Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi Komparatif Hukum Jaminan Kebendaan atas Pesawat Udara Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Jerman Mantaro Priatama dan Akhmad Budi Cahyono Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: mantaropriatama123@gmail.com Abstrak skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman seperti lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan pada pesawat udara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan pada pesawat udara di Jerman hingga perbandingan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman. Penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masih belum ada dasar hukum mengenai pembebanan lembaga jaminan kebendaan terhadap pesawat udara di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait lainnya sementara di Jerman sudah ada dasar hukum yang jelas mengenai penjaminan perjanjian kredit dengan pesawat udara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mengatasi kelemahan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara di Indonesia maka Pemerintah Indonesia perlu membuat dasar hukum mengenai jaminan kebendaan pesawat udara melalui peraturan perundang-undangan khusus yang dibuat dengan mengikuti atau mempelajari peraturan jaminan kebendaan atas pesawat udara di Jerman yang mengatur bahwa pesawat udara termasuk benda bergerak yang terhadapnya berlaku ketentuan benda tidak bergerak perihal pembebanan lembaga jaminan kebendaan, lembaga jaminan kebendaan yang dibebankan pada pesawat udara adalah lembaga hipotik yang dibuat berdasarkan pengaturan hipotik benda tidak bergerak dan kapal di mana prosedur pembebanan hipotik pesawat yang sah adalah dengan membuat perjanjian hipotik pesawat dalam bentuk akta otentik dan mendaftarkannya pada badan instansi yang berwenang dan prosedur eksekusi hipotik pesawat mengikuti eksekusi hipotik benda tidak bergerak dengan beberapa ketentuan khusus terhadapnya.

---

Comparative Study of Aircraft as Guarantee According to Indonesian and German Law Abstract. This thesis focuses on a comparative study of aircraft as a guarantee according to Indonesian and German law such as what kind of security institution could be encumbered on aircraft based on current Indonesian law and how German law arranges security encumbrance on aircraft until the comparison of aircraft as a guarantee between Indonesian and German law. This research shows that until now, there is no clear provision for aircraft as a guarantee in Indonesia law but on the other hand German law does. The method of this study is comparison which produces normative judicial research.

The result of this study suggests legislative body in Indonesia needs to start making a clear provision or law of aircraft as guarantee which can be adapted from German law which is the regulation clearly states aircraft as a movable thing but subject to immovable law in certain cases such as encumbrance of security institution, the security institution may encumber on aircraft is mortgage, the procedure of making aircraft mortgage security agreement based on other provisions of mortgage for immovable and ships which must be done in notary deed and registration in relevant registry authority, and the enforcement of aircraft mortgage made based on enforcement mortgage provision for immovable and ships with special provisions in it. The study german law guarantee security agreement."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas terkait lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada prakteknya yang berlaku saat ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena tidak ada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang komponen pesawat sebagai objek Fidusia.. Namun, tentunya tetap dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas terkait pengaturn hukum jaminan terhadap pesawat udara yang paling sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Dalam melakukan pembaharuan pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara tersebut, Indonesia hendaknya memperhatikan tata cara hukum jaminan Negara lain, salah satunya adalah Negara Inggris. Oleh karena itu, dalam skripsi ini dilakukan perbandingan hukum jaminan atas pesawat udara antara Indonesia dan Inggris dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan antara hukum jaminan di Indonesia maupun di Inggris. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Inggris, semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun suku cadangnya dapat dijadikan jaminan, dan di Inggris memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan di Inggris sangat mengakomodir pesawat udara untuk dijadikan jaminan.

---

Law no. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be charged for aircraft in Indonesia. Based on the Academic Paper of the National Law Development Agency, the current practice shows that debtors use Fiducia Security to charge parts on aircraft as objects of Fiducia Security because there is no provision in the Law no. 42 of 1999 on Fiducia Security which prohibits charging parts of an aircraft as the object of Fiducia Security. However, it remains necessary to renew the regulation regarding security interest in aircraft that best suits the needs. In designing the regulation, Indonesia should pay attention to law on the security interest in aircraft in other countries, especially countries that are suppliers of aircraft, among others, United Kingdom. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and the United Kingdom under comparison method producing forms of normative- juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in the United Kingdom has similarities and differences. The main visible difference is that in the United Kingdom, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and the United Kingdom has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in the United Kingdom are very accommodative to the parties that want to charge an aircraft as a collateral for the debt."

"Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pembagian dasar gugatan dalam bentuk gugatan wanprestasi dan gugatan PMH tidak cukup memadai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Dalam hal tidak terdapat hubungan kontraktual antara para pihak dan tidak terdapat pula unsur kesalahan dari salah satu pihak, maka gugatan atas dasar wanprestasi maupun PMH tidak dapat diajukan. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, dikenal doktrin unjust enrichment. Menurut doktrin tersebut, dalam hal seseorang diperkaya secara tanpa dasar sehingga merugikan pihak lain, maka pihak yang diperkaya berkewajiban untuk mengembalikan apa yang ia terima. Namun dokrtin ini tidak begitu dikenal dalam lalu lintas hukum Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis membandingkan doktrin unjust enrichment yang berlaku di Indonesia dengan doktrin unjust enrichment di Jerman yang jauh lebih lengkap untuk dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Doktrin ini sebetulnya dapat ditemukan dalam Pasal 1354-1364 Burgerlijk Wetboek, sumber hukum perdata di Indonesia. Namun seiring dengan diterjemahkannya Burgerlijk Wetboek ke Bahasa Indonesia, maksud dari para perumus tersebut dilupakan. Dalam hal pasal-pasal tersebut dikenal sebagai unjust enrichment pun, pengaturan di dalamnya masih tergolong sempit dan tidak komprehensif. Hukum Jerman mengatur mengenai unjust enrichment secara menyeluruh dalam §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. Rumusan §§ 812-822 mengakomodasi dan membuka peluang restitusi bagi berbagai jenis kasus. Terlebih lagi, pembagian dasar gugatan pada jenis hak menghasilkan hukum unjust enrichment yang dinamis dan saling mempengaruhi hukum perjanjian dan PMH. 

---

With the development of law in Indonesia, the division of lawsuits based on breach of contract and tort claims are not sufficient in resolving the various legal problems in our society. In the event that there is no contractual relationship between the parties as well as no element of error from either party, the lawsuit based on breach of contract or tort cannot be filed. In an effort to overcome these problems, enters the doctrine of unjust enrichment. According to said doctrine, in the event that a person is enriched without basis to the detriment of another party, the enriched party is obliged to return what he received. However, this doctrine is not well-known in the practice of Indonesian law. In accordance to that, the author compares the law of unjust enrichment that applies in Indonesia with the law of unjust enrichment in Germany which is much more complete in an effort to fill said legal vacuum. This study uses a juridical-normative methodology with a comparative approach to law. In actuality, this doctrine can be found in Articles 1354-1364 of the Burgerlijk Wetboek, the source of civil law in Indonesia. But the intention to frame said articles as unjust enrichment seemed to have been lost in translation. Even if the articles came to be known as provisions of unjust enrichment, they are far too narrow and incomprehensive. German law regulates unjust enrichment effectively in §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. §§ 812-822 accommodates restitution for varying types of cases. Moreover, the division of lawsuits based on the type of rights results in a dynamic law that could influence both the law of agreement and the law of tort, and vice versa. "

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan smart contract menurut hukum Indonesia, termasuk mengenai konsep umum hukum perikatan, perjanjian, kontrak elektronik, smart contract dan agen elektronik, yang kemudian akan dibandingkan dengan pengaturan smart contract yang diterapkan di Nevada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan terkait pengaturan smart contract di antara kedua negara tersebut. Sehingga, diperoleh saran bahwa Indonesia perlu merevisi atau menambahkan ketentuan smart contract secara tersendiri dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik agar menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan perjanjian dalam bentuk smart contract ketika bertansaksi secara elektronik.

---

This paper dicusses about the regulations of smart contract according to Indonesian law, including the general concepts of the law of obligations, agreements, electronic contracts, smart contract and electronic agents, which will be compared with the regulations of smart contract that applied in Nevada. The methoed used in this research is a comparative law that produces a form of juridical-normative research. The results of these thesis/essay shows/indicate that there were several similarities and differencesregarding the regulations of smart contract between the two countries. Therefore, the suggestion that the author give is Indonesia needs to revise or add the provisions of smart contract agreement individually in the Electronic Information and Transaction Act and the Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions in order to create legal certainty for the subjects of economic activities that use the agreement in the form of smart contract when they made a transactions electronically.

"

"Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjaminan fidusia atas objek barang persediaan kemudian dibandingkan dengan penerapannya di Malaysia. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan jaminan fidusia atas barang persediaan di Indonesia dan di Malaysia. Kedua, pembahasan mengenai hasil penjualan serta eksekusi atas jaminan fidusia atas barang persediaan di Indonesia dan di Malaysia. Penelitiani ini meggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan mengenai jaminan fidusia atas barang persediaan di Indonesia dapat disepadankan dengan floating charge atas inventory di Malaysia. Keduanya memiliki berbagai kesamaan serta perbedaan dalam pengaturannya. Dari segi kedudukan hasil penjualan atas objek jaminan berupa barang persediaan, tidak terdapat perbedaan. Namun, dalam eksekusi terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di Malaysia, sebelum floating charge dieksekusi, terdapat suatu proses bernama crystallization yang memberikan pelindungan kepada kreditur.

---

This thesis discusses about fiduciary security over inventory in Indonesia and compared to its application in Malaysia. There are two main focuses in this thesis. First, the regulation of fiduciary security over inventory in Indonesia and Malaysia. Second, the proceeds and execution over inventory as a fiduciary security object in Indonesia and Malaysia. The method of this study is is normatieve-juridical research which most of the data are based on related literatures.

The results of this study stated that the regulation regarding fiduciary security over inventory in Indonesia is commensurate with floating charge over the inventory in Malaysia. Both have several similarities as well as differences. There are no differences in the proceed of the collateral, however there is a significant difference regarding the execution. In Malaysia, prior to the execution of floating charge, there is a process called crystallization, which provides protection to creditors."

"ABSTRAKGuna mendapatkan bentuk jaminan di Indonesia yang ideal di masa yang akan datang maka perlu dikaji mengenai pengaturan jaminan terhadap pesawat udara di negara lain. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji jenis jaminan pesawat udara di Perancis guna mendapatkan gambaran yang memadai mengenai bentuk jaminan yang ideal terhadap pesawat udara. Tulisan ini akan mengkaji mengenai bentuk jaminan terhadap pewawat terbang yang berlaku di Perancis, bagaimana proses penjaminannya serta bagaimana cara melakukan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Hasil kajian tersebut akan dibandingkan dengan pengaturan dan praktek penjaminan pesawat terbang di Indonesia sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam ketentuan jaminan pewawat terbang di Indonesia pada masa yang akan datang. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum dengan menjadikan Indonesia sebagai acuan atau primum comparandum dan hukum positif Perancis sebagai pembanding atau secundum comparandum. Setelah penulis memaparkan hukum jaminan terhadap pesawat udara di masing-masing negara, kemudian penulis dapat melakukan perbandingan yang nantinya akan diperoleh persamaan dan perbedaan diantara kedua negara tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, peneliti menemukan bahwa pengaturan mengenai bentuk hukum jaminan bagi pesawat udara di Indonesia belum diatur secara jelas, di Indonesia hanya bagian-bagian tertentu dari pesawat udara yang dapat dijaminkan dengan fidusia, dan di Perancis telah terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang jaminan terhadap pesawat udara berupa jaminan hipotik pesawat udara serta lembaga pendaftaran khususnya.

---

ABSTRACTIn order to obtain the ideal form of security in Indonesia in the future, it is necessary to review the regulation of aircraft securities in other countries. This article attempts to assess the type of aircraft securities in France in order to get an adequate picture of the ideal form of security towards an aircraft. This paper will examine the form of securities towards French aircraft applicable in France, how the security process and how to execute if the debtor defaults. The results of the study will be compared with the arrangement and practice of aircraft security in Indonesia so that it can be known what matters that need to be regulated in terms of securities of aircraft Indonesia in the future. The author uses the comparative method of law by making Indonesia as a reference or primum comparandum and French positive law as a comparandum or secundum comparandum. After the authors explain the security interest law in aircraft in each country, then the author can do a comparison that will be obtained equations and differences between the two countries. The conclusion of this study is that the researchers found that the regulation of the legal form of security for aircraft in Indonesia has not been clearly regulated, in Indonesia only certain parts of aircraft can be pledged with fiduciary, and in France there are special provisions which stipulates the guarantees of aircraft in the form of aircraft mortgage warrants as well as the registration agencies in particular. "

" ABSTRAK Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Praktek yang berlaku sekarang ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara karena Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia tidak melarang untuk menjadikan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek Fidusia. Namun demikian, tetap dibutuhkan pembaharuan terkait pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara yang paling sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Dalam merancang hukum jaminan terhadap pesawat udara tersebut, hendaknya Indonesia memperhatikan tata cara hukum jaminan negara lain, terutama negara yang menjadi supplier pesawat udara, salah satunya adalah Amerika Serikat. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan perbandingan hukum jaminan terhadap pesawat udara antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum jaminan terhadap pesawat udara di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat memiliki persamaan dan juga perbedaan. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Amerika Serikat, semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun bagian-bagiannya dapat dijadikan jaminan, dan Amerika Serikat memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan di Amerika Serikat sangat mengakomodir pesawat udara untuk dijadikan jaminan.

---

ABSTRACT Law no. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be charged for aircraft in Indonesia. The current practice shows that debtors use Fiducia Security to charge parts on aircraft because there is no provision in the Law no. 42 of 1999 on Fiducia Security which prohibits charging parts of an aircraft as the object of Fiducia Security. However, it remains necessary to renew the regulation regarding security interest in aircraft that best suits the needs. In designing the regulation, Indonesia should pay attention to law on the security interest in aircraft in other countries, especially countries that are suppliers of aircraft, among others, United States of America. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and the United States under comparison method producing forms of normative juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in the United States has similarities and differences. The main visible difference is that in the United States, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and the United States has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in the United States are very accommodative to the parties that want to charge an aircraft as a collateral for the debt."