Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai hak cipta atas hak mengumumkan terkait penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh usaha jasa makanan dan minuman di Indonesia. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana kebijakan dan pengaturan yang ideal pada penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh usaha jasa makanan dan minuman di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Data yang penulis gunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan pengaturan terkait penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh usaha jasa makanan dan minuman di Indonesia tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UUHC hanya mengatur mengenai definisi pengumuman dan kewajiban pembayaran royalti bagi pihak-pihak yang memanfaatkan hak ekonomi pencipta. Pengumuman di Indonesia pun didefinisikan terlalu luas. Jadi semua kegiatan yang melakukan pengumuman, diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti. Tentunya hal ini menimbulkan ketidak adilan bagi usaha jasa makanan dan minuman di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu batasan dan pengecualian terhadap hak mengumumkan khususnya bagi penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh usaha jasa makanan dan minuman.

---

This thesis discusses copyright on performing rights related to musical works used by food and beverage services in Indonesia. The problems in this article is how the policies and regulations are convenient to the musical works used by food and beverage services especially restaurant, caf and bar in Indonesia. The research method used in this research is normative with prescriptive typology. The data in this research are obtained through literature study and interview with relevant experts. The results showed that policies and regulations related to to musical works used by food and beverage services in Indonesia are not clearly regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright UUHC. UUHC only regulates the definition of the announcement performing right and the obligation of payment royalties for those who utilize the economic rights of the creator. Performing right in Indonesian regulation was definited to far. There are no limitation or excemption about this performing right. When someone do some performing work publicy, they must pay royalti to the owner of the work. Thus creating injustice for food and beverage services in Indonesia. So, there must be some limitation or excemption of performing right especially for the use of musical works by food and beverage services in Indonesia. "

"Tesis ini akan membahas mengenai penerbit musik sebagai pengelola hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Penerbit musik diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pemegang hak, namun pada praktiknya penerbit musik memiliki karakter, fungsi dan peran yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan pemegang hak lainnya. Karena belum diatur secara jelas dan komprehensif dalam hukum Indonesia, penelitian akan dilakukan dengan memperbandingkan pengaturan mengenai penerbit musik di Indonesia dengan di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan sosio-legal digunakan dengan mendapatkan bantuan dari ilmu sosiologi dan ekonomi, dan tipologi penelitian bersifat preskriptif yang memberikan alternatif solusi atas rumusan masalah penelitian.

---

This thesis will discuss about music publishers as managers of song and music copyrights in Indonesia. Music publishers are regulated in laws and regulations as one of the rights holders, but in practice music publishers have different and broader characters, functions and roles compared to other rights holders. Because it has not been clearly and comprehensively regulated in Indonesian law, the research will be conducted by comparing the regulations regarding music publishers in Indonesia with those of in the United States and South Korea. This research is qualitative by using empirical juridical method. A socio-legal approach is used with the help of sociology and economics, and a prescriptive research typology that provides alternative solutions to the research problems."

"Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang definisi dari hak cipta yang diperoleh berdasarkan prinsip deklaratif. Akan tetapi, dalam Undang-Undang ini tidak tercantum definisi yang pasti tentang prinsip deklaratif tersebut yang membuat tidak adanya kepastian hukum karena akan sulit untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh hak cipta. Tidak adanya penjelasan mengenai prinsip deklaratif secara pasti menimbulkan miskonsepsi terhadap seorang pencipta memerlukan suatu tindakan terntentu untuk melindungi ciptaannya yaitu pencatatan ciptaan. Sehingga, tidak terjamin kepastian hukum antara prinsip deklaratif dengan pencatatan ciptaan. Pesatnya perkembangan industri musik saat ini juga akan berdampak pada kegusaran pencipta suatu karya dalam hal ini pencipta musik dan/atau lagu. Dengan menggunakan metodologi hukum normatif, maka akan dijabarkan mengenai makna deklaratif dalam undang-undang hak cipta pada karya musik dan/atau lagu serta menganalisis kepastian hukum antara prinsip deklaratif dan pencatatan. Hasil dari penelitian ini yakni makna prinsip deklaratif dalam undang-undang hak cipta adalah pernah dinyatakannya suatu ciptaan ke hadapan publik. Jaminan kepastian hukum terhadap prinsip deklaratif yakni dengan adanya sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggar hak cipta. Sebaiknya, untuk membuat prinsip deklaratif berjalan dengan efektif maka diperlukan kesadaran bagi pencipta untuk melakukan dokumentasi atau semacamnya dalam jumlah yang banyak pada saat menyatakan suatu ciptaan pertama kali sebagai bukti yang kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari.

---

Article 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the definition of copyright obtained based on declarative principles. However, this Law does not include a definite definition of the declarative principle which results in a lack of legal certainty because it will be difficult to determine who has the right to obtain copyright. The absence of an explanation regarding declarative principles definitely creates a misconception that an creator requires certain actions to protect his creation, namely the registration of the creation. Thus, legal certainty is not guaranteed between declarative principles and the recording of works. The current rapid development of the music industry will also have an impact on the anger of the creators of a work, in this case the creators of music and/or songs. By using the normative law methodology, it will be explained regarding the declarative meaning in copyright laws on musical works and/or songs and will analyze legal certainty between declarative principles and recording. The result of this research is that the meaning of the declarative principle in copyright law is that a work has been declared before the public. Guarantee of legal certainty against the declarative principle, namely by the existence of criminal and civil sanctions against copyright violators. Preferably, to make the declarative principle work effectively, awareness is needed for creators to carry out documentation or the like in large quantities when declaring a creation for the first time as strong evidence in the event of a dispute at a later date."

"Lagu atau musik rekaman suara, merupakan karya cipta seseorang atau lebih, dimana untuk menciptakannya orang harus mengeluarkan segala daya pikirnya berdasarkan kemampuan, imajinasi, tenaga, ketrampilan,dan waktu. Disamping mempunyai nilai moral, karya musik/lagu mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas, namun dalam- era globalisasi saat ini dan diiringi dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, maka orang lebih mudah untuk dapat merekam lagu tersebut baik untuk didengarkan sendiri maupun untuk kepentingan komersial, selain itu perkembangan media televisi atau radio di Indonesia serta tumbuhnya tempat-tempat hiburan menyebabkan suatu karya cipta musik/lagu sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sejauh mana keefektifan suatu perangkat perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta dalam mencermati perlindungan hak cipta yang terkait dalam perlindungan terhadap Hak Mengumumkan dan Hak Memperbanyak, karena sebagimana yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia dikenal sebagai Negara yang menjadi surga baik pelanggar hak cipta khususnya dibidang hak cipta musik dan lagu, banyaknya kaset,CD, DVD bajakan yang dapat mudah diperoleh dimanapun, menyebabkan kita bertanya bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam Undang-undang Hak Cipta, dan sejauh mana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai satu-satunya badan administrative yang mempunyai hak untuk memungut royalty sekaligus mendistribusikannya kepada Pencipta lagu, serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala bagi YKCI dalam menyelesaikan segala permasalahan sengketa hak cipta di tanah air serta bagaimana penyikapan dari aparat hukum di Indonesia dalam penegakan hak cipta di Indonesia, terutama yang menyangkut berbagai kasus pelanggaran hak cipta terutama yang menyangkut hak memperbanyak dan hak mengumumkan."

"Penelitian tentang perlindungan hak cipta di bidang lagu menjadi penting, setidaknya karena empat alasan. Pertama, kerugian akibat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia cukup besar. Kedua, menurut laporan tahunan Special 301 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR – United States Trade Representative), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam kategori Priority Watch List (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus pelanggaran HKI. Ketiga, Indonesia turut serta dalam perjanjian pembentukan WTO (World Trade Organization). Keempat, Bargaining Position Produser Rekaman terhadap Pencipta Lagu. Alasan keempat inilah yang menjadi latar belakang Penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Mengumumkan (Performing Right) Di Indonesia (Kasus Ring Back Tone Telkomsel)”. Penulis mengkaitkan permasalahan tersebut dengan kasus Ring Back Tone Telkomsel agar penjelasan mengenai pembahasan tersebut menjadi lebih konkret. Pokok permasalahan skripsi Penulis adalah untuk membahas mengenai hal-hal berikut, yaitu menjelaskan mengenai alasan tidak dapat dibenarkannya pengalihan hak cipta seluruhnya dari Pencipta lagu kepada Produser Rekaman menurut Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki Pencipta lagu dalam penggunaan karya ciptanya terhadap ring back tone Telkomsel, dan menjelaskan mengenai alasan tidak berhaknya Produser Rekaman memberikan lisensi hak mengumumkan atas ring back tone terhadap Telkomsel. Pada penelitian skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, menggunakan metode penelusuran sumber di perpustakaan yang disebut dengan penelitian kepustakaan, dan dilakukan pula wawancara dengan berbagai pihak untuk untuk lebih memahami norma-norma yang terkait dengan pokok permasalahan skripsi Penulis, dalam hal ini Board of Directors YKCI (Tedjo Baskoro), Advokat PRISM Law Office (Dani Setyonugroho), dan General Manager ASIRI (Michael Edwin)."

"Skripsi ini membahas mengenai hak cipta atas hak menggandakan dan hak mengumumkan terkait penggunaan ciptaan lagu yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha mainan musikal. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana perlindungan hak cipta atas karya musik yang digunakan dalam mainan musikal dan mengidentifikasi penggunaan musik dalam mainan musikal dilihat dari konteks hak menggandakan dan hak mengumumkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan dan pengaturan terkait penggunaan ciptaan lagu atau musik yang di manfaatkan oleh pelaku usaha mainan musikal di Indonesia belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. UUHC hanya mengatur mengenai definisi pengumuman dan penggandaan dan kewajiban pembayaran royalti bagi pihak-pihak yang memanfaatkan hak ekonomi pencipta. Dengan begitu, perlu restrukturisasi atau penambahan ketentuan spesifik mengenai perlindungan hak cipta seperti perlindungan hak cipta atas lagu dan musik yang digunakan oleh pelaku usaha mainan dengan tujuan adanya upaya preventif yang lebih menjamin perlindungan dan menghindari adanya kerugian baik secara materiil maupun imateriil oleh banyak pihak, serta untuk menghindari adanya hambatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

---

This thesis discusses the copyright for the right to reproduce and the right to publish related to the use of song creations that are utilized by musical toy entrepreneurs. The problem in this article is how to protect copyright for musical works used in musicals and identify the use of music in musicals from the context of the Right to Reproduce and the Right to Announce. The results of the study show that policies and regulations regarding the use of songs or music that are utilized by musical toy businesses in Indonesia have not been clearly regulated in Law no. 28 of 2014 concerning copyright. UUHC only regulates the definition of announcement and duplication and the obligation to pay royalties for parties who take advantage of the economic rights of creators. In this way, it is necessary to restructure or add specific provisions regarding copyright protection such as copyright protection for songs and music used by toy business actors with the aim of making preventive efforts that guarantee more protection and avoid material and immaterial losses by many parties, and to avoid obstacles in national economic grow"

"Budaya pop Jepang adalah salah satu produk ekonomi kreatif yang terkenal di ranah internasional dan seluruh dunia. Didalam budaya pop jepang, dikenal sebuah konsep bernama ldquo;doujinshi rdquo;, sebuah kegiatan dari para pengemar karya kreatif terkenal untuk membuat karya derivative dari karya-karya yang mereka sukai. Tidak hanya membuat, para pembuat karya derivative juga menjual karya derivative mereka di acara konvensi doujinshi dari sejak tahun 1975 di Jepang dan 2012 di Indonesia. Walaupun kegiatan doujinshi ini sudah berjalan cukup panjang, kegiatan ini masih sering dipandang sebagai ldquo;zona abu-abu rdquo; didalam hukum hak cipta Indonesia dan Jepang. Ini dikarenakan para penggiat kegiatan doujinshi umunya melakukan kegiatanya tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta karya yang menjadi rujukan karya derivatif. Skripsi ini akan menganalisa mengenai bagaimana konsep doujinshi diatur dalam hukum hak cipta ke-dua Negara dan legalitas kegiatan doujinshi yang berfokus pada karya musik doujinshi.

---

Japan pop culture is one of the internationally known creative economic industry products across the globe. Among Japan pop culture, there are known the concept of ldquo doujinshi rdquo , a practice of fans creating derivative works from an existing creative works made by famous artist. Not only creating, the creator rsquo s of doujin works worldwide, sometimes they also sell their derivative works during a doujin convention since 1975 in Japan and starting at 2012 in Indonesia. Despite the long existence of doujinshi practice in Japan and Indonesia, the practice is still somewhat in the ldquo grey zone rdquo under the concept of both Indonesian and Japanese copyright law. This is because the doujinshi practice is commonly done without prior permits from the copyright holder. This thesis will analyze how the concept of doujinshi being regulated in both countries rsquo copyright law and the legality of doujinshi practices focusing on doujin musical works."

"The loss due to the infringement to Intellectual Property Rights especially to copyright is very high. Indonesia is dubbed as "Heaven for Piracy". Every year, the state has suffered a loss in the amount of 40 billion rupiah in tax because of the piracy. Due to the economic growth and the buying power the people, approximately 40 million cassettes and CDs are absorbed by the market every month. But of the above mentioned number, only 2 million of cassettes as well as CDs are produced byt he official producers, whereas the rest totaling 38 million cassettes and CDs are supplied by the pirates."

"Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization yang mencakup tunduknya pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Hadiurnya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi suatu perlindungan atas Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan, yang salah satunya adalah Ciptaan berupa karya lagu dann/atau musik dengan atau tanpa teks. Di era digital ini, manusia dapat dengan mudah memanfaatkan teknologi media internet untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari. Namun, hal ini juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah dalam masalah pelanggaran Hak Cipta. Mudahnya penggunaan media internet untuk mengkomunikasikan suatu informasi menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran Hak Cipta atas suatu Ciptaam seperti lagu dan/atau musik. Permasalahan semacam ini dapat ditemukan dalam pelanggaran atas Hak Cipta lagu dan/atau musik di media sosial seperti TikTok. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, UU No. 28 Tahun 2014 telah membuka peluang bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk mempertahankan hak-haknya apabila terjadi suatu pelanggaran. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk ambil peran dalam upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi dengan pihak dalam maupun luar negeri dalam upaya terjadi suatu pelanggaran dalam suatu sistem informasi. Skripsi ini pada pokoknya membahas 3 (3) permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terkait Hak Cipta di dunia dan Indonesia, bagaimana pelaksanaan Hak Cipta di Indonesia, dan bagaimana penegakkan pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia yang terjadi di media sosial TikTok. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang menggunakan pendekatan norma hukum secara tertulis dan hasil penelitian mengenai perlindungan Hak Cipta. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia masih dapat diandalkan untuk menangani permasalahan dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta, namun dirasa perlu restrukturisasi atau penambahan ketentuan spesifik mengenai perlindungan Hak Cipta seperti Hak Cipta atas lagu dan musik di era digital dengan tujuan adanya upaya preventif yang lebih menjamin perlindungan dan menghindari adanya kerugian baik secara materiil maupun imateriil oleh banyak pihak, serta untuk menghindari adanya hambatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

---

Copyright protection in Indonesia has been regulated in Law no. 28 of 2014, a manifestation of Indonesia's participation as a member of the World Trade Organization, which includes compliance with the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. The presence of these laws and regulations is protection for Intellectual Property in the form of Copyright on a work, one of which is a work in the form of a song and/or music with or without text. In this digital era, humans can easily use internet media technology to carry out their daily activities. However, this also has a negative impact, one of which is the issue of copyright infringement. The easy use of internet media to communicate information makes it easy for copyright infringement to occur on a work such as songs and/or music. This kind of problem can be found in infringement of Copyright of songs and/or music on social media such as TikTok. To overcome these problems, Law no. 28 of 2014 has opened up opportunities for Authors, Copyright Holders, or Related Rights Owners to defend their rights in the event of an infringement. In addition, the law also provides an opportunity for the Government to take a role in prevention efforts by coordinating with domestic and foreign parties to prevent a violation in an information system. This thesis basically discusses 3 (3) problems, namely how to regulate copyright in the world and Indonesia, how to implement copyright in Indonesia, and how to enforce song and music copyright infringement in Indonesia that occurs on TikTok social media. The research method used in writing this thesis is juridical-normative, which uses a written legal norm approach and the results of research on Copyright protection. The conclusion that can be drawn is that although the laws and regulations in Indonesia can still be relied upon to handle problems in the event of copyright infringement, it is deemed necessary to restructure or add specific provisions regarding Copyright protection such as Copyright on songs and music in the digital era with the aim of the existence of preventive measures that better guarantee protection and avoid material and immaterial losses by many parties, as well as to avoid obstacles in national economic growth."

"Penelitian atas Hak Cipta sebagai Benda Jaminan didasarkan pada Undang - Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui keberadaan Hak Cipta dalam kedudukannya sebagai benda serta kemungkinannya sebagi obyek penjaminan atas hutang dalam prespektif Hukum Jaminan Indonesia. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? berdasarkan pasal 2 Undang - undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, sedangkan pengertian Jaminan sebagai jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Hak Cipta memenuhi seluruh unsur dan keberadaan sebagai benda, tetapi sebagai obyek penjaminan Hak Cipta memiliki kelemahan - kelemahan yaitu peralihan atas Hak Cipta yang tidak menyeluruh melainkan hanya sebagian, tidak terdapatnya nilai tetap atas Hak Cipta, serta belum adanya lembaga penjaminan yang tepat bagi Hak Cipta sebagai Jaminan.

---

Copyright is the exclusive right for the creator or the recipient of the right to publish or reproduce his/her creations and to give others permissions to do so without reducing any restrictions regulated by the existing laws; Article 2 of Copyright Act No. 19 of 2002. Collateral on the other hand is an asset given by debtors to creditors as a guarantee on a particular value of a loan.

The research on Copyright as an object of warranty is based on the Act No. 19 of 2002 on Copyrights and Law, as well as the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. This study aims to explore the stand of Copyright in its capacity as an object as well as its potential as collateral with respect to the Indonesian Security Law.

Results of this study conclude that Copyright in fact fulfills all the elements and conditions as an object yet contains some weaknesses as collateral such as; the transfer of Copyright that is only partial instead of full, the absence of a fixed value due to the fact that the value of Copyright is determined based on mutual agreements and professional organizations, and the difficulty of executing copyright as an object of warranty due to its intangible nature."