Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Pariwisata melaporkan bahwa kebijakan yang diterapkan untuk pariwisata mengindikasikan bahwa penambahan jumlah kunjungan wisatawan asing di 2016 disebabkan oleh globalisasi. Studi ini menganalisis hubungan kausalitas antara sektor pariwisata, menggunakan kunjungan wisatawan asing, dan indikator ekonomi dari globalisasi, yang dianalisis melalui ekspor, impor, dan penanaman modal asing. Dengan menggunakan model ARDL, efek kausalitas jangka panjang dan jangka pendek dianalisis melalui Bounds Test untuk kointegrasi dan diikuti oleh estimasi mekanisme error correction. Hasil menyimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara kunjungan wisatawan asing dan ekspor, hubungan kausalitas satu arah antara kunjungan wisatawan asing dan impor, tidak ada hubungan antara kunjungan wisatawan asing dan penanaman modal asing, hubungan satu arah antara ekspor dan penanaman modal asing, dan tidak ada hubungan antara impor dan penanaman modal asing, dengan hasil country- specific yang beragam. Implikasi dari penelitian ini akan membantu pemerintah dalam meningkatkan tujuan yang ditargetkan untuk memperluas pariwisata.

---

The Ministry of Tourism reports that the policies implemented for tourism may indicate that the increasing number of international tourist arrivals in 2016 is caused by globalization. This study analyzes the causal relationship between tourism, using international tourist arrivals, and the economic indicators of globalization, which are analyzed through exports, imports, and foreign direct investment. Using ARDL model, the long run and short run causal effect is analyzed through Bounds Test for cointegration, followed by the estimation of error correction mechanism. The result concludes that there is unidirectional causal relationship between international tourist arrivals and exports, unidirectional causal relationship between international tourist arrivals and imports, no relationship between international tourist arrivals and foreign direct investment, unidirectional causal relationship between exports and foreign direct investment, and no relationship between imports and foreign direct investment, with a variety of country specific results. The implication of this study would help the government in improving the targeted goals for expanding tourism."

"Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan hubungan antara spillover R&D Internasional dari kanal perdagangan dan penanaman modal asing terhadap produktivitas (TFP) berdasarkan teori pertumbuhan endogen di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam periode 1996-2010. Penelitian ini menemukan bahwa spillover R&D internasional dari kanal perdagangan dan penanaman modal asing merupakan faktor penting dalam meningkatkan TFP. Penelitian ini juga menemukan bahwa perdagangan internasional (ekspor dan impor) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas di ASEAN. Selain itu, Human Development Index (HDI) juga siginifikan dalam mempengaruhi produktivitas di ASEAN.

---

This research attempts to explain the relationship between international R&D spillover from trade channels and foreign direct investment on Total Factor Productivity (TFP) based on the endogenous growth theory in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) during the period 1996-2010. The study found that international R&D spillover from trade channels and foreign direct investment are significant factors in increasing TFP. The research also discovered that international trade (exports and imports) has a significant impact on productivity in ASEAN. Additionally, the Human Development Index (HDI) also plays a significant role in influencing productivity in ASEAN."

"Sebagai dampak dari globalisasi, Indonesia mendapatkan banyak investasi melalui penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) dan juga semakin aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Hal ini menimbulkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan dampak yang ambigu terhadap ketimpangan upah antara tenaga kerja terampil dibandingkan non-terampil. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan regresi panel data random effect tahun 2006 dan 2015, penulis menemukan bahwa di tahun 2006 FDI memiliki dampak meningkatkan ketimpangan upah karena meningkatkan wage premium. Namun, telah terjadi konvergensi di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena jenis FDI yang ada di Indonesia sebagian besar adalah jenis FDI vertikal yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja tidak terampil. Dampak perdagangan internasional sesuai dengan teorema Hecksher-Ohlin, dimana ekspor akan menurunkan ketimpangan upah bagi tenaga kerja non-terampil. Sebaliknya, impor akan meningkatkan ketimpangan upah karena merupakan proksi dari teknologi. Sehingga, membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terampil (skill-biased technological change).

---

As a result of globalization, Indonesia as an emerging nation receive numerous amounts of foreign direct investment (FDI) and also actively involved in international trade. This generates a positive impact to the economic growth of the nation yet has an ambiguous impact to the wage inequality in comparison between skilled labour to unskilled labour. Based on the research using random effect panel data regression of year 2006 and 2015, this study found that in year 2006 FDI has a positive impact in increasing the wage inequality as it increases the wage premium of skilled worker. However, in 2015, this study found that the result is insignificance in increasing the wage inequality – threfore indicated the convergency happened. This is because the type of FDI in Indonesia is vertical FDI which requires more unskilled worker and therefore increases the wage of the unskilled worker. In international trade, this study proved that Hecksher-Ohlin theorem occured in Indonesia, of which the export reduces inequality of unskilled labour. On the contrary, import increases the wage inequality since it is a proxy of technology which requires more skilled worker entitled skill biased technological change."

"Indonesia, negara dengan perekonomian yang terbuka dimana sektor perdagangan dan pariwisata berkembang dengan cukup baik. Penelitian ini membahas kointegrasi dan hubungan kausalitas antara pariwisata dan perdagangan internasional antara Indonesia dengan dunia, Indonesia dengan ASEAN, Indonesia dengan Tiongkok, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Amerika Serikat dan Indonesia dengan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan data bulanan dan data tahunan. Data bulananyang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel ekspor, impor dan kunjungan wisman (2005:1 - 2012:12) dan data tahunan yang terdiri dari variabelekspor, impor, kunjungan wisman dengan tujuan bisnis, misi, konvensi, liburan dan pendidikan (1994-2014). Penelitian ini memberikan dukungan yang kuat terdapatnya hubungan sistematis antara pariwisata dengan perdagangan internasional. Meskipun hasil uji kointegrasi dan kausalitas berbeda pada data tahunan dan bulanan, sebagian besar dari data yang terkointegrasi juga memiliki hubungan kausalitas dua arah. Kointegrasi pada data bulanan terjadi pada: 1)kunjungan wisman ASEAN ke Indonesia dengan ekspor Indonesia ke ASEAN, 2) kunjungan wisman Tiongkok ke Indonesia dengan impor Indonesia dari Tiongkok, 3) kunjungan wisman Australia ke Indonesia dengan ekspor Indonesia ke Australia, dan pada data tahunan terjadi pada: 1) kunjungan wisman berlibur asal Jepang dengan impor Indonesia dari Jepang, 2) kunjungan wisman berlibur asal Korsel dengan ekspor Indonesia ke Korsel, 3) kunjungan wisman dalam rangka misi dari Korsel dengan ekspor Indonesia ke Korsel dan impor Indonesiadari Korsel dan 4) kunjungan pendidikan dari Korsel ke Indonesia dengan impor Indonesia ke Korsel

---

Indonesia, a country with an open economy where trade and tourism thrive quite well. This study discusses the cointegration and causality relationship

between tourism and international trade between Indonesia and the world, Indonesia with ASEAN, Indonesia with China, Indonesia and Japan, Indonesia

and Australia, Indonesia and the United States and Indonesia to South Korea. This study uses monthly data and annual data. Monthly data used in this study consists of a variable export, import and foreign tourists visiting the period 2005: 1-2012: 12 and annual data consists of variable export, import, visits by foreign tourists with business goals, mission, conventions, leisure and education period of 1994 -

2014. This study provides strong support for the presence of systematic relationship between tourism to international trade. Although cointegration and causality test results differ on monthly and annual data, most of the data cointegrated also has a two-way causality. Cointegration on monthly data occurs: 1) ASEAN foreign tourist visits to Indonesia with Indonesian exports to ASEAN, 2) China foreign tourist visits to Indonesia with Indonesia's imports from China, 3) foreign tourists visiting Australia to Indonesia with Indonesian exports to Australia, and the annual data going on: 1) the foreign tourists visiting on vacation from Japan to Indonesia's imports from Japan, 2) of foreign tourists vacationing South Korean with Indonesia's exports to South Korea, 3) in the context of foreign tourists visiting South Korea with a mission of Indonesian exports to South Korea and Indonesia's imports from South Korea and 4) educational visits from South Korea to Indonesia with Indonesian imports to South Korea."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisa peran penanaman modal asing (PMA) dari Korea terhadap perdagangan intra-industri (IIT) Indonesia dan Korea untuk produk manufaktur pada kurun waktu 2000-2013. Menggunakan data tahunan dari World Integrated Trade Solution (WITS) pada level produk SITC Rev.3, didekomposisi IIT ke dalam 3 kelompok yaitu horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), dan lower vertical IIT (lower VIIT) sesuai Ito dan Okubo (2012). Memanfaatkan data agregasi terkecil, unit value dijadikan proksi pengelompokkan kualitas, hal yang sulit dilakukan dengan agregasi terbesar walaupun yang didapatkan adalah rata-rata harga tahunan. Hasil penelitian menunjukkan PMA Korea secara positif dan signifikan mempengaruhi indeks IIT. Terkait dengan AKFTA, terjadi peningkatan pada lower VIIT namun penurunan indeks IIT.

---

ABSTRACT

This thesis aim to analyze the role of Korea?s Foreign Direct Investment in Indonesia and its effect to the extent of intra-industry trade between Korea and Indonesia on manufacture products during the period 2000-2013. Using World Integrated Trade Solution data at the level of SITC Rev. 3, trade is decomposed into 3 group of quality: horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), and lower vertical IIT (lower VIIT) in Ito and Okubo (2012). The results in general shows inter industry trade dominates with share of more than 80% of trade. The decomposition of Grubel-Lloyd index into the three intra-industry groups support the notion that the intra-industry trade rose after ASEAN-Korea Free Trade (AKFTA) particularly for the human capital and technology intensive products. Korea?s FDI inflow to Indonesia also shows a positive impact on IIT index of manufacture sector. We agree that AKFTA may bring more imports to Indonesia leading to increase intra-industry trade in lower vertical group."

"ABSTRAKMakalah ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara peristiwa perang saudara dan pemasukan investasi asing langsung pada 190 negara selama periode 1980 sampai 2005, dengan melakukan analisis panel data. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk membuktikan bahwa ada hubungan negatif antara keberadaan perang saudara dan pemasukan investasi asing langsung. Analisis dari data yang ada membuktikan bahwa PDB per kapita dan inflasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat pemasukan investasi asing langsung . Untuk variabel lainnya tidak dapat ditemukan hubungan yang signifikan terhadap pemasukan investasi asing langsung. Penemuan dari makalah ini diharapkan dapat membantu pemerintah that organisasi lainnya yang terkait dalam mengurusi perang saudata untuk memahami secara komprehensif efek potensial yang disebabkan oleh perang saudara terhadap lingkungan social dan juga kondisi perekonomian, sehingga dapat membuat kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan investasi asing langsung.

---

ABSTRACTThis paper examines the relationship between the presence of civil war and FDI foreign direct investment inflows to 190 countries during 1980 to 2005 by performing a panel data analysis. The objective of this study is to prove that a negative relationship between the presence of civil war and FDI inflows is present. As the results show, there is no evidence that a negative relationship exists between the presence of civil war and FDI inflows. Evidence is found that GDP per capita, and Inflation have a significant impact on the level of FDI inflows. For the other variables, no significant relationship was found. The findings of this paper may aid governments and other parties involved in a civil war with creating understanding of the potential effects of civil war for society and the economy, and to act accordingly upon these effects by making policies that attract FDI."

"Investasi asing langsung merupakan bahasan yang prominen dalam ilmu Hubungan Internasional (HI), terutama melalui cabang studi ekonomi politik internasional. Meskipun begitu, ulasan terhadap investasi asing langsung masih cukup dominan dibahas melalui sudut pandang ilmu Ekonomi. Tinjauan pustaka ini oleh karena itu berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap investasi asing langsung dalam ilmu HI dengan merujuk pada 32 literatur yang terakreditasi. Metode pengorganisasian yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini adalah taksonomi, yaitu pembagian literatur ke dalam beberapa tema umum, yakni (1) determinan investasi asing langsung, (2) dimensi limpahan, (3) dampak dari investasi asing langsung, serta (4) investasi asing langsung dan perjanjian internasional. Setelah melakukan pengorganisasian literatur, tulisan ini juga berusaha untuk mengidentifikasi konsensus dan perdebatan serta tren dan kesenjangan penelitian sebagai refleksi, baru kemudian diikuti dengan sintesis. Hasilnya, bahasan investasi asing langsung dalam ilmu HI variatif secara dinamika argumen tetapi seragam dari aspek teknis. Tulisan ini menemukan bahwa beberapa tawaran argumen dari literatur terdahulu masih perlu diuji validitasnya.

---

Foreign direct investment is a prominent subject in International Relations (IR), especially in international political economy. However, study on foreign direct investment is still predominantly done by economists through an economic perspective. This literature review therefore attempts to provide an understanding of foreign direct investment in IR by referring to 32 accredited literatures. The organizing method used in this literature review is taxonomy, which divides literature into several themes. The themes are (1) the determinants of foreign direct investment, (2) spillover effects, (3) foreign direct investment output, as well as (4) foreign direct investment direct and international regime. Furthermore, this paper also attempts to identify consensus and debate as well as research trends and gaps as part of author’s analysis followed by syntheses. As a result, the discussion on foreign direct investment in IR varies in arguments but is uniform in technical aspects. This paper also finds that some of the arguments offered by previous literature need to be tested for validity."

"Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) membawa konsekuensi hukum tersendiri, berupa kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan kesepakatan-kesepakatan WTO, termasuk didalamnya yaitu Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) dan General Agreement on Trade in Services (GATS). Pembentukan peraturan nasional di bidang penanaman modal, serta pertambangan bidang batubara, selain tidak dibenarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang terkait dengan penanaman modal yaitu National Treatment dan Most Favour Nations, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, untuk keperluan penyesuaian ini, perlu diteliti bagaimanakah kesesuaian prinsip-prinsip perdagangan internasional dengan prinsip perlakuan sama dalam ketentuan penanaman modal asing (PMA) di bidang pertambangan batubara, serta bagaimanakah pengaturan kebijakan dan hukum PMA bidang batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang bersifat deskriptifanalisis, analisa data dengan pendekatan bersifat kualitatif yaitu menguraikan dan menganalisa mengenai pengaturan hukum nasional penanaman modal asing di bidang batubara. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka, yang didukung dengan wawancara kepada narasumber pada Dirjen Pertambangan Batubara, BKPM dan PT. KPC Kutai Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di satu sisi Indonesia telah menyesuaikan pengaturan PMA dalam bidang batubara, yakni UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan prinsip-prinsip GATT/WTO mengenai national treatment dan most favour nations. Demikian pula penerapan demokrasi ekonomi dalam UU No. 4 Tahun 2009, ini telah diterapkan cukup baik melalui pengaturan kewajiban menjaga kedaulatan negara atas pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam. Pemerintah sebagai badan publik sudah tidak lagi bersanding sejajar secara perdata dengan pelaku usaha di dalam kontrak pertambangan. Namun di lain sisi, sesungguhnya UU tersebut telah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi, karena demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu tanpa kecuali, sedangkan ketentuan liberalisasi perdagangan WTO dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar individu dan hanya mereka yang mampu bersaing dapat menikmati keuntungan dari perdagangan internasional tersebut.

---

Indonesia's participation as a member of the World Trade Organization (WTO) legal consequences of its own, such as the obligation to adjust its national legislation with WTO agreements, including the Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) and the General Agreement on Trade in Services (GATS). Establishment of national regulations in the field of investment, as well as coal mining areas, besides not justified contrary to the principles of international trade-related investment that National Treatment and Most Favour Nations, also must not conflict with the principles of economic democracy in Article 33 of the 1945 Constitution. Therefore, for the purposes of this adjustment, need to be investigated how the suitability of the principles of international trade with the principle of equal treatment in terms of foreign direct investment (FDI) in the mining of coal, and how policies and legal arrangements FDI coal fields stipulated in legislation Indonesia.

This study uses normative research, descriptive analysis, data analysis with a qualitative approach that describes and analyzes the law setting national foreign investment in the coal fields. The data used are secondary data by means of data collection in the form of study or reference documents, supported by interviews with speakers at the Directorate General of Coal Mining, the Investment Coordinating Agency (BKPM) and PT. KPC East Kutai.

Based on the results of this study concluded that on the one hand have to adjust the settings Indonesia FDI in the coal fields, namely Law No. 25 of 2007 on Investment and Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal with the principles of GATT / WTO on national treatment and most favor nations. Similarly, the application of economic democracy in Law No. 4 of 2009, it has been applied quite well through setting an obligation to maintain the sovereignty of the state over the management and utilization of natural resources. Government as a public entity is no longer a civil biting parallel with businesses in the mining contract.

But on the other hand, the Act actually been contrary to the principles of economic democracy, because democracy requires the fulfillment of the economic fundamental rights of every individual without exception, while the provisions of the WTO trade liberalization based on the ideas of capitalism restrict the basic rights of individuals and only those who are able to compete can enjoy the benefits of international trade provisions contained in the WTO."

"Studi ini meneliti pengaruh penanaman modal asing (PMA) dari Cina dan negara-negara non-Cina terhadap emisi karbon dioksida (CO2) di Indonesia, dengan memperhatikan peran ketatnya regulasi lingkungan dan konsumsi energi. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan data sekunder dari tahun 2000 hingga 2020, hasil studi menunjukkan bahwa baik PMA dari Cina maupun non-Cina berkontribusi terhadap peningkatan emisi CO2. Terdapat korelasi kuat antara peningkatan emisi dan penggunaan energi, terutama dari bahan bakar fosil. Korelasi antara ketatnya regulasi lingkungan dan emisi CO2 menunjukkan pola kurva U terbalik, mengindikasikan peningkatan ketatnya kebijakan awalnya meningkatkan emisi, namun akhirnya mengurangi emisi secara signifikan. Hasil studi mendukung hipotesis "Pollution Haven," yang mengusulkan bahwa investasi dari negara dengan aturan lingkungan ketat mengakibatkan peningkatan emisi di negara penerima dengan regulasi yang kurang ketat. Studi ini juga mendukung "Porter Hypothesis," yang menyatakan bahwa aturan lingkungan yang ketat dapat mendorong inovasi dan efisiensi, yang akhirnya mengurangi emisi. Studi ini menyoroti pentingnya Indonesia menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan melalui regulasi lingkungan yang ketat, promosi energi bersih, dan fokus pada sektor-sektor dengan emisi tinggi yang dipengaruhi oleh PMA.

---

This study examines the influence of Foreign Direct Investment (FDI) from China and non-China nations on carbon dioxide (CO2) emissions in Indonesia. Incorporating the role of environmental regulation strictness and energy consumption. The study applied Ordinary Least Square (OLS) using secondary data from year 2000 to 2020. The findings indicate that both Chinese and non-China FDI contribute to a rise in carbon dioxide (CO2) emissions. There is a strong correlation between greater emissions and energy usage, especially from fossil fuels. The correlation between the strictness of environmental regulations and CO2 emissions exhibits a pattern like an inverted U-shape. This suggests that when policy stringency first increases, emissions also rise. However, as more stringent and persistent rules are implemented, they eventually result in substantial reductions in emissions. These data support the Pollution Haven Hypothesis, which proposes that investments from nations with more stringent environmental rules result in increased emissions in host countries with less severe legislation. The study further corroborates the Porter Hypothesis, illustrating that rigorous environmental rules can ultimately stimulate innovation and enhance efficiency, resulting in a reduction of emissions. The study highlights the importance of Indonesia finding a balance between economic growth and environmental sustainability. This can be achieved by implementing strict environmental regulations, promoting clean energy, and focusing on high-emission sectors that are influenced by FDI."