Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam hukum kepailitan dikenal adanya Concursus Creditorum yang mewajibkan adanya lebih dari satu orang kreditor sebagai syarat kepailitan. Tetapi hingga saat ini keberadaan Concursus Creditorum sebagai syarat kepailitan masih sering diabaikan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sengketa Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST jo 214/K/Pdt.sus-Pailit/2013 telah selaras dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan untuk mengetahui apakah masih dibutuhkan keberadaan Concursus Creditorum dalam syarat kepailitan beserta bagaimana penerapannya dalam sengketa PKPU yang memutus AcrossAsia Limited berada dalam keadaan pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam keberadaan Concursus Creditorum masih sangat dibutuhkan dalam kepailitan namun belum diterapkan dengan baik di dalam Sengketa Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST jo 214/K/Pdt.sus-Pailit/2013 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sengketa PKPU tersebut adalah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang Undang.

---

In bankruptcy law it is known that there is a Concursus Creditorum which requires more than one creditors to meet the bankruptcy requirements. During this time, Concursus Creditorum as a condition of bankruptcy is still often ignored in its application. This study aims to determine whether Case Number 64 PKPU 2012 PN.Niaga.JKT.PST jo 214 K Pdt.sus Pailit 2013 has been aligned with an Act Number 37 of 2004, and to find out what the Concursus Creditorum may require in bankruptcy requirements and how its application in Suspension of Payment Case which decided AcrossAsia Limited is in a state of bankruptcy. The research method used is normative juridical done by using qualitative approach. The author may conclude that Concursus Creditorum is still indispensable in bankruptcy but has not been applied properly in the Case Number 64 PKPU 2012 PN.Niaga.JKT.PST jo 214 K Pdt.sus Pailit 2013 and which means the Suspension of Payment Dispute is againts the law."

"Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT dikarenakan alas hak yang dipergunakan dalam pembuatan akta jual beli dimaksud yakni akta hibah ternyata cacat hukum atau non-executable. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 496/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.220/Pdt/2011/PT.DKI), berdasarkan pertimbangan Hakim dan bukti-bukti yang diajukan diketahui bahwa terdapat ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan dari PPAT dalam membuat akta jual-beli sehingga menyebabkan peralihan hak yang timbul akibat akta jual-beli menjadi batal demi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar PPAT sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya untuk lebih cermat dan berhati-hati agar para pihak dalam akta dimaksud tidak dirugikan dan dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

---

This thesis discusses the annulment of a sale and purchase deed drawn up by an Official Certifier of Title Deeds/PPAT because the legal standing used in drawing up the sale and purchase deed, i.e.a bequest deed, is legally flawed or non-executable. As stated in the District Court's Judgement Number 496/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Pst Jo.High Court's Judgement No.220/Pdt/2011/PT.DKI), based on the Judge's consideration and the submitted evidence, it is found out that there have been carelessness and inaccuracy of the PPAT in drawing up the sale and purchase deed, causing the transfer of right arising out of the sale and purchase deed to be null and void. This research uses the normative judicial approach with a descriptive research.

The result of the research suggests that the PPAT, as a public official who is given the authority to draw up authentic deeds regarding certain legal actions with regard to titles to land or titles to tenement units, or draw up evidence regarding certain legal actions with regard to titles of land which will be used as the basis for its registration, be more careful and accurate, so that parties in the said deed will not be harmed and it can guarantee legal certainty for the parties."

"Dalam skripsi ini dibahas mengenai analisis yuridis sengketa Nomor 118K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.MKS serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam putusan actio pauliana. Permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan hukum formil actio pauliana terkait tolak ukur perhitungan jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dinyatakan dalam hal perbuatan yang dibatalkan dan penerapan hukum materil yang membahas pembuktian syarat-syarat actio pauliana oleh kurator beserta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Selain itu, dalam hal terjadinya actio pauliana seringkali terdapat kepentingan pihak ketiga yang telah beriktikad baik dimana haruslah dilindungi sehingga dibahas pula mengenai perlindungan yang didapat bagi pihak ketiga yang telah beriktikad baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga dan kasasi akan lebih tepat jika lebih mempertimbangkan dan menguraikan mengenai terpenuhinya keseluruhan syarat actio pauliana dan masing-masing transaksi yang dilakukan oleh Debitor dengan para pihak terkait. Perlindungan yang didapat bagi pihak ketiga yang beriktikad baik berupa dapat mendapat kedudukan sebagai kreditor konkuren.

---

In this thesis discussed about juridical analysis case number 118K Pdt.Sus Pailit 2015 Jo. 01 Pdt.Sus Actio.Pauliana 2014 PN.Niaga.MKS as well protection for third parties with good faith in actio pauliana decision. The problem to be studied is the application of formal law on actio pauliana related to the benchmark of the one year period before the bankrupt decision is declared in the case of the aborted action ,and also the application of material law which analyze curator proving the fullfillments of actio pauliana requirements along with the judges 39 considerations in deciding the case. Besides that, in the occurrence of actio pauliana there are often third parties with good faith that must be protected so that it is also discussed about what protection is gained for third party with good faith. The research method used in this research is juridical normative with descriptive research typology.

The author concludes that in the judges 39 ruling at the commercial court and cassation court level it would be more precise to consider and elaborate more on each of the transactions conducted by the debtor and related parties. Protection that is gained by third party with good faith is to be concurrent creditor. "

"ABSTRAKTesis ini membahas kepailitan yang diajukan oleh Joint Operation dalammemenuhi syarat sebagai subjek dalam kepailitan, yaitu dua kreditur. Penelitianini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan kajian hukumnormatif dan tipologi pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian adalahJoint Operation tidak memenuhi syarat sebagai subjek pailit yaitu dua kreditur,karena Joint Operation dapat dikategorikan sebagai Firma dengan meperhatikanaspek pembentukan dan nama bersamanya, oleh karena itu dihitung sebagai satukreditur. Hasil penelitian menyarankan perlu dibentuk suatu aturan khususmengenai Joint Operation baik mengenai status maupun hubungan hukumnya.

---

Abstract This thesis discusses the bankruptcy filed by Joint Operation in connection tomeet the requirements as a subject in bankruptcy; two creditors. This is adescriptive analysis research using normative legal analysis and case approachtypology. This research conclude that Joint Operation could not meet therequirements as a subject of bankruptcy; two creditors, because Joint Operationcould be categorized as a firm, considering the aspect of establishment and thebody names. This research suggest to create a specific law for Joint Operation forits status and legal relation."

"Dalam bisnis asuransi dikenal salah satu prinsip yaitu subrogasi. Subrogasi merupakan prinsip dimana perusahaan asuransi berhak mengambil alih hak hukum dari tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian setelah asuransi memberikan ganti rugi. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan darat di Indonesia melalui studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 664/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus untuk memahami bagaimana prinsip subrogasi diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerapan prinsip subrogasi pada asuransi pengangkutan darat perihal pembuktian dan penentuan nilai kerugian. Studi kasus ini mengungkap bahwa majelis hakim tidak berhasil menerapkan prinsip subrogasi dalam kasus asuransi pengangkutan darat, yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan teori efektivitas hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik hukum yang seharusnya diterapkan dalam kasus tersebut. Putusan ini memiliki konsekuensi pada kerugian bagi Penanggung/Subrogee dan preseden penegakan hukum asuransi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan regulasi dan praktek subrogasi, guna mendukung efektivitas pengelolaan risiko dalam asuransi pengangkutan darat.

---

In the insurance business, one of the known principles is subrogation. Subrogation is a principle where the insurance company has the right to take over the legal rights of the insured to sue a third party that caused the loss after the insurance has provided compensation. This thesis aims to examine the application of the subrogation principle in land cargo insurance in Indonesia through a case study of the Jakarta High Court Decision Number 664/PDT/2018/PT.DKI and the Central Jakarta District Court Decision Number 344/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. The method used is a normative juridical approach and case analysis to understand how the subrogation principle is implemented and the challenges faced. The research results show that there are still issues in the application of the subrogation principle in land cargo insurance regarding proof and determination of the loss value. This case study reveals that the panel of judges failed to apply the subrogation principle in the land cargo insurance case, resulting in inconsistencies in the application of the law's effectiveness theory. This indicates a gap between the theory and the legal practice that should be applied in the case. This decision has implications for the loss to the Insurer/Subrogee and the precedent for insurance law enforcement. This research provides recommendations for improving regulations and subrogation practices to support effective risk management in land cargo insurance."

"Manusia selama hidupnya tidak akan lepas dari adanya suatu perjanjian. Adapun perjanjian tersebut harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pada zaman sekarang ini, salah satu perjanjian yang paling sering dibuat adalah perjanjian waralaba yang merupakan perjanjian tidak bernama. Pengaturan mengenai waralaba diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (PP 42/2007) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019). Walaupun tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembuatan perjanjian waralaba harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, termasuk syarat sahnya perjanjian. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pada kenyataannya terdapat kasus mengenai perjanjian waralaba yang melanggar ketentuan KUHPerdata, PP 42/2007 dan Permendag 71/2019. Kasus tersebut seperti yang terjadi antara para pihak dalam Putusan Nomor 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan mengenai hukum perjanjian di Indonesia, ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan usaha waralaba, serta analisis hukum terhadap Putusan Nomor 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI menurut Permendag 71/2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak dalam perkara tersebut melanggar salah satu syarat sah perjanjian, yaitu syarat sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan perjanjian waralaba dibuat bertentangan dengan PP 42/2007 dan Permendag 71/2019

---

Humans during their lives will not be separated from the existence of an agreement. The agreement must be made by fulfilling the legal requirements of the agreement. In this current era, one of the most frequently made agreements is the franchise agreement which is an innominaat agreement. Regulations regarding franchising are specifically regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising (PP 42/2007) and Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising (Permendag 71/2019). Although not specifically regulated in the Civil Code (KUHPerdata), the making of a franchise agreement must follow the provisions stipulated in Book III of the Civil Code, including the legal terms of the agreement. However, it is possible that in reality there are cases regarding franchise agreements that violate the provisions of the Civil Code, PP 42/2007 and Permendag 71/2019. This case is like what happened between the parties in Decision Number 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI. Therefore, this research will discuss the legal provisions regarding agreement law in Indonesia, positive legal provisions in Indonesia which regulate the implementation of a franchise business, as well as a legal analysis of Decision Number 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI according to Permendag 71/2019. This research is a normative juridical research with a statutory and case study approach. From this research it can be found that the franchise agreement made by the parties in the case violates one of the legal terms of the agreement, namely the terms of a lawful cause. This is because the franchise agreement was made contrary to PP 42/2007 and Permendag 71/2019"

"Tulisan ini membahas mengenai Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Indonesia Power (Persero) dalam hukum kepailitan. Analisis didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adanya penerapan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit /2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst. Antara Konsorsium Kinarya Liman Margaseta sebagai Pemohon Pailit VS PT. Indonesia Power sebagai Termohon Pailit. Penerapan Pasal 2 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 oleh Majelis Hakim belum dapat dikatakan diterapkan secara sempurna. Hasil penelitian menyarakan diperlukannya pedoman akan kepailitan Anak Perushaan BUMN. Kemudian perlu adanya peraturan yang mengatur khusus tentang kepailitan Anak Perusahaan BUMN dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar terjadi kepastian hukum.

---

This Paper discusses the Subsidiary of State-Owned Enterprises (BUMN) in this case PT. Indonesia Power (Persero) from the perspective of Bankrupcy Law. The analysis is based on the current laws and regulations in Indonesia such as Government Regulation No. 72 of 2016, Law No. 40 of 2007, Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) and other related regulations. The research method used in this paper is a normative judicial approach, while the data analysis method is a qualitative method. The conclusion of this research is that the application of Artice 2 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007 in Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit /2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst. is not properly applied. The application of article 2 paragraph (5) of Law No. 40 of 2007 by the Judges cannot be said to be implemented perfectly. The results from this paper suggest the need for Bankruptcy guidance for subsidiaries of State-Owned Enterprise. Also there is a need for a specific regulations regarding the Bankruptcy of subsidiaries of State-Owned Enterprise in Law No. 40 of 2007 to ensure legal certainty."

"Syarat jabatan merupakan metode yang digunakan oleh pengusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang terbaik dan tersesuai untuk suatu jabatan. Disamping fakta bahwa penyusunan syarat jabatan merupakan hak prerogatif pengusaha, keberadaan syarat jabatan memang penting bagi keberlangsungan perusahaan. Namun demikian, di sisi lain, syarat jabatan tersebut dapat menjadi alasan pemutusan hubungan kerja. Adapun skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan syarat jabatan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja serta penerapan dari pengaturan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data studi pustaka. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu syarat jabatan dapat dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja apabila syarat tersebut merupakan syarat yang bonafide bagi suatu perusahaan. Penerapan dari pengaturan tersebutpun telah diterapkan dengan baik oleh Mahkamah Agung melalui putusan yang dianalisis.

---

Job requirement is a method used by employers to get the best and the most proper manpower to work at a job. Beside the fact that the job requirement drafting is the employers rsquo prerogative right, job requirement is essential to the company. On the contrary, job requirement can be used as a cause of employment termination. This following thesis will be discussing about the regulation of employment termination based on the unfulfillment of job requirement and the implementation of that regulation. This research is a juridical normative research and will be collecting data through documentary study. The nature of this research is analitical descriptive with qualitative approach. Eventually, this research concludes that the unfulfillment of job requirements can be used as a cause of employment termination. That regulation is properly implemented by the Supreme Court in the decision that is used in this research."

"ABSTRAKSkripsi ini mengangkat topik mengenai pelaksanaan lelang atas aset yang menjadi jaminan kredit debitor (sebagai akibat kepailitan). Pelaksanaan lelang aset jaminan pada dasarnya dimungkinkan atas alasan debitor dalam keadaan lalai memenuhi perjanjian/cidera janji terhadap perjanjian serta sebagai konsekuensi dari kesepakatan yag telah dibuat dalam perjanjian. Selanjutnya, pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan lelang atau peraturan lain terkait, maka dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana selama memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Penulis mengangkat kasus mengenai debitor pailit yang mengajukan gugatan PMH atas pelaksanaan lelang aset jaminan Hak Tanggungan milik oleh bank sebagai kreditor. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan terhadap eksekusi aset jaminan Hak Tanggungan tersebut, dalam kenyataannya masih memiliki celah hukum yang dapat memungkinkan terjadinya PMH baik dalam hal prosedur maupun belum ada peraturan yang tegas mengenai penentuan nilai limit objek lelang, sehingga perlu ada peraturan pelaksana yang lebih rinci agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi para pihak yang terlibat, serta menjamin dalam pelaksanaannya dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi pihak kreditor maupun debitor, terutama dalam menilai/menentukan nilai objek yang dijaminkan.

---

ABSTRACTThis academic essay raises a topic which relates to the implementation of an auction over assets of a debtor as his credit security (resulting from a bankruptcy). The implementation of an auction over the secured assets may in principle be permitted as a result of failure of a debtor to comply with the provisions/conduct a default of an agreement as well as a consequence of an agreement set forth in a contract already entered into. In addition, the implementation of an auction not in conformity with auction procedures or other relevant provisions shall be considered an Unlawful Act (PMH), so long as it meets the elements set forth in Article 1365 of the Indonesian Civil Code/KUHPerdata. The writer of this academic essay raises a case which relates to a bankrupt debtor who filed a PMH claim against the implementation of an auction over his Security Right Assets by a bank as a creditor. A conclusion may be drawn that in practice an execution of the Security Right Assets still leave a loophole for the occurrence of a PMH, be it in the procedures or absence of confirmed provisions as to the determination of the limit of the auctioned objects? value. Therefore, it shall be necessary to establish a more detailed implementing regulation to avoid varied interpretation among involving parties and at the same time to give assurance of justice in the implementation thereof for creditors and debtors alike, particularly, in determining/calculating the value of the secured objects."

"ABSTRACTAsas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UUK- PKPU. Di dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU, pengertian asas kelangsungan usaha adalah memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Berdasarkan pengertian tersebut, asas kelangsungan usaha di Indonesia diberikan dalam konteks perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Seharusnya penerapan asas kelangsungan usaha dimaknai secara lebih luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit. Hal ini bertujuan agar hukum kepailitan tidak hanya semata- mata melindungi kepentingan kreditor untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya, tapi juga melindungi hak debitor terutama debitor yang masih solven. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai penerapan asas kelangsungan usaha di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui perkara kepailitan dalam Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Jkt.Pst dan juga membahas mengenai penerapan asas kelangsungan usaha di Amerika Serikat berdasarkan United States Bankruptcy Reform Act of 1978.

---

ABSTRACTThe principle of going concern is one of the principles in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts UUK PKPU. In the General of UUK PKPU, the definition of going concern principle is that enable a prospective company of the debtor to survive. Based on this definition, going concern principle in Indonesia is given in the context of companies that have been declared bankrupt. Supposedly the implementation of going concern principle is interpreted more broadly which also covers the whole process of bankruptcy ruling. It is intended that the law of bankruptcy is not merely to protect the interests of creditors to get payment of their receivables, but also to protect the right of debtor, especially the debtor who is still solvent. Therefore, this study discusses the implementation of the going concern principle in Indonesia based on Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts through bankruptcy case Verdict Number 13 Pdt.Sus Pailit 2017 Pn.Jkt.Pst and also discuss about the implementation of going concern principle in United States based on United States Bankruptcy Reform Act of 1978. "