Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penentuan imbalan yang wajar bagi pemegang paten dalam konteks Non-Voluntary Patent Licensing untuk Produk Farmasi. Terkait dengan hal ini, baik TRIPs maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan imbalan yang wajar, sehingga menimbulkan misinterpretasi, mengingat tidak satupun pendekatan yang telah dilakukan untuk menilai frasa tersebut diterima secara umum. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan dalam Non-Voluntary Patent Licensing cenderung menjustifikasi pandangan mereka terhadap apa yang dipahami sebagai imbalan yang wajar, sehingga menimbulkan potensi konflik. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dengan menguraikan konsep Non-Voluntary Patent Licensing dalam sistem hukum paten, mengidentifikasi serta menganalisis metode dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan besaran imbalan yang wajar bagi pemegang paten dalam konteks Non-Voluntary Patent Licensing untuk produk farmasi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penentuan imbalan yang wajar ini dapat dinilai melalui penggunaan parameter yang berkenaan dengan imbalan, metode kalkulasi imbalan serta pendekatan.

---

This thesis discusses the determination of adequate remuneration for patent holders in the context of Non Voluntary Patent Licensing for Pharmaceutical Products. According to that, both Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPs Agreement and Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2016 on Patents does not define what constitues fair remuneration, result in misinterpretation, since no approach that has been taken to assess the phrase is generally accepted. Based on this issue, stakeholders in Non Voluntary Patent Licensing tend to justify their view of what is understood to be an adequate remuneration, thus creating a potential for conflict. This study will attempt to elaborate on the issue by outlining the Non Voluntary Patent Licensing concept in patent law systems, identifying and analyzing the methods and approaches used to determine fair value for patent holders in the context of Non Voluntary Patent Licensing for pharmaceutical products. Writing this thesis using juridical normative research method by using secondary data source. The results of this study indicate that the determination of reasonable remuneration can be assessed through the use of parameters relating to remuneration, remuneration calculation methods and approaches."

"Skripsi ini membahas tentang keterkaitan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha, terutama dalam hal penegakkan hukumnya. Salah satu keterkaitannya yaitu pengaturan mengenai pengecualian perjanjian yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada perjanjian Penghimpunan Lisensi (Pooling Licensing) dan Lisensi Silang (Cross Licensing) paten menggunakan pendekatan analisis Rule of Reason, mengenai batasan-batasan suatu perjanjian lisensi paten, dilihat dari perspektif Hukum Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah secara yuridis-normatif. Penulis akan meneliti gejala-gejala yang timbul dan mempertegas hipotesa yang ada, atau disebut juga tipe penelitan deskriptif. Penelitian hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum terkait perjanjian lisensi paten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian terkait lisensi paten, seharusnya tidak dilakukan antar kompetitor besar yang melibatkan paten yang bersifat sejenis dan tidak bersifat essential bagi pengembangan paten lainnya, serta memberikan persyaratan-persyaratan tertentu dalam perjanjian, yang bertujuan untuk menguasai pasar dan menghilangkan persaingan.

---

This study contains the relevance between Law of Intellectual Property Rights and Competition Law, in term of its enforcement. One of the relation is a regulation regarding, exception of agreements relating to intellectual property rights such as licenses, patents, trademarks, copyrights, industrial designs, integrated electronic circuits, trade secrets, and agreement relating to franchise, in Article 50 letter b, Law Number 5 of 1999 about Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition. This legal research will be focused on Penghimpunan Lisensi (Pooling Licensing) and Lisensi Silang (Cross Licensing) of Patent`s Agreement using Rule of Reason approach, to determine the boundaries of a patent license agreement, in Competition Law`s perspective. The author use juridical-normative. This study will observe the symptoms occure in society and emphasize the current hypothesis (descriptive research). This legal research`s purpose is to provide the certainty of law concerning patent license`s agreement. The result of this research shows that agreement involving patent license, should not be conducted by great competitor who has similar patent and also not essential to develop other patent, along with the unreasonable requirements, in order to control relevant market and eliminate competition."

"Compulsory licensing diatur dalam Pasal 31 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Di dalam pasal tersebut ada pengecualian compulsory licensing yakni dalam hal terjadinya suatu national emergency or extreme urgency atau untuk public non-commercial use. Tetapi perjanjian internasional tersebut tidak mengatur definisi pengecualian penerapan compulsory licensing. Penelitian ini meninjau penafsiran terkait penerapan compulsory licensing atas paten farmasi, dalam hal terjadinya epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan, Brasil dan Thailand. Dalam penerapannya, masih terdapat perbedaan tafsiran antara negara-negara tersebut dan Amerika Serikat. Perbedaan tafsiran ini menimbulkan konflik yang akhirnya diselesaikan secara bilateral.

---

Compulsory licensing is one of patent?s flexibilities, that is governed on Art. 31 of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. There are several exceptions in implementing compulsory licensing such as in case of ?national emergency or extreme urgency? or for ?public non-commercial use?. However, the international law instrument does not give exact definition of such exceptions. Furthermore, it reviews the implementation of compulsory licensing over pharmaceutical patent in regards of HIV/AIDS epidemic in South Africa, Brazil and Thailand. In practice, there are differences in interpretation between these countries with United States. The differences in interpretation raise conflict that eventually settled bilaterally."

"This article examines patent regime in jordan particularly when it applies to pharmaceutical industry...."

"Produk obat merupakan salah satu contoh hasil invensi yang dapat dipatenkan. Dalam ketentuan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016, selain ketentuan patentabilitas, suatu invensi atas produk atau proses yang diajukan pendaftaran patennya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan ditafsirkan termasuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal No.13 tahun 2014 yang mengatur tentang jaminan kehalalan suatu produk konsumsi.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan hukum pemberian pelindungan paten atas invensi yang mengandung bahan non halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  melalui studi kepustakaan yang kemudian dikaji dengan pendekatan berbagai perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum serta didukung dengan wawancara untuk menguatkan analisis hukum.

---

A medicinal product is an example of a patentable invention. In the Patent Law No. 13 of 2016, in addition to the patentability provisions, an invention of a product or process for which a patent registration is filed must not be in contrary to the prevailing laws and regulations, religion, public order or decency. The interpretation of the prevailing laws and regulations includes the Halal Product Assurance Law No.13 of 2014 which provides the assurance of the halalness of a consumer product.  The purpose of the research is to understand and further analyze the legal issues with respect to the granting of patent rights upon inventions with non-halal ingredients. The method used in this research is the normative juridical method. The data analysis is carried out using primary legal materials and secondary legal materials through by means of literature study which are then reviewed with a variety of statutory approaches to obtain a synchronized description of all legal materials and supported by interviews to strengthen the legal analysis."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan membayar/ ability to pay (ATP) dan kemauan membayar/ willingness to pay (WTP) penduduk Kepulauan Seribu untuk layanan transportasi laut mereka, sebagai dasar untuk menentukan subsidi yang tepat. Skema subsidi ditawarkan dalam rangka menyematkan kesetaraan perlakuan antara penyelenggaraan transportasi di Jakarta daratan dengan Kepulauan Seribu dan juga dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu. Nested Logit Binomial yang disederhanakan digunakan untuk menurunkan fungsi utilitas menggunakan respon dari kuesioner stated preference. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar (Rp63.484) dari penduduk berada di bawah kesediaan mereka untuk membayar (Rp102.500 pada probabilitas 0,5), oleh karena itu subsidi cukup diperlukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk Kepulauan Seribu. Penyaluran subsidi tarif angkutan oleh pemerintah dapat dilakukan langsung kepada masyarakat melalui subsidi tarif angkutan yaitu dengan mengisi celah antara tarif kapal tradisional eksisting dengan kemampuan membayar masyarakat. Cara berikutnya adalah melalui subsidi operator kapal tradisional dengan skema buy the service di mana pemerintah membayar besaran Rp/mil kepada operator sesuai dengan layanan yang diproduksi.

---

The purpose of this study is to analyze the ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of the inhabitants of the Kepulauan Seribu for their maritime transportation services, as a basis for determining appropriate subsidies. The subsidy scheme is offered to ensure equality of treatment between transportation services on the mainland of Jakarta and the Kepulauan Seribu, as well as to support the mobility of the Kepulauan Seribu community. A simplified Nested Logit Binomial is used to derive utility functions using responses from a stated preference questionnaire. This study indicates that the ability to pay (Rp63,484) of the inhabitants is below their willingness to pay (Rp102,500 at a probability of 0.5); therefore, subsidies are needed to enhance the mobility of the inhabitants. The distribution of transportation fare subsidies by the Government can be directly provided to the public through transportation fare subsidies, by bridging the gap between existing traditional boat fares and the community's ability to pay. The next method is through subsidies to traditional boat operators with a "buy the service" scheme, where the Government pays a certain amount per mile to the operator in accordance with the service provided."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing dan faktor - faktor yang mempengaruhi ekspor produk farmasi Indonesia ke enam negara tujuan (China, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam). Revealed Comparative Advantage (RCA) digunakan untuk menganalisis daya saing. Sedangkan pendekatan model gravitasi digunakan untuk menganalisis faktor - faktor yang dominan mempengaruhi aliran ekspor produk farmasi Indonesia. Adapun metode regresi yang digunakan adalah metode regresi panel data dengan Model Efek Tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen seperti PDB Perkapita negara tujuan ekspor, Jumlah Penduduk negara tujuan ekspor, Nilai Tukar Riil (REER), Jarak Ekonomi dan Indeks RCA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ekspor produk farmasi Indonesia ke beberapa negara tujuan ekspor. Sedangkan variabel PDB Perkapita negara pengekspor dan Jumlah Penduduk negara pengekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor produk farmasi

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the competitiveness and the factors that influence Indonesia pharmaceutical products export to six importing countries (China, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand and Vietnam). Revealed Comparative Advantage (RCA) was used to analyze competitiveness. In this research study, a gravity model approach was used in order to analyze the main factors affecting the export of Indonesia pharmaceutical products. Panel data regression method with fixed effect was used to analyze export model. The result shows that independent variables like GDP percapita importing country, Population importing country, REER, Economic Distance, and RCA Index have the significant influence on pharmaceutical product exports. But, GDP percapita exporter country, and Population exporter country have not the significant influence on pharmaceutical products export."

"Corona Virus Disease-19 (COVID-19) mulai menyebar ke berbagai belahan dunia sejak Desember 2019 yang diketahui pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Tentu saja hal ini telah membawa bencana besar bagi 216 negara di dunia, pasalnya tidak ada satu negara pun yang imun terhadap virus ini dan epidemi telah menyebar ke berbagai benua dan menyerang banyak aspek pada masyarakat dunia. Kondisi memperihantinkan seperti ini menuntut negara berperan lebih kuat dengan memberikan proteksi pelayanan yang lebih baik. Selain itu juga, kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana negara-negara di dunia mengatasi hal ini. Di tengah Pandemi COVID-19 ini banyak ilmuwan berlomba untuk segera menemukan vaksin yang efektif untuk melawan virus ini. Contoh salah satu yang berhasil adalah penemuan ModernaTX, Inc., yang merupakan perusahaan biofarmasi yang berfokus pada penelitian, pengembangan, pembuatan, dan komersialisasi vaksin, dan perusahaan ini berbasis di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Melihat pandemi COVID-19 yang semakin memperhatikan, terlebih lagi di negara berkembang, banyak negara yang mendesak untuk dilakukannya pengabaian sementara aturan paten (patent waiver) Vaksin COVID-19 di masa krisis ini. Misalnya India dan Afrika Selatan yang mengajukan Proposal Paten Waiver kepada WTO, alasannya tidak lain agar vaksin bisa dijangkau oleh semua kalangan dan diharapkan dapat menangani pandemi COVID-19. Tentu hal ini menimbulkan polemik diantara negara maju dan negara berkembang di mana ada dua kepentingan yang berbeda, negara yang satu melindungi investornya dan negara yang satu melindungi masyarakatnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa COVID-19 banyak menyisakan ruang persoalan tersendiri, Oleh karenanya bagaimana cara hukum bekerja di tengah carut marut situasi ini penting untuk didiskusikan.

---

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) began to spread to various parts of the world since December 2019 which is known to have been first discovered in Wuhan, China. Certainly this has brought great disaster to 216 countries in the world, because no country is immune to this virus and the epidemic has spread to various continents and attacked many aspects of the world community. This worrying condition demands that the state play a stronger role by providing better service protection. Besides that, conditions like this raise big questions about how countries in the world overcome this. In the midst of the COVID-19 Pandemic, many scientists are racing to quickly find an effective vaccine against this virus. An example of one that has worked is the invention of ModernaTX, Inc., which is a biopharmaceutical company that focuses on research, development, manufacture and commercialization of vaccines, and this company is based in Cambridge, Massachusetts, United States of America. Seeing the COVID-19 pandemic which is getting more and more attention, especially in developing countries, many countries are urging for a temporary waiver of patent regulations (patent waivers) COVID-19 vaccine in this time of crisis. For example, India and South Africa submitted proposals Waiver Patent to the WTO, the reason is none other than so that vaccines can be reached by all groups and it is hoped that they can deal with the COVID-19 pandemic. Certainly this creates a polemic between developed and developing countries where there are two different interests, one country protects its investors and the other country protects its people. From this we can see that COVID-19 has left a lot of space for its own problems. Therefore, it is important to discuss how the law works in the midst of this chaotic situation."