Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas institusi pada ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat provinsi. Kualitas institusi diukur menggunakan dua indikator terpenting yang paling menggambarkan kualitas institusi di Indonesia: tingkat korupsi dan kualitas demokrasi. Dalam studi ini, tingkat korupsi diukur berdasarkan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan demokrasi diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia IDI. Pengujian empiris dilakukan dengan menggunakan regresi random effect dan data dari 2009-2016. Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas institusi menentukan ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi. Tingkat korupsi memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan, sementara demokrasi menunjukkan korelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. Korelasi negatif antara korupsi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh besarnya sektor informal dan sifat korupsi developmental di Indonesia. Sebaliknya, korelasi positif demokrasi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh adanya captured democracy karena hubungan patron-klien dalam politik dan kurangnya kontrol publik terhadap pemerintah. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga ditentukan oleh faktor sosio-ekonomi lainnya, seperti tingkat pendidikan, PDRB per kapita, persentase penduduk perkotaan, dan belanja pemerintah untuk modal, perumahan dan infrastruktur, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

---

This study aimed to investigate the impact of institutional quality on income inequality in Indonesia at the provincial level. Institutional quality is measured using two most important indicators that shape the institutional quality in Indonesia level of corruption and the quality of democracy. In this study, level of corruption is measured by Audit Board 39s opinion on government 39s financial statements, whereas democracy is measured by Indonesia 39s Democracy Index IDI. Empirical evidence was tested using random effects regression and data from 2009 2016.

The results indicate that institutional quality determines income inequality at the provincial level. Level of corruption tends to reduce income inequality, while democracy tends to increase income inequality. The negative correlation between corruption and income inequality is caused by the large size of informal sector and the nature of developmental corruption in Indonesia.

In contrast, the positive correlation of democracy and income inequality is caused by the captured democracy due to clientelism and lack of public control on government. Other than that, income inequality is determined by other socio economic factors, including education level, GRDP per capita, urban population, and government spending in capital, housing and infrastructure, social support bantuan sosial, and social security jaminan sosial."

"ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadapketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Analisis dilakukan denganmenggunakan metode regresi data panel yang meliputi 32 propinsi dalam periodepenelitian 2007−2013. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan diwakili olehangka rasio gini, sedangkan variabel belanja pemerintah sebagai variabel utamapenelitian diwakili oleh belanja pemerintah menurut empat fungsi, yaitu fungsipendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta perlindungan sosial.Selain itu, penelitian ini memasukkan pula variabel kontrol yang terdiri atas lajupertumbuhan penduduk, PDRB per kapita, tingkat ketergantungan penduduk, rataratalama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil analisis regresidengan menggunakan metode random effect menunjukkan bahwa belanjapemerintah fungsi pendidikan, perumahan dan permukiman, serta perlindungansosial berkorelasi signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan,sedangkan untuk fungsi kesehatan tidak berkorelasi. Belanja fungsi perumahandan permukiman merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikandalam menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan belanjapendidikan dan perlindungan sosial justru menyebabkan distribusi pendapatansemakin timpang. Meskipun belanja kesehatan tidak berkorelasi signifikan, tetapibelanja fungsi ini dapat menurunkan ketimpangan. Diharapkan Pemerintah Pusat,Propinsi, dan Kabupaten/Kota dapat memperbaiki kualitas belanja APBN danAPBD dengan mengurangi belanja administrasi dan birokrasi sehingga setiaprupiah yang dikeluarkan dari APBN dan APBD dapat mengurangi jumlahpenduduk miskin dan mempersempit ketimpangan distribusi pendapata

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyse the impact of government expenditureon income inequality in Indonesia. This research uses econometric approach withpanel data with 32 provinces as cross section data and in 2007−2013 period astime series. To quantify the impact of government expenditure on incomeinequality, this research estimate the income inequality, measured by the ginicoefficient is a function of government expenditure program on sector education,health, housing, social protection, and a set of control variables that is commonlyused in the literature to explain income inequality (population growth,dependency ratio, regional GDP per capita, schooling, and unemployment rate).The result shows that only government expenditure for housing which has positifimpact or reducing income inequality. The other independent variables have noimpact, and even for education and social protection expenditure make conditionof income inequality getting worse. It is guessed that government spending qualitywhich is bad is the main reason why some independent variables have nocorrelation with income inequality."

"Penelitian ini bertujuan untuk i menganalisis pengaruh penurunan PDRB sektor primer dan faktor-faktor lain terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan, ii merumuskan rekomendasi strategi yang tepat untuk emngatasi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi yang menggabungkan antara data time series dan data cross section. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel kontribusi PDRB sektor primer terhadap PDRB total menunjukkan arah koefisien yang negatif sebesar 0,18. Nilai tersebut berarti bahwa setiap terjadi penurunan PDRB sektor primer ceteris paribus sebesar 10 , maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,8 . Karena sektor primer merupakan sektor ekonomi dominan yang menyumbang sekitar 60 terhadap total PDRB di Provinsi Sumatera Selatan, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun strategi pembangunan untuk mendorong pertumbuhan sektor primer tersebut.

---

This research aims to i analyze the decline of the primary sector of GDP and other factors on the income distribution inequality in South Sumatera, ii to formulate the recommendation to overcome the income distribution inequality in South Sumatera. Regression method is used in this research. It combines the time series data and cross section data. The result shows that share of primary sector in GDP leads to the 0.18 negative coefficient. It means that every 10 decrease of primary sector of GDP ceteris paribus causes 1.8 increase of the income distribution inequality in South Sumatera. This leads to the need of the government to make new strategies to encourage the growth of the primary sector since it is dominant in economic sector with 60 contribution on the GDP total in South Sumatera."

"

Dalam ilmu ekonomi pembangunan, infrastruktur fisik dan sosial telah dikenal dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan walaupun hasilnya berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur fisik dan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menyusun indeks infrastruktur dan mengestimasi dampak infrastruktur menggunakan panel data dari 34 provinsi di Indonesia pada periode 2009-2017. Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur fisik cenderung berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan, walaupun tidak robust secara signifikansi. Pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia juga cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan meskipun hasilnya juga tidak robust secara signifikansi.

---

In the economic development field, physical and social infrastructures have been argued to affect income inequality despite the mixed results. This study examines the impact of physical and social infrastructure on income inequality in Indonesia. This study constructs infrastructure summary indices and estimates the impacts of infrastructure using 34 provincial unbalanced panel data during 2009-2017 in Indonesia. The main finding of this study is that physical infrastructure tends to increase income inequality in Indonesia, although it is not robustly significant. Similarly, social infrastructure is also positively associated with income inequality increases in Indonesia though not robustly significant.

"

"Penelitian ini menganalisis korelasi bantuan pendidikan dengan basis syarat need dan merit di Universitas Indonesia terhadap pendapatan individu dan ketimpangan pada tingkat program studi. Studi ini menggunakan metode pooled cross section regression dengan data Tracer Study Universitas Indonesia. Hasil menunjukkan penerima bantuan berbasis need memiliki pendapatan yang lebih rendah sedangkan penerima bantuan merit memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan non-penerima bantuan. Pada penelitian ini juga ditemukan korelasi positif antara proporsi bantuan pendidikan need terhadap ketimpangan prodi. Namun tidak ditemukan korelasi antara proporsi bantuan merit dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat program studi. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari dua jenis bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Universitas Indonesia.

---

This research analyzes the correlation of educational aid based on need and merit at the University of Indonesia with individual income and inequality at the study program level. This research uses pooled cross-section regression method with data from the Tracer Study at the University of Indonesia. The results show that need-based aid recipients have lower incomes, while merit-based aid recipients have higher incomes compared to non-recipients. The study also found a positive correlation between the proportion of need-based educational aid and income inequality at the study program level. However, no correlation was found between the proportion of merit-based aid and income inequality at the study program level. The study provides a deeper understanding of the impact of these two types of education assistance at the university level, especially at the University of Indonesia."

"ABSTRAKKetimpangan pendapatan telah menjadi masalah yang terus berkembang selama dua dekade terakhir. Tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan keresahan sosial. Dalam kasus Indonesia, koefisien Gini terus menunjukan tren yang positif. Jaminan sosial merupakan salah satu elemen utama dalam kebijakan publik untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak jaminan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan data panel dengan efek tetap di 33 provinsi dari tahun 2001-2012. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jaminan sosial di Indonesia berdampak negatif terhadap ketimpangan sosial karena sebagian besar manfaat dari jaminan sosial dinikmati oleh golongan menengah keatas. Dalam kasus ini, pemerintah sebaiknya memperbaiki proses administrasi dalam pemberian jaminan sosial untuk menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi calon penerima manfaat sebelum anggaran kebijakan sosial ditingkatkan.

---

ABSTRACTIncome inequality has become a growing concern over the last two decades. High level of inequality could potentially cripple economic growth and increase social distress. As for the case in Indonesia, the Gini coefficient shows an upward trend of income inequality. Sincesocial security is one of the central elements of public policy to reduce inequality, this paper examines the impact of social security spending towards inequality in Indonesia using panel data with fixed effect method across 33 provinces from 2001-2012. The results suggest that social security spending has positive correlation with income inequality. Previous studies indicate that social security spending in Indonesia has negative impact because it benefits mostly for the non-poor.In this case, the government should improve the administration process to eliminate the errors in identifying the intended beneficiaries before the budget allocated to social security is increased."

"The objective of this study is to examine the effects of education expenditure towards income inequality in Indonesia. The measure of income inequality used is Gini coefficient. The study is conducted using panel data of 33 provinces in Indonesia during 2007 to 2016. By using panel random effects model, the result conveys that education expenditure and Gini coefficient is positively related. In other words, an increase in education expenditure does not always lead to income inequality reduction. By looking at the short-run and long-run effects, this study finds that income inequality falls with rising education expenditure in the short-run but increases in the long-run. It implies that income inequality reduction effect through increasing education expenditure in Indonesia is not sustainable in the long-term. In addition, the study also finds that poverty rate and economic growth increases income inequality implying that the benefits of the rising economy only go to the middle to upper-class society rather than the poor.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah koefisien Gini. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016. Dengan menggunakan model panel random effects, terbukti bahwa pengeluaran pendidikan dan koefisien Gini berhubungan positif. Dapat diartikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pendidikan tidak mengarah pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Dengan melihat dari sisi efek jangka pendek dan jangka panjang, studi ini menemukan bahwa ketimpangan pendapatan menurun dengan meningkatnya pengeluaran pendidikan dalam jangka pendek tetapi meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian, efek penurunan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan pengeluaran pendidikan di Indonesia tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Terlebih lagi, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang menyiratkan bahwa manfaat dari kenaikan ekonomi hanya diterima oleh masyarakat kelas menengah ke atas melainkan masyrakat miskin."

"Tingkat konsentrasi pasar di berbagai industri diketahui mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa perusahan di Australia, penelitian ini menemukan bahwa terdapat sektor dengan konsentrasi pasar yang lebih tinggi dibanding sektor lain. Selain konsentrasi pasar, ketimpangan pendapatan di Australia juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada periode 1980-2021, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan positive antara konsentrasi pasar, yang diukur menggunakan markup, dengan ketimpangan pendapatan di Australia. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan hasil terkait hubungan antara ketimpangan pendapatan, keterbukaan perdagangan, dan otomatisasi. Terakhir, penelitian ini menyoroti implikasi kebijakan yang penting untuk mengatasi dampak buruk konsentrasi pasar dan ketimpangan pendapatan.