Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri. Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka.Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri.Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka. Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.

---

Small and Medium Enterprises SMEs have an important role in the economy of Indonesia. SME has a proportion of 99 of Indonesia rsquo s total entrepreneur. On the other hand, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. Therefore, the demand for halal products in Indonesia is also high. However, there are still many SME entrepreneurs who do not have halal certificate for their product. This study discusses the perpective of the SMEs entrepreneurs who already have halal certification toward the certification itself. This study analyses the motivation of SME entrepreneur to make halal certification, along with the benefits of halal certificate according to them.

The findings of the research show that consumers are the motivation them to make halal certificates. In addition to market demand, they make halal certificates because they want to provide a halal guarantee of their customers."

"

Dalam pelaksanaan proses Sertifikasi Halal, terdapat beberapa hal yang menjadi keluhan bagi para UMKM ialah hal yang terkait dengan biaya, rumitnya proses Sertifikasi Halal, dan lamanya waktu audit untuk sebuah produk. Saat ini pemerintah membentuk suatu rancangan undang-undang yakni RUU Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dengan tujuan untuk menyederhanakan proses sertifikasi halal. Beberapa pasal yang diubah adalah pasal-pasal yang terkait dengan biaya sertifikasi halal untuk pelaku UMKM, ketentuan mengenai sanksi, serta optimalisasi peran beberapa lembaga di dalam proses sertifikasi halal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh RUU Cipta Kerja Omnibus Law dalam upaya untuk mengoptimalisasikan Sertifikasi Halal di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis – normatif yakni dengan melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier guna menjawab permasalahan yang merupakan permasalahan inti dari penelitian. Berdasarkan penelitian, dengan adanya rencana perubahan beberapa pasal yang terkait dengan Proses Sertifikasi Halal pada RUU Cipta Kerja Omnibus Law dipandang dapat menjadi upaya untuk melakukan optimalisasi terhadap proses Sertifkasi Halal di Indonesia. Namun, tak hanya memiliki kelebihan berupa upaya optimalisasi, nyatanya terdapat pula dampak kekurangan dari adanya RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

 

---

In Halal Certification process, there are several things that become complaints for MSMEs that are related to costs, the complexity of the Halal Certification process, and time audits. At present, the government is processing a new regulation, namely The Omnibus Working Copyright Bill.This draft law amends several articles in the Halal Product Guarantee Act with the aim of simplifying the halal certification process. Some of the amended articles are articles related to the cost of halal certification for MSME actors, provisions on sanctions, and optimization of the role of several institutions in the halal certification process. This research aims to analyze the influence The Omnibus Working Copyright Bill in an effort to optimize the Halal Certification process. In this case, the research conducted is a research consisting of juridical - normative research by conducting a review of primary, secondary, and tertiary legal materials in order to answer the questions that are at the core of the research. Therefore, with the plan to amend several articles related to the Halal Certification Process in The Omnibus Working Copyright Bill, the related Act can be an effort to optimize the Halal Certification process in Indonesia. In this case, not only advantages, The Omnibus Working Copyright Bill can also bring disadvantages.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala penerapan sertifikasi halal pada produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Kelurahan Wirogunan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan sertifikasi halal, sementara variabel independen meliputi kesiapan sistem produksi, pengetahuan UMKM, kesadaran UMKM, dan aksesibilitas UMKM. Variabel kontrol mencakup alokasi modal, pendidikan terakhir, pendapatan bersih, dan lama usaha. Metode yang digunakan adalah analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran dan kesiapan sistem produksi berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan sertifikasi halal, sedangkan variabel aksesibilitas berpengaruh signifikan negatif. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan terkait perbedaan persepsi UMKM tentang standar halal, meskipun sudah diminimalisir. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan sertifikasi halal bagi UMKM.

---

This study aims to analyze the obstacles to the implementation of halal certification in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) products in the Wirogunan Village, Yogyakarta Special Region. The dependent variable in this research is the implementation of halal certification, while the independent variables include production system readiness, MSME knowledge, MSME awareness, and MSME accessibility. Control variables include capital allocation, last education, net income, and business duration. The method used is binary logistic regression analysis. The results of the study show that the variables of awareness and production system readiness have a significant positive effect on the implementation of halal certification, while the accessibility variable has a significant negative effect. However, this study has limitations related to the differences in MSME perceptions of halal standards, even though these have been minimized. These findings are expected to contribute to the development of policies that support the implementation of halal certification for MSMEs."

"Meningkatnya kesadaran mengenai produk halal dan standar dalam proses produksinya, membuat sertifikasi halal menjadi perhatian dalam perkembangan industri halal. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berimplikasi akan diwajibkannya sertifikasi halal. Kondisi masih rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran maupun pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap sertifikasi halal, membuat dibutuhkannya upaya dalam mempersiapkan penerapannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membentuk struktur hirarki pemecahan masalah yang ada dan menentukan prioritas alternatif terbaik yang dapat dilakukan.Dengan menggunakan metode analytic hierarchy process AHP, data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh para ahli pada bidang halal, UMKM dan pelaku usaha yang termasuk user yang akan terkena dampak langsung. Berdasarkan hasil analisis perhitungan AHP, menunjukkan bahwa kriteria pada struktur hirarki terdiri dari kesadaran 0.422 , pengetahuan 0.223 , aksesibilitas 0.210 , dan sistem produksi 0.145 yang berurutan berdasarkan besaran bobot pertimbangannya. Sedangkan alternatif yang menjadi prioritas dalam pemecahan masalah terkait yaitu, pemberian sosialisasi 0.417, pembinaan dan pendampingan 0.269, penyediaan pusat informasi yang harmoni dan transparan 0.196, dan penyediaan lembaga advokasi 0.118 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif yang sebaiknya diprioritaskan yaitu pemberian sosialisasi dengan perolehan nilai akhir terbesar dibandingkan alternatif lainnya.

---

Increasing awareness about halal products and standards in their production process, making halal certification as a concern in the development of halal industry. In facing the challenges and global competition, the Government of Indonesia issued the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee which implies the mandatory of halal certification. The low level of participation, awareness and knowledge of micro, small and medium entrepreneurs SMEs towards halal certification, makes it necessery to prepare its implementation. Departing from the problem, this thesis aims to form the hierarchy structure of problem solving and determine the best alternative priority that can be done.

By using analytic hierarchy process AHP method, the collected data is the result of interview and filling of pairwise comparison questionnaires by experts in halal, SME and business actor including user that will be affected directly. Based on the results of AHP calculation analysis, indicating that the criteria in the hierarchical structure consist of awareness 0.422, knowledge 0.223, accessibility 0.210, and production system 0.145 sequentially based on the weighting scale of consideration. While the priority alternatives in problem solving are socialization 0.417, coaching and mentoring 0.269, provision of harmony and transparent information center 0.196, and provision of advocacy institutions 0.118. So it can be concluded that the alternative should be prioritized is the provision of socialization because the greatest value of the end compared to other alternatives."

"Government Regulation Number 42 of 2024 on the Implementation of Halal Product Assurance delays the halal certification obligation for MSMEs until October 2026. One of the considerations is that as of May 15, 2024, only 44.18% of MSME actors have been certified, out of the target of 10 million. This delay is supported by research showing that halal certification is not considered crucial by MSMEs, as buyers rarely ask whether the products they purchase are halal or not. Another factor discouraging MSME actors from processing the certification is the lack of pressure from the government. However, contrary research results show that halal certification is important for the sustainability of MSMEs in running their businesses and indicates a connection between halal certification and the economic resilience of MSME actors. Regardless of these findings, the halal status of food and beverage products is a necessity to protect the majority Muslim population. This includes Magelang, which is one of the cities with the highest Muslim population in Central Java, as well as a city with a Chinatown that has more than 2,000 Chinese ethnic residents.

---

This study uses a qualitative research method supported by quantitative data to describe the actual conditions, with a case study approach. The perceptions of MSME actors in the Chinese food sector in Magelang City towards halal certification are seen from three aspects: (1) Cognitive, understanding that halal certification is a guideline to ensure the product is halal according to regulations, and viewing halal certification as a business strategy to expand market acceptance. The lack of literacy and halal human resources causes business actors not to fully understand the Halal Product Assurance Law; (2) Affective, seeing the law as non-burdensome as long as its implementation is accompanied by inclusivity measures; (3) Conative, believing that displaying the halal logo and emphasizing Islamic positioning will remove consumer doubts about Chinese food products. This research also finds challenges faced by stakeholders in implementing halal certification. The halal certification has been shown to impact the economic resilience of family businesses in the Chinese food sector in Magelang City."

"Penelitian ini menguji tingkat kesadaran UMKM terhadap perpajakannya yang diukur melalui 3 hal. Pertama dilihat dari karakteristik seperti pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi dari responden itu sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Kedua apakah pengetahuan dan pemahaman para UMKM nantinya akan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak. Ketiga rencana pemerintah akan mengenakan pajak pada UKM dalam rangka memperluas potensial wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah telah membuat draf Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk UKM agar dapat menjaring wajib pajak lebih banyak lagi. Data Penelitian ini di dapat dari 75 responden yang tersebar di Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Tidak banyak UMKM yang mengetahui adanya draf PP tersebut. UMKM mendukung rencana pengenaan tarif pajak 3% jika pengenaannya di lakukan secara adil.

---

This study examined the level of awareness of SMEs on its taxation which is measured by three factors. First, the characteristics such as education, age of business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination of the respondent itself against the knowledge and understanding of the tax. Second, the taxation knowledge and understanding of the SMEs will affect compliance to pay taxes. Third, the government's plan to impose a tax on the potential of SMEs in order to expand the tax payer. Therefore, the government has made a draft Government Regulation (PP) for SMEs in order to attract more taxpayers. The research data obtained from 75 respondents spread in Indonesia.

The results of this study indicates that knowledge and understanding of the SMEs is still relatively low. The characteristics that have positive and significant relationship are the ownership tax ID and the lenght of the business. The better tax knowledge and understanding, the better the tax compliance. Many SMEs do not know the existence of the draft regulation. SMEs support the imposition of 3% tentative tax rate if the imposition is done fairly."

"Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan wadah sosial ekonomi masyarakat. Namun, jumlah UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) produk masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tantangan sertifikasi SNI produk pada UMKM untuk meningkatkan minat sertifikasi SNI produk pada UMKM, mengetahui manfaat sertifikasi SNI produk pada UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi SNI produk, dan mengetahui faktor–faktor yang memiliki hubungan signifikan antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu pembobotan tantangan sertifikasi SNI produk dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan fuzzy–AHP, serta analisis manfaat sertifikasi SNI produk dengan menggunakan korelasi Spearman. Hasil dari penelitian ini adalah diperolehnya tantangan sertifikasi SNI produk yaitu kurangnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro dan laboratorium uji) yang diakreditasi oleh pemerintah untuk mendorong UMKM mendapatkan sertifikasi SNI produk. Hasil hubungan signifikansi antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM yaitu terdapat hubungan yang signifikan antar variabel lama sertifikasi SNI pada UMKM dengan peningkatan keuntungan, peningkatan kualitas produk, peningkatan penjualan, dan peningkatan efisiensi kinerja.

---

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the pillars of the national economy. However, the number of MSMEs that have obtained SNI product certification is still low. Therefore, this study aims to determine the challenges of SNI product certification to MSMEs, to find out the benefits of SNI product certification to MSMEs, and to determine factors that have a significant relationship between the benefits of product certification implementation. The research method used is weighting the challenges of SNI product certification with Analytical Hierarchy Process (AHP) and fuzzy–AHP, as well as analysis of the benefits of SNI product certification using the Spearman correlation. The result of this research is to obtain the challenge of SNI certification for products, namely the lack of Conformity Assessment Bodies (product certification bodies and test laboratories) which are government-accredited to encourage MSMEs to obtain SNI product certification. Meanwhile, the result of the significant relationship between the benefits of SNI product certification and the length of implementation of the SNI product certification at MSMEs are the variables of the length of implementation certification with increased profits, increased product quality, increased sales, and increased performance efficiency."

"Globalisasi pasar menghadirkan tantangan bagi para pengusaha, baik skala besar maupun skala kecil. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM hadir menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. Namun, kontribusi UMKM belum dibarengi dengan kinerja yang maksimal. Permasalahan UMKM adalah belum maksimal berorientasi pasar dan ketidakkonsistenan semangat berwirausaha. Tujuan penelitian membahas pengaruh orientasi pasar dan orientasi wirausaha terhadap kinerja bisnis UMKM ekspor. Populasi penelitian ini adalah UMKM ekspor yang terdata di Kementerian Koperasi dan UMKM selama tahun 2016 ndash; 2017 dan dengan rumus ditemukan sampel sejumlah 84 UMKM ekspor. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi wirausaha yang dimiliki para pelaku UMKM ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis yang ditandai dengan pertumbuhan angka penjualan produk, keudukan di pasar dan peningkatan pemenuhuan proses produki. Orientasi pasar tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja bisnis UMKM ekspor, sehingga orientasi pasar dapat digantikan dengan variabel lain.

---

Market globalization presents challenges for entrepreneurs, both large and small scale. Micro, small and medium enterprises MSMEs are present to become the engine of the national economy. However, the contribution of MSME has not been accompanied by maximum performance. The problem of MSME is not maximally market oriented and inconsistent entrepreneurship spirit.

The purpose of this study is discusses the influence of market orientation and entrepreneurial orientation on the performance of MSME export business. The population of this study is the MSME export recorded in the Ministry of Cooperatives and SMEs during the year 2016 2017 and with the formula found a sample of 84 MSME exports. This research is quantitative research with multiple regression analysis.

The result of the research shows that the entrepreneurial orientation has a positive and significant influence on business performance which is characterized by sales growth, market position and productivity. Market orientation does not have a significant relationship to the business performance of MSME export, so that market orientation can be replaced with other variables."

"ABSTRAKHukum Pajak di Indonesia tidak mengenal istilah UKM, sehingga saat ini UKM di Indonesia dikenakan pajak seperti Wajib Pajak lainnya dan tidak ada kekhususan. UKM ini masih banyak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),karena itu pemerintah mempunyai rencana untuk membuat suatu peraturan pemerintah yang mengatur khusus pajak untuk UKM. Rencana tarif yang akan diberlakukan adalah 1% PPh dan 1% PPN dihitung dari omzet per tahun untuk pengusaha UKM dengan omzet 300 juta 􀂱 4,8 Milyar. Sedangkan untuk pengusaha UKM dengan omzet 300 juta ke bawah dikenai 0,5% dari omzet per tahun. Pengenaan pajak UKM ini dapat diimplementasikan karena tidak bertentangan dengan peraturan pajak PPh dan PPN yang sudah ada. Bila dilihat dari sisi keadilan, maka rencana pengenaan pajak ini sudah memenuhi asas keadilan karena setiap Wajib Pajak yang sudah memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak harus membayar kewajibannya yaitu membayar pajak pada Negara. Tarif baru juga sudah merupakan keringanan, dibandingkan apabila UKM harus membayar dengan tarif normal Pasal 17. Rencana pengenaan pajak untuk UKM ini juga memiliki keseluruhan. Dan bagi UKM yang mempunyai omzet dibawah 300 juta seharusnya tidak dikenakan pajak karena akan memberatkan mereka. Rencana pengenaan pajak ini juga diharapkan memberi kemudahan dalam pembayaran pajaknya dan penyederhanaan dalam mengisi SPT dalam rangka memberikan laporan pajaknya.

---

ABSTRACTTax laws in Indonesian SMEs are not familiar with the term, so that the current Indonesian SMEs are taxed like other taxpayers, and there was no specificity. SMEs are still many who have not registered as a taxpayer, and not have a Taxpayer Identification Number (TIN), because the government has a plan to create a special government regulations governing tax for SMEs. Tariff plans which will be applied is 1% income tax and 1% VAT is calculated on the turnover per year to SMEs with a turnover of 300 million - 4.8 billion. While for SMEs with a turnover of EUR 300 million down 0.5% from the turnover per year. Taxation of SMEs can be implemented because it is not contrary to the Income Tax and VAT regulations that already exist. When viewed from the side of justice, then the tax plan meets the principle of fairness because every taxpayer who already earn above exemption must pay the obligations to pay taxes to the State. New tariff also has a lightening, than if SMEs have to pay the normal fare of Article 17. Plans for the taxation of SMEs also have the disadvantage of not knowing the term "loss" as calculated from the overall turnover. And for SMEs that have a turnover below 300 million should not be taxed because it would incriminate them. Taxation plan is also expected to provide convenience and simplicity in tax payments in filling tax returns in order to provide tax returns."

"Salah satu penyumbang pencemaran lingkungan di negara berkembang adalah usaha mikro kecil dan menengah yang disebabkan oleh proses rantai pasok yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini membahas mengenai praktik green supply chain management (GSCM) terhadap kinerja lingkungan dan biaya operasional pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) industri makanan dan minuman di Indonesia. Terutama untuk meneliti dengan adanya ecocentricity dan traceability rantai pasok yang memoderasi antara praktik GSCM dengan kinerja lingkungan dan biaya operasional. Metode judgement sampling digunakan dalam penelitian ini dan terdapat 93 responden yang berkontribusi. Kuesioner penelitian disebarkan secara daring dan data dianalisis dengan menggunakan pemodelan Partial Least Square-Structured Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik green supply chain management memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja lingkungan maupun biaya operasional UMKM industri makanan dan minuman di Indonesia. Ecocentricity rantai pasok memoderasi dalam hubungan praktik GSCM dengan kinerja lingkungan maupun biaya operasional. Namun, traceability rantai pasok tidak memoderasi dalam hubungan praktik GSCM dengan kinerja lingkungan maupun biaya operasional.

---

One of the contributors to environmental pollution in developing countries is micro, small, and medium enterprises caused by supply chain processes that are not environmentally friendly. This study discusses green supply chain management (GSCM) practices on environmental performance and operational costs in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia's food and beverage industry. Especially to examine the existence of supply chain ecocentricity and traceability that moderates GSCM practices with environmental performance and operational costs. The judgment sampling method was used in this study, and 93 respondents contributed. Research questionnaires were distributed online, and data were analyzed using Partial Least Square-Structured Equation Modeling (PLS-SEM). The results of this study indicate that green supply chain management practices have a significant relationship to environmental performance and operational costs of MSMEs in the food and beverage industry in Indonesia. Supply chain ecocentricity moderates the relationship between GSCM practices, environmental performance, and operating costs. However, supply chain traceability does not moderate the relationship between GSCM practices, environmental performance, and operational costs."