Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagian besar produk elektronik saat ini memiliki masa guna yang lebih pendek dari beberapa waktu lalu. Keusangan produk merupakan isu yang melatarbelakangi hal tersebut. Keusangan produk merupakan suatu kondisi di mana barang-barang menjadi usang atau sudah tidak relevan baik secara teknis maupun estetika. Hal ini menyebabkan siklus hidup barang-barang semakin cepat sehingga sampah yang dihasilkan dan sumber daya produksi yang digunakan lebih banyak. Sayangnya, hanya ada sedikit penelitian di negara berkembang yang mempelajari fenomena ini sehingga data empiris yang tersedia sangat terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan data empiris tentang perilaku konsumen dan produsen di pasar telepon seluler Indonesia guna mempelajari fenomena keusangan produk. Data diperoleh dari survey online pada 13 kota besar di Indonesia untuk analisa konusmen dan in depth interview kepada dua perusahaan yaitu media dan perusahaan telepon seluler untuk analisa produsen. Regresi data panel dengan model common effect dan uji staistik digunakan sebagai metode analisa data. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa baik konsumen dan produsen sama-sama mendorong pasar telepon seluler untuk bergerak lebih cepat. Masa guna telepon seluler terbukti semakin pendek dari tahun ke tahun. Sementara itu, produsen mendorong pasar dengan mengeluarkan produk secara lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keusangan produk menjadi fenomena yang tidak hanya ditujukan bagi produsen tetapi juga merupakan tanggung jawab konsumen.

---

Most of todays electronic products are used shorter than ever before. Obsolescence becomes the issue behind this phenomenon. Obsolescence is the wearing out of technical and esthetical product. The problems are obsolescence creates more waste and excessive use of natural resources to produce goods. Unfortunately, this issue is not well captured and not realized in the developing counties. There is only a few studies and data which concerns to the issue.

The objective of this study is to provide data about consumer and producer behavior in the cellular phone market in Indonesia to analyze obsolescence fenomena. Data is gained from online survey in 13 most populous cities of Indonesia for consumer analysis and in depth interview to two cellular phone companies for produsen analysis. Panel regression common effect model and statistical correlation test was applied as the analysis tools.

The result shows that both consumer and producer push the cellular phone market to run faster overtime. It is confimed that the lifespan of cellular phone getting shorter by the year and the ownership order. Meanwhile, producer drives the market by releasing product rapidly in recent time than some couple years ago. Obsolescence is not only an issue that should be addressed to the manufacturers, but also as a responsibility for the consumers."

"Terjadi peningkatan pembelian mobile phone melalui e-commerce mobile apps. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan perilaku konsumen terhadap pembelian handphone melalui e-commerce mobile application. Metode yang digunakan adalah integrase TAM dan IDT yaitu menghubungkan Kegunaan, Kemudahan Penggunaan dan Kompatibilitas dengan Sikap terhadap Penggunaan dan Kepuasan Konsumen. Teknik sampling menggunakan nonprobability sampling dengan cara purposive sampling dan snonwbowling. Jumlah sampel sebanyak 120 responden. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dari Kegunaan, Kemudahan Penggunaan dan Kompatibilitas terhadap Sikap pada Penggunaan Mobile Application. Kegunaan tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen. Kemudahan Penggunaan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen. Kemudahan Penggunaan berpengaruh positif terhadap Kegunaan aplikasi Mobile. Sikap berpengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen.

---

There are increase in e commerce through mobile phone mobile application purchases. Purpose of this Research is analyzing the relationship consumer behaviour towards mobile phone purchasing through e commerce mobile applications. The method used is integrase TAM and IDT Which connects perceived Usefulness, perceived Ease of Use, Cognition of Compatibility to Attitudes toward Using and Customer Satisfaction. The sampling technique using sampling nonprobability with purposive sampling and snow bowling. The number of respondent contribute is 120 respondent.

Research shows influences of positive perceived Usefulness, perceived Ease of Use, and compatibility on Attitudes Toward Mobile Applications. Perceived Usefulness NOT affect Customer Satisfaction. Perceived Ease of USE positive influence on Customer Satisfaction. Perceived Ease of USE has positive effect on perceived Usefulness of Mobile Applications. Attitude toward Using has positive influence on Customer Satisfaction."

"Dengan pertumbuhan industri pangan yang menghasilkan produk pangan olahan dewasa ini semakin meningkat. Terdapat berbagai produk industri makanan memiliki potensi menimbulkan masalah keamanan pangan, khususnya produk pangan yang rusak dan kadaluwarsa, sehingga pemerintah perlu membuat peraturanperaturan yang mengaturnya. Ketentuan yang mengatur mengenai produk pangan kadaluwarsa terdapat dalam Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan dalam Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.Dalam kaitannya hal tersebt penelitian memfokuskan pada tiga (3) permasalahan yaitu; pertama, bagaimana pengaturan produk pangan dalam kaitannya dengan Perlindungan Ponaumen. Kedua, apakah peran Pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Ketiga, bagaimana penanganan keluhan-keluhan konsumen berkitan dengan peredaran produk pangan yang kadaluwarsa.Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai jawaban sebagai berikut: pertama, pengaturannya terdapat di Bab XX yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Keamanan Label dan Iklan Pangan, Feraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. Kedua, Peran Pemerintah terdapat di Bab III, Pemerintah sebagai pengayom masyarakat dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan industri dan perekonomian Negara, sebagai bentuknya dengan mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Ketiga, penanganan keluhan-keluhan konsumen terdapat di Bab IV, untuk menampung keluhan-keluhan konsumen berkaitan dengan peredaran produk pangan kadaluwarsa, maka dibentuklah Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM, YLKI dan Pengaduan Konsumen Departemen Perdagangan.Akhirnya dari hasil penelitian mempunyai kesimpulan sebagai berikut: pertama, pengaturan produk pangan dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, telah diatur secara teknis sehingga telah tercipta harmonisasi hukum. Kedua, peran Pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap Produk Pangan yang sudah kadaluwarsa adalah dengan mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia serta melaksanakan penegakan hukum terhadap undang-undang yang berlaku yaitu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Ketiga, penanganan keluhankeluhan konsumen berkaitan dengan peredaran produk pangan kadaluwarsa dilakukan oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM, YLKI, dan Pengaduan Konsumen Departemen Perdagangan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi mengenai data pribadi konsumen dalam industri telekomunikasi seluler dan menganalisa perlindungan hukumnya serta memberikan penjelasan mengenai janggung jawab hukum penyelenggara telekomunikasi seluler dalam memberikan perlindungan hukum dimaksud, termasuk juga mengenai upaya penyelesain sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen. Hal ini perlu diuraikan karena penyelenggaraan telekomunikasi seluler sangat berkaitan erat dengan kegiatan penyaluran, pencatatan, perekaman, maupun penyimpanan data pribadi konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dalam tataran dogmatika hukum, dimana hasil yang hendak dicapai adalah memberikan perskripsi mengenai apa yang sehyogyanya. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisa dapat disampaikan bahwa ketentuan perlindungan data pribadi secara umum tidak menetapkan secara definitif data pribadi apa saja yang harus dilindungi, namun khusus untuk sektor telekomunikasi merujuk pada ketentuan internasional khususnya di Eropa dan Amerika diatur jenis data pribadi secara definitif yang mencakup empat klasifikasi yakni content data, traffic data, location data; dan basic subscriber. Adapun di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang ada telah mengakui dan mengatur perlindungan data pribadi, namun masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur sektor telekomunikasi. Setidaknya terdapat empat hal masih menjadi kekurangan saat ini, yakni i ketentuan perlindungan data pribadi secara umum tidak diatur dalam undang-undang, namum dalam peraturan menteri sehingga tidak mungkin mengatur sanksi pidana maupun pembentukan lembaga pengawasan; ii belum mengatur pembatasan dalam penyimpanan data pribadi; iii kegiatan unsolicited marketing belum diatur; dan vi belum ada pengaturan mengenai pemanfaatan traffic data, location data, dan basic subscriber. Dalam terjadi pelanggaran, khususnya terhadap data pribadi, konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa baik secara pidana, perdata, maupun mengajukan laporan kepada Menkominfo. Namun demikian untuk melakukan upaya hukum dimaksud, mengacu pada praktik yang ada, dipersyaratkan adanya hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara telekomunikasi.Berkenaan hal-hal tersebut diatas, maka disarankan kepada pemerintah agar mengatur perlindungan data pribadi khusus untuk sektor telekomunikasi melalui undang-undang, disamping itu Penyelenggara telekomunikasi juga perlu menerapkan sistem perlindungan data pribadi konsumen secara internal guna menghindari potensi pelanggaran perlindungan data pribadi yang dapat merugikan konsumen maupun penyelenggara telekomunikasi.

---

This research aims to identify information regarding consumer 39 s personal data in cellular telecommunication industries and analyze the protection law while giving explanations about the responsibilities of cellular telecommunication provider in giving said protection law, including the effort of dispute resolution that can be done by consumer. This subject must be explained because cellular telecommunication provider is tightly connected with the distribution, recording, and even collection of consumer 39 s personal data.

This research is conducted with the normative law research within the law 39 s dogmatics, where the goal is providing prescription of what is should be. The type of data used is secondary data of primary law subject and secondary law subject which was collected by literature study.

According to the analyze, it can be said that the protection of personal data in general doesn 39 t describe definitively of which personal data that must be protected, but specifically for the sector of telecommunication refers to the international clause especially in Europe and America where the type of personal data is controlled definitively that encompass 4 classification which are content data, traffic data, location data, and basic subscriber.

While in Indonesia, the existing laws acknowledge and regulate the protection of personal data, but still in general and not in specific of regulating the telecommunication sector. Atleast there are 4 things that are still lacking, which are i the protection of personal data in general isn 39 t regulated by the law, but by the ministry thus giving criminal sanction and establishing surveillance institution is not possible ii no control in limiting the record of personal data iii unsolicited marketing activity is not yet regulated vi no regulation of exploiting traffic data, location data, and basic subscriber.

When there is a violation, specifically against personal data, consumer can attempt the settlement of dispute by civil or criminal law, or by filing a report to the ministry of communication and information. But to do those, there has to be a law connection between consumer and telecommunication provider.Regarding those said above, it is advised to the government to regulate the protection of personal data specifically for the telecommunication sector by law, while the telecommunication provider also need to implement consumer personal data protection internally to avoid potential breach of personal data protection which could harm consumer and telecommunication provider."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum atas pengendalian IMEI terhadap telepon seluler ilegal yang beredar di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang melakukan pendistribusian telepon seluler secara ilegal di Indonesia. Dengan peredaran telepon seluler ilegal, maka dapat memberikandampak negatif bagi beberapa pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif dengan merujuk kepada bahan-bahan hukum tertulis yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil bahwa dengan adanya berbagaiperaturan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian IMEI tersebut tentunya dapat melindungi konsumen dari pendistribusian telepon seluler ilegal di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan pengendalian IMEI dilakukan oleh ketiga kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas untuk mengumpullkan data IMEI yang diperoleh darioperator seluler, Kementerian Perindustrian bertugas untuk melakukan validasi IMEI. Sementara itu, Kementerian Perindustrian bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pendistribusian telepon seluler. Berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pengendalian IMEI yang dilakukan oleh Indonesia dan Pakistan maka pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang secara signifikan. Namun, dalam penyelenggaraannya justru Indonesia justru lebih tertata dibandingkan dengan Pakistan.This thesis discusses legal protection over IMEI's control against the cellular phone in Indonesia. Many business people who distribute illegal cellular phone in Indonesia. With the distribution of illegal cellular phone, it will give a negative impact on several parties. This research uses juridical normative, which observes and explores regulations. In this research, the author also interviewed with related parties. Based on research conducted by the author, the results are obtained thatthe existence of various regulations relating to the IMEI control policy can certainly protect consumers from the distribution of illegal cellular phones in Indonesia. In implementing the IMEI control policy carried out by the three ministries namely the Ministry of Communication and Information, the Ministry of Trade and the Ministry of Industry. The Ministry of Communication and Information is tasked with collecting IMEI data obtained from cellular operators, the Ministry of Industry is tasked with validating IMEI. Meanwhile, the Ministry of Industry is tasked with supervising business operators who distribute cellular telephones. In connection with the implementation of the IMEI control policy carried out by Indonesia and Pakistan, there are no significant differenc"

"[Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar. Salah satu teknologi yang digunakan untuk membantu kelancaran komunikasi adalah telepon seluler. Namun, pada kenyataannya ada faktor ? faktor yang dapat menghalangi kelancaran proses telekomunikasi seluler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kuat sinyal dengan faktor ? faktor yang mempengaruhinya seperti ketinggian tempat, tinggi BTS, arah hadapan lereng, dan jarak dari BTS. Penggunaan analisis keruangan secara kuantitatif menghasilkan suatu model keruangan kualitas sinyal telepon seluler di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sinyal yang baik terdapat pada daerah yang dekat dengan BTS dengan lereng yang menghadap BTS.;Communication is one of the most basic human needs. One of the technology that are used to help smooth communication is mobile phone. However, in reality there are many factors that can obstruct the smooth process of mobile telecommunications. This study aims to determine the relationship between a signal strength by the influencing factors such as altitude, elevation of BTS, the direction of the level before the slope, and the distance from the base stations. The use of quantitative spatial analysis produced a spatial model of cell phone signal quality at Temanggung Regency. The results showed that the good signal quality present in the area near the BTS with a slope overlooking the BTS.;Communication is one of the most basic human needs. One of the technology that are used to help smooth communication is mobile phone. However, in reality there are many factors that can obstruct the smooth process of mobile telecommunications. This study aims to determine the relationship between a signal strength by the influencing factors such as altitude, elevation of BTS, the direction of the level before the slope, and the distance from the base stations. The use of quantitative spatial analysis produced a spatial model of cell phone signal quality at Temanggung Regency. The results showed that the good signal quality present in the area near the BTS with a slope overlooking the BTS., Communication is one of the most basic human needs. One of the technology that are used to help smooth communication is mobile phone. However, in reality there are many factors that can obstruct the smooth process of mobile telecommunications. This study aims to determine the relationship between a signal strength by the influencing factors such as altitude, elevation of BTS, the direction of the level before the slope, and the distance from the base stations. The use of quantitative spatial analysis produced a spatial model of cell phone signal quality at Temanggung Regency. The results showed that the good signal quality present in the area near the BTS with a slope overlooking the BTS.]"

"Telepon seluler dan internet adalah salah satu bentuk dari ICT yang dapat dijadikan alat dalam meningkatkan inklusi keuangan. ICT dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui dua cara, yaitu: peningkatan sisi supply (penyediaan jasa keuangan digital) sehingga dapat mengurangi biaya transaksi lembaga keuangan formal dan peningkatan pada sisi demand berupa meningkatkan arus informasi dan pengetahuan akan keuangan (Sarma & Pais, 2008; Ouma, Odongo & Were, 2017; Kabakova & Plaksenkov, 2018). Indonesia merupakan negara dengan basis digital yang terus berkembang. Walau pun dinilai memiliki kualitas internet yang buruk, penduduk yang memiliki koneksi sangat aktif di dunia maya, terutama pada media sosial (McKinsey, 2016). Dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara ICT dan inklusi keuangan, penelitian ini tertarik untuk melihat apakah penggunaan telepon seluler dan internet pada rumah tangga di Indonesia dapat meningkatkan arus informasi dan edukasi akan keuangan. Penelitian ini menggunakan data Susenas 2017 dan Podes 2018 dengan data berada pada tingkat rumah tangga untuk seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Pengolahan data pada penelitian menggunakan metode Poisson Regression dan Logistic Regression. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan telepon seluler dan akses internet pada rumah tangga di Indonesia secara signifikan dapat meningkatkan kepemilikan akun tabungan di lembaga keuangan formal sebagai proksi dari inklusi keuangan.

---

Mobile phone and internet are form of ICT that can be used as a tool in increasing financial inclusion. ICT can improve financial inclusion in two ways: increasing the supply side (providing digital financial services) so that it can reduce transaction costs of formal financial institutions and increasing the demand side in the form of increasing information flows and knowledge of finance (Sarma & Pais, 2008; Ouma, Odongo & Were, 2017; Kabakova & Plaksenkov, 2018). Indonesia is a country with a digital base that continues to grow. Even though it is considered to have poor internet quality, Indonesian is very active in cyberspace, especially on social media (McKinsey, 2016). With the aim of analyzing the relationship between ICT and financial inclusion, this study is interested in seeing whether households mobile phone and internet use in Indonesia can improve the flow of information and financial education. This study uses Susenas 2017 data and 2018 Podes with data at the household level for all cities / districts in Indonesia. The method use in this research are Poisson Regression and Logistic Regression methods. This study found that ownership of mobile phones and internet access in Indonesian households can significantly increase ownership of savings accounts in formal financial institutions as a proxy for financial inclusion."

"Usaha non-pertanian di perdesaan semakin memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi bagi negara berkembang. Kinerja usaha non-pertanian di perdesaan tersebut diduga makin membaik seiring dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dalam usaha tersebut. Hal ini karena pemanfaatan teknologi telekomunikasi seperti telepon seluler dan internet dapat menekan biaya pencarian informasi dan memperluas informasi pasar. Studi ini menganalisis peran pemanfaatan telepon seluler dan internet terhadap kinerja usaha non-pertanian di perdesaan. Dengan menggunakan data tingkat rumah tangga yang bersumber dari Indonesian Family Life Survey gelombang lima (IFLS5) tahun 2014 dan metode Propensity Score Matching, kajian menemukan bahwa penggunaan telepon seluler dan internet dalam usaha non-pertanian memiliki peran positif terhadap kinerja usaha non-pertanian rumah tangga perdesaan. Hasil ini menunjukan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perdesaan mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi rumah tangga desa.

---

Non-farm businesses in rural areas have increasingly an important role in economic development in developing countries. The performance of non-farm businesses in rural area is expected to have improved in line with the use of telecommunications technology in business. This is due to the use of communication technologies such as mobile phones and internet be able to shortened the cost of information and the expand market information. This study analyzes the role of mobile phone and internet utilization to the performance of non-farm businesses in rural areas. By using data sourced household level from Indonesian family life survey part 5 (IFLS 5) in 2014 and the propensity score matching method, the study found that the use of mobile phones and the internet in non-agricultural businesses has a positive impact on the performance of rural non-farm household businesses . This shows that the telecommunications infrastructure development policy in rural areas is able to provide economic improvement for rural households."

"

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah serta pihak yang bersangkutan untuk mengurangi supply barang tiruan di Indonesia. Meskipun begitu, dibutuhkan pemahaman mengenai alasan konsumen membeli barang tiruan untuk memecahkan masalah ini. Model dalam penelitian ini berdasarkan theory of planned behaviour dan data akan diolah menggunakan metode Structural Equation Modeling. Data penelitian diperoleh dari kuesioner online yang berjumlah 299 responden. Hasil penelitian menemukan bahwa fashion consciousness, self ambiguity dan religiosity memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention barang fashion tiruan. Subjective norm tidak signifikan jika dilihat secara langsung hubunganya terhadap purchase intention barang fashion tiruan, tetapi berpengaruh positif terhadap self ambiguity. Ethical judgement memiliki pengaruh negatif terhadap purchase intention barang fashion tiruan.

---

ABSTRACT<>br>

The purchase of counterfeits is increasing in Indonesia and the related parties, especially the government have focused mainly on the supply side of the said counterfeits. To solve this problem, an insight to the demand side of counterfeits is essential. To curb the demand for counterfeits require an understanding as to what motivates consumers to buy counterfeits. This research was based on theory of planned behaviour and the data was analysed using Structural Equation Modeling. The questionnare was administered to 299 people online. Result shows fashion consciousness, self ambiguity and religiosity have positive impacts on purchase intention of fashion counterfeits. Subjective norm was found to be an insignifact factor, but is a significant factor that affects self ambiguity. Ethical judgement was also found to have a negative impact on purchase intention of fashion counterfeits. "