Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran mediator ideologi politik dalam menjelaskan pilihan politik seseorang yang dipengaruhi oleh kepribadian pada 175 pemilih di Pemilihan Presiden 2014. Pengukuran variabel kepribadian diukur menggunakan HEXACO-60 yang terdiri dari enam dimensi honesty-humility, emotionality, extraversion, agreeableness, conscientiousness, dan openness to experience, sementara ideologi politik yang terdiri dari tiga dimensi agama, sosial, dan ekonomi diukur menggunakan Kuesioner Ideologi Politik. Terakhir, variabel politik umum diukur menggunakan pertanyaan singkat tentang kandidat Presiden yang dipilih pada Pilpres 2014. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model 4 mediasi milik Hayes yang dilakukan secara terpisah pada masing-masing dimensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dimensi agama secara signifikan dapat menjelaskan hubungan kepribadian terhadap pilihan politik di dua dimensi kepribadian, yakni extraversion dan openness to experience. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa extraversion mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Prabowo-Rajasa secara tidak langsung melalui ideologi politik dimensi agama, sementara openness to experience yang tinggi mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara tidak langsung. Lalu pada dimensi sosial, kepribadian yang signifikan memengaruhi pilihan politik seseorang adalah openness to experience. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa dimensi openness to experience mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara langsung dan tidak langsung melalui ideologi politik dimensi sosial. Selanjutnya, agreeableness mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara tidak langsung melalui ideologi politik dimensi ekonomi.

---

This study aims to examine the role of mediator of political ideology in explaining the political preference of a person affected by personality in 175 voters in 2014 Presidential Election. The measurement of variable personality was measured using HEXACO 60 consisting of six dimensions honesty humility, emotionality, extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience , while a three dimensional religious, social, and economic political ideology was measured using the Political Ideology Questionnaire. Finally, political preference variable was measured using a brief question of the elected Presidential candidate in the 2014 Presidential Election. The data analysis is performed using Hayes's model 4 mediation and performed separately on each dimension.

The results of this study indicate that in the religious dimension can significantly explain the relationship of personality to political choice in two dimensions of personality, extraversion and openness to experience. These results indicate that extraversion influences the probability of choice on Prabowo Rajasa indirectly through the political ideology of religious dimension, while the high openness to experience influences the possible choice of Jokowi JK indirectly. Then on the social dimension, a significant personality affecting one's political choices is openness to experience. These results indicate that the dimension of openness to experience influences the possibility of choice on Jokowi JK directly and indirectly through the political ideology of social dimension. Furthermore, agreeableness influences the possible choice of Jokowi JK indirectly through the political ideology of the economic dimension."

"Studi eksperimental ini bertujuan untuk menguji pengaruh paparan media dan kepribadian ciri-ciri ideologi politik dalam konteks Indonesia. Peserta terdiri dari orang Indonesia warga negara yang tinggal di Jabodetabek dan dalam usia pemilih (17 tahun atau lebih atau sudah menikah) (N = 767). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Skala Ideologi Politik, Politik Skala Identifikasi, dan Inventarisasi Lima Besar. Hasil analisis GLM ANOVA menunjukkan bahwa paparan video dengan konten ideologi politik dapat memengaruhi politik individu ideologi. Liberal lebih rentan terkena dampak daripada kaum konservatif. Tidak pengaruh moderasi dari keterbukaan dan kepribadian nurani ditemukan pada pengaruh paparan media terhadap ideologi politik.

---

This experimental study aims to examine the effect of media exposure and personality traits on political ideology in the Indonesian context. Participants consisted of Indonesian citizens who lived in Greater Jakarta and were of voter age (17 years or older or married) (N = 767). The instruments used in this study include the Political Ideology Scale, the Political Identification Scale, and the Big Five Inventory.

The results of the GLM ANOVA analysis show that video exposure with content of political ideology can influence individual political ideology. Liberals are more vulnerable to impact than conservatives. No moderation effect of openness and conscience is found on the effect of media exposure on political ideology."

"Interaksi antara religiositas dan ideologi politik dapat memprediksi tingkat kebahagiaan, akan tetapi hubungan ini hanya terjadi pada konteks tertentu. Penelitian ini ingin menguji pengaruh interaksi antara ideologi politik dan religiositas terhadap kebahagiaan pada konteks Indonesia. Sebanyak 219 partisipan yang merupakan mahasiswa turut serta dalam penelitian ini. Hasil utama penelitian menemukan bahwa religiositas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kebahagiaan B = 0,14, p0,05; B = 0,00, p>0,05 . Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi religiositas maka semakin tinggi pula kebahagiaan individu. Sementara itu, ideologi politik tidak memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan antara religiositas dan kebahagiaan.

---

The interaction between religiosity and political ideology has been found to be able to predict happiness level. However, this relationship only occurs in certain contexts. This study wanted to examine the interaction effect between political ideology and religiosity on happiness in Indonesian context. 219 students of University of Indoneisa participated in this study. The main results of the study found that religiosity had a positive and significant effect on happiness B 0.14, p 0.05 B 0.00, p 0.05 . These results indicate that the higher the religiosity the higher the happiness of the individual. Meanwhile, political ideology has no effect on moderating the relationship between religiosity and happiness."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara motif moral mengikat dan jenjang penafsiran dengan ideologi politik. Penelitian ini menguji dua hipotesis yang berseberangan dalam ideologi politik, bahwa orang-orang dengan ideologi politik yang berbeda memiliki persamaan atau perbedaan mekanisme psikologis antara satu sama lain. Hasil analisis korelasional menunjukkan bahwa setidaknya satu tipe dari dua tipe motif moral mengikat, yaitu keteraturan sosial, berhubungan dengan konservatisme; r 161 = 0,53, p.

---

The purpose of this study was to investigate the relationship between group binding moralities and construal level with political ideology. This study tested dual hypothesis of political ideology in psychology whether people with different political ideology have similar or different psychological underpinnings from each other. Correlational analysis conducted in this study showed that at least one type of two group binding moralities, social order, is related to conservatism r 161 0,53, p."

"Skripsi ini membahas indoktrinasi ideologi politik kepada mahasiswa di perguruan tinggi pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1961 mdash;1967, dengan studi kasus Universitas Indonesia. Landasan ideologi Demokrasi Terpimpin didasarkan pada gagasan Manifesto Politik yang dirumuskan dari pidato presiden Soekarno pada tahun 1959. Lingkungan perguruan tinggi menjadi sasaran dari indoktrinasi politik yang dianggap strategis sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, indoktrinasi politik gagal ditanamkan di Universitas Indonesia karena dianggap mengekang kebebasan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dilakukan dengan menelusuri arsip, laporan dan terbitan khusus pemerintah, surat kabar sezaman, arsip Universitas Indonesia dan wawancara dengan pelaku sejarah.

---

This thesis explains the implementation of political indoctrination towards university students during the period of Guided Democracy from 1961 to 1967, with the case study of Universitas Indonesia. The ideological basis of Guided Democracy was the idea of Political Manifesto which was derived from President Soekarno rsquo s speech in 1959. As a primary locus for knowledge development, Universities was a ripe target for political indoctrination. However, findings suggests that such indoctrination was failed to be implemented at Universitas Indonesia as it was perceived as a restriction of freedom. This research implements historical methods, conducted by studying Government reports, archive and publications, newspaper clippings during the period, archives belonging to Universitas Indonesia and interviews with historical actors."

"Pasca tumbangnya pemerintahan Soeharto kondisi politik Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan demi perubahan telah menciptakan tatanan kehidupan politik baru yang cukup rumit dan sulit untuk diperhitungkan. Kondisi ini membawa goncangan instabilitas politik, sosial, ekonomi sampai kepada tataran akar rumput. Di tingkat lokal juga tidak kalah dahsyatnya, konflik demi konflik juga mulai bermunculan baik yang bernuansa sosial maupun politik. Kesemuanya ini merupakan satu mata rantai yang saling berkait. Oleh karena itu penyelesaiannya pun harus dilakukan secara komprehensif.Relevan dengan hal di atas, penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang mengambil lokasi di Kota Payakumbuh, berkenaan dengan konflik politik antara DPRD dengan walikota (1999 - 2001) dengan tujuan ingin memaparkan sekelumit dari dampak perubahan yang terjadi. Adanya perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik secara tidak langsung turut memberikan andil terhadap keberlangsungan konflik tersebut.Tesis yang penulis susun ini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sifatnya lebih lokalistik namun cukup menyita perhatian masyarakat. Diantara beberapa pokok pertanyaan yang akan penulis jawab tersebut adalah : Kenapa terjadi konflik politik antara DPRD dengan walikota ? Bagaimana jenis konflik yang terjadi serta upaya penyelesaiannya ?Dari hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, secara objektif konflik ini disebabkan, adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh walikota dalam wujud pelanggaran prosedural administratif, penyalahgunaan anggaran dan pelanggaran etika kelembagaan. Di lain pihak juga ada perbedaan kepentingan antara DPRD yang menginginkan tegaknya wibawa kelembagaan sebagai wakil rakyat, sementara itu walikota ingin melakukan terobosan-terobosan untuk akselerasi pembangunan. Kedua, secara subjektif konflik ini dipicu oleh gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh walikota, dinilai agak arogan. Kearoganaan yang ia tunjukan tampak dari sikap dan kebijakan yang diambil tanpa mau mendengarkan aspirasi masyarakat.Akibat yang ditimbulkan oleh konflik antara DPRD dengan walikota, berpengaruh buruk terhadap masyarakat sehingga masyarakat terpolarisasi menjadi kelompok yang pro dan kontra terhadap kedua lembaga tersebut. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah konflik tersebut telah menyeret masyarakat ke dalam domain politik yang cukup rumit dan dapat memecah belah masyarakat."

"Untuk memahami pemasaran politik, pertama-tama kita harus melakukan studi tentang perilaku pemilih. Dengan menggabungkan modifikasi konsep perilaku konsumen dengan produk politik, penelitian ini mencoba menguji persepsi nilai kandidat sebagai moderator dalam merumuskan dorongan memilih dan perilaku pemilih. Persepsi nilai kandidat sendiri dibentuk oleh empat variabel produk politik, yaitu program, figur, partai politik, dan juga presentasi.Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan terhadap calon pemilih pilkada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Blitar. Hipotesis dibangun untuk enam hubungan, dan diuji terhadap 250 responden. Selanjutnya, dilakukan analisis data menggunakan program LISREL 8.30. Data yang dikumpulkan mendukung empat dari enam hipotesis.Riset menemukan bahwa program dan figur secara bersama-sama memiliki peranan yang signifikan dalam mempengaruhi terciptanya persepsi nilai kandidat. Riset ini juga menemukan bahwa persepsi nilai kandidat memiliki peranan yang signifikan dalam menyusun dorongan memilih, sementara dorongan memilih berpengaruh pada perilaku pemilih. Riset ini memiliki kontribusi penelitian sebagai model dasar perilaku pemilih melalui pembentukan produk politik. Untuk meningkatkan kualitas model, disarankan untuk menambah beberapa variabel.

---

In order to understand the potential role and scope of political marketing, we first need to understand the nature of the electorate through voter behavior study. By integrating political product concept and modified purchasing behavior mode!, this research tries to examine the impact of candidate's perceived value as mediating variable to craft voting intention and voter behavior. While candidate perceived value developed by four components of political products: program, figure, political party, and presentation as well.

This research was conducted to Kabupaten Bandung and Kabupaten Blitar future voter on Chief of Country Election (Pilkada). Hypotheses have developed for six associations and tested with total of 250 respondents to participate in the survey and answered the questioners. Structural Equation Modeling with applicable software package LISREL 8.30 was used as data analysis method. Result supported four of hypothesized interactions, while two others unsupported with data collected.

The research found that program and figure together play important role to create candidate perceived value. This research also found that voter intention play significant role as mediator between candidate perceived value and voter behavior. The study contributes to research on drawing basic model of voter behavior model through political product development. In order to round off research model, there are some adding variables suggested."

"Suku Batak adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Sumatera. Secara geografis, suku Batak diapit oleh.suku Aceh di sebelah Utara, dan Minangkabau di sebelah Selatan. Menurut sejarah, asal-usul suku Batak berasal dari India. Namun belum ada penelitian Anthropologi yang mendalam mengenai kedatangan orang Batak pertama ke Sumatera. Keadaan sekarang ini, daerah asal tempat tinggal suku Batak di Sumatera, berada di wilayah dataran tinggi pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Pusat-pusat asal tempat tinggal itu secara geografis terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Utara, di Kabupaten Daerah tingkat II: Tanah Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.Suku Batak masih dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sub-suku. Ada penulis yang mengklasifikasikan suku Batak terdiri dari: Karo, Simalungun, Pakpak, Sipirok-Mandailing, dan Toba. Yang tergolong ke dalam pendapat ini adalah J.C. Vergouwen dan Heiman Billy Situmorang. Kelompok penulis lain berpendapat, selain yang disebutkan tadi (Karo, Simalungun, Pakpak, Sipirok-Mandailing, dan Toba), masih ikut tergolong ke dalamnya Gayo-Alas yang berdiam di Propinsi Aceh. Yang tergolong ke dalam pendapat ini adalah Batara Sangti dan Nalom Siahaan.Dalam tesis ini penulis lebih condong kepada penggolongan yang dilakukan aleh J.C. Vergouwen dan Billy Situmorang. Sebab adat dan falsafah Gayo-Alas lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya dibandingkan dengan kelima sub-suku Batak lainnya. Misalnya sistem kekeluargaan Gayo-Alas lebih dekat pada sistem parental (patrimatri lineal), sedangkan kekeluargaan Batak adalah sistem patrilineal. Kekerabatan masyarakat Batak diikat oleh falsafah dalihan na tolu, sedangkan pada masyarakat Gayo-Alas, hal ini tidak terlihat begitu tegas. Ada yang memakai dalihan na tolu dan ada yang tidak.Berkaitan dengan masalah pemerintahan, memang terdapat perbedaan yang nyata di antara kelima sub-suku di atas. Misalnya saja antara Toba dengan Simalungun. Pada Batak Toba, manusia itu dipandang sama. Semua orang memiliki hak dan kewajiban adat yang sama. Konsep pemilikan tanah pada masyarakat Toba adalah hak ulayat, dan semua warga dipandang berstatus sama-sama raja. Sedangkan pada Batak Simalungun adalah sebaliknya. Manusia dipandang mempunyai kelas yang berbeda, ada kelas raja yang memerintah dan ada kelas rakyat yang diperintah. Suatu wilayah kerajaan dipandang sebagai milik raja, sehingga orang yang berdiam di wilayah itu adalah rakyat yang mengerjakan milik raja tersebut. Raja memiliki sebuah Istana untuk menjalankan kekuasaannya. Situasi ini mirip dengan sistem pemerintahan kerajaan di Jawa. Simalungun di masa lampau terdiri dari beberapa kerajaan."

"Rekruitmen adalah proses mencari anggota yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik dan lembaga yang bersifat non politik. Usaha memperoleh anggota oleh organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau pola. Cara atau pola yang digunakan oleh organisasi atau lembaga selalu berdasarkan pada orientasi organisasi/ lembaga bersangkutan. Oleh karena itu jika sebuah organisasi/ lembaga berorientasi pada politik, maka usaha untuk mencari anggota selalu didasarkan pada kepentingan politik organisasi/ lembaga dan usaha itu disebut rekruitmen politik.Rekruitmen politik adalah proses mencari anggota organisasi yang berbakat oleh organisasi politik / lembaga politik untuk dijadikan pengurus organisasi politik atau dicalonkan oleh organisasi sebagai anggota legislatif atau eksekutif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Rekruitmen politik merupakan usaha yang dilakukan oleh organisasi politik/ lembaga politik untuk mengembangkan organisasi politik. Dalam mengembangkan organisasi politik, maka organisasi politik merekruit sejumlah anggota masyarakat yang berbakat dibidang politik untuk dijadikan anggota organisasi politik. Organisasi politik melakukan rekruitmen pengurus untuk kepentingan regenerasi pengurus, pemekaran pengurus atau pergantian pengurus. Pada sisi lain organisasi politik memilih sejumlah anggota organisasi dan pengurus organisasi untuk dicalonkan sebagai anggota lembaga legislatif atau anggota lembaga eksekutif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Usaha organisasi politik dalam merekruit anggota organisasi menjadi anggota legislatif, dan eksekutif pada umumnya dilakukan melalui kaderisasi dan pencalonan.Kaderisasi adalah cara merekruit anggota masyarakat melalui jaringan latihan atau pendidikan tertentu yang dilakukan oleh departemen pemerintah, instansi swasta, organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Menurut Andre Layo Ala, melalui kaderisasi diajarkan berbagai macam nilai politik yang hidup dan berlaku dalam sistim politikl'. Maksud kaderisasi itu adalah untuk menyambung kelangsungan hidup suatu organisasi/ lembaga, sehingga individu?individu yang direkruit sesuai dengan kepentingan organisasi / lembaga, oleh karena itu pengkaderan anggota - anggota dimaksud sebagai persiapan untuk dijadikan calon sesuai dengan tujuan organisasi/ lembaga.Pencalonan adalah suatu proses dimana seorang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan dan namanya dicantumkan dalam daftar calon sebagai seorang calon2 . Pencalonan dalam pengertian ini dilakukan .oleh organisasi politik melalui rapat - rapat pengurus organisasi untuk menentukan calon itu menjadi anggota organisasi/ lembaga, menjadi pengurus organisasi / lembaga, menjadi anggota badan legislatif atau anggota badan eksekutif?"

"Beberapa variabel psikologi ditemukan menjadi faktor disposisi yang mempengaruhi ideologi politik misalnya motivasi epistemik, right wing authoritarianism dan social dominance orientation. Selain faktor psikologi, faktor agama diprediksikan dapat menjadi faktor disposisi ideologi politik karena agama dan politik mempunyai akar kebutuhan psikologi yang sama. Sifat multiinterpretatif ajaran Islam tidak bisa melihat Islam secara monolitik sehingga Muslim akan berbeda-beda dalam bersikap politik. Penelitian ini bertujuan melihat peran agama dan faktor psikologis dalam memetakan tipologi ideologi politik Muslim di Indonesia. Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai 12 partisipan dari organisasi Islam untuk menggambarkan perbedaan sikap politik dan perbedaan interpetasi dalam memahami ajaran Islam. Beberapa Muslim digambarkan meyakini dan memahami ajaran Islam sebagai pedoman menyeluruh (total) dalam semua aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dan bernegara. Totalitas dalam Islam tersebut diduga menjadi prediktor terhadap ideologi politik Muslim. Untuk itu perlu dilakukan adaptasi dan analisis struktur skala totalisme Islam (studi 1a) dengan partisipan sebanyak 653 muslim. Selanjutnya menguji korelasi dan regresi dengan variabel yang terkait dengan ideologi (1b) dengan partisipan sebanyak 376 mahasiswa muslim. Selanjutnya studi 2 menggunakan survei sebanyak 1208 muslim dari beberapa provinsi dengan karakteristik tertentu yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis utama yaitu keberagaman ideologi politik Muslim di Indonesia. Hasilnya terdapat 6 kelompok ideologi politik dengan perbedaan karakteristik pada motivasi epsitemik, right wing authoritarianism, social dominance orientaiton dan totalisme Islam.

---

Some psychological variables are found as the disposition factors that influence to political ideology such as epistemic motivation, right wing authoritarianism and social dominance orientation. Besides psychological factors, the religious factors are predicted to be a disposition factor for political ideology because religion and politics have the similar root in psychological needs. The multi-interpretative nature of Islamic teachings cannot be seen Islam as monolithically interpretation, so Muslims will be different in their political behavior. This study aims to analyze the role of religion and psychological factors in mapping the typology of Muslim political ideology in Indonesia. A preliminary study was conducted by interviewing 12 participants from Islamic organizations to illustrate differences in political attitudes and differences in interpretation in understanding Islamic teachings. Some Muslims are depicted as believing and understanding the teachings of Islam as an absolute guidance (total) in all aspects of life including political and state life.

Totality in Islam is thought to be a predictor of Muslim political ideology. For this reason, it is necessary to adapt and analyze the structure of the Islamic totalism scale (study 1a) with 653 Muslim participants and test correlation and regression with variables related to ideology (1b) with a total of 376 Muslim student participants. Furthermore Study 2 focused on a survey to 1208 Muslims from several provinces with certain characteristics aimed at proving the main hypothesis of the diversity of Muslim political ideologies in Indonesia. The result is that there are 6 groups of political ideologies with different characteristics in epistemic motivation, right wing authoritarianism, social dominance orientation and Islamic totalism."