Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Garam merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang berfungsi sebagai bahan pangan dan sebagai bahan baku bagi industri dalam negeri. Tercatat bahwa proporsi kebutuhan garam industri tidak dapat terpenuhi dari produksi garam dalam negeri Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan garam dalam negeri dengan produksi garam domestik mendorong pemerintah untuk melakukan impor garam. Sedangkan kebutuhan garam dari sektor industri sendiri lebih besar dari kebutuhan garam konsumsi. Skripsi ini ditujukan untuk memahami kondisi pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan garam industri di masyarakat. Lalu skripsi ini juga bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dalam pegadaan garam industri yang baik terhadap masyarakat serta menganalisis permasalahan dalam regulasi-regulasi terkait pengadaan garam industri di Indonesia. Saat ini masih terdapat regulasi yang tumpang tindih dan berpotensi konflik antar pemangku kebijakan dan berdampak terhadap kepentingan publik dan implementasi kebijakan terkait pengadaan garam industri. Rekomendasi kebijakan yang seharusnya diterapkan pemerintah adalah sinkronisasi data, penguatan pengawasan kebijakan impor dan membuat kebijakan mewajibkan importir garam industri melakukan impor untuk wajib menyerap garam rakyat terlebih dahulu sebelum melakukan impor agar produksi garam domestik tetap terlindungi.

---

Salt is one of the strategic national commodity that is used as the food ingredients and raw materials for national industries. Whereas the proportion of demand of the industrial salt is reported cannot be fully supported by the national industrial salt productions. The imbalance of the demand and supply of the national industrial salt encourages governments to import salts. On the other hand, the demand for salt from the industrial sectors are bigger than the demand for consumptions. This thesis is addressed to understand the conditions of the services that the governments do to fulfill the demand of the industrial salt within the society. Also, this thesis is addressed to find the factors that are blocking the government to deliver public service regarding the procurement of industrial salt for the society also to analyze the problems within the industrial salt procurement regulations in Indonesia. There are still conflicting regulations for the time being between the regulator and affects the public interests also the implementations of the policy regarding the industrial salt procurement. The policy recommendations that should be applied by the government are the data synchronization, enforcement of the control import policy, and produce a policy that obligate industrial salt importers purchase the industrial salt from the society first before import the salt. Therefore, the national salt production would always be protected."

"Pemenuhan garam industri nasional bersinggungan dengan garam konsumsi karena pengadaannya melibatkan pasokan dari garam impor dan lokal sekaligus. Dalam rantai nilai garam industri ini para aktor dalam berbagai kepentingan saling terkait dalam pola interaksi dan hubungan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktor-aktor yang terlibat dan keterhubungan mereka dalam fungsi dan aliran rantai nilai garam industri, menganalisis tata kelola yang membentuk pola hubungan antar aktor tersebut, dan memformulasikan strategi perbaikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan pengumpulan data primer dan sekunder, melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi lapang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa aktor utama yang terlibat dalam rantai nilai utama garam industri adalah petambak garam lokal (produksi), pengumpul/pedagang (penyimpanan dan pengangkutan), perusahaan pengolah garam (pengolahan), dan perusahaan pengguna garam (konsumsi industrial). Tipe tata kelola yang terjadi antara perusahaan pengguna dan pengolah garam adalah modular, antara perusahaan pengolah dan pedagang/pengumpul relasional, antara pedagang/pengumpul dan petambak captive. Selain itu, terjadi pula tipe tata kelola hierarki pada bentuk usaha garam integratif yang dijalankan oleh PT Garam (dan sebagian perusahaan swasta sejenis), dan tipe pasar pada hubungan antara pengguna atau pengolah garam dengan pemasok garam asal impor. Dalam pola rantai nilai tersebut, petambak berada pada posisi yang semakin lemah akibat ekses sentimen dari pasokan garam impor. Perbaikan tata kelola rantai nilai garam industri diarahkan dengan pengarusutamaan hubungan langsung antara petambak garam dan perusahaan pengolah dalam tipe modular melalui penguatan institusi petambak dan reorientasi bisnis PT Garam untuk pasar garam industri.

---

The fulfillment of national industrial salt intersects with consumption salt because it involves supplies of both imported and local salt. In the industrial salt value chain, actors in various interests are interrelated in certain patterns of interaction and relationships. This study aims to analyze the actors involved and their interrelationships in the functions and flows of the industrial salt value chain, analyze the governance that shapes the pattern of relations between these actors, and formulate improvement strategies. This study uses a post-positivistic approach through primary and secondary data collection, with interviews, documentation studies, and field observations. Based on the research results, it was found that the main actors involved in the main value chain of industrial salt are local salt farmers (production), collectors/traders (storage and transportation), salt processing companies (processing), and salt user companies (industrial consumption). The type of governance that occurs between user companies and salt processors is modular, between processing companies and traders/collectors is relational, between traders/collectors and farmers is captive. In addition, there is also a type of hierarchical governance in the form of an integrative salt business run by PT Garam (and several similar private companies), and a market type in the relationship between salt users or processors and suppliers of imported salt. In this value chain pattern, salt farmers are in an increasingly weak position due to excess sentiment from imported salt supplies. Improving the governance of the value chain governance was formulated by mainstreaming a direct relationship between salt farmers and processing companies in a modular type through strengthening farmer institutions and reorienting PT Garam's business to the certain industrial salt market."

"ABSTRAKKebutuhan garam industri di Indonesia sebagai pemenuhan bahan baku untuk sektor ndash;sektor industri seperti garmen, baja, farmasi, kosmetik, dan sebagainya pada tahun 2018 mengalami kekurangan supply. Untuk itu pembangunan pabrik garam industri dapat dijadikan suatu upaya dalam menangkap opportunity di industri garam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis industri garam di Indonesia dari perspektif kelayakan pembangunan pabrik garam. Perhitungan yang dipergunakan menggunakan metode capital budgeting yang disertai oleh analisis sensitivitas dan analisis menggunakan simulasi Monte Carlo. Pabrik rencananya akan dibangun di kota Sampang di lahan seluas 45.000 m2 dan memiliki kapasitas produksi 20.000 ton per tahun. Pabrik beroperasi secara kontinu selama 21 jam/hari dan 313 hari/tahun. Harga jual yang direncanakan sebesar Rp5.700 per kg dengan harga bahan baku garam rakyat sebesar Rp1.250 per kg. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan tersebut layak untuk dilaksanakan karena memiliki NPV > 0 dan IRR > WACC. Analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah mesin dan peralatan, operating expense, harga jual, kenaikan harga mesin dan peralatan, dan harga bahan baku. Analisis menggunakan simulasi Monte Carlo menunjukkan bahwa pembangunan pabrik garam industri memiliki probabilitas memperoleh NPV positif adalah sekitar 72 dan memperoleh NPV negatif adalah sekitar 28.

---

ABSTRACT The need for industrial salt in Indonesia as the raw materials for industrial sectors such as garment, steel, pharmaceutical, cosmetics, etc. in 2018 experienced a shortage. For that industrial salt plant construction can be a step in capturing opportunity in salt industry. This study aims to analyze the salt industry in Indonesia from the perspective of feasibility of salt factory construction. The calculation used is capital budgeting method accompanied by sensitivity analysis and sensitivity analysis using Monte Carlo method. The salt factory is planned to be built in the city of Sampang in an area of 45.000 m2 and has a production capacity of 20.000 tons per year. The plant operates continuously for 21 hours day and 313 days year. The planned selling price is Rp5.700 per kg and the price of raw materials from people salt is Rp1.250 per kg. The results of this study indicate that the development is feasible to be implemented because it has NPV 0 and IRR WACC. Sensitivity analysis of assumptions shows that the most influential variables are machinery and equipment, operating expense, selling price, increase in machine and equipment prices, and raw material prices. The analysis using Monte Carlo simulation shows that the investment of an industrial salt plant has a probability of obtaining a positive NPV is about 72 and a negative NPV is about 28 ."

"Skripsi ini membahas tentang dugaan praktik kartel pada garam industri aneka pangan di Indonesia. Dugaan tersebut muncul dikarenakan terdapat ketidakberesan dalam proses pengajuan impor oleh ketujuh importir yang mengarah kepada dugaan bahwa ketujuh importir telah mengadakan rapat swasembada garam yang menghasilkan kesepakatan untuk mengimpor 397.208 ton garam. Rapat tersebut diduga turut menghasilkan surat melalui Asosiasi Industri Perusahaan Garam Indonesia (AIPGI) pada 8 Juni 2015 yang meminta agar Kementerian Perdagangan menerbitkan rekomendasi dan izin impor garam. Kesepakatan tersebut diduga dilakukan untuk mempermainkan harga garam industri aneka pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi awal kartel membuktikan bahwa ketujuh importir terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, namun dibutuhkan bukti lebih yang cukup untuk memperkuat indikasi tersebut.

---

This thesis discusses the alleged cartel practices in the various food industries salt in Indonesia. The allegation arose because there were irregularities in the process of submitting imports by the seventh reported parties which led to the allegation that the seven reported parties had held a salt self-sufficiency meeting which resulted in an agreement to import 397,208 tons of salt. The meeting allegedly helped produce a letter through the Indonesian Salt Company Industry Association on June 8, 2015 which requested that the Ministry of Trade issue recommendations and import permits for salt. The agreement was allegedly carried out to play with the price of salt for various food industries. The research method used is library research with juridical-normative research types. The results of the study indicate that the initial indication of the cartel proved that the seven reported parties were proven to have violated Article 11 of Law No. 5 of 1999, but more evidence is needed to strengthen these indications."

"Globalisasi yang terjadi menciptakan liberalisasi ekonomi yang juga mengarah pada persaingan usaha secara liberal antar pelaku usaha di segala sector. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sangat memungkinkan jika beberapa pihak menggunaan cara-cara yang illegal dan melanggar hukum persaingan usaha, salah satunya adalah dengan tindakan bid-rigging atau persekongkolan tender. Bid-rigging dalam aturannya di hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan pengadaan (procurement), sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan baik untuk sektor publik maupun privat. Isu yang akan diangkat dalam hal ini akan berkaitan dengan bid-rigging yang dilakukan dalam lingkup industry ekstraktif sebagai salah satu sektor yang memiliki peran signifikan bagi negara baik yang sedang berkembang yakni Indonesia, serta Australia sebagai negara maju. Skripsi ini mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana perbandingan elemen di pengaturan bid-rigging dalam tahap pengadaan di industri ekstratif, dengan spesifikasi khusus sektor pertambangan serta minyak dan gas ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia dan Australia, dan implementasi dari pengaturan tersebut bagi kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Dengan membandingkan pengaturan serta implementasi di kedua negara, ditemukan bahwa pengaturan yang dimiliki hukum persaingan usaha Indonesia lebih umum dan memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan Australia. Implementasi pengaturan yang ada di kedua negara juga bervariasi dan memiliki perbedaan yang signifikan, dimana lebih banyak kasus terkait yang dilaporkan di Indonesia dibandingkan dengan di Australia.

---

Globalization that occurs results in economic liberalization, which also leads to liberal business competition between business actors within various industries. However, in the course of conducting business activities, it is possible that some parties may be using illegal methods and violating business competition regulations, one of which is a bid-rigging or tender conspiracy. Bid-rigging in the context of business competitions is correlated to procurement as a means to fulfill the necessities for both the public and private sectors. This research will address the issue of bid rigging carried out within the scope of the extractive industry as a sector with a significant role in Indonesia as a developing country, and Australia as a developed country. This research focuses on 2 (two) main issues, namely the comparison of the bid-rigging elements contained in each arrangement in the procurement process in the extractive industry, particularly mining and oil and gas sectors in terms of business competition law in Indonesia and Australia, and the implementation of the arrangements in both countries. The research method used is juridical-normative, which emphasizes written legal norms. By comparing the regulation and implementation in the two countries, it is acknowledged that the regulation of Indonesian competition law is more general and has a broad scope compared to Australia's. The implementation of existing arrangements within both countries also varies and has significant differences, with more related cases being reported in Indonesia than in Australia."

"ABSTRAKKonsep TIK hijau telah diadopsi oleh banyak negara di dunia. Tidak kurang dari lembaga internasional seperti ITU, ISO dan ETSI misalnya, menaruh perhatian yang sangat besar pada penyebaran ?virus? konsep TIK hijau ke seluruh penjuru dunia. Negara-negara maju di dunia, khususnya industri telekomunikasi mereka, sangat gencar menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka. Korea Selatan misalnya, menjadikan konsep TIK hijau sebagai gaya hidup (life style) keseharian masyarakatnya. Dengan tele-working (green by ICT), bisa mengurangi emisi gas buang CO2 hingga 97%. Bagaimana dengan Indonesia?Ketiadaan perangkat peraturan perundangan di sektor telekomunikasi di tanah air yang mewajibkan para penyelenggara layanan telekomunikasi untuk menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka adalah merupakan salah satu faktor utama terhambatnya usaha mewujudkan masyarakat TIK Hijau di Indonesia. Dengan menerapkan konsep TIK hijau maka Indonesia akan mampu mengurangi konsumsi energi, mengurangi ketergantungan pada energi impor, membangun kemandirian teknologi TIK hijau, membangun sistem manajemen lingkungan, sistemisasi gaya hidup untuk menerapkan penghematan energi, membangun dasar pertumbuhan hijau (green growth) dan menciptakan lapangan kerja. Jadi, adanya peraturan perundangan yang mewajibkan para penyelenggara layanan telekomunikasi di tanah air untuk menerapkan konsep TIK hijau dalam praktek bisnis mereka adalah sebuah keniscayaan.

---

ABSTRACT

The concept of green ICT has been adopted by many countries in the world. International organizations such as ITU, ISO and ETSI, paying great attention to the spread of green ICT concept ?virus? throughout the world. In well developed countries in the world, especially those of the telecommunications industries utilized the green ICT concept in their business practices very intensely. South Korea for example, they makes the concept of green ICT as a way of life (life style). For instance, by using tele-working (green by ICT), it can reduce CO2 emissions by 97%. How about Indonesia?

The absence of legal regulations in the telecommunications sector in the country which require telecommunications service providers to utilize the green ICT concept in their business practices is one of the major factors hampering efforts to realizing the green ICT society in Indonesia. By utilizing the concept of green ICT then Indonesia will be able to reduce energy consumption, to reduce dependency on imported energy, to build self-reliance of green ICT technologies, to build the environmental management system, create a lifestyle systemization to implement energy savings, to build green growth foundation and create jobs. Thus, the existence of laws that require telecommunication service providers in the country to utilize the green ICT concept in their business practices is a necessity."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan kriteria merekterkenal yangdipergunakan dalam prosedur pemeriksaan pendaftaran merek pada DirektoratMerek, Direktorat Jenderal HKI, dibandingkan dengan kriteria merek terkenalpada Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan konvensi-konvensiinternasional dalam bidang HKI, khususnya merek. Lebih jauh, dalam skripsi ini,penulis membahas mengenai kelemahan pada sistem pendaftaran merek diIndonesia yang menyebabkan maraknya pelanggaran terhadap perlindunganmerek terkenal asing di Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan agarpemerintah segera menetapkan peraturan yang dapat menyeragamkan kriteriamerek terkenal di Indonesia dan agar Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual lebih cermat dalam menyeleksi permohonan pendaftaran merek agarperlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia dapat lebih ditegakkan.

---

AbstractThis thesis in general is discussing the rules and regulation regarding the wellknowntrademark criteria that is being used to examine and register trademarks inIPR Directorate General, and to compare it to Well-known Trademarks Criteria inLaw Number 15 of 2001 regarding Trademarks and IPR internationalconventions. Furthermore, the author of this thesis is also discussing the weaknessin the Trademarks registration system in Indonesia where there is a lot of violationand offenses towards the protection of international Trademarks in Indonesia. Theresult of this research is advising the government to straight away implements aruling that homogenizes the criteria of famous Trademarks in Indonesia, and forIPR Directorate General to be more thorough in examining the requests for brandregistration so that the famous brands protection could be more justified.;"

"Tesis ini membahas mengenai ketentuan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan barang dan/ atau, dimana dalam ketentuan tersebut, BUMN diberikan keistimewaan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan dan/ atau pihak terafiliasi sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dilingkungan PT PLN (Persero). Ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang dan jasa seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5 Tahun 1999), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan-aturan yang berlaku atas PT PLN (Persero) tersebut menimbulkan multi interpretasi terhadap PT PLN (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar sistem pengadaan barang dan/ atau jasa dari perspektif hukum persaingan usaha antara lain adalah non diskriminasi. Untuk itu dibentuk beberapa regulasi berupa peraturan perundang-undangan seperti UU 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden yang melarang praktek persekongkolan tender dan diskriminasi terhadap pelaku usaha. Namun demikian, terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yaitu Peraturan Menteri tentang Sinergi BUMN yang memberi peluang dilakukannya penunjukan langsung terhadap anak perusahannya dan/ atau pihak yang terafiliasi dengannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dilakukan melalui pengadaan barang dan/ atau jasa. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam persaingan usaha yang sehat, khususnya Pasal 22 dan Pasal 19 huruf d UU 5 Tahun 1999 yang berakibat pada tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan yang terdapat dalam pengadaan barang dan/ atau jasa tersebut.

---

This thesis generally discuss about regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises in procurement, which is in that regulation, a State-Owned Enterprises is given extraordinary to do direct appointment of the subsidiary company and/ or affiliation party of PT PLN (Persero) as provider goods and/ or services of PT PLN (Persero). According to perspective of competition law, PT PLN (Persero) as Indonesian State Owned Enterprise comply to several regulations as its guideline to run in goods and services procurement such as Act Number 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Act 5 of 1999), Act Number 19 of 2003 concerning State-Owned Entities Enterprises and Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Regulations that bind toward PT PLN (Persero) has create multi interpretation of PT PLN (Persero) as an actor in national economy. The research method that used in this thesis is Legal Normative that refers to the legal norms found in laws and regulations. The basic principles of procurement from the competition law perspective among others is nondiscrimination. For that purpose, some regulations were established such as Act 5 of 1999 and Presidential Regulation regarding bid rigging and non-discrimination prohibition of actor in national economy. However, there is ministerial regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises that contravene with fair competition principles that enable to appoint its subsidiary of a State-Owned Enterprises and/ or affiliation party directly without bidding to execute specific work through procurement. Such practice is violation article 22 and article 19 d of Act 5 of 1999 which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services."

"Riset ini membahas mengenai analisis penerapan regulasi dan kebijakan di Indonesia dari sudut pandang regulasi nasional dan GATS khususnya pada layanan Over The Top (OTT) Netflix, sebagai layanan teknologi informasi yang dijalankan oleh pelaku jasa telekomunikasi dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet, layanan yang disampaikan yaitu melalui jaringan, infrastruktur internet milik operator, namun tanpa ada kerjasama dengan operator maupun pemerintah di Indonesia. Peraturan yang berkaitan dengan layanan OTT seperti Netflix masih terpencar dalam berbagai regulasi yang ada di Indonesia yang kemudian oleh Netflix berbenturan dengan konsep Net Neutrality yang menurutnya merupakan standar yang sesuai pada ketentuan GATS pada sektor jasa telekomunikasi. Penelitian dilakukan dengan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ranah abu-abu hukum pada regulasi di Indonesia dan GATS mengenai Net Neutrality yang menimbulkan perdebatan pada layanan jasa OTT seperti Netflix. Kesimpulannya sudah seharusnya pihak pemerintah segera menerbitkan peraturan khusus terkait layanan OTT seperti Netflix untuk menjamin kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak dalam menjalankan usaha khususnya di bidang Telekomunikasi sesuai komitmen Indonesia di dunia Internasional sertakomitmen negara untuk melindungi hak segenap warga negara Indonesia.

---

This research discusses the analysis of the implementation of regulations and policies in Indonesia from the point of view of national regulations and GATS, especially on Netflix's Over The Top (OTT) service, as an information technology service run by telecommunication service actors with content in the form of data, information or multimedia that runs through the Internet. Internet network, the service delivered is through the network, internet infrastructure owned by the operator, but without any cooperation with the operator or the government in Indonesia. Regulations related to OTT services such as Netflix are still scattered in various regulations in Indonesia, which Netflix then clashed with the concept of Net Neutrality which according to is a standard that is in accordance with GATS provisions in the telecommunications services sector. The research was conducted using a normative juridical methodology with a qualitative approach. The results show that there is a legal gray area in regulations in Indonesia and GATS regarding Net Neutrality which creates debate on OTT services such as Netflix. In conclusion, the government should immediately issue regulations related to OTT services such as Netflix to ensure legal certainty and justice for the parties in running their business, especially in the telecommunications sector, according to Indonesia's commitment in the international community and the state's commitment to protect the rights of all Indonesian citizens."