Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban bagi para pihak yang terlibat dalam kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal pesiar MS Caledonian Sky di Raja Ampat, Indonesia, yang terjadi pada tahun 2017 silam. Hingga saat ini, kasus kandasnya MS Caledonian Sky yang merusak terumbu karang di perairan Indonesia tersebut masih belum membuahkan penyelesaian. Tulisan ini menjabarkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang tersedia dalam hal terjadinya kerusakan lingkungan hidup terumbu karang di kawasan perairan sensitif, yang diatur dalam berbagai sumber hukum internasional prinsip-prinsip hukum internasional, konvensi, dan perjanjian regional, di mana penerapannya dapat dilihat berdasarkan praktik negara-negara states practices seperti Australia, dan Filipina, melalui kebijakan serta instrumen hukum nasional yang diberlakukan terhadap kawasan perairan sensitif yang mengandung terumbu karang pada yurisdiksi nasional mereka. Selanjutnya, tulisan ini juga menganalisa harmonisasi antara ketentuan hukum internasional yang tersedia dengan ketentuan hukum nasional Indonesia sehubungan dengan pertanggungjawaban yang akhirnya relevan bagi penyelesaian kasus MS Caledonian Sky. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif. Pada akhir pembahasan, termuat tiga simpulan dan tiga saran yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan kawasan terumbu karang oleh kapal dalam kaitannya dengan kasus MS Caledonian Sky.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the liabilities for the parties responsible in coral reefs damage due to the grounding of cruiseship MS Caledonian Sky in Raja Ampat, Indonesia, which occurred in 2017. Up until now, the MS Caledonian Sky grounding accident remains unsolved. This writing describes the form of liabilities available for coral reefs damage that occurs in sensitive sea areas containing coral reefs habitat, which are regulated under sources of international law the principles of international law, conventions and regional agreements, and the implementation of which can be seen in states practices such as Australia, and the Philippines, through their national legal instruments and governing policy for sensitive sea areas containing coral reefs within their national jurisdictions. Furthermore, this paper as well analyzes the harmonization between the provisions of international law available with the provisions of Indonesian law that are relevant for the case of MS Caledonian Sky for the parties involved to be held accountable. In this thesis, the research method being used is the normative juridical type. At the end of this thesis, there are three conclusions and three suggestions concerning the form of liabilities for coral reefs damage by vessels which applicable to the MS Caledonian Sky grounding accident. "

"Nama : Sheila PurnomoProgram Studi : Magister Ilmu HukumJudul : Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Terumbu Karang Oleh Kapal MS Caledonian Sky Ditinjau Dari Hukum Lingkungan InternasionalDalam Strict liability seseorang bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa: Pertama, para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat; Kedua, para ldquo;potential polluter rdquo; akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya level of care , maupun tingkat kegiatannya level of activity . Dua hal ini merupakan kelebihan strict liability. Konsep pertanggungjawaban mutlak juga dapat diberlakukan kepada badan hukum dan/atau perusahaan/korporasi dan/atau negara.Peneliti mengambil contoh kasus kerusakan lingkungan laut yang saat ini menarik perhatian adalah kerusakan terumbu karang di wilayah perairan Raja Ampat, Papua Barat yang disebabkan oleh kandasnya kapal pesiar Inggris MS Caledonian Sky yang dinakhodai oleh Kapten Keith Michael Taylor di perairan Raja Ampat, Papua Barat menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang seluas 18.882 m2. Latar belakang terjadinya kasus kandasnya kapal diperkirakan karena kelalaian nahkoda kapal, disamping itu juga, sistem tata keamanan kelautan Indonesia yang lemah menjadi faktor pemicu terjadinya kasus ini. Konsep pertanggungjawaban mutlak dapat diberlakukan kepada badan hukum dan/atau perusahaan/korporasi yang menaungi kapal pesiar MS Caledonian Sky atas kerusakan yang terjadi pada terumbu karang di wilayah perairan Raja Ampat. Penelitian tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini sebagian besar memanfaatkan dokumen-dokumen internasional dan sumber-sumber tertulis yang memuat informasi sekunder yang memuat mengenai pertanggungjawaban. Dalam ganti rugi yang dapat dimintakan ke perusahaan pemilik kapal inilah prinsip strict liability dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang lingkungan hidupnya. Kata Kunci : Korporasi, Tanggung Jawab, Caledonian Sky, Lingkungan

---

ABSTRACTName Sheila PurnomoStudy Program Magister Ilmu HukumTitle Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Terumbu Karang Oleh Kapal MS Caledonian Sky Ditinjau Dari Hukum Lingkungan

---

Internasional In Strict liability a person is responsible whenever losses arise. This means that First, the victims are released from a heavy burden to prove a causal relationship between their losses and the actions of the individual defendant Secondly, the potential polluters will pay attention to both their level of care, and their level of activity. These two things are excess strict liability. The concept of absolute liability can also be applied to legal entities and or companies corporations and or countries.Researchers take the case of marine environmental damage that is currently attracting attention is the destruction of coral reefs in the territorial waters of Raja Ampat, West Papua caused by the crash of British cruise ship MS Caledonian Sky who was captained by Captain Keith Michael Taylor in the waters of Raja Ampat, West Papua causing damage coral reef ecosystem of 18,882 m2. The background of the case of shipwreck is estimated due to negligence of the ship 39 s captain, besides that, the weak Indonesian marine security system becomes the trigger factor for this case.The concept of absolute liability can be applied to legal entities and or corporations that shelter MS Caledonian Sky cruises on damage to coral reefs in Raja Ampat waters. Research on Corporate Responsibilityiability Against Implementation of Strict Liability Principles. The method of this thesis research is normative law research.This research mostly draws on international documents and written sources containing secondary information that includes accountability. In the compensation that can be requested to the company owner of the ship is the principle of strict liability can be applied by the Indonesian government in accordance with those set in the laws of the environment. Key Word Corporate, Responsibility, Caledonian Sky, Environment "

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan terumbu karang dalam hukum internasional. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pembahasan dalam skripsi ini membahas mengenai kondisi terumbu karang di dunia dan pengaturan perlindungan terumbu karang menurut konvensikonvensi internasional. Akan dibahas pula mengenai empat kerjasama regional yang dibentuk oleh negara-negara yang peduli terhadap eksistensi terumbu karang. Pada akhir pembahasan, akan diulas mengenai perlindungan terumbu karang di Indonesia dan keikutsertaan Indonesia pada CTI-CFF dalam rangka melindungi terumbu karang di wilayah Indonesia. Pada akhir skripsi ini, terdapat tiga simpulan dan tiga saran yang berkaitan dengan perlindungan terhadap terumbu karang.

---

This thesis discusses the protection of coral reefs in the regulation of international law. The research method in this thesis is a normative juridical study. The discussion in this thesis to discuss the condition of the world's coral reefs and coral reef protection regulation according to international conventions. Will be also discusses four regional cooperation formed by the countries concerned with the existence of coral reefs. At the end of the discussion, review the protection of coral reefs in Indonesia and Indonesia's participation in the CTI-CFF in order to protect the coral reefs in areas of Indonesia. At the end of this thesis, there are three conclusions and three suggestions relating to the protection of coral reefs."

"Keberadaan laut dan sumber daya yang dikandungnya harus dijaga demi generasi-generasi manusia yang akan datang. Salah satunya adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan sumber daya laut yang perlu di jaga. Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah dikenal oleh seluruh dunia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan sumber daya laut yang tinggi. Hal tersebut tidak lepas dari maraknya kerusakan ekosistem terumbu karang salah satu contohnya dengan banyaknya kapal kandas di perairan Indonesia. Kapal-kapal kandas yang merusak terumbu karang di Indonesia salah satunya adalah Kandasnya Kapal Asing MV Lyric Poet dan MT Alex di Perairan Bangka Belitung. Kandasnya kapal asing MV Lyric Poet di di Laut Natuna, sekitar 80 mil laut dari Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kapal asing MT Alex yang kandas di perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang diperkirakan berjarak kurang lebih 65 mil laut dari Kota Manggar. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi serta penegakan hukum yang dilakukan Indonesia dalam menerapkan perlindungan terumbu karang ditinjau dari hukum internasional seperti UNCLOS 1982, Convention on Biological Diversity (CBD), Agenda 21, Convention on International Trade in Endangered Species a (CITES) dan United Nations Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972. Serta keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama regional terkait perlindungan mengenai ekosistem terumbu karang seperti Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI-CTF) dan International Coral Reefs Initiative (ICRI). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan bentuk penelitian yuridis- normatif menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa bahan pusataka dan wawancara. Simpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang diambil oleh Indonesia dalam kasus Kandasnya Kapal Asing MV Lyric Poet dan MT Alex di Perairan Bangka Belitung adalah dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sesuai dengan Permen LHK No. 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan ketentuan sanksi yang   diimplementasikan dalam UUPLH No. 32 Tahun 2009 serta diperlukannya urgensi bagi negara-negara di dunia untuk segera membentuk suatu perjanjian internasional yang bersifat memaksa untuk menyelesaikan masalah terumbu karang secara spesifik. Regulasi harus berupa hukum yang keras dan mengikat dalam bentuk konvensi PBB untuk dapat mengisi celah dalam hukum internasional tentang perlindungan ekosistem terumbu karang.

---

The existence of the sea and the resources it contains must be maintained for the sake of human generations to come. One of them is the coral reef ecosystem which is a marine resource that needs to be maintained. Indonesia is an archipelagic country that is known throughout the world as a country that has high biodiversity and wealth of marine resources. This cannot be separated from the rampant damage to coral reef ecosystems, one example of which is the many ships aground in Indonesian waters. One of the aground ships that damaged coral reefs in Indonesia was the Stranded Ships MV Lyric Poet and MT Alex in Bangka Belitung Waters. The foundering of the foreign ship MV Lyric Poet in the Natuna Sea, about 80 nautical miles from Pangkal Pinang City in the Bangka Belitung Islands Province and the foreign ship MT Alex which ran aground in Manggar waters, East Belitung Regency, which is estimated to be approximately 65 nautical miles from Manggar City. This paper will explain how Indonesia implements and enforces laws in protecting coral reefs in terms of international laws such as UNCLOS 1982, Convention on Biological Diversity (CBD), Agenda 21, Convention on International Trade in Endangered Species a (CITES) and the United Nations Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972. As well as Indonesia's participation in regional cooperation related to the protection of coral reef ecosystems such as the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI) -CTF) and the International Coral Reefs Initiative (ICRI). The research method used in this study is a normative-juridical research using secondary data with data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusions drawn in this study are that the law enforcement efforts taken by Indonesia in the case of the Stranded Foreign Ship MV Lyric Poet and MT Alex in Bangka Belitung Waters are by resolving environmental disputes out of court in accordance with Minister of Environment and Forestry No. 4 of 2013 concerning Guidelines for Environmental Dispute Resolution and the sanctions provisions implemented in UUPLH No. 32 of 2009 and and the need for urgency for countries in the world to immediately form an international agreement that is coercive to resolve the problem of coral reefs specifically. Regulations must be in the form of strict and binding laws in the form of UN conventions to be able to fill gaps in international law regarding the protection of coral reef ecosystems."

"Sumberdaya terumbu karang di Pulau Tidung telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk berbagai keperluan. Pada saat ini sebagian masyarakat Pulau Tidung menggantungkan hidupnya sebagai penyedia jasa kegiatan wisata yang sebelumnya berprofesi sebagai nelayan. Adanya kegiatan wisata di Pulau Tidung yang tanpa terkendali yang memanfaatkan keindahan karang dapat berdampak terjadinya penurunan kualitas terumbu karang di sekitarnya. Metode pengamatan untuk mengamati tingkat kerusakan karang adalah Line Intercept Transect dan faktor lingkungan diamati dengan pengukuran berbagai parameter lingkungan perairan secara langsung di lapangan. Aspek sosial ekonomi dan pengelolaan dikaji dari berbagai peraturan yang telah ada dan wawancara secara mendalam dengan penduduk setempat dan wisatawan. Penelitian ini membahas mengenai kondisi kerusakan terumbu karang dan faktor penyebabnya baik faktor antropogenik maupun non-antropogenik serta pengelolaan terumbu karang di Pulau Tidung. Beberapa faktor yang diamati yaitu kondisi perairan, kondisi terumbu karang, aspek sosial masyarakat dan kebijakan pengelolaan terumbu karang. Kondisi perairan meliputi suhu, kecerahan, kecepatan arus, pH, salinitas, fosfat dan nitrat. Kondisi karang meliputi persentase tutupan karang, indeks keanekaragaman, dan indeks dominasi. Penelitian dilaksanakan selama bulan Juni – Agustus 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di Pulau Tidung dalam kondisi rusak - sedang dengan persentase tutupan karang hidup antara 21,41% – 30,19%. Indeks keanekaragaman tutupan berkisar antara 2,0423 – 2,1495 dan indeks dominasi tutupan berkisar antara 0,1433 – 0,1466, nilai tersebut memperlihatkan adanya keanekaragaman dan tekanan lingkungan yang sedang, dan tidak adanya dominasi tutupan karang tertentu. Parameter kualitas air laut memperlihatkan masih dalam ambang batas normal untuk kehidupan karang. Faktor antropogenik berupa kegiatan pariwisata, penambangan karang, pengeboman dan pengoperasian kapal di daerah terumbu karang diduga berperan terhadap kerusakan karang di Pulau Tidung. Pengelolaan terumbu karang di Pulau Tidung telah diatur melalui beberapa peraturan baik secara nasional maupun oleh pemerintah setempat, namun pelaksanaannya belum optimal sehingga diperlukan implementasi kebijakan yang lebih baik dengan menerapkan program kesadaran masyarakat, penegakan hukum dan peran masyarakat secara aktif dalam mengelola sumberdaya laut.

---

Coral reef resources in Tidung Island has been used by local people for various purposes. At this time most of local people working as a travel provider or tourist guide. The existence of tourist activities in Tidung Island that utilizes the exotic of coral reefs affect the condition of coral reefs in this area. Observation method to observe the level of coral damage is Line Intercept Transect and environmental factors observed by measuring several water quality parameters. Socio-economic and management aspects examined from existing regulations and interviews with local people and tourists. The aim of this study is to discuss the coral condition and the causes of coral degradation including anthropogenic factors, non-anthropogenic and management of coral reefs in Tidung Island, Seribu Islands, north off Jakarta. Several factors were observed, namely the condition of waters, coral reefs, and social aspects and management. Water conditions include temperature, brightness, speed of flow, pH, salinity, phosphate and nitrate, and the condition of coral include life form percentage, index of diversity, and dominance index. The research was conducted during June to August 2011. The results show that the condition of coral reefs in Tidung Island was categorised bad condition to moderate with the percentage of life form ranges between 21.41% - 30.19%. Index of diversity ranged from 2.0423 to 2.1495 and dominance index ranged between 0.1433 to 0.1466. These showed ​​that the level of diversity and environmental pressures are medium, and has no a spesific type of coral cover that dominates in coral reefs. Water quality parameters are still within normal limits for coral life. Anthropogenic factors such as tourism, mining coral, destructive fishing (bombings) and the operation of ships in coral reef are thought to contribute to destruction of coral reef in Tidung Island. Management of coral reefs in Tidung Island has been governed by several regulations by both national and local government, but the implementation has not been optimized so the implementation of better policies by implementing public awareness programs, law enforcement and community participation in managing marine resources is needed."

"ABSTRAKUjunggenteng adalah lokasi yang banyak terdapat terumbu karang dan sebagai kampung nelayan, banyak aktivitas manusia yang terjadi diatas terumbu karang yang menyebabkan rusaknya terumbu karang, tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik lokasi terumbu karang pada perairan sekitar Ujunggenteng, serta mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dari faktor fisik dan faktor manusia menggunakan metode Lyzenga. Faktor fisik terumbu karang, suhu permukaan laut, salinitas dan arus permukaan laut diperoleh melalui hasil pengolahan citra Landsat 5-TM dan Landsat 8-OLI yang di padukan dengan survei lapangan. Faktor manusia merupakan faktor utama pada kerusakan terumbu karang dengan perubahan yang besar berada pada wilayah dekat dengan tubir yang menghadap langsung ke arah laut lepas.

---

ABSTRACTUjunggenteng is the location that there are many coral reefs and as a fishing village, many human activities that occur on coral reefs which cause the destruction of coral reefs, the purpose of this study was to investigate the characteristics of the location of the coral reefs in the waters around Ujunggenteng, and to know what are the factors that cause damage to reefs corals of physical factors and human factors using methods Lyzenga. Physical factors coral reefs, sea surface temperature, salinity and sea surface currents obtained through the processing of Landsat 5 TM and Landsat-8-OLI is in the mix with field surveys. The human factor is a major factor in the destruction of coral reefs with large changes that are in the area close to the edge facing directly toward the open sea."

"Sejak tahun 2009, Indonesia terikat oleh kerjasama open sky ASEAN. Tesis ini membahas keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini ditinjau dari perspektif hukum internasional dan hubungan internasional. Teori yang menggambarkan hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan rezim dalam kerjasama internasional yang seringkali berbenturan digunakan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia yang terganggu dalam kerjasama open sky ASEAN di satu sisi dan manfaat kerjasama ini di sisi lain. Di satu sisi, Indonesia bersama dengan kesepuluh negara anggota ASEAN lain memperoleh manfaat dari kerjasama open sky ASEAN melalui proyek Masyarakat ASEAN. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia untuk melindungi kedaulatan di wilayah udara dan industri penerbangan nasionalnya terganggu dalam kerjasama ini. Ketentuan dalam Konvensi Wina sebagai sumber hukum internasional berperan dalam memberikan peluang bagi Indonesia berupa penarikan diri, reservasi maupun amandemen untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang terganggu oleh kerjasama ini, namun dengan tetap menjalankan kewajibannya terhadap rezim. Meskipun ketiga peluang ini dimungkinkan menurut hukum internasional, menurut hubungan internasional peluang untuk reservasi dan amandemen merupakan pilihan yang lebih diplomatis. Dengan meneliti posisi keikut-sertaan Indonesia dalam kerjasama open sky ASEAN, tampak bahwa hukum internasional dan hubungan internasional merupakan dua kajian yang saling mendukung. Hukum internasional merupakan kerangka normatif dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan rezim dalam sebuah kerjasama internasional. Meskipun demikian, dalam hubungan sarat konflik antara kepentingan rezim dengan kepentingan negara, kepentingan negara lebih banyak memengaruhi kepentingan rezim.

---

Since 2009, Indonesia has committed to ASEAN open sky cooperation. This research aims to observe Indonesia's participation within this cooperation through international law and international relations lenses. A theory describing conflict relations between state's and regime's interest within international cooperation is used to explain Indonesia's interest when facing challenges within this cooperation, while showing that there are also benefits from this cooperation. On the one side, Indonesia and the other ten ASEAN members enjoy open sky cooperation trough ASEAN Community project. On the other side, this cooperation has posed some challenge to Indonesia in protecting its air sovereignty and national airlines industry. The Vienna Convention as a source of international law offers some possibilities for Indonesia in the forms of withdrawal, reservation, or amendment in order to protect its national interests which have undergone some challenges while still adhering to its obligation to the regime. Even though the three possibilities are supported by international law, from international relation perspective possibilities to reserve and amend are considered more diplomatic. By observing Indonesia's partnership in ASEAN open sky cooperation, it can be concluded that international law and international relations are two disciplines that are complementing each other. International law is a normative construct in international relations that aims to balance state's and regime's interest. However, within conflict relations between regime's and state's interest, it is suggested that state's interest has more domination over regime's interest."

"Terumbu karang merupakan ekosistem yang kompleks dengan keragaman biologi tinggi yang mendukung produktivitas perikanan. Belum banyak penelitian mengenai informasi data bio-bisik, sosio-ekonomi, dan tata kelola dalam pengelolaan kawasan konservasi di Pangandaran Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi terumbu karang dari aspek bio-fisik, sosio-ekonomi, dan tata kelola sejak penetapan pencadangan sebagai kawasan konservasi laut serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Pengumpulan data kondisi biofisik terumbu karang dilakukan dengan metode transek garis (line intercept transect/LIT) pada lokasi Pasir Putih, Batu Mandi, Batu Layar, dan Batu Nunggal di 8 titik kedalaman (3 m dan 5 m). Kondisi lingkungan terumbu karang dilakukan dengan pengukuran parameter-parameter kualitas perairan (suhu, kecerahan, salinitas, arus, dan pH). Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tata kelola dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara dengan 57 orang responden. Data sekunder kondisi terumbu karang sebelum dan sesudah penetapan kawasan konservasi laut di Pangandaran dikumpulkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya.Indikator biofisik menunjukkan hasil trend tutupan karang hidup di kedalaman 3 m mempunyai kecenderungan menurun, dan kedalaman 5 m mempunyai kecenderungan tutupan karang hidup yang stabil. Kondisi terumbu karang di lokasi penelitian berada pada status buruk sampai dengan baik. Kondisi terumbu karang di Pangandaran dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata dan aktivitas penangkapan ikan, serta peran aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi terumbu karang di Pangandaran Kabupaten Ciamis merupakan faktor penentu kelestarian terumbu karang.

---

Coral reefs are complex ecosystems with high biodiversity that supports the productivity of fisheries. Not much information on the research of bio-physical, socio-economic, and governance in the management of conservation areas in Pangandaran Ciamis. The research was carried out to analyze the condition of coral reefs in the aspects of bio-physical, socio-economic, and governance since the establishment of marine reserves as a conservation area and the factors that influence. Biophysical condition of coral reefs conducted by the line intercept transect (LIT) at the location of Pasir Putih, Batu Mandi, Batu Layar, and Batu Nunggal in 8 point depths (3 m and 5 m).

The environmental conditions of coral reefs conducted by measuring the water quality parameters (temperature, brightness, salinity, currents, and pH). To find out the socio-economic conditions of society and governance is done by using a questionnaire and interviews with 57 respondents. Secondary data coral reefs before and after the establishment of marine protected areas in Pangandaran collected from the results of previous studies.

Biophysical indicator shows trend results live coral cover in depth of 3 m have a tendency to decline, and a depth of 5 m has a tendency to live coral cover was stable. The condition of coral reefs in the study sites are in poor to good status. The condition of coral reefs in Pangandaran is influenced by the activity of tourism and fishing activities, as well as the active role in its management. Collaborative management of coral reef conservation in Pangandaran Ciamis is an important determinant of coral reef conservation."

"Indonesia berada di segitiga terumbu karang dengan populasi terbesar di dunia. Indonesia memiliki hamparan ekosistem terumbu karang seluas 2,5 juta hektar yang di dalamnya terdapat 362 spesies hard coral dengan 66 spesies di antaranya merupakan jenis ekonomi penting. Kurun 2012-2016 Indonesia berkontribusi rata-rata sebesar 5,58 % sebagai eksportir karang hias terbesar kedua dunia setelah Jepang. Pemanfaatan karang untuk perdagangan turut memicu isu kerusakan habitat, perdagangan ilegal, serta gangguan kesehatan karang sehingga mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi pemanfaatan terumbu karang untuk perdagangan melalui kebijakan kuota pengambilan karang dari alam dan larangan ekspor karang hias dengan tujuan dapat memperbaiki kondisi terumbu karang di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan tersebut di atas dapat mempengaruhi kondisi terumbu karang di Indonesia. Penulis menggunakan Fixed-Effect Model pada persamaan regresi Difference in Difference menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan nyata kondisi terumbu karang di Indonesia selama penerapan kebijakan kuota pengambilan karang dari alam serta antara sebelum dan setelah adanya kebijakan larangan ekspor karang hias. Hal ini menunjukkan bahwa larangan ekspor karang hias tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kondisi terumbu karang di Indonesia.

---

Indonesia is in the coral triangle with the largest coral population in the world. Indonesia has a coral reefs covering an area of 2,5 million hectares in which there are 362 species of hard coral with 66 species being economically important species. In the period between 2012-2016, Indonesia contributed an average of 5,58 % as the world’s second largest ornamental corals exporter after Japan. The utilization of coral for trade also sparked the issues of habitat destruction, illegal trade, and coral health problems has prompted the government to formulate regulations on the utilization of coral reefs for trade through a quota policy for taking coral from nature and the export banning of ornamental coral with the aim of improving the condition of coral reefs in Indonesia. This study aims to find an empirical evidence does the policies mentioned above affect the condition of coral reefs in Indonesia. The author uses the Fixed-Effect Model on the Difference in Difference regression equation whose result show that there were no real differences in the condition of coral reefs in Indonesia during the implementation of the quota policy for taking coral from nature and between before and after the export banning of ornamental coral. This shows that export banning of ornamental corals does not significantly affect the condition of coral reefs in Indonesia."