Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia, khususnya terkait dengan hambatan, keuntungan, proses pengawasan dan pembinaan, serta contoh kasus pelanggaran dengan proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat hambatan dan pelanggaran dalam implikasinya sehingga dibutuhkan peningkatan pembinaan dan pengawasan. Dalam penegakan hukum terhadap SVLK, pihak yang diberi sanksi masih sebatas pihak yang melanggar peraturan dalam pelaksanaan SVLK dan bagi pihak yang tidak menjalankan kewajiban SVLK belum diatur proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menyarankan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat penegakan hukum yang jelas bagi industri pemanfaatan kayu yang belum menjalankan kewajiban SVLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30 Tahun 2016.

---

ABSTRACTThis thesis examines about the application of timber legality verification system in Indonesia, spesifically related to the hindrances and profits, surveilance and guidance process, and also the examples of violation cases with law enforcement process. This research used normative juridical method with a descriptive tipology, where the result of this research explain that the implementation of timber legality verification system in Indonesia has been running well enough, however there are still obstacles and infraction in the implications, so it needs an increase in guidance and control. In law enforcement, the sanctioned parties are still limited to those who violate the rules in the implementation of SVLK and for those who do not perform SVLK obligations have not been regulated by the law enforcement process. This research recommend the Ministry of Environment and Forestry to make law enforcement for the timber industry that has not fulfilled SVLK obligations in accordance with Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.30 of 2016."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi regulasi mengenai SVLK berdampak terhadap ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Kami menggunakan data panel ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke-37 negara pengimpor selama 12 tahun terakhir (2005-2016). Hasil regresi menunjukkan bahwa regulasi/ketentuan legalitas kayu yang hanya diimplementasikan di Indonesia (SVLK) atau negara pengimpor tidak berpengaruh terhadap kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Sementara itu, regulasi/ketentuan legalitas kayu yang sama-sama sudah diimplementasikan di kedua negara akan dapat meningkatkan kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia sebesar 0,38. Hal ini dapat terjadi karena regulasi SVLK yang diimplementasikan oleh Indonesia mulai diakui dan diterima oleh negara pengimpor.

---

This study aims to analyze whether the implementation of Indonesia`s Timber Legality Assurance System (SVLK) scheme affects Indonesia`s local forest products exports statistics. We use a panel data of Indonesia`s forest export commodities to 37 importing countries during 2005-2016. A regression indicates that the implemented regulation on Timber Legality Assurance System in either sides (Indonesia alone or importing countries alone) has no significant impact on the quantity (volume) of local forest products exports. Meanwhile, the timber legality verification regulation that has been implemented in both sides (Indonesia and importing countries) will increase the quantity (volume) of local forest goods exports 0.38 times. It happened because SVLK was began to be recognized and accepted by importing countries.

"

"ABSTRAKIndustri kertas merupakan salah satu industri andalan Indonesia yang memiliki kontribusidalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Produk kertas Indonesia yangmemiliki orientasi pada ekspor saat ini termasuk salah satu produk yang berasal dari 10negara eksportir kertas terbesar dunia. Industri kertas Indonesia memiliki potensi untuk terusberkembang yang didukung oleh keberlimpahan sumber daya. Kondisi ini juga didukung olehkebutuhan kertas dunia yang diproyeksikan akan terus tumbuh setiap tahunnya. Dalamperdagangan internasional, ekspor kertas Indonesia dihadapkan pada masih rendahnya dayasaing yang dimiliki jika dibandingkan dengan negara-negara produsen raksasa lainnya. Selainitu, komoditas kertas Indonesia dihadapkan pada tuntutan sertifikasi ecolabelling yang dapatmenjamin legalitas asal bahan baku dan menghindari praktik pembalakan liar. Dalammerespon tuntutan tersebut, Pemerintah memberlakukan kebijakan penerapan SistemVerifikasi Legalitas Kayu (SVLK), salah satunya untuk produk kertas. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penerapan SVLK terhadap kinerja eksporkertas Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel ekspor kertas ke negara-negaraimportir utama pada periode tahun 2003-2014. Diperoleh hasil bahwa pada periodepemberlakuan kebijakan penerapan SVLK, kebijakan ini tidak memberikan pengaruh yangsignifikan terhadap kinerja ekspor kertas IndonesiaABSTRACTThe paper industry is one of main industry in Indonesia, which has contributed in increasingIndonesia?s economic growth. The export-oriented of Indonesia paper commodity currentlybecome one of the product from 10 countries of the world's largest paper exporter. Theabundance of forestry resources in Indonesia and world paper demand that projected willcontinue to grow each year become the reason why this commodity has the potential to grow.In international trade, Indonesian paper export has been experienced of the lowcompetitivenessissue compared with other giant manufacturer countries. On the other hand,this commodity also faced with the ecolabelling certification issue, which the certificate areaimed to ensure the legality of the source of raw materials and avoid the practice of illegallogging. In response to these demands, the government has been imposed the policy ofimplementation of the Timber Legality Verification System (SVLK), including for papercommodity. This study aimed to analyze the effectiveness of the policy of SVLKimplementation on Indonesian paper export performance. This research paper uses panel dataexport to 15 major importing countries in the period of 2003-2014. The result shows that inthe period of SVLK application, this policy does not have a significant influence on theexport performance of Indonesian paper"

"ABSTRAKIndustri kertas merupakan salah satu industri andalan Indonesia yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Produk kertas Indonesia yang memiliki orientasi pada ekspor saat ini termasuk salah satu produk yang berasal dari 10 negara eksportir kertas terbesar dunia. Industri kertas Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang yang didukung oleh keberlimpahan sumber daya. Kondisi ini juga didukung oleh kebutuhan kertas dunia yang diproyeksikan akan terus tumbuh setiap tahunnya. Dalam perdagangan internasional, ekspor kertas Indonesia dihadapkan pada masih rendahnya daya saing yang dimiliki jika dibandingkan dengan negara-negara produsen raksasa lainnya. Selain itu, komoditas kertas Indonesia dihadapkan pada tuntutan sertifikasi ecolabelling yang dapat menjamin legalitas asal bahan baku dan menghindari praktik pembalakan liar. Dalam merespon tuntutan tersebut, Pemerintah memberlakukan kebijakan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK , salah satunya untuk produk kertas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penerapan SVLK terhadap kinerja ekspor kertas Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel ekspor kertas ke 15 negara importir utama pada periode tahun 2003-2014. Diperoleh hasil bahwa pada periode pemberlakuan kebijakan penerapan SVLK, kebijakan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekspor kertas Indonesia. Kata Kunci:Sistem verifikasi legalitas kayu; komoditas kertas; ekspor; daya saing

---

ABSTRACTThe paper industry is one of main industry in Indonesia, which has contributed in increasing Indonesia rsquo s economic growth. The export oriented of Indonesia paper commodity currently become one of the product from 10 countries of the world 39 s largest paper exporter. The abundance of forestry resources in Indonesia and world paper demand that projected will continue to grow each year become the reason why this commodity has the potential to grow. In international trade, Indonesian paper export has been experienced of the low competitiveness issue compared with other giant manufacturer countries. On the other hand, this commodity also faced with the ecolabelling certification issue, which the certificate are aimed to ensure the legality of the source of raw materials and avoid the practice of illegal logging. In response to these demands, the government has been imposed the policy of implementation of the Timber Legality Verification System SVLK , including for paper commodity. This study aimed to analyze the effectiveness of the policy of SVLK implementation on Indonesian paper export performance. This research paper uses panel data export to 15 major importing countries in the period of 2003 2014. The result shows that in the period of SVLK application, this policy does not have a significant influence on the export performance of Indonesian paper. Keywords Timber Legality Verification System paper commodity export competitiveness JEL Classification C1 F1 H8"

"ABSTRAKPada tahun 2009, Kementerian Kehutanan mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan nama Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu SVLK . Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah memastikan para pemangku kepentingan yang berkecimpung di bidang kehutanan dan juga industri kehutanan, menggunakan kayu legal sehingga dapat meningkatkan daya saing produk ekspor kehutanan Indonesia. Tesis ini meneliti pengaruh peraturan tersebut pada pasar ekspor kayu lapis, bukan hanya pada banyaknya jumlah kayu lapis yang diekspor tetapi juga penerimaan negara yang diterima dari ekspor produk ini. Dengan menggunakan data mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 dan melibatkan 58 negara sebagai mitra perdagangan ekspor kayu lapis Indonesia, pengaruh perturan tersebut akan dihitung menggunakan model gravity yang telah digunakan oleh Rose 2004 dalam penelitian sebelumnya. Dari beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menghitung pengaruh peraturan tersebut, tesis ini membuktikan terdapat indikasi bahwa jumlah kayu lapis yang dieskpor maupun penerimaan negara dari ekspor kayu lapis menurun setelah diterapkannya SVLK.

---

ABSTRACTIn 2009, Ministry of Forestry issued new regulation which is known as Timber Legality Verification System SVLK . One of the regulation rsquo s objectives is to ensure the forestry stakeholders and industries use only legal wood and therefore increases the competitiveness of Indonesian forest products. In this thesis, I will estimate how this regulation affects the plywood export market, not only on the quantity exported but also on the revenue earned from this product. Using panel data of this market from 2000 to 2014, involving 58 countries as trading partner, I adapt gravity model which has been used by Rose 2004 . Employing several approaches, this study finds an indication that quantity exported and revenue earned after the implementation of the regulation is less than before. "

"ABSTRAKSistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK adalah instrumen yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun legitimasi terhadap kebijakan tata kelola kehutanan Indonesia melalui pendekatan pasar. Tolok ukur keberhasilan SVLK bergantung dari sejauh mana SVLK mampu menciptakan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Permasalahannya adalah sejak diberlakukannya SVLK pada tahun 2009, belum ada evaluasi kebijakan SVLK guna mewujudkan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan SVLK dalam perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk mengetahui manfaatnya terhadap peningkatan kinerja industri kayu. Metode analisis yang digunakan pada tujuan satu adalah metode analisis normatif deskriptif dengan narasumber yang berasal dari 4 kelompok pemangku kepentingan, sedangkan untuk tujuan dua sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling yang berasal dari industri kertas, industri kayu panel, industri kayu pertukangan, dan industri mebel. Hasil penelitian, SVLK saat ini cukup berhasil mendukung perbaikan tata kelola kehutanan, namun belum bermanfaat dalam peningkatan kinerja industri kayu sehingga disimpulkan kebijakan SVLK belum berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, telah dirancang strategi kebijakan SVLK yang mengharmonisasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan.

---

ABSTRACTThe Timber Legality Verification System SVLK is an instrument established by the Government of Indonesia as an effort to build legitimacy on Indonesia 39 s forest governance policy through a market or economic approach. The performance benchmark of SVLK depends on the extent to which SVLK is able to create sustainable forest governance. However, since the introduction of SVLK in 2009, there has been no evaluation of the success of SVLK 39 s policy in creating sustainable forest governance. This study aims to assess the effectiveness of SVLK policy in improving forestry governance, and to explore the benefits of SVLK in enhancing the wood industry performance. The analytical method used in the first objective is descriptive normative analysis with 13 resource persons from 4 stakeholder groups. For the second objective, purposive sampling was used to determine the respondents who came from paper, wood panel, woodworking, and furniture industries. The result of the study found that SVLK policy is quite successful to support the improvement of forestry governance, but not yet beneficial to the improvement of timber industry performance. Based on the results, the SVLK policy strategies that harmonize economic, social, and environmental aspects have been developed to achieve sustainability.Keywords SVLK, sustainable, forestry governance, wood industry"

"ABSTRAKTesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dari Kebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan Sukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari Perjanjian Kemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasi legalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesia yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuk semua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industri lanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhi SVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor ke Uni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalam pemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besar adalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untuk SVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait Sistem Verifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industri primer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportir kayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telah disepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduli seberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika mereka tidak adil.

---

ABSTRACT

This theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal Assurance System in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of Voluntary Partnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Trade between Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified by Presidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreement on the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesia called Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for all license holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timber exporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and get FLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in the fulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries, particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180 million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters and timber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness of Indonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As John Rawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed, should be reformed or abolished if they are unjust."

"ABSTRAKTesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diIndonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dariKebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan SektorKehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European UnionTimber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian KemitraanSukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan SektorKehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudahdiratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari PerjanjianKemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasilegalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesiayaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuksemua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industrilanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhiSVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor keUni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalampemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besaradalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untukSVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait SistemVerifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industriprimer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportirkayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telahdisepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduliseberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jikamereka tidak adil.

---

ABSTRACTThis theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal AssuranceSystem in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of VoluntaryPartnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Tradebetween Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified byPresidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreementon the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesiacalled Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for alllicense holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timberexporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and getFLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in thefulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries,particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters andtimber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness ofIndonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As JohnRawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed,should be reformed or abolished if they are unjust."

"Kontribusi Indonesia yang tidak signifikan terhadap konsumsi kayu dunia telah menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun. Penebangan kayu liar adalah salah satu tantangan penting dan tidak hanya mengganggu aksesibilitas bahan baku kayu tetapi juga mengancam kredibilitas produk kayu Indonesia di pasar global. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah memberlakukan peraturan legalitas kayu untuk memberantas perdagangan kayu ilegal sekaligus mendorong ekspor produk kayu Indonesia. Studi ini mengkaji dampak peraturan lingkungan hidup melalui penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap ekspor produk kayu Indonesia periode 2004 sampai 2018 dengan menggunakan analisis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara penerapan SVLK dengan permintaan pasar produk kayu Indonesia. Studi ini membagi estimasi empiris menjadi tiga produk utama yaitu kertas, pulp, dan kayu lapis. Estimasi empiris menggambarkan bahwa koefisien SVLK pada ekspor kertas dan kayu lapis adalah negatif dan signifikan. Namun SVLK tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor pulp, meski tandanya juga negatif. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan SVLK menurunkan volume ekspor kertas dan kayu lapis, masing-masing sekitar 19% dan 26%.

---

Indonesias insignificant contribution to the worlds wood consumption has been a challenge for Government of Indonesia so many years. Illegal logging as one of important challenges was not only disrupted Indonesias accessibility of raw sources but also threatened its woods credibility in global market. Responding to this situation, the government therefore enforced timber legality regulation to fight wood illegal trade and at the same time to boost wood products export from Indonesia. This study investigates the impact of environmental regulation through the implementation of Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) towards Indonesias wood products export between 2004 and 2018 by using empirical analysis. The result of this study is that there is a negative correlation between the implementation of SVLK and the market demand of Indonesian wood products. This study divides the empirical estimation into three main products namely paper, pulp, and plywood. The empirical estimation illustrates that the coefficient of SVLK on paper and plywood exports are significantly negative. However, SVLK has no significant effect on pulp exports, even though the sign is also negative. It is found that the implementation of SVLK decreases the export volume of paper and plywood, about 19% and 26%, respectively."

"ABSTRACTPenelitian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap penerapan kebijakan wajib verifikasi kosmetik impor sebagaimana yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Perdagangan No.73/M-DA/PER/12/2014 tentang ketentuan impor produk tertentu. Penerapan kebijakan verifikasi sebagai sistem proteksi beredarnya produk ekspor dan impor untuk mendorong perekonomian negara dengan penetapan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan. Penerapan verifikasi meliputi administrasi dan verifikasi teknis yang pada akhirnya dikecualikan bagi kosmetik impor oleh surveyor. Penerapan verifikasi dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan dengan dokumen impor dan fisik barang sehingga menimimalisir masuknya produk yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan. Skripsi ini memberikan gambaran mengenai evaluasi terhadap penerapan kebijakan verifikasi yang telah dilakukan oleh berbagai regulator sebagai upaya dalam pengendalian impor. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi penerapan kebijakan terhadap pemenuhan asas-asas perlindungan konsumen.

---

ABSTRACTThis research explains the evaluation of the implementation of mandatory import verification policy of cosmetics as has been done based on the Decree of Minister of Trade No.73 M DA PER 12 2014 on the provision of certain imported products. Implementation of verification policy as a protection system for the circulation of export and import products to encourage the country 39 s economy by stipulating the simplification of trade licenses. The implementation of verification includes administrative and technical verification which is ultimately excluded for imported cosmetics by surveyors. Implementation of verification is intended to ensure compliance between licensing documents with import documents and physical goods so as to minimize the entry of products that do not comply or do not meet the provisions. This thesis provides an overview of the evaluation of the implementation of verification policies that have been done by various regulators as an effort in import control. This research includes qualitative research with descriptive design. The result of the research shows evaluation of policy implementation toward fulfillment of consumer protection principles."