Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu perubahan iklim perlu segera ditangani secara serius. Di antara instrumen-instrumen kebijakan yang ada, instrumen yang tergolong baru adalah instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi berusaha menginternalisasi biaya lingkungan yang selama ini tidak diperhitungkan. Salah satu jenis instrumen ekonomi yang dinilai cukup efisien adalah pajak karbon. Efisiensinya dapat melebihi instrumen command and control dan cap-and-trade. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap segala kegiatan dan/atau barang yang menghasilkan dan melepaskan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil ke atmosfer. Tujuan dari instrumen ini untuk memperbaiki kegagalan pasar akibat timbulnya eksternalitas negatif berupa perubahan iklim. Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan pajak ini, di antaranya adalah Swedia dan India. Kedua negara ini dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia yang juga berencana untuk menerapkan pajak ini. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengusulkan pengaturan mengenai pajak karbon, namun masih belum cukup mengakomodasi secara menyeluruh elemen-elemen pertimbangan yang penting dalam desain pajak karbon. Tidak semua senyawa emisi gas rumah kaca menurut Protokol Kyoto dan Amendemen Doha dikenai pajak karbon. Tarif pajak yang ditetapkan juga masih rendah dan belum ada jaminan penurunan emisi gas rumah kaca. Penggunaan pendapatan dari pajak karbon tidak hanya dialokasikan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim saja, namun terbuka untuk penggunaan lain. Ketentuan terkait pajak karbon sebaiknya diatur di dalam undang-undang tersendiri agar dapat mengakomodasi pengaturan yang lebih komprehensif.

---

The issue of climate change needs to be taken seriously. Among the existing policy instruments, the relatively new instrument is the economic instrument. Economic instruments try to internalize environmental costs that have not been taken into account so far. One type of economic instrument that is considered quite efficient is the carbon tax. Its efficiency can surpass command and control and cap-and-trade instruments. The carbon tax is a tax imposed on all activities and or goods that produce and release carbon emissions resulting from burning fossil fuels into the atmosphere. The purpose is to correct market failures due to the emergence of negative externalities in climate change. Several countries have already implemented this tax, among them Sweden and India. These two countries can be used as lessons for Indonesia, which is also planning to implement this tax. The Draft Law (RUU) concerning the Fifth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures are set to regulate the carbon tax, but it is still not sufficient to fully accommodate the elements of consideration that are important in the design of the carbon tax. Not all greenhouse gas emission compounds under the Kyoto Protocol and the Doha Amendment are subject to a carbon tax. The tax rate set is also still low and there is no guarantee of reducing greenhouse gas emissions. The use of revenue from carbon taxes is not allocated only for climate change mitigation and adaptation, which is open for another use. Provisions related to carbon tax should be regulated in a separate act to accommodate a more comprehensive arrangement."

"Dalam perkembangan pengendalian perubahan iklim di dunia muncul mekanisme fleksibel yang diatur dalam Protokol Kyoto. Dalam perkembangannya terbentuk mekanisme mitigasi baru yaitu JCM sebagai mekanisme mitigasi yang diajukan Jepang kepada UNFCCC di bawah framework for various approaches. JCM sendiri merupakan mekanisme carbon offsetting yang dimana Jepang memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk mengurangi karbon dengan timbal balik pemberian kredit karbon kepada Jepang. Dalam tulisan ini Penulis mencoba menelusuri bagaimana JCM itu diletakkan dalam pengaturan perubahan iklim global dan melihat bagaimana JCM diatur dan diimplementasikan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta data yang disediakan oleh instansi terkait. Temuan yang disampaikan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek dari mitigasi perubahan iklim yang harus diperhatikan Indonesia jika ingin meningkatkan lagi kebermanfaatan dari mekanisme JCM atau ingin mengimplementasiken mekanisme mitigasi dengan bentuk carbon ofsetting lainnya.

---

In the development of climate change mitigation in the world, flexible mechanisms are created under the Kyoto Protocol. In its development, a new mitigation mechanism was formed, namely JCM as a mitigation mechanism proposed by Japan to the UNFCCC under the framework for various approaches. JCM itself is a carbon offsetting mechanism in which Japan provides assistance to developing countries to reduce carbon in exchange for giving carbon credits to Japan. In this paper, the author tries to explore how the JCM is put into global climate change regulation and see how JCM is regulated and implemented in climate change mitigation in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative research with a qualitative approach, and uses library materials and data made available by the relevant agencies. The findings presented in this study are aspects of climate change mitigation that Indonesia must pay attention to if it wants to increase the usefulness of the JCM mechanism or to implement mitigation mechanisms with other forms of carbon offsetting."

"ABSTRAK Peningkatan suhu secara global merupakan salah satu indikasi perubahan iklim termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kenaikan suhu terhadap permintaan listrik rumah tangga di Indonesia. Selain faktor harga, pendapatan (PDRB), permintaan listrik sektor lain (PDRB manufaktur), serta jumlah penduduk dan tingkat elektrifikasi, faktor suhu juga berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan listrik rumahtangga. Perbedaan karakter di masing-masing wilayah juga memiliki dampak yang berbeda terhadap permintaan listrik rumahtangga. Peningkatan suhu secara global merupakan salah satu indikasi perubahan iklim termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kenaikan suhu terhadap permintaan listrik rumah tangga di Indonesia. Selain faktor harga, pendapatan (PDRB), permintaan listrik sektor lain (PDRB manufaktur), serta jumlah penduduk dan tingkat elektrifikasi, faktor suhu juga berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan listrik rumahtangga. Perbedaan karakter di masing-masing wilayah juga memiliki dampak yang berbeda terhadap permintaan listrik rumahtangga.

---

ABSTRACT

"

"ABSTRAKSub-sektor transportasi merupakan penyumbang emisi CO2 kedua terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsumsi energi final yang masih mengandalkan Bahan Bakar Minyak BBM serta volume kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai negara yang ikut mengesahkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim UNFCCC , Indonesia terikat untuk turut berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan mekanisme insentif/disinsentif kerap dianggap dapat secara efektif mengurangi sumbangan emisi gas rumah kaca, dikarenakan dapat mendorong masyarakat untuk dengan sendirinya mengelola konsumsi mereka terhadap produk padat karbon. Salah satu bentuk penerapan mekanisme disinsentif adalah melalui pajak lingkungan. Pajak lingkungan dapat diterapkan dalam rangka mengubah kebiasaan yang berdampak negatif terhada lingkungan hidup. Pajak Baahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Mengingat urgensi yang ada untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, PBBKB seharusnya dapat berperan sebagai disinsentif untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

---

ABSTRACTTransportation is second largest CO2 emission contributor in Indonesia. This condition is majorly caused by two factors reliance on oil for final energy consumption and the increasing volume of motor vehicle. As a country who has ratified United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC , Indonesia is bounded to participate in greenhouse gases emission reduction. Incentive disincentive mechanisms are often considered as an effective way to reduce greenhouse gases emission as it encourages people to manage their carbon products consumption on their own. Disincentive mechanism can be exercised through implementation of environmental tax. Environmental tax can be use in order to change negative behavior to the environment. Motor Fuel Tax PBBKB is a levy on motor fuel usage. Considering the urgency to reduce greenhouse gas emission, PBBKB should be able to play a role as a disincentive in order to reduce CO2 emission in Indonesia."

"Studi ini dimaksudkan untuk memformulasi strategi yang dapat menjadi sumbangsih bagi usaha-usaha mitigasi perubahan iklim. Pada akhir 2012 Kyoto Protocol tahap satu telah berakhir dan hasil dari COP 18 membuat keberadaan CDM menjadi penuh tantangan. Sehingga pelaksanaan CDM pasca 2012 atau mekanisme yang sejenis harus diperkuat. Sasaran dari riset ini adalah memformulasikan kombinasi dari kebijakan pemerintah Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional untuk meperkuat pelaksanaan CDM di masa mendatang atau mekanisme baru berdasarkan pasar.Riset ini dilakukan melalui tinjauan literatur dan pengumpulan respons survey yang respondennya telah dipilih dengan cermat supaya dapat mewakili seluruh pemangku kepentingan. Para responden yang dicari berasal dari para ahli nasional maupun asing yang memiliki pengalaman dibidang ini. Untuk menjamin bahwa mereka memberikan respons yang sahih, para responden juga dipilih berdasarkan pencapaian pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan. Data yang terkumpul pada tahap pertama diolah dengan analisa SWOT yang kemudian difinalisasi menggunakan AHP.Namun riset yang berdasarkan perspektif CDM ini memberikan hasil yang berbeda. Strategi yang terbaik adalah dengan mengkaitkan mekanisme ini dengan perjanjian pedagangan internasional. Sehingga kesadaran akan perubahan iklim perlu dibangun secara regional ataupun dengan mitra perdagangan lainnya. Hasil dari usaha ini adalah pembagian tanggung jawab dalam mitigasi perubahan iklim. Lebih lanjut seyogyanya usaha ini tidak berhenti pada tingkatan antar pemerintah semata, namun harus dapat diimplementasikan antar lembaga-lembaga usaha swasta. Dengan demikian mekanisme bisnis ke bisnis yang cocok dengan CDM ataupun mekanisme yang sejenis dapat berfungsi efektif.

---

This study is intended to formulate strategy that can contribute the climate change mitigation measures. By the end of 2012 first phase Kyoto Protocol has ended and the result of COP 18 brought CDM existence in considerable challenge. Therefore CDM post 2012 or similar mechanism implementation has to be strengthened. The research goal is to formulate combination of Government of Indonesia policies and international trade agreement to reinforce future CDM or new market based mechanism.

This research conducted through literature review and collecting survey responses which the respondents were carefully selected to cover all stakeholders. The respondents were sought from national and foreign expert or people who have experiences in this field. The respondents also selected based on education attainment and relevant working experience to ensure they will give valid responses. The first stage data collected was processed using SWOT analysis and then finalized using AHP.

However this research based on CDM perspective, gave different result. The best strategy is to work through linking the mechanism to the international trade agreement. Therefore climate change awareness should be built regionally or with other trading partners. The outcome of this measures is sharing responsibility on climate change mitigation. Moreover it should not stop only at governments? level, but it should be implemented among the private sectors. Then business to business mechanism which is suitable to CDM or its similar mechanism will be functioned effectively."

"[Sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (land use, land-use change and forestry/LULUCF) memiliki kontribusi hingga 20% untuk emisi gas rumah kaca. Salah satu skema yang dirancang sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (LULUCF) adalah program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD. Penelitian ini mengevaluasi program REDD+ di Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) serta menganalisa skenario alternatif program REDD+ berdasarkanhasil evaluasi yang telah dilakukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Evaluasi dilakukan untuk mencari sebab kegagalan penerapan program REDD+ di TNBD yang telah disosialisasikan sejak tahun 2011. Selanjutnya analisa skenario alternatif dilakukan guna meningkatkan nilai cadangan karbon dan agar program REDD+ dapat berjalan dengan baik. Analisa skenario alternatif dilakukan menggunakan program GIS (Sistem Informasi Geografis) dengan parameter cadangan dan emisi karbon untuk analisa neraca massa karbon. Berdasarkan analisa yang dilakukan, cadangan karbon pada tahun 2001 hingga 2008 berkuranghingga 76 ton C/ha dan emisi karbon meningkat sebesar 95 ton C/ha. Dari 3 skenario alternatif yang dianalisa, skenario mengubah kebun homogen menjadi kebun campur menjadi skenario yang paling memungkinkan untuk dijalankan guna meningkatkan nilai cadangan karbon sekaligus menurunkan nilai emisi karbon di TNBD.;Agriculture, forestry, and other land use(land use, land-use change and forestry/LULUCF) contribute significantly to greenhouse gas emissions up to 20% globally. One of the designed schemes as climate change mitigation effort from agriculture, forestry, and other land use (LULUCF) is Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program, a scheme to reduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation and also conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks. This study evaluate REDD+ program in Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) and rearrange REDD+program scenario based on evaluation result as climate change mitigation effort. Evaluation performed to indicate the cause of REDD+ program application failure in TNBD that have been socialized since 2011. Furthermore scenario rearrengement was done to increase carbon stock value and improve the application of REDD+ program., Agriculture, forestry, and other land use(land use, land-use change andforestry/LULUCF) contribute significantly to greenhouse gas emissions up to20% globally. One of the designed schemes as climate change mitigation effortfrom agriculture, forestry, and other land use (LULUCF) is Reducing Emissionsfrom Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program, a scheme toreduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation andalso conservation, sustainable management of forests and enhancement of forestcarbon stocks. This study evaluate REDD+ program in Taman Nasional Bukit 12(TNBD) and rearrange REDD+program scenario based on evaluation result asclimate change mitigation effort. Evaluation performed to indicate the cause ofREDD+ program application failure in TNBD that have been socialized since2011. Furthermore scenario rearrengement was done to increase carbon stockvalue and improve the application of REDD+ program.]"

"Tesis ini membahas kelayakan hukum Karbon (CO2) menjadi objek perdagangan karbon dalam skema mitigasi perubahan iklim dalam kacamata hukum dan etika lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat analitis dengan pendekatan normatif. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa secara normatif Karbon (CO2) dapat menjadi benda karena Undang-Undang dan menjadi objek perdagangan karbon, namun mengandung sejumlah pertanyaan dalam pendekatan secara etika lingkungan karena merupakan benda milik bersama serta tetap menggunakan pendekatan Antroposentris dalam memposisikan alam diikuti sejumlah masalah teknis kehutanan dan perdagangan.

---

This thesis discusses about the legal feasibility of carbon (CO2) become an object to carbon offset in climate change mitigation scheme in legal perspective and environmental ethic. This research is conducted in legal normative methode with analytical aproach. By this research, I found Carbon (CO2) could be defined as a goods, hence it could become an object of carbon offset. However, in perspective of environment ethics there are questions regarding how we see carbon as common property and remain use Anthropocentric approach to observe nature besides other number of technical problems such forestry and trade."

"Deforestasi dan degradasi hutan adalah tantangan penurunan emisi di sektor kehutanan, terutama di Pulau Jawa. Agroforestri sederhana adalah upaya pemulihan hutan yang strategis di sekitar perkotaan, seperti di Kabupaten Bogor. Masalah dalam penelitian ini adalah skala agroforestri sederhana kecil dan belum optimal dalam penurunan emisi karbon. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis komposisi tanaman, nilai ekonomi karbon, pendapatan dan partisipasi petani serta menyusun konsep agroforestri sederhana untuk mendukung mitigasi perubahan iklim. Pendekatan penelitian kuantitatif dengan mix method yakni, analisis keragaman spesies dan stok karbon, analisis pendapatan, analisis statistik dan Simple Additive Weighting (SAW). Hasil penelitian diperoleh komposisi agroforestri sederhana beragam, menyimpan stok karbon 57,56 ton/ha/tahun dan menyerap emisi karbon dioksida 211,23 ton CO2e/ha/tahun. Pendapatan rata-rata petani dari panen dan jasa karbon hanya Rp15.536.649,98/ha/tahun, dengan proporsi bagi hasil karbon 65% petani dan 35% KPH Bogor. Namun, peran agroforestri sederhana sangat penting dalam upaya pengamanan hutan. Kesimpulan penelitian ini adalah pengembangan agroforestri sederhana mitigatif dapat dilakukan dengan perpaduan tanaman berkayu berdaun lebar, serba guna dan tanaman semusim yang menyerap karbon tinggi dan memberikan nilai tambah pada aspek sosial ekonomi lokal untuk mendukung mitigasi perubahan iklim.

---

Deforestation and forest degradation pose challenges to emission reduction in the forestry sector, especially in Java. Simple agroforestry is a strategic forest restoration effort in urban areas, such as in Bogor Regency. The issue in this research is the small and suboptimal scale of simple agroforestry in carbon emission reduction. The objective of this research is to analyze plant composition, carbon economic value, farmer’s income and participation, and develop a simple agroforestry concept to support climate change mitigation. The research employs a quantitative approach with a mixed method, including species diversity and carbon stock analysis, income analysis, statistical analysis, and Simple Additive Weighting (SAW). The research results obtained a diverse compositions of simple agroforestry, storing carbon stock of 57,56 tons/ha and absorbing CO2 emissions 211,23 ton CO2e/Ha/year. The average income for farmers from harvests and carbon services is only Rp15,536,649.98/ha/year, with a profit-sharing proportion of 65% for farmers and 35% for the Bogor Forestry Management Unit (KPH Bogor). However, the role of simple agroforestry is crucial in forest conservation efforts. The conclusion of this research is that the development of mitigative simple agroforestry can be achieved by combining broad-leaved woody plants, multipurpose plants, and seasonal plants that absorb high carbon and provide added value to local socio-economic aspects to support climate change mitigation."