Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat korupsi, keberadaan komisi anti korupsi, dan intervensi pemerintah terhadap pengambilan risiko bank di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan pada tahun 1995-2016 dengan menggunakan metode analisis fixed effect model GLS. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel korupsi, variabel spesifik bank, variabel mikroekonomi, variabel dummy, dan variabel interaksi untuk estimasi pengambilan risiko bank. Menggunakan data 76 bank dari negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan selama 21 tahun, penelitian ini menemukan bahwa bank melakukan transaksi yang lebih berisiko di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Intervensi pemerintah ketika terjadinya krisis finansial juga meningkatkan pengambilan risiko bank. Namun kegiatan berisiko bank tersebut diminimalkan dengan keberadaan komisi anti korupsi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa intervensi pemerintah memperkuat pengaruh tingkat korupsi terhadap pengambilan risiko bank karena moral hazard yang tinggi serta pengawasan yang rendah.

---

This paper aims to addresses the impact of corruption, anti corruption commission, and government intervention on bank rsquo s risk taking using banks in Asian Countries such as Indonesia, Malaysia, Thailand, and South of Korea during the period 1995 2016. This paper uses corruption variable, bank specific variables, macroeconomic variables, dummy variables, and interaction variable to estimate bank rsquo s risk taking variable. Using data from 76 banks in Indonesia, Malaysia, Thailand and South Korea over 21 years, this research finds consistent evidence that higher level of corruption and government intervention in crisis situation will increase the risk taking behaviour of banks. In the other hand, bank risk taking behaviour minimized by the existence of anti corruption commission. In addition, this paper also finds that government intervention amplifies corruption rsquo s effect on bank rsquo s risk taking behaviour because of strong signs of moral hazard and weaknesses in the governance and supervision."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh implementasi e-government terhadap persepsi korupsi di negara berkembang wilayah Asia Pasifik. Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Governance diharapkan dapat menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif di wilayah tersebut. Egovernment dalam penelitian ini menggunakan E-government Development Index EGDI yang diterbitkan United Nations. Sampel penelitian terdiri dari 23 negara dengan 109 observasi periode tahun 2010 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government memberi pengaruh negatif signifikan pada negara dengan tingkat implementasi e-government yang lebih tinggi. Hasil tersebut menjadi masukan bagi negara-negara berkembang Asia Pasifik untuk segera meningkatkan implementasi e-government-nya agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

---

The purpose of the study is to analyze the effect of e-government implementation on corruption perception level in Asia Pacific developing countries. Transparency, one of good governance principles, is expcted to become an effective tool to curb corruption. e-government in this study is measured by e-government Development Index EGDI composed by United Nations. The sample consists of 23 countries with 109 observations, covering the period from year 2010 2015. The result reveals that e-government has negative effect on corruption when e-government implementation level is high.

Using three sub components of EGDI, it found that the telecommunication infrastructure index has negative effect on corruption. The result is clearly important to bring awareness to developing countries in Asia Pacific region to move forward their e-governments implementation and telecommunication infrastructure to the next level as one of the effective anti corruption strategies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan anti-money laundering (AML) dan perkembangan sektor keuangan pada kelompok negara dengan tingkat korupsi tinggi dan rendah periode 2012 – 2020. Terdapat 102 negara, terdiri dari 65 negara high-corrupt dan 37 negara low-corrupt yang dikelompokkan berdasarkan indeks persepsi korupsi dari Transparency International. Metode yang digunakan adalah regresi model panel data, serta regresi model panel threshold Hansen (1999) untuk mengetahui adanya efek ambang batas pada kebijakan anti-money laundering. Hasil estimasi membuktikan adanya hubungan yang positif antara kebijakan anti-money laundering dan perkembangan sektor keuangan pada kelompok negara dengan tingkat korupsi tinggi. Hal ini mengindikasikan penerapan kebijakan anti-money laundering yang efektif akan mendorong perkembangan sektor keuangan dengan tata kelola yang baik dan peningkatan reputasi sektor keuangan. Namun, pada kelompok negara dengan tingkat korupsi rendah, kebijakan anti-money laundering memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan sektor keuangan. Hal ini mengindikasikan penerapan kebijakan anti- money laundering yang semakin ketat justru akan menghambat perkembangan sektor keuangan melalui peningkatan biaya kepatuhan. Lebih lanjut, penelitian ini tidak menemukan adanya efek ambang batas pada seluruh kelompok sampel.

---

This study aims to identify the relationship between anti-money laundering (AML) regulations and the financial sector development in countries with high and low levels of corruption for the period 2012 – 2020. There are 102 countries, consisting of 65 high- corrupt countries and 37 low-corrupt countries, categorized based on the Corruption Perceptions Index from Transparency International. The method used is panel data regression, and panel threshold regression model by Hansen's (1999) to determine the presence of a threshold effect on AML regulations. The estimation results demonstrate a positive relationship between AML regulations and financial sector development in countries with high levels of corruption. This indicates that implementing an effective anti-money laundering regulation will encourage the financial sector development with good governance and improve the reputation of the financial sector. Conversely, in countries with low levels of corruption, AML regulations have a negative impact on financial sector development. This suggests that stricter AML regulations may hinder financial sector development due to increased compliance costs. Furthermore, this study did not find any threshold effects on AML regulation across the sample group."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa dampak market power dan regulasi perbankan terhadap pengambilan resiko pada 705 bank di 14 negara Asia-Pasifik dari tahun 2012-2018. Demikian terdapat tiga faktor yaitu main effect market power terhadap pengambilan risiko, main effect regulasi perbankan terhadap pengambilan risiko, serta dampak interaction effect antara market power dan regulasi perbankan terhadap pengambilan risiko. Terdapat delapan jenis pengambilan risiko yang dijadikan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan regresi panel dengan model fixed-effects. Penelitian ini menemukan tiga hasil yang penting. Pertama, market power mempunyai dampak meningkatkan pengambilan risiko secara keseluruhan (default risk-taking), namun mengurangi pengambilan risiko portofolio. Hasil ini mendukung teori bahwa adanya dampak negatif dari market power terhadap modal bank. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa regulasi kekuatan pengawasan, keketatan permodalan, dan larangan aktivitas memiliki dampak meningkatkan pengambilan risiko. Namun, regulasi lainnya memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung tipe pengambilan risiko yang digunakan. Penemuan terakhir adalah adanya dampak mitigasi dari regulasi terhadap pengambilan risiko dengan adanya kenaikan market power pada bank. Selebihnya, terdapat perbedaan dalam penemuan pada negara berpendapatan menengah dan tinggi. Secara kesulurhan, penelitian ini mendukung teori competition-stability pada literatur market power dan private-interest pada literatur regulasi perbankan. Lebih lanjut, penemuan juga mendukung teori market-stealing dan dampak positif regulasi kekuatan pengawas pada pasar perbankan dimana ada tingkat market power yang tinggi.

---

This research aims to analyze the impact of market power and banking regulation towards bank risk-taking in 705 banks within 14 Asia-Pacific countries from 2012-2018. In particular it has tests three factors; the main effect of market power towards risk-taking, the main effect of banking regulation towards risk-taking, and the interaction effect between bank market power and banking regulation towards risk-taking. There are eight risk-taking measures (dependent variables) tested in this study. Utilizing a fixed-effects panel regression, there are several main findings of the study. Firstly, it finds that market power has a increasing impact on overall (default) risk-taking, but decreases portfolio risk-taking, and provides evidence for the negative impact of market power on capital. Secondly, it finds that official supervisory power, capital stringency, and activity restrictions regulations tends to also have an increasing effect on risk-taking. However, other regulation tends to have a more varied result depending on the different risk-taking measures. Lastly, while official supervisory power and capital stringency regulation increases overall risk-taking for all banks, this effect is mitigated for higher-market power banks. Furthermore, these results are seen to have differing effects based on the level of income of the countries within the sample. Overall, this research supports the competition-stability view of market power and private-interest view of regulation in banking literature. Furthermore, it provides support for the market-stealing effect for capital regulation and the beneficial impact of official supervisory power in high-market power environments."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kompetisi terhadap pengambilan risiko perbankan di Indonesia periode 2007-2011. Penelitian dilakukan terhadap 103 bank yang secara aktif menjalankan usahanya secara penuh dan terdaftar dalam Direktori Perbankan Indonesia selama periode 2007-2011. Metodologi penelitian menggunakan pengujian regresi data panel dengan variabel dependen pengambilan risiko perbankan dan variabel independen pengambilan risiko perbankan periode sebelumnya, tingkat kompetisi, loans ratio, pangsa pasar, profitabilitas, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil baik periode yang bersangkutan maupun periode sebelumnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kompetisi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan risiko perbankan di Indonesia. Profil risiko perbankan Indonesia menunjukkan bahwa rasio NPL telah memenuhi standar Bank Indonesia < 5%. Dari penelitian ini ditemukan bahwa struktur pasar perbankan di Indonesia pada tahun 2007-2011 merupakan struktur pasar oligopoli. Ketiga pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran adalah Concentration Ratio 5, Herfindahl Hirschmann Index (HHI), dan Panzar Rosse. Melalui hasil yang diperoleh, disarankan kepada para praktisi perbankan untuk semakin menguatkan posisinya di dalam pasar sehingga tetap dapat menunjukkan kinerja yang optimal di tengah dinamika dunia perbankan Indonesia. Bagi regulator disarankan untuk lebih mengawasi persaingan usaha di industri perbankan, agar praktik persaingan tidak sehat dapat dihindarkan.

---

This research aims to determine the impact of competition on bank risk-taking in Indonesia. The study was conducted on 103 banks that are active in business and fully registered in Indonesian Banking Directory during 2007-2011. Research methodology used is panel data regression with bank risk-taking as dependent variable, and bank risk-taking prior period, the level of competition, loans ratio, market share, profitability, and annual growth in Gross Domestic Product as independent variables.

This study concludes, the level of competition proved to significantly affect the banks risk-taking in Indonesia. Indonesian banking risk profile indicates that the NPL ratio has met the standard of the Bank Indonesia. From this study, it was found that the structure of the banking market in Indonesia in tends to reflect an oligopoly market structure. The measurements of market structure are Concentration Ratio 5, Herfindahl Hirschmann Index, and Panzar Rosse.

Through the results obtained, it is suggested to banks to further strengthen its position in the market so it remains showing optimum performance in the dynamic world of Indonesian banking. Advise for regulators is to better supervise competition in banking industry, so that the practice of unfair competition can be avoided and the risk can be maintained."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan tata kelola di suatu negara terhadap tingkat korupsi yang terjadi di 10 negara di Asia. Tingkat korupsi pada penelitian ini diukur dengan Coruption Perception Index (CPI) yang dikeluarkan oleh lembaga Transparancy International. Variabel corporate governance menggunakan indeks yang dikeluarkan oleh Asian Corporate Governance Association (ACGA). Hasil penelitian menunjukkan corporate governance terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi.

---

This study aims to determine the effect of the application of governance in a country on the level of corruption in the country. The level of corruption in this study measured by Corruption Perception Index (CPI) issued by Transparancy International. Governance variables using the index of Corporate Governance issued by the Asian Corporate Governance International (ACGA). The higher the ACGA index means the better the application of governance in this country. Based on the research conducted, governance has a negative effect on corruption."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaruh kebijakan Basel III terhadap pengambilan risiko bank dan hubungannya dengan struktur kepemilikan bank terkonsentrasi di negara kawasan Asia Pasifik periode 2006-2015 dengan menggunakan metode analisis fixed effect model GLS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Net Stable Funding Ratio NSFR , sebagai salah satu regulasi dalam Basel III, memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengambilan risiko bank, yang menggunakan z-score sebagai indikatornya. Ditemukan juga bahwa, bank yang memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki hubungan negatif dengan pengambilan risiko bank.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effects of Basel III regulations on bank risk taking and its relationship with ownership structure of Asia Pacifics banking industry on the period of 2006 ndash 2015, using Fixed Effect Model GLS. The results of this study found Net Stable Funding Ratio NSFR , as one of Basel III rsquo s regulation, implementation has negative effect on bank risk taking, with z score as its indicator. This study also found that bank with concentrated ownership structure have negative relationship with bank risk taking."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh lembaga politik terhadap perilaku pengambilan risiko perbankan di 6 negara pada Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada periode 1995-2015. Penelitian ini menggunakan data panel dengan estimasi teknik fixed effect model. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga politik memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perilaku pengambilan risiko perbankan di ASEAN-6.

---

ABSTRACTThis research aims to examine the effect of political institutions on the bank risk taking behavior in 6 countries of the South East Asia including Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand, and Vietnam in 1995 2015. This research use panel data with fixed effect model estimation model technique. This research finds that political institutions have first order and second order effect on the bank risk taking behaviour in ASEAN 6. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi national culture: uncertainty avoidance, individualism vs. collectivism, masculinity vs. femininity, power distance index, dan long term orientation terhadap bank risk-taking behavior yang berfokus pada sampel beberapa negara Asia. Penelitian ini menggunakan metode regresi ordinary least square pada data cross-section. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi national culture memiliki pengaruh terhadap bank risk-taking di beberapa negara Asia. Uncertainty avoidance, masculinity vs. femininity, dan long term orientation memiliki pengaruh negatif terhadap bank risk-taking. Sedangkan power distance memiliki pengaruh positif terhadap bank risk-taking.

---

This study aims to determine the effect of national culture uncertainty avoidance, individualism vs. collectivism, masculinity vs. femininity, power distance index, and long term orientation on bank risk taking behavior focusing on Asian countries sample. This study uses cross section data ordinary least square regression model. The results of this study find that dimensions of national culture have an effect on bank risk taking behavior. Uncertainty avoidance, masculinity vs. femininity, and long term orientation have a negative effect on bank risk taking. meanwhile power distance have a positive effect on bank risk taking."