Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, pengembangan perbankan syariah, pengembangan pasar sukuk, dan pengembangan pasar saham syariah di Indonesia. Dengan menggunakan model VAR yang diikuti dengan analisis granger causality, impulse response function, dan variance decomposition, penelitian ini menemukan bahwa pengembangan perbankkan syariah dan pasar saham syariah mendukung pandangan neutrality hypotheses sedangkan pengembangan sukuk mendukung pandangan supply-leading hypotheses. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan unidirectional causality yang berasal dari pengembangan pasar sukuk menuju pengembangan perbankan syariah dan dari pengembangan pasar sukuk menuju pengembangan saham syariah. Ternyata, pasar sukuk dan perbankan syariah di Indonesia adalah komplemen. Pengembangan perbankan syariah dan pengembangan pasar saham syariah independen satu sama lain.

---

This study aims to examine the causal relationship between economic growth, Islamic banking development, sukuk market development, and Islamic stock market development in Indonesia. By utilizing VAR model then followed by granger causality, impulse response function, and variance decomposition analysis, this study found that Islamic banking development and Islamic stock market development supports neutrality hypotheses view while sukuk market development supports supply leading hypotheses view. Moreover, this study also found that there are unidirectional causalities from sukuk market development to Islamic banking development and from sukuk market development to Islamic stock market development. Surprisingly, sukuk market and Islamic banking in Indonesia are complement. Islamic banking development and Islamic stock market development are independent of each other."

"Sektor keuangan syariah dipercaya berperan penting dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, walaupun sektor/industri keuangan syariah Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan, peran industri keuangan non-bank (IKNB) dan pasar modal syariah juga tidak bisa diabaikan. Namun demikian, masih sedikit studi yang membahas mengenai peran IKNB dan pasar modal syariah ini. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sektor keuangan syariah, yang mencakup sektor perbankan, IKNB dan pasar modal syariah, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan Vector Autoregression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM), dan data sekunder periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2020. Variabel dependen dalam studi ini adalah Indeks Produksi Industri (proksi pertumbuhan ekonomi), sedangkan variabel independennya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Negara (SBSN), Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah, Pembiayaan Syariah, Asuransi Syariah, Financial Technology (Tekfin) Syariah, Keterbukaan Perdagangan, Covid-19 dan Inflasi. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan menarik. Pertama, dalam jangka pendek, variabel yang berperan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah SBIS dan SBSN. Kedua, dalam jangka panjang, variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara positif adalah variabel SBSN dan asuransi syariah. Selain itu, variabel eksternal seperti pandemi Covid-19 dan keterbukaan perdagangan juga signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor keuangan syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun belum optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun kebijakan keuangan syariah agar bisa lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The Islamic finance sector is believed to play an important role in encouraging the development and economic growth of a country. In Indonesia, although the Indonesian Islamic finance sector/industry is still dominated by the banking sector, the role of the non-bank financial industry (IKNB) and the Islamic capital market is also getting bigger and cannot be ignored. However, there are still few studies that discuss the role of IKNB and the Islamic capital market. Therefore, this study aims to analyze the relationship of the Islamic financial sector, which includes the banking sector, IKNB and Islamic capital market, to Indonesia's economic growth. This study uses quantitative methods, with Vector Autoregression (VAR) and Vector Error Correction Model (VECM), and secondary data for the period January 2017 to December 2020. The dependent variable in this study is the Industrial Production Index (IPI), while the independent variable is Certificates. Bank Indonesia Sharia (SBIS), State Sukuk (SBSN), Sharia Third Party Funds (DPK), Sharia Financing, Sharia Insurance, Sharia Financial Technology (fintech), Trade Openness, Covid-19 and Inflation. This research yielded some interesting findings. First, the Islamic banking sector has no significant effect on Indonesia's economic growth in the short term, but has a significant effect on the long term. Second, the capital market sector has a significant effect on economic growth in the short and long term. Third, the NBFI sector has a significant effect on long-term economic growth. In particular, SBIS and SBSN have a positive effect in the short term while Islamic insurance has a positive effect in the long term. Fourth, the variables of Islamic insurance and third party funds were found to have a fluctuating and positive impact on the IPI variable. In addition, external variables such as the Covid-19 pandemic and trade openness also significantly affect Indonesia's economic growth in the long term. Finally, it was found that the most influential variable on IPI was IPI itself. Overall, the research results provide evidence that Islamic finance, particularly Sharia IKNB, plays an important role in encouraging Indonesia's economic growth. These results are expected to be input for relevant policy makers."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh financial literacy dan access to finance terhadap growth dari usaha mikro di Indonesia, dengan digital finance dan usage of digital technology sebagai mediasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan usaha mikro Indonesia sebagai respondennya. Pengambilan sampel didapatkan sebanyak 178 responden, yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke komunitas besar UMKM: Jakpreneur dan Growprenuer BRI. Seluruh data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukan bahwa financial literacy dan access to finance memiliki pengaruh signifikan terhadap growth dari usaha mikro di Indonesia. Peran mediasi digital financce dan usage of digital technology juga secara signifikan memediasi hubungan antara access to finance dan growth dari usaha mikro.

---

This research was conducted to examine the effect of financial literacy and access to finance on the growth of micro-enterprises in Indonesia, with digital finance and the use of digital technology as mediation. This study uses a quantitative method with Indonesian micro-enterprises as respondents. Sampling obtained a total of 178 respondents, which was carried out by distributing questionnaires to the large community of MSMEs: Jakpreneur and BRI Growprenuer. All data that has been collected is processed using the PLS-SEM method. The study results show that financial literacy and access to finance significantly influence the growth of micro-enterprises in Indonesia. The mediating role of digital finance and the usage of digital technology also significantly mediate the relationship between access to finance and micro-enterprise growth."

"Sektor perbankan memainkan peran penting dalam implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan kerangka hukum terkait keuangan berkelanjutan di sektor perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis perbandingan kerangka hukum kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan praktik terbaik di Eropa dan Asia serta kebijakan keuangan berkelanjutan dan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) khususnya di sektor perbankan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan metode hukum doktrinal dan non-doktrinal dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif Sustainability Report dari 10 bank yang dipilih secara purposive dan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia masih dalam tahap awal tetapi telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan potensi besar untuk berkembang melalui pembelajaran dari praktik terbaik negara lain dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia bervariasi berdasarkan KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti). KBMI 1 berada pada tahap awal implementasi dengan fokus pada pemenuhan regulasi dasar. KBMI 2 mulai mengadopsi praktik lebih kompleks seperti kredit hijau. KBMI 3 memiliki program lebih terstruktur dan produk serta layanan berkelanjutan seperti obligasi hijau. KBMI 4 menjadi pelopor dengan portofolio investasi hijau besar dan integrasi ESG yang mendalam.

---

The banking sector plays a crucial role in the implementation of sustainable finance in Indonesia. This study aims to examine the development of the legal framework related to sustainable finance in the banking sector to maintain the stability of the financial system in the context of sustainable development. This research analyzes the comparison of the legal framework for sustainable finance policies in Indonesia with best practices in Europe and Asia, as well as sustainable finance policies and Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects specifically in the banking sector, in accordance with existing laws and regulations. The research method used is a combination of doctrinal and non-doctrinal legal research methods, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing techniques use a descriptive qualitative approach. This study comprehensively analyzes the Sustainability Reports of 10 banks selected purposively and uses a comparative approach with other countries. The results of the study indicate that the development of sustainable finance in Indonesia is still in its early stages but has shown significant progress with great potential for growth by learning from the best practices of other countries and strengthening stakeholder collaboration. The implementation of sustainable finance in Indonesia's banking sector varies based on KBMI (Core Capital-Based Bank Groups). KBMI 1 is at the initial stage of implementation with a focus on meeting basic regulations. KBMI 2 has begun to adopt more complex practices such as green credit. KBMI 3 has more structured programs and sustainable products and services such as green bonds. KBMI 4 is a pioneer with a large green investment portfolio and deep ESG integration."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah DalamPembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum KeuanganPublik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam halmendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapatmemberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturanperundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturDi Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminantersebut. Oleh karena itu, pemberian Jaminan Pemerintah Dalam PembiayaanPembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus dilakukan dengan secara tepat,efisien dan akuntabel.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the provision of Government Guarantees inInfrastructure Development Financing in Indonesia According to the PublicFinance Law . Giving this assurance given by the Government in terms of pushingthe wheels of economic growth in Indonesia . In order to provide governmentguarantees , the government must be based on legislation applicable is the law ofpublic finances . Provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be through the mechanism of thestate budget APBN . In the mechanism of the state budget (APBN) , thegovernment must pay attention to the Fiscal Risk in the provision of suchguarantee . Therefore , the provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be done with the proper , efficientand accountable."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi promosi di Perpustakaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi di Perpustakaan Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan model PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act di mana peneliti ingin melihat strategi promosi di Perpustakaan Kementerian Keuangan secara runtun dan sistematis dimulai dari perencanaan hingga perencanaan kegiatan tersebut setelah selesai dilakukan, apakah harus diperbaiki atau dipertahankan sebagai acuan kedepannya.

---

This research aims to determine how the implementation of promotional strategies in the Library of the Ministry of Finance Republic of Indonesia. The purpose of this research is to describe how the promotional strategy in Library of the Ministry of Finance. This research is a qualitative study with using the case study method. The analytical approach in this study is use PDCA model or Plan, Do, Check, and Act where researchers wanted to see the promotion strategy in Library of the Ministry of Finance with systematic planning stage to the planning of these activities once completed, is to be evaluated or maintained as a reference for future."

"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

---

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.

This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis."