Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit sindikasi merupakan salah satu cara bank untuk melakukan diversifikasi risiko dan untuk memastikan bahwa bank menaati Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kredit sindikasi adalah salah satu solusi pembiayaan untuk debitor-debitor yang membutuhkan pembiayaan dengan jumlah yang besar untuk pelaksanaan proyek-proyek besar, yang saat ini merupakan tren terbaru di Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg Global Syndicated Loans League Table 2016, pada tahun 2016 Bank X menempati posisi kedua sebagai bookrunner di ASEAN, dengan jumlah deal sebanyak 13. Sebagai mandated lead arranger, Bank X menempati posisi ke 8 di ASEAN dengan jumlah deal sebanyak 19. Salah satu kredit sindikasi yang melibatkan Bank X sebagai kreditor adalah kredit sindikasi untuk pembiayaan Proyek ABC, suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional di wilayah Indonesia bagian Timur. Selain terlibat sebagai salah satu kreditor, Bank X berperan sebagai arranger, agen fasilitas, agen jaminan, dan agen escrow. Bank X juga merupakan kreditor dengan porsi fasilitas kredit terbesar dalam kredit sindikasi ini. Sebagai salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, pemberian kredit sindikasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan guna melindungi kepentingan dari bank itu sendiri. Karakteristik kredit sindikasi, sebagai suatu pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditor, dan umumnya jumlah kredit yang besar, merupakan alasan lebih bagi bank untuk memastikan kesesuaian pemberian kredit sindikasi dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga akan membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi di Bank X, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Bank X telah berusaha melaksanakan pemberian kredit sindikasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Syndicated credit is a method of risk diversification for banks and is a way to ensure that banks adhere to the Legal Lending Limit set in the prevailing regulations. Syndicated credit is a solution for debtors in need of large financing for big projects, which is currently a trend in Indonesia. According to the Bloomberg Global Syndicated Loans League Table 2016, in 2016, Bank X ranked second as bookrunner in ASEAN, with a deal count of 13. As mandated lead arranger, Bank X ranked eight in ASEAN, with a deal count of 19. One of the syndicated credits that involves Bank X as creditor is the syndicated credit given for the financing of Project ABC, a project to build a national scale network of optical fibres in Eastern Indonesia. Apart from being one of the creditors, Bank X also plays the part of arranger, facility agent, security agent, and escrow agent. Bank X is also the creditor with the biggest share in the credit facility for this particular syndicated credit. As one of the business activities undertaken by banks, syndicated credit must adhere to prudential banking principle to protect the interests of the bank itself. The characteristics of syndicated credit, as a credit that involves more than one creditors, and a big amount of credit, is more reason for banks to ensure the compliance of the syndicated credit with prudential banking principle and the prevailing regulations. Thus, this thesis will explain how implementation of prudential banking principle in syndicated credit is regulated in Indonesia. Other than that, this thesis will also explain how Bank X implements prudential banking principle in syndicated credit provision, and its compliance to regulations currently in force. The form of this research is normative juridical. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that in giving syndicated credit, Bank X has done its best to comply to the prudential banking principle and the regulations currently in force."

"Kredit Sindikasi merupakan bentuk pembiayaan untuk suatu proyek besar dimana dalam pemberian kredit tersebut tidak dapat diberikan oleh 1 Kreditur saja, dan biasanya dilakukan oleh lebih dari 1 Kreditur. Dalam Peraturan yang berlaku di Indonesia, Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sindikasi dan harus memerhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) agar dapat tetap menjaga kestabilan Bank dalam menjalankan usahanya.Penelitian ini menjelaskan bagaimana salah satu kreditur mengajukan gugatan hukum terhadap debitur yang belum melunasi hutangnya yang disebabkan agent fasilitas yang ditunjuk ternyata telah diliukuidasi dan tidak dapat menjalankan kewenangannya, sehingga kreditur lainnya tidak mendapatkan haknya.Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan eksplanatoris untuk menjelaskan bagaimana kesesuaian Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan penentuan kedudukan anggota sindikasi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan dalam tesis ini yaitu setiap peralihan yang terjadi kepada Agent Fasilitas harus diketahui dan disetujui oleh kreditur lainnya, dan Perjanjian Kreditnya juga harus disesuaikan dengan kedudukan kreditur yang baru.

---

Syndicated credit is a form of financing for a major projects where in the the

provision of credit could not be given only by one creditor, and usually done by

more than one creditor. In Indonesia regulations, banks have to applied the

principle of prudence in channeling syndicated credit and have to consider the

provisions of Bank Indonesia (PBI) about Legal Lending Limit (BMPK) that can

keep the stability of the bank in it?s business.

This research explain about how a creditor filed a lawsuit against debtors who he has not paid his debts that caused appointed facility agent have turned out to be liquidated and caused he cannot be exercise their authority, so that the rest of creditors could get their rights.

This research is juridical normative and explanatory that explain judge conformity in the judgment of the determination of a member of this syndicated credit in accordance with applicable regulations. Conclusion of this research is that every transfer to be made have to known by the appointed facility agent and approved by the rest of creditors, and the agreement of credits also should be adjusted with a position of a new lender."

"Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Pada Januari 2012, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). PBI APMK ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kartu kredit yang sehat yang salah satunya dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian melalui pengaturan manajemen risiko kredit yang lebih tegas. Manajemen risiko kredit antaralain persyaratan memperoleh kartu kredit (usia dan pendapatan); Batas maksimum plafon kredit, jumlah penerbit kartu kredit, penarikan tunai dengan kartu kredit dalam sehari suku bunga kartu kredit; Batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit. Dengan adanya batas-batasan tersebut, Bank-Bank Umum mengambil langkah untuk menerbitkan produk kartu kredit yang dapat mengantisipasi PBI APMK ini, yaitu kartu kredit co-branding. Penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana penerapan prudential banking menurut PBI APMK yang menjadi alasan terbitnya kartu kredit co-branding sebagai langkah strategis atas PBI tersebut dan bagaimana prudential banking dalam kartu kredit co-branding Garuda Indonesia-Bank BNI.

---

Preparation of this thesis uses normative research methods or literature. In January 2012, Bank Indonesia published Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 11/11/PBI/2009 on Card-Based Payment Instrument Activities (APMK). PBI APMK aimed at implementing credit risk management in the payment card system.Credit risk management are requirements of obtaining a credit card (age and income); The maximum credit limit, the number of credit card issuers, credit card cash withdrawals in one day credit card interest rates; The minimum limit payment by the credit card holder. With the boundaries limit, the Public Banks take steps to issue a credit card product that can anticipate this PBI APMK, that is co-branded credit card. Preparation of this thesis is to answer how the application of prudential banking regulation according APMK which is the reason co-branded credit card as a strategic step due to the PBI and how prudential banking in credit card co-branding Garuda Indonesia and Bank BNI."

"Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat tentunya harus memiliki sistem kinerja yang baik agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Salah satu produk yang paling diminati yaitu kredit oleh bank konvensional. Untuk mencapai keberhasilan baik dalam keuntungan maupun kinerjanya, bank perlu lebih hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah. Untuk itu, penulis meneliti prinsip kehati-hatian dari bank konvensional yang dalam hal ini penulis meneliti Bank Papua yang merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemajuan dibidang perekonomian sehingga dapat memberikan kemajuan dan perkembangan bagi masyarakat Papua maupun Negara Indonesia. Pada periode maret 2017, telah terjadi penurunan performa di bidang kredit pada Bank Papua yakni terjadinya Non Performing Loan yang melebihi ambang batas 5 sehingga pihak Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan intensif terhadap Bank Papua. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pemberian kredit pada bank konvensional telah diatur di Indonesia dan penyebab terjadinya permasalahan dalam implementasinya karena ketidaktelitian pada saat melakukan analisis kredit dan analisis jaminan dan juga tidak terpenuhinya jumlah minimal komisaris pada bank papua seperti yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Tetapi dalam hal ini Bank Papua telah berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari kebijakan perkreditan Bank Papua yang telah sesuai. Penulis menyarankan agar Bank Papua memperbaiki kualitas SDM dalam menganalisis kredit dan agunan, mengimplementasikan kebijakan perkreditan dengan benar, memenuhi jumlah minimal komisaris dan menjaga kesehatan Bank. Selain itu agar OJK juga mengedukasi Bank Papua dengan cara khusus.

---

As a financial institution that are trusted by the people, banking should have a good performance system in order to gain the expected profit. One of the most popular product is credit by conventional banks. To achieve success both in profit and performance, banks need to be more careful in providing credit to customers. Therefore, this paper will examine the prudential principle applied by conventional banks, specifically Bank Papua, which is one of Regional Development Banks Bank Pembangunan Daerah in Indonesia that are present to promote economic growth so as to make progress and improve development for the people of Papua and Indonesia in general. In March 2017, there was a decrease in credit performance in Bank Papua, namely the non performing loans exceeded the 5 threshold, so then Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan conducted an intensive supervision of Bank Papua. The research method used in this paper is normative legal which involves the study of the law to analyze the legal issues at hand.

The result of this study found that the prudential principle in providing credit by conventional banks has been regulated in Indonesia and the cause of the problem in its implementations is due to inaccuracy when conducting credit and bank guarantee analysis and also the non fulfillment of the minimum number of commissioners in Bank Papua as set out in Financial Services Authority Regulation No. 55 POJK.03 2016 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. However, in this regard, Bank Papua has tried to apply the prudential principle as reflected in the credit policy of Bank Papua.

This paper suggests that Bank Papua should improve the quality of human resources in analyzing credit and collateral, implement the credit policy correctly, meet the minimum number of commissioners and maintain the bank 39 s financial health. In addition, Financial Services Authority should also educate Bank Papua particularly. "

"Bank sangat berperan penting dalam melaksanakan pembangunan perekonomian nasional. Peranan tersebut tercermin melalui penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan oleh bank, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Namun, hal tersebut saja tidak cukup, bank juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi di era digital ini. Maka dengan demikian, bank berupaya untuk memberikan kemudahan akses pembiayan dengan mengadakan pemberian kredit secara digital kepada masyarakat. Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital, serta mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital pada Bank X kepada UMKM. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penilitian doktrinal. Hasil dari penilitan ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital memiliki landasan hukum yakni Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 20A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai kewajiban bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha, serta Pasal 5 POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum mengenai kewajiban Bank dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon nasabah. Dalam menyalurkan kredit, Bank X telah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan Customer Due Deligence terhadap nasabah atau calon nasabah. Akan tetapi, peneliti memiliki saran untuk Bank X agar dapat melakukan seluruh rangkaian pemberian kredit dari awal hingga akhir secara digital, dalam rangka memudahkan akses pembiayaan UMKM.

---

Banks play a crucial role in national economic development. This role is reflected in their distribution of credit to SMEs, conducted with a focus on prudence. However, this alone is not sufficient, banks must also adapt to societal needs amidst the technological advancements of the digital era. Therefore, banks strive to enhance financing accessibility by providing digital credit services to the public. This thesis examines the regulation of prudential principles in digital banking credit provision, specifically how Bank X implements these principles for SMEs. The thesis employs a doctrinal research method. The findings highlight that the application of prudential principles in digital banking credit is legally grounded in Article 2, Article 8, and Article 20A of Law Number 7 of 1992 on Banking, as lastly amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, which mandates banks to apply prudence principles, including risk management, in their operations. Furthermore, Article 5 of Regulation Number 21 of 2023 on Digital Services by Commercial Banks outlines banks' obligations in identifying and verifying prospective customers. In credit distribution, Bank X has implemented prudential principles by conducting Customer Due Diligence on customers or prospective clients. Nonetheless, the researcher advises Bank X to digitalize the entire credit process from start to finish to facilitate SME financing access."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank terhadap pemberian kredit dengan agunan berupa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pemberian kredit kepada P.T. Z Internasional, Bank X sudah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan aturan yang berlaku, baik yang diatur dalam ketentuan perbankan maupun yang diatur internal oleh pihak Bank X. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dibahas mengenai keabsahan perjanjian kredit bagi para pihak yaitu Bank X, P.T. Z Internasional dan juga pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik salah satu sertipikat tanah yang dijadikan agunan. Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank X dan P.T. Z Internasional telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan syarat-syarat peralihan tanah sehingga perjanjian kredit ini juga mengikat pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik salah satu sertipikat tanah yang dijadikan agunan.

---

This mini thesis discusses the implementation of the Prudential Banking Principal toward credit application with collateral such as land. Research method used was the method of research literature with the form of descriptive analytical research. This study found that in giving credit to the P.T. Z International, Bank X has been implementing the prudential banking principles in accordance with the provisions stipulated in the banking and the provisions managed internally by the Bank X. In addition, in this mini thesis also discussed the validity of the credit agreement for the parties, namely Bank of X, P.T. Z International and also the third party who claimed as the certified owner of one of the lands which are the collateral. Credit agreement made by the Bank of X, and P.T. Z International has met the requirements of legality and conditions of the rights to the land so that the credit agreement is also binding on a third party claim as owner of one of the title as collateral."

"Dalam skripsi ini dibahas tentang prinsip kehati-hatian yang pada transaksi SKBDN yang dilakukan oleh Bank X. SKBDN itu sendiri merupakan suatu janji bayar yang diberikan oleh bank penerbit kepada penerima. SKBDN akan digunakan utuk transaksi perdagangan yang memiliki nilai besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank X pada transaksi SKBDN. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi apabila Bank X melakukan pelanggaran SKBDN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Bank X telah melakukan prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia, akan tetapi Bank X melanggar salah satu aturan Bank Indonesia dikarenakan pemohon adalah salah satu nasabah terbesar pada Bank X.

---

This minor thesis is about the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit (SKBDN) in Bank X. A Domestic Letter of Credit is any arrangement of the issuing bank to honor a complying presentation. Domestic Letter of Credit is one of payment method for goods transaction which used for a huge transaction. The purposes of this minor thesis are to know the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit and to know the implication for party who breaks the regulation. Research method which is used in this study is a qualitative method and the shape of the research is descriptive-analytical, which is empirically gives an overview and explanation based on the analysis conducted in this research. Results from this research are Bank X was followed the regulation and Bank of Indonesia regulations, but Bank X broke on of Bank of Indonesia regulation because the applicant is one of the majority customer."

"Bank dalam menyalurkan kredit selain harus mendapatkan keyakinan, seringkali meminta nasabah memenuhi syarat tertentu, diantaranya adalah kredit yang menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Dalam menyalurkan kredit tersebut bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian.Penelitian ini membahas mengenai perkreditan, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, jaminan kredit, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan serta ditunjang dengan wawancara dan bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian ini adalah bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan internal bank.

---

Bank must have confidence in granting credit, some credit facility also require something specifically; among them is credit using Decree of Appointment of Civil Servant. Bank should apply prudential principle in providing the loan.This research discussed prudential principle, credit guarantees, and the implementation of prudential principle on credit using the Decree of Appointment of Civil Servants.This research used descriptive analytical methods in writing; library research and supported by interviews.The results of this research showed that bank is implementing the prudential principle in granting credit using the Decree of Appointment of Civil Servant with reference to legislation and internal regulations of the bank."

"ABSTRAKPenulisan dilatarbelakangi fakta bahwa perbankan kurang mendukung industriminyak dan gas bumi, padahal industri minyak dan gas bumi penting bagiketahanan energi. Oleh sebab itu penulis melakukan pembahasan mengenaipenerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada industri minyakdan gas bumi, mengingat risiko yang cukup besar yang terkandung dalam industritersebut. Pembahasan dilakukan dengan menjelaskan prinsip kehati-hatian dankarakter risiko yang terdapat dalam industri minyak dan gas bumi. Penulismenggunakan tipologi penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaandan wawancara. Pada bagian akhir, penulis menyimpulkan bahwa perbankansebaiknya berfokus kepada kegiatan usaha hilir atau tahapan eksploitasi

---

ABSTRACTThis thesis is written based on the fact that banking is less supportive to oil andgas industry, whereas oil and gas industry is important for energy resilience.Therefore, the author will discuss the implementation of prudential bankingprinciple in providing loan towards oil and gas industry, with regard to theconsiderable risk of oil and gas industry while the bank is required to applyprudential banking principle. The discussion is conducted by explaining theprudential banking principle and the risk character in oil and gas industry. Theauthor uses normative research typology with bibiliographical and interviewresearch method. At the end of the thesis, the author concludes that bank that bankshould be focus on downstream activities or exploitation phase."