatan PMH tidak cukup memadai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Dalam hal tidak terdapat hubungan kontraktual antara para pihak dan tidak terdapat pula unsur kesalahan dari salah satu pihak, maka gugatan atas dasar wanprestasi maupun PMH tidak dapat diajukan. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, dikenal doktrin unjust enrichment. Menurut doktrin tersebut, dalam hal seseorang diperkaya secara tanpa dasar sehingga merugikan pihak lain, maka pihak yang diperkaya berkewajiban untuk mengembalikan apa yang ia terima. Namun dokrtin ini tidak begitu dikenal dalam lalu lintas hukum Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis membandingkan doktrin unjust enrichment yang berlaku di Indonesia dengan doktrin unjust enrichment di Jerman yang jauh lebih lengkap untuk dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Doktrin ini sebetulnya dapat ditemukan dalam Pasal 1354-1364 Burgerlijk Wetboek, sumber hukum perdata di Indonesia. Namun seiring dengan diterjemahkannya Burgerlijk Wetboek ke Bahasa Indonesia, maksud dari para perumus tersebut dilupakan. Dalam hal pasal-pasal tersebut dikenal sebagai unjust enrichment pun, pengaturan di dalamnya masih tergolong sempit dan tidak komprehensif. Hukum Jerman mengatur mengenai unjust enrichment secara menyeluruh dalam §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. Rumusan §§ 812-822 mengakomodasi dan membuka peluang restitusi bagi berbagai jenis kasus. Terlebih lagi, pembagian dasar gugatan pada jenis hak menghasilkan hukum unjust enrichment yang dinamis dan saling mempengaruhi hukum perjanjian dan PMH. 

---

With the development of law in Indonesia, the division of lawsuits based on breach of contract and tort claims are not sufficient in resolving the various legal problems in our society. In the event that there is no contractual relationship between the parties as well as no element of error from either party, the lawsuit based on breach of contract or tort cannot be filed. In an effort to overcome these problems, enters the doctrine of unjust enrichment. According to said doctrine, in the event that a person is enriched without basis to the detriment of another party, the enriched party is obliged to return what he received. However, this doctrine is not well-known in the practice of Indonesian law. In accordance to that, the author compares the law of unjust enrichment that applies in Indonesia with the law of unjust enrichment in Germany which is much more complete in an effort to fill said legal vacuum. This study uses a juridical-normative methodology with a comparative approach to law. In actuality, this doctrine can be found in Articles 1354-1364 of the Burgerlijk Wetboek, the source of civil law in Indonesia. But the intention to frame said articles as unjust enrichment seemed to have been lost in translation. Even if the articles came to be known as provisions of unjust enrichment, they are far too narrow and incomprehensive. German law regulates unjust enrichment effectively in §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. §§ 812-822 accommodates restitution for varying types of cases. Moreover, the division of lawsuits based on the type of rights results in a dynamic law that could influence both the law of agreement and the law of tort, and vice versa. "

"Skripsi ini membahas mengenai doktrin unjustified enrichment dalam perjanjian sewa menyewa rumah yang telah batal demi hukum. Objek penelitian dalam penulisan kali ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1443 K/PDT/2011. Doktrin unjustified enrichment menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk memperkaya diri sendiri dari pengeluaran orang lain. Di Indonesia, doktrin unjustified enrichment hanya diadopsi dalam satu pasal yaitu Pasal 1359 Ayat 1 KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan mengenai pembayaran yang tidak terutang atau tidak diwajibkan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Dalam objek penelitian kali ini, dapat ditemukan penerapan dari doktrin unjustified enrichment. Akan tetapi, majelis hakim tidak menyebutkan doktrin tersebut. Penilitian ini menyarankan kepada hakim tingkat judex facti untuk lebih cermat dalam memahami kasus yang terjadi sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum yang lengkap. Dengan demikian, pemahaman hakim yang luas mengenai konsep hukum sangat diperlukan dalam memutus suatu perkara. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan secara efektif sehingga dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat.This thesis discusses the doctrine of unjustified enrichment in the lease agreement that has been null and void. The object of this research is the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1443 K / PDT / 2011. The doctrine of unjustified enrichment states that no one is allowed to enrich themselves from the expenses of others. In Indonesia, the doctrine of unjustified enrichment is only adopted in one article, namely Article 1359 Paragraph 1 of the Civil Code. The article explains the payments that are not due or not required. The method used in this thesis is a normative juridical method. In this object of research, it can be found the application of the doctrine of unjustified enrichment. However, the panel of judges did not mention the doctrine. This research suggests to Judex facti level judges to be more careful in understanding the cases that occur so that they can provide complete legal considerations. Thus, a broad understanding of judges about the concept of law is needed in deciding a case. The author also advises the government to provide socialization to the public regarding the laws and regulations effectively so that it can touch all elements of society."

"ABSTRACTSebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pengajuan gugatan di pengadilan di Indonesia. Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah tort, yang memiliki beragam bentuk serta pembelaan atas tort. Salah satu bentuk pembelaan tort adalah doktrin contributory negligence, yang biasa digunakan tergugat apabila penggugat memiliki kontribusi terhadap kerugian yang dideritanya sehingga melarang segala bentuk ganti rugi bagi penggugat. Skripsi ini menggambarkan kedudukan doktrin contributory negligence dalam konsep perbuatan melawan hukum melalui beberapa putusan pengadilan di Indonesia dan melihat bentuk pertanggung jawaban perdata antara pelaku dan korban sebagai implementasi dari doktrin contributory negligence. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menyarankan untuk mengupayakan pengaturan bagi hukum di Indonesia terhadap korban yang berkontribusi atas kerugian yang timbul, sebagaimana tort memperkenalkan doktrin contributory negligence untuk diterapkan sebagai pembelaan tergugat.

---

ABSTRACTAs a country that adhere civil law system, unlawful act is one of the two ways to file a claim in Indonesian courts. It rsquo s also called tort in common law system, which have various forms along with its defences. One of tort rsquo s defences is contributory negligence doctrine, commonly used by defendants if plaintiff has contributed to their own damage they will be excluded from having any form of recovery and compensation. This study describes role of contributory negligence doctrine in some of Indonesia rsquo s court rulings and identify its liability between defendant and plaintiff as its implementation. This study is normative, descriptive and comparative research. The outcome of this study indicates that victim rsquo s contribution to the injury should be considered by Indonesian law system, as tort utilizes contributory negligence doctrine to deliver defendant rsquo s form of defence."

"Penelitian ini membahas mengenai rangkaian perbuatan seperti apa yang dapat dikatakan dengan Penipuan dengan membahas definisi Penipuan menurut para ahli dan pertimbangan hakim. Penipuan dalam perjanjian sering terjadi dan menjadi permasalahan hukum antara dua pihak yang saling mengikatkan diri namun adanya fakta yang telah disembunyikan sehingga mempengaruhi keputusan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Tujuan khusus dari penulisan ini untuk mengklarifikasi rangkaian perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penipuan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta menganalisa putusan putusan pengadilan mengenai perbuatan perbuatan salah satu pihak yang didalilkan melakukan penipuan dan bagaimana hakim mempertimbangkan suatu penipuan perjanjian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian yang dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis. Kesimpulan dari penulisan ini menjabarkan bahwa penipuan memiliki definisi yang beragam karena dibahas dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Penipuan menurut Common Law, dan penipuan menurut para ahli. Rangkaian perbuatan penipuan adalah perbuatan yang dapat menggerakkan orang lain/ membujuk orang lain dengan alat penggerak seperti akal/ tipu muslihat, karangan perkataan bohong, nama palsu dan keadaan palsu. Serta adanya macam macam pertimbangan hakim mengenai pembuktian dan definisi dari penipuan. Penerapn definisi penipuan dalam hubungan kontraktual dapat diterapkan dalam rancangan Kitab Undang Undang Hukum perdata dan pengadilan dapat memiliki konsep dan pemahaman yang sama mengenai definisi penipuan dan rangkaian perbuatan penipuan.

---

This thesis discussed about a series of fraudulent acts that define as a misrepresentation by defining definition according to the experts and judges considerations. Misrepresentation in agreements often occurs and becomes a legal problem between two parties that mutually binding but there are facts that has been hidden which affect the decision to binding themselves in agreement. The specific purpose of this thesis is to clarify a series of fraudulent acts that can be regarded as a misrepresentation according to the Civil Code and Criminal Law and analysed court decisions which discussed about one of the parties that perform a series of fraudulent acts and how the judges considered a fraud agreement. This research was conducted using the form of normative juridical research and the type of research carried out using analytical descriptive. The conclusion of this thesis was, misrepresentation has a many definitions because it is discussed in the Civil Code, Criminal Code, Fraud based on Common Law, and Fraud based on experts. A series of fraudulent acts are actions that can persuade others with false statement of fact, false representations, false names and false conditions. Moreover, there were a various kinds of judges' considerations regarding proof and definition of misrepresentation. The use of misrepresentation definition in contractual relationships can be applied in the draft Civil Code. Therefore, the court can have the same concept and understanding of the misrepresentation definition and a series of fraudulent acts."

"Perjanjian merupakan hubungan hukum yang sering dilakukan pada kehidupan bermasyarakat. Salah satu syarat sah perjanjian adalah syarat subjektif, yaitu kata sepakat. Kata sepakat mungkin saja tidak tercapai pada suatu perjanjian. Tidak tercapainya kata sepakat karena adanya unsur paksaan dalam perjanjian antara para pihak. Pendapat para ahli hukum mengenai definisi paksaan dalam perjanjian dan pertimbangan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya unsur paksaan dalam suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Data terdiri dari primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa definisi paksaan menurut para ahli hukum ialah perbuatan menakuti seseorang yang menyebabkan orang tersebut takut bahwa dirinya akan menderita kerugian. Terdapat kesesuaian teori dan doktrin yang menjadi dasar hukum di beberapa pengadilan di Indonesia  dalam menentukan adanya unsur paksaan dalam suatu perjanjian. Diperlukan adanya diskusi lebih lanjut untuk mendefinisikan paksaan itu sendiri di antara para sarjana. Sebaiknya Mahkamah Agung memberikan pelatihan hukum kepada hakim-hakim terkait unsur paksaan dalam perjanjian.

---

Duress on Agreement is a legal relationship that is often carried out in community life. One of the legitimate conditions for an agreement is a subjective condition, namely an agreement. An agreement may not be reached on an agreement. Not reaching an agreement because of the element of coercion in the agreement between the parties. The opinions of legal experts regarding the definition of coercion in the agreement and consideration of the judge in determining whether or not there is an element of coercion in an agreement. This study uses a normative juridical method and descriptive analysis. Data consists of primary and secondary. The results showed that the definition of coercion according to legal experts was the act of frightening someone who caused the person to fear that he would suffer losses. There is a conformity of theory and doctrine which is the legal basis in several courts in Indonesia in determining the element of coercion in an agreement. Further discussion is needed to define coercion itself among scholars. It is recommended that the Supreme Court provide legal training to judges regarding the element of coercion in the agreement."

"Perjanjian merupakan hubungan hukum yang sering dilakukan pada kehidupan bermasyarakat. Salah satu syarat sah perjanjian adalah syarat subjektif, yaitu kata sepakat. Kata sepakat mungkin saja tidak tercapai pada suatu perjanjian. Tidak tercapainya kata sepakat karena adanya unsur paksaan dalam perjanjian antara para pihak. Pendapat para ahli hukum mengenai definisi paksaan dalam perjanjian dan pertimbangan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya unsur paksaan dalam suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Data terdiri dari primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa definisi paksaan menurut para ahli hukum ialah perbuatan menakuti seseorang yang menyebabkan orang tersebut takut bahwa dirinya akan menderita kerugian. Terdapat kesesuaian teori dan doktrin yang menjadi dasar hukum di beberapa pengadilan di Indonesia  dalam menentukan adanya unsur paksaan dalam suatu perjanjian. Diperlukan adanya diskusi lebih lanjut untuk mendefinisikan paksaan itu sendiri di antara para sarjana. Sebaiknya Mahkamah Agung memberikan pelatihan hukum kepada hakim-hakim terkait unsur paksaan dalam perjanjian.

---

Agreement is a legal relationship that is often carried out in community life. One of the legitimate conditions for an agreement is a subjective condition, namely an agreement. An agreement may not be reached on an agreement. Not reaching an agreement because of the element of coercion in the agreement between the parties. The opinions of legal experts regarding the definition of coercion in the agreement and consideration of the judge in determining whether or not there is an element of coercion in an agreement. This study uses a normative juridical method and descriptive analysis. Data consists of primary and secondary.

The results showed that the definition of coercion according to legal experts was the act of frightening someone who caused the person to fear that he would suffer losses. There is a conformity of theory and doctrine which is the legal basis in several courts in Indonesia in determining the element of coercion in an agreement. Further discussion is needed to define coercion itself among scholars. It is recommended that the Supreme Court provide legal training to judges regarding the element of coercion in the agreement. "