Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini akan membahas mengenai tinjauan aspek hukum internasional, khususnya dalam bidang Hak Asasi Manusia HAM dalam proses peradilan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia kepada anak ndash; anak berkewarganegaraan Indonesia berupa penindakan dan pemenjaraan dengan cara yang seharusnya dilakukan kepada orang dewasa. Skripsi ini juga akan memperlihatkan permasalahan hukum yang timbul dari pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, beserta dengan langkah hukum yang dilakukan negara dalam menangani permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sehingga skripsi ini akan meneliti permasalahan hukum yang timbul dari pelanggaran HAM dari sudut pandang relasinya dengan kekuatan dasar hukum serta pedoman hukum internasional tertulis yang mengatur mengenai perlindungan HAM anak, khususnya dalam aspek peradilan. Lebih lanjut skripsi ini akan memberikan gagasan - gagasan terkait kekuatan pengaturan hukum internasional serta peradilan anak. Pada akhirnya, akan diberikan kesimpulan mengenai penyebab timbulnya permasalahan beserta dengan masukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

This paper will focus on the analysis of International Law, specifically Human Rights aspects, in the process which was conducted by the Government of Australia in arresting and imprisoning Indonesian children accused as Juvenile Smuggler, in a way and procedure that should only be done to adults. This paper will also show the cases of legal issues arising from the human rights violations occurred in several countries with various legal systems, and their legal actions in handling the case therein. As this paper is written with the normative juridical method of research, it will further analyze the legal issues of human rights violations in relations with the binding power of the relevant written international source of law, rules, and guidelines. Further, this paper will provide the ideas coherent with the binding power of international regulation on human rights as well as juvenile justice. At last, there will be a conclusion on the cause of the issues, along with the recommendation to resolve the problem. "

"Kondisi Indonesia yang saat ini telah menjadi salah satu negara anggota New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention 1958) membuka peluang bagi putusan arbitrase internasional untuk dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam hal ini klasifikasi suatu putusan arbitrase, apakah merupakan putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional, menjadi penting karena berpengaruh terhadap kewenangan pengadilan terhadap perkara arbitrase internasional. Namun pada praktiknya dijumpai adanya perbedaan persepsi mengenai putusan arbitrase internasional menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) dan konvensi internasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif skripsi ini akan memberikan analisis mengenai aspek-aspek Hukum Perdata Internasional serta analisis mengenai pertimbangan hukum para hakim di Indonesia dalam pengklasifikasian putusan arbitrase internasional pada perkara Nomor 144/K/Pdt/2012 dan perkara Nomor 175/PDT/2018/PT.DKI. Selain itu juga ditemukan keperluan atas keselarasan pengaturan mengenai putusan arbitrase internasional dalam Undang-Undang Arbitrase dan konvensi-konvensi internasional demi mencapai kepastian hukum.

---

The condition of Indonesia which is one of the member country of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention 1958) give an opportunity to the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in the jurisdiction of Indonesia. According to this condition the classification of arbitral awards, whether international arbitral award or national arbitral award, is important because it could affects the authority of the national court against international arbitration cases. In fact, there is a different perspective about international arbitral awards under the Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Arbitration Law) and international convention.

By using juridical normative approach, this thesis would give an analysis about the Private International Aspects and law considerations of Indonesian judges in the classification of international arbitral awards on case No. 144/K/Pdt/2012 and case No. 175/PDT/2018/PT.DKI. In addition, it is also requiring the regulation conformity of international arbitral awards under Arbitration Law and international conventions in order to attain the legal certainty."

"Facility Agreement merupakan bentuk pembiayaan dalam bentuk utang, dimana Facility Agreement menjadi transaksi yang kerap dijumpai dalam pembiayaan lintas negara sebagai penyaluran dana dari institusi finansial (khususnya perbankan) bagi para pelaku usaha yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Ketika suatu transaksi tersebut melibatkan para pihak yang berbeda kewarganegaraan maka kesepakatan mengenai Pilihan Hukum dan Pilihan Forum merupakan hal yang krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi. Penelitian ini meninjau Pilihan Hukum dan Forum dari aspek kontraktual serta dalam aspek HPI.

---

Facility Agreement is a financing in a form of debt, it is one of transactions that are often encountered in cross-border financing as the distribution of funds from financial institutions (especially banks) for business that requires large amounts of funds. When the transaction involves parties in different law background, an agreement on Choice of Law and Choice of Forum is crucial to provide legal certainty for the parties in the transaction. This thesis studies the Choice of Law and Choice of Forum in contractual and Private International Law aspects."

"Adopsi internasional di Indonesia telah menjadi kenyataan sosial, dan hubungan hukum keperdataan semacam ini diliputi unsur-unsur asing yang menjadikan perbuatan hukum ini memiliki hubungan yang kompleks antara para pihak terkait sehingga memiliki konsekuensi hukum yang kompleks pula. Adopsi internasional ini merupakan persoalan HPI sehingga tinjauan dengan menggunakan aspekaspek HPI akan membantu menguraikan dan menentukan hukum yang seharusnya diberlakukan dalam persoalan tersebut dengan demikian, fungsi hukum sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warganegaranya dapat diterapkan secara tepat. Kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan kasus-kasus contoh adalah Indonesia perlu terus mengupayakan terciptanya suatu sistem adopsi domestik maupun internasional yang kredibel dan menjamin perlindungan anak.

---

International adoption in Indonesia has become a social reality and it is complex because there are foreign elements surrounding it, making its legal consequences complex as well. International adoption is a Private International Law matter, hence an analysis using aspects of Private International Law will help in determining what is the applicable law so a resolution can be achieved and the law can excell in its function of guardians of public interests. In conclusion based on the case studies, Indonesia have to continue taking steps for establishing a credible adoption system that will ensure the protection of children."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan 6 (enam) contoh penetapan dispensasi kawin, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang masing-masing memiliki alasan-alasan yang berbeda dalam meminta dispensasi kawin ke pengadilan. Setiap penetapan dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1). Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat mengetahui dan juga memahami dengan baik, alasan-alasan apa yang dapat dibenarkan dalam penetapan dispensasi kawin. Alasan-alasan tersebut harus dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, agar tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat terwujud.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing about the reasons that can be justified for submitting arequest for dispensation of marriage. Using the normative juridical research withqualitative approaches. Six examples of the court ascertainment of dispensation ofunderage marriage were shown, both district court and religious court, each one hasdifferent reason in order to be allowed for underage marriage. Each determinationof court was analyzed based on the positive laws and regulations in Indonesia,especially Law of Marriage No. 1 Year 1974, article 7 paragraph 1, regarding agerequirement for conducting marriage. The purpose of this research is to give decentinformation about the regulation and the fact of underage marriage in Indonesia."

"Pasca berakhirnya Perang Dingin, kejahatan transnasioal terorganisir atau yang dikenal dengan Transnational Organized Crime (TOC) dianggap menjadi ancaman baru bagi keamanan. Salah satu bentuk TOC yang sedang marak terjadi adalah penyelundupan senjata lintas Negara. Selain mengancam keamanan individu, penyelundupan senjata lintas Negara juga dianggap dapat mengancam keamanan internasional dan menghambat pembangunan serta mengganggu stabilitas suatu Negara. Dalam hukum internasional, masalah penyelundupan senjata lintas Negara diatur dalam Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Their Parts And Components And Ammunition (2001) yang merupakan protokol tambahan dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000). Selain kedua instrumen hukum internasional tersebut, terdapat juga instrumen internasional lain yang mengikat Negara-Negara secara politis, yaitu United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001). Banyaknya konflik internal dan ditambah lagi dengan adanya sejumlah gerakan terorisme di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berpotensi untuk dijadikan Negara tujuan dalam perdagangan senjata ilegal. Para pedagang senjata ilegal tersebut biasanya menggunakan jalur-jalur di sekitar daerah perbatasan Indonesia untuk memasukkan senjata ke Indonesia, terutama melalui wilayah perairannya. Mereka juga menggunakan sejumlah modus operandi agar dapat lolos dari pemeriksaan petugas. Hingga saat ini, Indonesia telah dan akan terus melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi penyelundupan senjata, antara lain dengan bekerja sama dengan Negara-Negara tetangga dalam mengamankan daerah perbatasannya serta aktif dalam berbagai kegiatan di forum regional dan internasional dalam memberantas kegiatan penyelundupan senjata lintas Negara."

"Menurut teori imunitas mutlak, tindakan suatu negara berdaulat tidak dapat diuji oleh pengadilan asing, sehingga dalam melakukan kegiatan seperti perdagangan, negara biasanya berlindung di balik tameng kedaulatan. Meningkatnya peran negara dalam perdagangan internasional menyebabkan teori imunitas mutlak tidak dipertahankan lagi. Amerika Serikat dan Australia menerapkan teori imunitas negara terbatas. Hal ini terlihat dalam perkara Anglo-Iberia melawan Jamsostek di Amerika Serikat dan Garuda Indonesia melawan Australia Competition and Consumer Commission di Australia. Dalam perkara pertama, Jamsostek dikategorikan sebagai perwakilan negara yang tindakannya tidak bersifat komersial sehingga berhak atas imunitas. Sedangkan dalam perkara kedua, Garuda Indonesia dikategorikan sebagai perwakilan negara yang tindakannya bersifat komersial sehingga tidak berhak mendapatkan imunitas.

---

According to absolute sovereign immunity doctrine, sovereign acts cannot be adjudicated by foreign courts. Therefore, states can use their sovereignty to avoid lawsuits from trade disputes. However, the increasing participation of states in international trade led to restriction of sovereign immunity. USA and Australia apply restrictive sovereign immunity doctrine. This is concluded from Anglo- Iberia against Jamsostek case in USA and Garuda Indonesia against Australia Competition and Consumer Commission case in Australia. In the former, Jamsostek was categorized as a state representative whose actions were not of commercial nature and was entitled to immunity. Whereas, in the latter, Garuda Indonesia was categorized as a state representative whose action has commercial nature and thus was not entitled to immunity."

"Skripsi ini membahas mengenai Hibah terhadap Hak Atas Tanah milik Anak di bawah umur menurut Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permbahasan mengenai Hibah, Waris, sistem kebendaan dalam hukum perdata, mengenai usia dewasa, kekuasaan orang tua dan perwalian, konsep Hukum tanah nasional di Indonesia misalnya cara untuk memperoleh Hak Atas Tanah, pembuatan sertipikat tanah, dan pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Agraria di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis kasus terhadap Putusan No. 04/PDT.P/2009/PN.LLG Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera-Selatan yang dikaitkan dengan teori. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa mengenai Harta Hibah yang diberikan kepada anak di bawah umur harus diwakili oleh kedua orang tuanya dalam hal melakukan perbuatan hukum, setelah itu tanah yang telah dihibahkan harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Nasional. Selain itu, kondisi sosiologis masyarakat juga akan dijelaskan dalam hal pemilihan arena Hukum (forum shopping) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

---

This thesis discusses the Grant of land belonging to the Minors in Civil Law in Indonesia. This research is a normative juridical-legal normative research to study literature. The research methods used to answer the discussion of Grant, Inheritance, material in Civil Law systems, the age of consents, parental authority and guardianship, draft national land law in Indonesia such as how to obtain land rights, making land certificate, and land registration in accordance with regulation Indonesian land. In addition, this paper also analysis the case against Verdict No. 04/PDT.P/2009/PN.LLG Lubuklinggau City South Sumatera associated with the theory. Results of this study suggest that the treasury grant given to minors must be represented by both parents in the case of legal actions, after the land had been granted must be registered with the land office. In addition, the sociological conditions will also be explained in terms of election law arena (forum shopping) to resolve disputes that occur."