Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bekerja khususnya mengenai kuota minimal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mepekerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor. Pembahasan tersebut dilakukan dikarenakan pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan di Kabupaten Bogor dikarenakan berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari berbagai berita nasional maupun daerah khususnya Kabupaten Bogor mengenai penyandang disabilitas yang haknya masih belum dipenuhi sebagaimana yang seharusnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan mengenai kuota bagi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor dan bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bogor. Skripsi ini berbentuk penelitian yurisidis normatif yang bersifat deskriptif analitis dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder baik menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan menggunakan pendekatan kualitatif, disertai dengan wawancara kepada informan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan UPTD Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih belum lengkap mewadahi hak penyandang disabilitas dan masih banyak ditemukan pelanggaran dalam implementasinya.

---

This thesis analyze about the fulfillment the right of disability people to work especially about the minimal quota that must be fulfilled by company to hiredisability people in Kabupaten Bogor. The research done because the right about that fulfillment not fully held in Kabupaten Bogor because the various problem and obstacles that faced. This can be seen from various national or region especially in Kabupaten Bogor news about the right of disability people that yet to fulfilled based on.

This thesis talk about how the rule about quota for company to hire disability people ketentuan in Kabupaten Bogor and how the implementation about the that rule for company in Kabupaten Bogor. The research is a normative juridical research, which has descriptive analytical.

The research was conducted by literature research and document with interview to Labor Offices Kabupaten Bogor, Social Offices Kabupaten Bogor and UPTD Service of Labor Inspection Region I Bogor.

This research conlude that law no. 8 2016 about disability people still not complete to accommodate the right of disability people and still a lot violation that have been found in the implementation."

"Skripsi ini membahas implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan mengaitkan pada teori implementasi Grindle, hasil penelitian terbagi menjadi isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian dari segi isi kebijakan menunjukkan dalam pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA masih terdapat kekurangan dalam hal SDM, dan adanya sejumlah hal yang dalam implementasi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari segi konteks implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA menunjukkan adanya strategi berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap pengguna TKA yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi.

---

The focus of this thesis is the implementation of the user charges on the extention of work permit in Kabupaten Bekasi after the Regional Regulation No. 3 of 2013 published by using qualitative-descriptive approach. According to the implementation theory by Grindle, the results are divided into the content and context of the implementation of the policy. The results of the study in terms of policy content shows there is still a lack of human resources, and there is a number of issues in the implementation that has not been in line with legislation. The results of the study in terms of the context of the implementation indicates there are two strategies that implemented by Regional Office of Manpower Department of Kabupaten Bekasi regarding to implementing of the user charges on the extention of work permit, the strategies are socialization and supervision"

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"Tesis ini membahas tentang upaya pengembangan implementasi Kebijakan Kota/ Kabupaten Layak Anak KLA di Kabupaten Bogor melalui pemasaran sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian tindakan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa untuk mengembangkan strategi pemasaran sosial dalam implementasi kebijakan KLA, perlu diketahui potensi dan kendala yang dimiliki Kabupaten Bogor. Pendistribusian informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, dan layanan dapat dilakukan melalui pendekatan pemasaran sosial. Penggunaan strategi pemasaran sosial dalam penelitian ini bertujuan agar penyampaian informasi dari pemerintah ke kelompok sasarannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak dapat menjadi efektif dan efisien. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan yang belum dilakukan pada kajian-kajian sebelumnya, dimana pendekatan pemasaran sosial dapat menjadi dalam pengembangan implementasi Kebijakan KLA. Kontribusi kajian ini secara konseptual dapat diabstraksikan pada konteks pengembangan strategi pemasaran sosial dalam Kebijakan KLA yang berkelanjutan.

---

This thesis discusses the efforts of developing the implementation of the Child Friendly City Policy CFC in Kabupaten Bogor through social marketing. This research is a qualitative research with action research design. The results of this study show that to develop social marketing strategies in CFC policy implementation, please note the potential and constraints of Kabupaten Bogor. The distribution of information related to policies, programs, activities, and services can be done through a social marketing approach. The use of social marketing strategy in this study aims to deliver the information from the government to the target group in an effort to improve the welfare of children can be effective and efficient. This study also fills the gaps that have not been done in previous studies, whereby the social marketing approach may be in the development of CFC policy implementation. The contribution of this study can be conceptually abstracted in the context of developing social marketing strategies in a sustainable CFC policy."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini didasari oleh Program Keluarga Berencana sebagai salah satu upaya menahan laju pertumbuhan penduduk. Program ini merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan karena melihat besarannya pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor, namun pelaksanaannya belum optimal karena disalah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Putri tingkat kegagalan KB (drop out) selalu meningkat dari 3 tahun terakhir. Secara keseluruhan pelaksanaan, pemerintah dalam hal ini BPPKB telah melakukan beberapa cara untuk menurunkan tingkat kegagalan tersebut, tetapi terdapat hambatan selama pelaksanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan proses Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk melihat alasan tingginya tingkat kegagalan yang terjadi di Kecamatan Gunung Putri menggunakan pendekatan Post-Positivist dan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam, studi literatur dan penelitian lapangan. Dengan berdasarkan teori Edwards III penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor belum dilaksanakan secara optimal oleh petugas lapangan KB di Kecamatan Gunung Putri. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Berencana, Kecamatan Gunung Putri.

---

ABSTRACTThe background of this research is based on the family planning program as an effort to restrain the rate of population growth. This program is one of programs that should be implemented because they see the amount of population growth in Indonesia, especially in Bogor Regency. The Implementation still not optimal yet because in one of the Sub-District which Gunung Putri Sub-District Family planning drop out rate is increasing from the last 3 years. By overall implementation, the government has been doing a few ways to reduce the drop out rate, but there are obstacles that occurs during implementation. The aim of this study is to describe the process of implementation of the Family Planning Program in Gunung Putri Sub-District, Bogor regency to see reasons for the high rate of failure that occurred in Gunung Putri Sub-District using post-positivist approaches with in-depth-interview data collection technique, literature studies and field research. Based on Edwards III theory the study explains that the implementation of the Family Planning Program in Gunung Putri Sub-District, Bogor Regency has not been implemented optimally by the local government in Gunung Putri Sub-District."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Meningkatnya jumlah minimarket di suatu daerah akan menimbulkan masalah, sehingga perlunya pengaturan untuk menata minimarket. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan yaitu melalui tahap interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dapat menata minimarket. Hambatan dalam implementasi kebijakan penataan minimarket adalah keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan yang kurang berjalan, keterbatasan anggaran. Saran dalam penelitian ini adalah institusi yang terlibat harus melakukan koordinasi dengan baik, mengevaluasi peraturan mengenai penataan minimarket agar jelas, merekrut pegawai untuk menambah SDM, serta meningkatkan sosialisasi terkait penataan minimarket.

---

ABSTRACTThis research discuss the policy implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor. The accretion quantity of minimarket in an area will cause problems, so the need for policies to organize minimarket. The theory used in this research is the theory of Charles O. Jones about the process of public policy implementation through interpretation stage, organizations, and application. This research used qualitative approach with in-depth interviews, observation and literature study.This research result showed implementation of policy have yet organize minimarket. The obstacle in the implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor are limited of the human resources, controlling is not the way, the limited of the budget. This research?s recommendations are institutions involved must good coordination, evaluate the rules to be clear about the minimarket regulation, recruit employees to increase human resources, as well as increasing socialization the minimarket regulation."

"Latar Belakang : Indonesia adalah negara peringkat ke-3 di dunia sebagai penyumbang penderita baru kusta terbanyak dengan jumlah penderita cacat tingkat-2 sejumlah 2.025 atau 10.11% (indikator < 5%). Kabupaten Bogor memiliki proporsi cacat kusta yang tinggi bahkan melebihi angka nasional yaitu 15.18 %. Beberapa studi menunjukkan hubungan bermakna antara perawatan diri dengan kecacatan pada penderita kusta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perawatan diri dengan kecacatan pada penderita kusta di Kabupaten Bogor tahun 2012 setelah dinkontrol oleh faktor-faktor lainnya. Metode : Desain penelitian kasus kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah penderita kusta tipe MB usia ≥ 15 tahun yang sudah menjalani minimal 8 bulan pengobatan MDT dan tercatat pada register puskesmas tahun 2012 di 10 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kasus adalah sebagian dari populasi yang mengalami kecacatan baik tingkat-1 atau tingkat-2 pada saat penelitian dilakukan yang diambil dari puskesmas yang dipilih secara purposive sedangkan kontrol adalah sebagian dari populasi yang tidak mengalami kecacatan pada saat penelitian dilakukan yang diambil secara purposive dari puskesmas yang terpilih. Jumlah sampel 86 orang terdiri dari 43 kasus dan 43 kontrol. Analisis data dilakukan secara bivariat dan multivariat. Hasil : Terdapat variabel interaksi antara perawatan diri dengan faktor lama sakit sehingga pada analisis multivariat diketahui bahwa penderita kusta yang melakukan perawatan diri dengan baik dan lama sakitnya < 2 tahun diperoleh OR=0.68 (95% CI: 0.12 ? 3.72). Penelitian ini memberikan hasil bahwa perawatan diri tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi kecacatan penderita kusta melainkan ada interaksi bersama antara perawatan diri dengan faktor lama sakit. Bahwa risiko kecacatan semakin besar pada penderita kusta yang kurang baik dalam merawat diri dan lama sakitnya ≥ 2 tahun dengan OR=10.6 (95% CI: 1.03 ? 109.86).

---

Background : Indonesia is ranked 3rd in the world as a contributor to the new leprosy patients with the highest number of people with disabilities level-2 or 2.025 (10.11%). Bogor district has a high proportion of deformed leprosy even exceed the national rate is 15.18%. Some studies show a significant relationship between self-care disability in patients with leprosy. This study aims to determine the relationship of self-care with a disability in leprosy patients in Bogor Regency in 2012 after control by other factors.

Methode : Case-control study design. Population in this research is the type of MB leprosy patients aged ≥ 15 years who had undergone at least 8 months of treatment MDT and recorded in the register in 2012 health centers in 10 districts in Bogor Regency. Case is part of the population who have disabilities either level-1 or level-2 at the time of the study were drawn from purposively selected health centers while the control is part of the population who do not have disabilities at the time of the study were taken from the clinic were purposively selected . Number of samples 86 people consisting of 43 cases and 43 controls. Data analysis was performed bivariate and multivariate

Result : There is a variable interaction between self-care with a long illness factor that in multivariate analysis known that leprosy patients who perform self-care and well long illness <2 years obtained OR = 0.68 (95% CI: 0:12 - 3.72). This study provides results that self-care does not stand alone in influencing disability lepers but no interaction with the factor of self-care with a long illness. That the greater the risk of disability in leprosy patients in poor self-care and pain ≥ 2 years old with OR = 10.6 (95% CI: 1.03 - 109.86)."

"Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas sebagai pekerja di sektor formal, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan kuota minimum melalui UU No.8 Tahun 2016. Melalui kebijakan tersebut, institusi pemerintahan ataupun yang berkaitan dengan pemerintan layaknya BUMN atau BUMD wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas dari total pekerja. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari total pekerja. Penelitian ini menganalisis pengaruh Kebijakan Kuota Minimum terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal pada tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa. Menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kuota berkorelasi positif dan signifikan secara statistik terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal. Namun, tren proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal periode 2017 – 2022 justru mengalami penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa perlunya upaya lebih lanjut dalam implementasi kebijakan secara komprehensif agar dapat meningkatkan proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal.

---

In order to increase the participation of person with disabilities as workers in the formal sector, the Indonesian government has established a minimum quota policy through Law No. 8 of 2016. Under this policy, the government, state-owned enterprises (BUMN), and regional government-owned enterprises (BUMD) are required to employ 2% disabled individuals out of the total workforce. Meanwhile, private companies are required to employ 1% disabled individuals out of the total workforce. This study analyses the impact of the Minimum Quota Policy on the proportion of disabled workers in the formal sector at the regency/city level in Java Island. Using a fixed effect model, the results of the study indicate that the quota policy is positively correlated and statistically significant to the proportion of disabled workers in the formal sector. However, the trend of the proportion of workers with disabilities in the formal sector during the period 2017 – 2022 actually experienced a decline. This finding indicates the need for further efforts in the comprehensive implementation of policies to increase the proportion of workers with disabilities in the formal sector."

"Penelitian ini mengangkat masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan swasembada benih padi unggul bersertifikat di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan swasembada benih padi unggul bersertifikat di Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan penangkaran benih padi dan pengembangan perbenihan. Meskipun ketersedian benih dalam sistem produksi benih saat ini belum dapat mengakomodir kebutuhan petani. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan adalah pengawasan yang telah dilakukan dengan optimal dan sikap pelaksana kebijakan yang mendukung petani. Faktor penghambat meliputi kurangnya komunikasi dan koordinasi antar setiap bidang/seksi, kurangnya sumber dana yang tersedia, kurangnya SDM (petani), pemberian sanksi yang belum diatur, dan lahan yang semakin sempit.

---

This study raised the question about the factors that affect the implementation of the policy of self-sufficiency of rice seed certified superior in Kabupaten Bogor. This study uses a post-positivist approach to the method of data collection through in-depth interviews and documentation study. The results showed that the implementation of the policy of self-sufficiency in rice seed certified superior in Kabupaten Bogor done through the development of rice seed breeding and seed development. Despite the availability of seeds in a seed production system can not currently accommodate the needs of farmers. As for the supporting factors in the implementation of food security policy is supervision will be made with optimal and attitudes implementing policies that support farmers. Inhibiting factors include the lack of communication and coordination between each field / section, the lack of available sources of funds, lack of human resources (farmers), sanctions which have not been regulated, and the land is getting narrower."

"The title of the research is "Implementation license of found policy in Bogor Regency" (case at sub division of building management in Bogor Regency)...."