Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selain membawa dampak positif bagi masyarakat yaitu sebagai tempat dilakukannya tindakan medis kepada pasien, rumah sakit juga membawa dampak negatif berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan, yaitu bila limbah medis dan limbah non medis yang dihasilkan tidak dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pengelolaan limbah medisnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Dalam Putusan No. 163/Pid-B/2013/PN-Lgs., terdapat suatu permasalahan mengenai pengelolaan limbah medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Langsa yang tidak sesuai ketentuan perundangan-undangan sehingga membahayakan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rumah sakit harus melakukan pengelolaan ketentuan pengelolaan limbah medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTHospital is health care institution that provides full scale personal health services that provide inpatient, outpatient, and emergency care services. In addition to bringing a positive impact for the community as a place of medical action to the patient, the hospital also has a negative impact of pollution from a process of activity, that is, if medical waste and non medical waste generated are not managed in accordance with legislation. This thesis will discuss about how the arrangements and responsibilities of hospital law in the management of medical waste. The research method used by the author is juridical normative by using the literature as the main ingredients and conducting interviews with several speakers. In 163 Pid B 2013 PN Lgs., there is a problem of medical waste management by RSUD Langsa which is not in accordance with the provisions of legislation that endangers the health of the environment and the community. Therefore, every hospital must manage the provision of medical waste management in accordance with the laws and regulations."

"Pelayanan rumah sakit menghasilkan limbah medis padat yang harusdikelola dengan baik dan komprehensif sejak limbah dihasilkan hingga dikelola ditempat pembuangan akhir. Berdasarkan pengamatan, masih ada petugaskebersihan di Rumah Sakit Haji Jakarta yang tertusuk jarum saat melakukanpengolahan limbah medis yang berarti pengelolaan limbah masih belum optimaldilakukan dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan bagi petugas danlingkungan sekitar.Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pengelolaan limbah medispadat sesuai dengan Keputusan Kemenkes 1204 tahun 2004. Metode penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan disain studi kasus. Pendekatankualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem pengelolaan limbah medis diRumah Sakit Haji Jakarta yang terdiri dari input, proses, output dan rekomendasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada faktor input poduksi limbah medistergolong besar sebesar 128 kg/hari. Pada faktor proses mulai dari pewadahan,tercampur antara limbah medis dan non medis serta benda tajam jarum suntik ,pengangkutan belum menggunakan trolly khusus dan penyimpanan limbah medisbelum memenuhi syarat sesuai dengan Kepmenkes 1204 tahun 2014. Oleh karenaitu pemilahan pewadahan limbah medis yang dimulai dari sumbernya, perilakupetugas dan penyediaan sarana limbah medis menjadi faktor penentu didalampengelolaan limbah medis sehingga diharapkan dampak resiko kecelakaan kerjadan lingkungan sekitar dapat dikurangi dan bahkan dihindari zero accident.

---

Hospital services produce solid medical waste that must be managed properly andcomprehensively since the waste is produced until it is managed in a landfill.Based on the observation, there is still a janitor at Haji Hospital Jakarta whopunctured needle while doing medical waste treatment which mean wastemanagement still not optimal done and have potential to cause health impact forofficer and environment.This research discusses solid waste medical management system based onregulation of Ministry of Health No. 1204 2004. The research method usedqualitative approach with case study design. A qualitative approach wasundertaken to analyze the medical waste management system at Haji JakartaHospital consisting of inputs, processes, outputs and recommendations.The resultsshowed that in the input factor of medical waste production is large amounted to128 kg day. In process factors starting from containers, mixed between medicaland non medical waste and sharp objects syringes , transportation has not beenusing special trolly and medical waste storage has not been eligible according toregulation of Ministry of Health No. 1204 2004. Therefore, the sorting ofmedical waste starting from the source, the behavior of the officer and theprovision of medical waste becomes the determining factor in the management ofmedical waste, so that it is expected that the impact of occupational accident riskand the surrounding environment can be reduced and avoided zero accident."

"Tugu Ibu Depok hospital is a type C hospital. As a health care provider, Tugu Ibu hospital has many activities and provides many services. With the Bed Occupancy Rate (BOR) of 50-70%, the hospital generates quite a lot both medical and non-medical solid waste. The hospital should organize and conduct waste minimization program to prevent pollution.

The objective of this research was to analyze the waste minimization efforts and management of medical and non-medical solid waste. This research used qualitative and quantitative approaches. Data collection was done using in-depth interviews, observation, and document review.

The results of this research showed that the Tugu Ibu Depok hospital has conducted a program of waste minimization through waste reduction by sorting it (segregation and housekeeping). The hospital has never been reused nor recycled the waste. The management of solid waste from sorting, collecting, transportion, storage and waste disposal are properly organized. Medical waste incineration has been done by third party.

To improve waste minimization efforts, specific standard operating pdures (SOP) to reduce and reuse waste is needed. It is also suggested to conduct training Latar Melanon waste minimization and reuse techniques. Strong commitme fro top-level management is needed."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit dalam suatu perjanjian medis di Indonesia. Penelitian berbentuk yuridis normatif dengan mengkaji penerapan teori-teori dan norma hukum pada praktik yang ada. Serta penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi serta memuat pandangan hukum dari peristiwa tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pola pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter tidak selalu sejalan dengan peraturan yang ada. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat memberikan kejelasan terhadap konsep tanggung jawab rumah sakit yang dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal responsibility of the hospital for doctors in providing health services to patients at the hospital in a medical agreement in Indonesia. This research used normative juridical method by examining the application of legal theories and norms to existing practices. As well as this research is also used descriptive type of typology to describe the events that occur and contains a legal opinion of the event. The results of this study is the pattern of hospital responsibility for doctors is not always in line with existing regulations. This research suggests that the government can provide clarity on the concept of hospital responsibility referred to in Article 46 of Law No. 44 of 2009 Law on Hospital."

"Pengelolaan limbah medis di Indonesia menghadapi banyak tantangan berupa regulasi, daya tampung pengolahan, sinkronisasi antar lembaga, peran pemerintah daerah, sarana prasarana yang belum mencukupi, sumber daya manusia yang belum mumpuni, masalah perizinan, serta pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah medis B3 Covid-19 pada rumah sakit di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Timbulan limbah medis yang dihasilkan dari RS A dan B sebanyak 3,19 kg/tempat tidur/hari dan 3,16 kg/tempat tidur/hari. Alur pengelolaan limbah medis B3 Covid-19 yang dilakukan oleh RS A dan RS B dimulai dari pemisahan yang dilakukan pada sumbernya, pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengangkutan menuju pihak ke 3. Sarana prasarana pengelolaan limbah rumah sakit sudah tersedia cukup baik sesuai dengan syarat Permenkes No.18 Tahun 2020. Sejauh ini, belum adanya rencana terkait antisipasi pengelolaan limbah medis apabila timbulan limbah medis membludak yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal pengangkutan limbah oleh pihak ke 3, terdapat beberapa kali keterlambatan untuk waktu kedatangan ke rumah sakit untuk mengangkut limbah medis. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni pengelolaan limbah medis B3 Covid-19 rumah sakit di Kota Tangerang saat ini terkontrol dengan baik.

---

Medical waste management in Indonesia faces many challenges in the form of regulation, processing capacity, synchronization between institutions, the role of local governments, inadequate infrastructure, inadequate human resources, licensing problems, and financing. This study aims to determine the description of the management of B3 Covid-19 medical waste in hospitals in Tangerang City. This research is a quantitative and qualitative research with a descriptive approach. The medical waste generated from Hospitals A and B was 3.19 kg/bed/day and 3.16 kg/bed/day. The flow of B3 Covid-19 medical waste management carried out by Hospital A and Hospital B starts from the separation carried out at the source, storage, transportation, storage, and transportation to third parties. Hospital waste management infrastructure facilities are already quite good in accordance with the requirements Minister of Health Regulation No. 18 of 2020. So far, there is no plan related to anticipating medical waste management in the event of an overabundance of medical waste that has been prepared by the government. In the case of transporting waste by 3rd parties, there are several delays in arrival time to the hospital for transporting medical waste. The conclusion in this study is that the management of hospital B3 Covid-19 medical waste in Tangerang City is currently well controlled."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pemanfaatan rekam medis pasien oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiga yang dimaksud disini adalah kepala sekolah, yayasan, rumah sakit, dan dokter. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai pengaturan rekam medis menurut hukum kesehatan, pertanggungjawaban rumah sakit menurut hukum kesehatan, dan analisis sengketa medis terhadap putusan No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap pemanfaatan rekam medis pasien. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipelogi deskriptif. Dimana penelitian ini membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menerapkan Doktrin Central Responsibility. Sedangkan, dalam Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis disebutkan bahwa pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap rekam medis, dan Pihak Ketiga dalam putusan No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam memberikan pelayanan medis, rumah sakit dan tenaga medis harus memperhatikan hak-hak pasien, antara lain hak atas informasi, hak meminta persetujuan terlebih dahulu untuk dilakukan tindakan medis dan pemberian rekam medis kepada pihak ketiga.

---

This thesis discusses the legal responsibilities of hospitals for the use of medical records of patients by third parties, where the third parties questioned here are the principal, foundation, hospital, and doctor. Hospitals according to health laws, hospital responsibilities according to health laws, and analysis of medical disputes regarding decision No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS regarding the accountability of the hospital to the patient's medical record. This research is normative juridical research and discussed in terms of its nature using descriptive typology. Where this study discusses the object of research from the standpoint of law and applicable provisions. The results of this study are Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals that implement the Responsibilities of the Doctrine Center. Meanwhile, in Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 concerning Medical Records which require the leadership of the hospital to be responsible for Medical records, and Third Parties in decision No. 269/PDT.G/2014/PN.BKS can be held accountable Stipulated in Article 1365 of the Civil Code. In providing medical services, hospitals and medical personnel must pay attention to the rights of patients, including the right to information, the right to seek prior approval to take medical action and provide medical records to third parties. "

"Rumah sakit merupakan salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan yang dalam kegiatan pelayanannya, menghasilkan sejumlah limbah yang diantaranya adalah limbah medis. Penelitian ini membahas pengelolaan limbah medis rumah sakit pada kondisi darurat pandemi viruskorona (COVID-19). Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui aspek yang akan diteliti meliputi karakteristik limbah medis (jenis, sumber, dan jumlah timbulan), aspek regulasi, aspek sumber daya (petugas pengelola, sarana dan prasarana, serta keuangan), dan aspek teknis (pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan, penimbunan). Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif observatif. Data dan informasi yang digunakan berasal dari wawancara tiga institusi, observasi melalui data webinar, peraturan dan pedoman pengelolaan limbah, serta dokumen tahun 2019 hingga 2020 dari Instalasi Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 jumlah timbulan limbah nasional diperkirakan naik 30%, namun di RS Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto terjadi penurunan. Jenis dan sumber limbah yang dihasilkan paling banyak limbah infeksius seperti APD dan berasal dari unit perawatan rawat inap. Regulasi yang digunakan mengacu pada PermenLHK No. 56 Tahun 2015. Kapasitas pengolahan limbah di Indonesia masih kurang. Sarana dan prasarana yang digunakan sama dengan keadaan normal hanya ditambah desinfektan. Dana yang dibutuhkan untuk mengelola limbah ditanggung oleh setiap rumah sakit. Teknis pengelolaan limbah medis COVID-19 rumah sakit secara prinsip sama dengan pengelolaan limbah pada kondisi normal. Perbedaan pengelolaan limbah medis sebelum dan saat pandemi COVID-19 terdapat pada karakteristik limbah dan aspek sumber daya.

---

The hospital is one of the health service providers which in its service activities generates a number of wastes, including medical waste. This study discusses the management of hospital medical waste in a pandemic virus corona emergency (COVID-19). The purpose of this study is to find out aspects that will be examined include the characteristics of medical waste (type, source, and amount of generation), regulatory aspects, aspects of resources (management officers, facilities and infrastructure, and finance), and technical aspects (sorting, storage, transportation, processing, burial, landfill). This research method is a qualitative research with descriptive observational analysis. The data and information used came from interviews of three institutions, observations through webinar data, regulations and waste management guidelines, as well as documents from 2019 to 2020 from the Environmental Health Installation of the Presidential Hospital of Gatot Soebroto Hospital. The results of this study indicate that in an emergency condition the COVID-19 pandemic the number of national waste generation is estimated to increase by 30%, but in the Presidential Hospital of Gatot Soebroto Army Hospital there is a decrease. The types and sources of waste produced are most infectious waste such as PPE and are from inpatient care units. The regulation used refers to PermenLHK No. 56 of 2015. Waste treatment capacity in Indonesia is still lacking. The facilities and infrastructure used are the same as in normal conditions only with disinfectant added. The funds needed to manage waste are borne by each hospital. Technical management of hospital medical waste of COVID-19 is in principle the same as waste management under normal conditions. Differences in management of medical waste before and during the COVID-19 pandemic are in the characteristics of waste and resource aspects."

"Penulisan ini dilatarbelakangi atas perkembangan teknologi informasi yang menguasai hampir keseluruhan aspek kehidupan di dalam suatu negara, khususnya di bidang kesehatan. Dalam hal ini mengenai rekam medis elektronik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peraturan perundang-undangan tentang Rekam Medis telah mengakui adanya rekam medis elektronik, akan tetapi pengaturan yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan rekam medis elektronik belum ada sampai dengan saat ini. Penulisan ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan pokok mengenai, pengaturan rekam medis elektronik di Indonesia, tanggung jawab hukum rumah sakit dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik, dan penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik secara hukum tidak memiliki dasar hukum yang memadai, sehingga menghambat pemanfaatan dari rekam medis elektronik itu sendiri. Akan tetapi, rumah sakit sebagai pihak yang menyelenggarakan rekam medis elektronik tetap memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab apabila terjadi kerugian dikemudian hari

---

This study was motivated by the development of technology that appear almost in every aspects of life especially in the field of health. In this case the study held in electronic medical records at Cipto Mangunkusumo. The law on Conventional Medical records, have acknowledged about electronic medical records, but the regulations that are specifically governing the implementation of electronic medical records  are not regulated yet. This writing is to used to answer three main questions. The first one is the regulation of electronic medical records in Indonesia, the second one is hospital responsibility in implementing electronic medical records, and last one is the implementation of electronic medical records at Cipto Mangunkusumo Hospital. The regulations that used in this study are, Indonesian Law Number 29 Year 2004 about Medical Practice, Indonesian Law Number 11 Year  2016 about Information and Electronic Transactions, dan Minister of Health Regulations Number 269 Year 2008 about Medical Records. The result of this study has shown that the implementation of electronic medical records does not have a clear legal basis, that could be an obstacles for the development of electronic medical records itself. However, the hospital will still hold a responsibilty if there is a disadvantage about electronic medical record  in the future."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan sanksi pidana administrasi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah medis yang tidak sesuai dengan standar atau peraturan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif, yakni penelitian yang berdasarkan pada hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan berlaku, teori hukum konsep hukum, doktrin atau pendapat ahli dan literatur. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit terbagi menjadi limbah non medis dan limbah medis. Sebanyak 70-90% rumah sakit menghasilkan limbah non medis yang bersifat seperti limbah domestik atau rumah tangga. Sedangkan sekitar hampir 30% rumah sakit menghasilkan limbah medis yang termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun bahkan jenis tertentu termasuk dalam limbah sangat berbahaya. Meskipun prosentasenya tidak sebesar limbah non medis namun dampak yang dihasilkan sangat besar untuk lingkungan hidup seperti pencemaran. Pengelolaan limbah medis rumah sakit sudah dapat dilakukan dengan berbagai teknologi dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga, namun berbagai alasan sering kali rumah sakit tidak melakukan pengelolaan limbah medis rumah sakit. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sering kali berawal dari tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan limbah. Oleh sebab itu, perlu penerapan sanksi dengan melakukan pendekatan Command And Control (CAC). CAC merupakan campur tangan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya mulai dari penerapan standar hingga memberikan izin. Pendekatan CAC dalam penerapan sanksi disesuaikan dengan regulatory chain, dimana siklus dalam penegakan hukum lingkungan berawal dari perundang-undangan; penentuan standar; pemberian izin; kemudian penerapan; dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penerapan sanksi terhadap bentuk pelanggaran perundang-undangan, standar dan/atau izin yang diberikan.

---

ABSTRACT The research discusses the implementation of criminal administrative sanctions against the offense medical waste management which are not in accordance with standard of the laws and rule conducted by the hospital. The research method used is normative juridical, i.e research based on written laws and regulations applied, legal theory of legal concepts, doctrine or expert opinion and related literatures. The research results concluded that waste generated by the hospital is divided into non-medical waste and medical waste. Approximately 70-90% the hospitals produce non-medical waste that is like domestic or household waste. Whereas, about nearly 30%, the hospitals produce medical waste that is included in hazardous and toxic waste materials, even certain types are included in the highly hazardous waste. Although the percentage is not as big as non-medical waste, but the resulting impact is enormous for the environment such as pollution. Medical waste management can be done with various technologies and / or cooperate with third parties, but for various reasons, often the hospitals do not conduct medical waste management. Such violations often stem from not having permission to undertake waste management. Therefore, it is necessary to apply sanctions by approaching Command And Control (CAC). CAC is a government intervention to organize its people from standard implementation to granting permission. The CAC approach in the implementation of sanctions is adjusted to the regulatory chain, where the cycles in enforcement of environmental law started from legislation; standard setting; licensing; then application; and law enforcement. Law enforcement which is referred in this study is the application of sanctions against forms of violation of legislation, standards and / or permits granted."

"Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun rumah sakit juga termasuk salah satu sarana pelayanan yang merupakan sumber penghasil limbah yang cukup banyak. Mengingat kegiatan rumah sakit menghasilkan sejumlah hasil sampingan berupa limbah, baik berbentuk padat , cair maupun gas. Dimana limbah-limbah tersebut bukan merupakan limbah biasa, melainkan limbah yang mengandung kuman, virus, bakteri, zat-zat kimia yang kadang beracun, zat radio aktif dan juga zat-zat lain yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan baik didalam maupun disekitar rumah sakit. Sebagai contoh dalam operasi bedah, "sampah-nya dapat berupa jarum suntik, darah, bahkan bagian tubuh yang bukan merupakan sampah biasa. Inilah yang dinamakan limbah rumah sakit seperti yang dijelaskan di atas yang dalam pembuangannya diperlukan tempat khusus. Mengingat selama ini masalah tersebut kurang dihiraukan, maka dengan beradanya kita dalam era globalisasi, sudah saatnya kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit (yang didalamnya terdapat karyawan, pasien, pengunjung, alat-alat medis dan non medis) dan masyarakat serta lingkungan sekitar rumah sakit mendapat perhatian lebih dan khusus. Karena jika dalam pembuangannya dilakukan dengan sembarang, selain dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, justru malah akan menjadi media penyakit yang jelas-jelas menyimpang dari tujuan masyarakat ke rumah sakit yaitu berobat untuk sembuh. Oleh sebab itu perhatian ekstra dan tanggung jawab rumah sakit dalam hal penanggulangan pembuangan limbah rumah sakit ini perlu ditingkatkan. Guna terciptanya sanitasi rumah sakit dan masyarakat serta lingkungan yang sehat."