Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip subrogasi merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi yang ketentuannya terdapat dalam pasal 284 KUHD. Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip subrogasi dalam Charterer rsquo;s Liability Protection Indemnity Insurance pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2014. Pada putusan tingkat kasasi Majelis Hakim telah keliru dengan menyatakan penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat sesuai dengan Pasal 284 KUHD.Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang dan teori mengenai subrogasi dalam asuransi. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penambahan materi tentang subrogasi dalam asuransi sebagai muatan pelatihan bagi para hakim supaya tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan subrogasi dalam asuransi.

---

The principle of subrogation is one of the principles contained in the law of insurance of which provision is in article 284 KUHD. This thesis discusses the implementation of subrogation principle in Charterer 39s Liability Protection Indemnity Insurance on Supreme Court Decision Number 1210 K Pdt 2014. In the appeal verdict, the judges have been mistaken by stating that the plaintiff has no right to sue in accordance with Article 284 KUHD.

The research method used is normative juridical based on legal and theoretical provisions related to subrogation in insurance. In the end, the authors come to a conclusion that it is necessary to add material about subrogation in insurance as a training content for judges to avoid mistakes in doing legal considerations in cases related to subrogation in insurance."

"Bank dalam menyalurkan Kredit kepada nasabah tentunya harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, salah satu aspek yang patut diperhatikan oleh Bank ialah agunan. Dalam praktik, hak atas tanah kerap dijadikan agunan mengingat nilai ekonomisnya yang tinggi, namun sering terjadi ketika debitur wanprestasi, Bank mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi terhadap agunan, seperti kasus yang terjadi pada BNI dimana Bank mengalami kendala dalam eksekusi karena adanya gugatan dari pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah yang diagunkan.Maka dari itu, penting untuk mengetahui pengaturan terkait prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian kredit serta bagaimana penerapannya khususnya terkait pemberian kredit dengan agunan hak atas tanah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Bank perlu melakukan verifikasi terkait legalitas dokumen dan legalitas fisik dari agunan secara teliti dan menyeluruh agar diperoleh informasi yang akurat, disarankan bahwa verifikasi ini dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui calon debitur untuk meminimalisir penipuan oleh calon debitur.

---

In order to provide loans to borrower, Bank must be guided by the prudential banking principle to minimize risks that may occur, collateral is one of the aspect which must be concerned by Bank. In practice, right upon land is common to be used as collateral considering its economic value. But several times, whenever the debtor is defaulted, Bank experiencing the difficulties in the execution due to a lawsuit from the third party claiming to be the rightful owner of the mortgaged land, BNI case for example.

Therefore, it is important to be aware of the prudential banking principle regulation and its implementation especially related to loan secured by mortgage. This research uses the judicial normative method which analyses based on the literature as a secondary data and related regulation.

In this thesis, it is concluded that in order to implement the prudential banking principle, Bank needs to verify the legality of the documents and the physical legality of the collateral thoroughly for the accurate information, the verification should be done by silent investigation and unnoticed by the loan applicant to minimize the risk of fraud by the loan applicant."

"Skripsi ini membahas mengenai perlunya penerapan Asuransi Protection & Indemnity (P&I) terhadap kapal laut berbendera Indonesia ditinjau dari segi landasan hukum yang mengaturnya, kelebihannya dibanding dengan asuransi laut lain, serta manfaat bisnis yang dapat dihasilkan melalui penerapannya melihat berbagai aspek yang ada, salah satunya visi pemerintah dan kondisi geografis Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptifanalitis.Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya sosialisasi terhadap kewajiban penutupan resiko kapal dengan Asuransi P&I, adanya pengawasan terhadap penerapan Asuransi P&I dan penerapan sanksi yang tegas, serta perlunya konsorsium perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi ini.

---

This thesis discusses the necessity to implement Protection & Indemnity (P&I) Insurance for Indonesian flagged ships in terms of the legal basis set, the advantages compared with other marine insurance, as well as the business benefits that can be generated in every aspect like Indonesian government's vision & geographical conditions. This study is a qualitative study with descriptiveanalytical design.

The results of this study suggest the government to do such socialization about P&I Insurance, supervise the implementation of P&I Insurance and that strict sanctions, and to make a consortium of insurance companies."

"ABSTRAKPenelitian ini berusaha mengkaji dan memahami pertanggungjawaban bank terhadap nasabah atas pendebitan dana rekening nasabah melalui ATM akibat kesalahan sistem bank, serta mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan No. 2930 K/Pdt/2014 dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban bank terhadap nasabah atas pendebitan dana nasabah akibat kesalahan sistem ATM adalah bank wajib untuk melakukan pengembalian terhadap sejumlah uang yang telah terdebit akibat transakasi gagal tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 10 PBI No. 16/1/PBI/2014. Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati prudent dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, namun hal ini justru dilanggar oleh bank karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh bank terhadap mesin ATM tersebut dan hanya mengandalkan CCTV yang terpasang di mesin ATM. Lalu Kesesuaian putusan sengketa antara Kemala Atmojo pemohon kasasi dan BCA termohon kasasi dengan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan nasabah tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 karena posisi konsumen selaku nasabah lebih lemah dibandingkan posisi pelaku usaha atau pihak bank, kedudukan antara pengusaha dengan konsumen sangat tidak seimbang.

---

ABSTRACTThis research tries to examine and understand bank account liability to customers on debit of customer 39s account funds through ATM due to bank system error, and to know the suitability between judges 39 consideration in decision No. 2930K Pdt 2014 with the provisions of legislation relating to banking. This research is a juridical normative research with type of descriptive analysis research. The legal substances used in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. Research data was collected by library study method and field study, which then analyzed with qualitative approach. The results of the research indicate that the bank 39s liability to customers for debiting customers 39 funds due to ATM system errors is that banks are required to refund some of the money that has been debited by the failed transactions. This is in accordance with what is stipulated in Article 10 of PBI No. 16 1 PBI 2014. The Bank in carrying out its functions and business activities shall be prudent in order to protect the public funds entrusted to it, in accordance with Article 2 of Undang Undang No. 10 tahun 1998, but this is actually violated by the bank due to the absence of supervision by the bank against the ATM machine and only rely on CCTV installed in the ATM machine. And then, Conformity of the dispute between Kemala Atmojo appellate cassation and BCA appellate cassation with provisions regulating the protection of customers not in accordance with Undang Undang No. 8 Tahun 1999 because the position of consumer as the customer is weaker than the position of business actors or the bank, the position between entrepreneurs and consumers is very unbalanced. "

"Skripsi ini membahas mengenai informed consent secara lisan dalam tindakan medis. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagi pasien terhadap informed consent secara lisan, tanggung jawab bagi dokter dan rumah sakit dalam pelaksanaan informed consent secara lisan, dan analisis penerapan informed consent secara lisan dalam Putusan No. 287/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., No. 350/PDT/2012/PT.DKI., dan No. 215 K/PDT/2014. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami bagaimana informed consent secara lisan dapat diterapkan dalam suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa informed consent secara lisan hanya dapat diterapkan dalam tindakan medis yang tidak berisiko tinggi dan tidak bersifat invasif. Dokter dalam melaksanakan informed consent baik secara lisan maupun tulisan harus memperhatikan serta menghargai kepentingan pasien karena informed consent merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh pasien.

---

This thesis examines the legal protection for patient towards oral informed consent, the responsibilities for the doctors and the hospitals in the implementation of oral informed consent, and the analysis the implementation of oral informed consent in Court Decisions Number 287 Pdt.G 2011 PN.JKT.PST, Number. 350 PDT 2012 PT.DKI, and Number 215 K PDT 2014. The objective of this thesis is to understand how oral informed consent can be implemented on a medical conduct that is done by doctor to patient. This research is in the form of juridical normative research with the type of descriptive analytic. The result of this research is that the oral informed consent can only be implemented on a high risk medical conduct and not invasive. To conduct the informed consent both in oral or in writing, the doctor should consider and respect the patients interest since informed consent is one of the human rsquo s right had by the patient."

"Pelayaran merupakan salah satu bagian utama dari transportasi nasional Indonesia sebagai negara maritim. Pemilik atau operator kapal dalam menjalankan kegiatan pelayaran dihadapi adanya risiko laut. Salah satunya tabrakan antar kapal yang apabila terjadi akan sangat merugikan kedua belah pihak, terlebih lagi apabila tabrakan menimbulkan adanya upaya penahanan oleh otoritas pelabuhan setempat. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Hull and Machinery dan Protection and Indemnity Club khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik atau operator kapal dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan ketika terjadi tabrakan kapal laut. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Dibutuhkan pengalihan risiko dari pemilik atau operator kapal kepada asuransi maritim.

---

Maritime transportations is one of the main part of the national transportation in Indonesia as a maritime nation. The owner or operator of ships faces risk caused by the sea in day-to-day operations. One of the risks is collisions between ships that would be highly detrimental to both sides, even more so, if these collisions causing containment efforts by the local port authority. This thesis focus to assess the protections guaranteed by the maritime insurance Hull and Machinery and Protection and Indemnity Club particularly in providing a guarantee of protection to the owner or operator of a vessel and liability towards the third party on ships collisions incidents. The research of this study was conducted through juridical normative method. Therefore, transfer of risk from the owner or operator of a ship to the marine insurers is needed."

"ABSTRAKPrinsip indemnitas dan subrogasi merupakan prinsip utama dalam asuransi,terutama asuransi kerugian, yang harus dipegang teguh agar asuransi dapatberjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu ganti rugi. Salah satu jenis asuransikerugian yang berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah kendaraanbermotor dan risiko atasnya adalah asuransi kendaraan bermotor. Sebagian besarkendaraan bermotor ternyata tidak dibeli secara tunai tetapi dengan menggunakanfasilitas pembiayaan, seperti perjanjian pembiayaan konsumen (PPK), yang tidakdapat dipisahkan dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Skripsi ini akanmembahas pengaturan prinsip indemnitas dan subrogasi di Indonesia, (termasukperbandingannya dengan beberapa negara lain), serta penerapannya dalamputusan Pengadilan Negeri No. 176/Pdt.G/2011/Jkt.Ut yaitu putusan atas gugatanganti rugi kepada pihak ketiga atas sebuah mobil, yang masih berada dalam masaPPK dan pertanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif,dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undang-undang, konseptualdan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif.Setelah melakukan perbandingan dan analisis, ternyata pengaturan prinsipindemnitas dan subrogasi masih belum baik dan Majelis Hakim pada kasustersebut, belum memahami dan menerapkan kedua prinsip tersebut. Agar dapatdilaksanakan dengan baik, maka pengaturan kedua prinsip tersebut harusdiperbaharui, diatur lebih lanjut atau diperjanjikan secara jelas dalam polis, sertapengetahuan hakim dalam bidang hukum asuransi harus terus ditingkatkan.

---

ABSTRACTIndemnity and Subrogation Principles are two main principles in insurancelaw that have to be implemented so the purpose of insurance, indemnification, canbe achieved. These principles are also applied in Automobile Insurance. InIndonesia, a lot of people bought their vehicles using a Counsumer FinancingAgreement, which cannot be separated from Insurance Agreement. In this􀁕􀁈􀁖􀁈􀁄􀁕􀁆􀁋􀀏􀀃 􀀬􀀃 􀁚􀁌􀁏􀁏􀀃 􀁊􀁌􀁙􀁈􀀃 􀁄􀁑􀀃 􀁈􀁛􀁓􀁏􀁄􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁄􀁅􀁒􀁘􀁗􀀃 􀁋􀁒􀁚􀀃 􀁌􀁑􀁇􀁈􀁐􀁑􀁌􀁗􀁜􀀃 􀁄􀁑􀁇􀀃 􀁖􀁘􀁅􀁕􀁒􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀂶􀁖􀀃principle regulation is in Indonesia, including comparison 􀁚􀁌􀁗􀁋􀀃 􀁒􀁗􀁋􀁈􀁕􀀃 􀁆􀁒􀁘􀁑􀁗􀁕􀁌􀁈􀁖􀂶􀀃regulation, and whether The Judges have already implemented those twoprinciples in their decision or not (Court Decision No. 176/Pdt.G/2011/Jkt.Ut).The decision itself is related to Insurance Agreement and Consumer FinancingAgreement. This research is a normative and qualitative research. After analyzingthe problem in this research, I came to the conclusion that the regulation aboutindemnity and subrogation principles is still not good enough, and the judges still􀁋􀁄􀁇􀁑􀂶􀁗􀀃􀁘􀁑􀁇􀁈􀁕􀁖tood and didn􀂶t implement those two principles in their decision. Inmy opinion, the government should make a new and a better regulation and theinsurer and the insured have to make detailed regulations on insurance policyregarding indemnity and subrogation principles and lastly, the judges have toimprove their knowledge in Insurance Law, so the two principles can be wellimplemented in court."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai penerapan subrogasi dan pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Nomor 570/PDT.G/2020/PN.SBY antara PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia melawan PT. Arkanjaya Lestari Abadi yang dalam hal ini PT. Asuransi Tokio Marine menuntut hak subrogasinya terhadap PT. Arkanjaya Lestari selaku pihak ketiga penyebab kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurdis normatif dengan teori pengalihan risiko. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu Undang-Undang Perasuransian, Putusan Pengadilan, buku-buku dan data sekunder lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan dan pelaksanaan hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sangat tidak efektif dilihat dari bagaimana majelis hakim mempertimbangkan putusannya dengan menyatakan bahwa pihak penanggung tidak berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pengaturan mengenai subrogasi dalam perasuransian ini dimuat dalam polis asuransi agar memudahkan para pihak khususnya tertanggung untuk memahami mengenai apa itu hak subrogasi.

---

This Thesis discusses the issues regarding the implementation of subrogation and the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 570/PDT.G/2020/PN.SBY between PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia against PT. Arkanjaya Lestari Abadi, which in this case PT. Tokio Marine Insurance claims its subrogation rights to PT. Arkanjaya Lestari as the third party who caused the loss in the incident. The method used in this study is a normative juridical method with the theory of risk transfer. The data used is secondary data, namely Insurance Law, Court Decisions, books, and other secondary data. The conclusion of this study explains the application and exercise of subrogation rights owned by insurance companies is not very effective in terms of how the panel of judges considers their decision by stating that the insurer has no right to obtain compensation for losses caused by third parties. Suggestions to be conveyed that it would be better if the subrogation in insurance is added to in an insurance policy in order to make it easier for the parties, especially the insured, to understand what subrogation rights is."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta wasiat atas saham dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/Pdt/2014. Penelitian ini penting dikarenakan dalam membuat akta wasiat atas saham Notaris memiliki tanggung jawab jangka panjang sehingga dapat digugat kemudian hari apabila ditemukan suatu masalah dalam akta wasiat yang dibuatnya tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian pustaka yang digunakan untuk menjawab 2 dua permasalahan sebagai berikut; pertama, kekuatan hukum dari akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris, dalam kaitan akta tersebut sebagai alat bukti otentik. Kedua, tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta wasiat dalam bentuk otentik. Sehingga penelitian ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan akademis namun juga dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan jabatan Notaris dalam membuat akta wasiat atas saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis discusses about the implementation of notary duties in the establishment on testament of share in which case is Supreme Court rsquo s Verdict of the Republic of Indonesia Number 1600 K Pdt 2014. This study is important because in making the testament of share Notary has a long term responsibility that can be sued later in the future if occur a problem in the testament that Notary made.

In this study used library research methods that will be used to answer 2 two problems as follows First, the legal standing of the testament made by the Notary, in relation to the testament as authentic document. Second, the liability which may be imposed on the Notary as the authority to make the testament in authentic document form. So this research is not only useful in the level of academic development but also can provide a clear picture of the implementation of the position of Notary in making the testament of share in accordance with applicable law regulation."